Reformasi: Pahlawan dan Ketidakadilan Sejarah

Oleh: Muhammad Nasir
Penulis adalah Ketua Divisi Organisasi
Majelis Sinergi Islam dan Tradisi Indonesia
Magistra Indonesia)- Padang


George Santayana, filosof Spanyol mengatakan siapapun yang tidak dapat belajar dari sejarah, dengan sangat konyol akan mengulangi. Perkataan Santayana ini tentu mengacu kepada sejarah kelam, bukan sejarah kecemerlangan. Jika yang diulangi itu keberhasilan, tentu tidak masalah dan dalam istilah lain mengulangi praktek terbaik (best practice) adalah halal.

Pertanyaannya, adakah best practice dari reformasi Indonesia yang telah berumur sepuluh tahun? Siapapun tentu tidak bermaksud memutlakkan kegagalan reformasi dan sebaliknya juga tidak harus memuji reformasi setinggi langit. Jawaban yang mungkin diberikan adalah, bahwa reformasi sudah berjalan dan dalam satu dekade perjalanannya, agenda reformasi telah mengalami proses jatuh dan bangun.

Bagaimanapun orang Indonesia harus berterima kasih kepada sejarah. Sejarah reformasi yang dimulai dengan suasana yang pilu; krisis ekonomi moneter, krisis politik (kepemimpinan), kemelaratan, ketertindasan dan sebagainya telah mendorong warga bangsa untuk melakukan perubahan. Perubahan itu dinamakan reformasi. Awal reformasi itu ditandai dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998.

Tidak boleh ada pengandaian dalam sejarah. Seandainya Soeharto tidak mundur, reformasi belum tentu terjadi. Kalimat ini sangat haram dan melawan sunnatullah. Soeharto yang lemah dengan beban negara yang berat meniscayakan kejatuhannya. Oleh sebab itu, mesti ditinjau kembali status pahlawan reformasi bagi siapapun yang saat ini mendaku pahlawan reformasi, sekaligus berjuang mempahlawankan seseorang atau institusi tertentu.

Keadilan Sejarah

Peristiwa reformasi yang dihias dengan tumpahnya massa ke jalanan, orasi para tokoh dan kerusuhan di mana-mana seolah-olah berupaya memaksa orang-orang untuk memahlawankan (misalnya) mahasiswa, Amin Rais dan ormas-ormas tertentu. Di satu sisi ini merupakan fakta keras yang seakan tak terbantahkan. Tetapi pada sisi yang lain ternyata ada ruang abu-abu yang belum jelas sosoknya. Bagaimana memahami sisi abu-abu ini?

Yang dimaksud ruang abu-abu abu-abu adalah sebuah tempat di mana mahasiswa, tokoh nasional, ormas berproses mengolah kelahiran reformasi. Dalam ruang itu ada peristiwa-peristiwa yang tidak melulu berisi demonstrasi dan orasi. Dalam ruangan itu ada jeritan ibu-ibu yang berjibaku memenuhi kebutuhan dapur, sopir-sopir angkutan kota yang sibuk mencari bahan bakar, dan tentu saja ada korban-korban penjarahan yang menderita akibat situasi “chaos” yang direkayasa sedemikian rupa, untuk kepentingan percepatan aksi reformasi.

Dalam konteks ini, reformasi memang memunculkan pahlawan, tetapi pada saat yang sama reformasi telah memakan korban. Dalam perjuangan pengorbanan adalah hal yang biasa. Akan tetapi apabila berbicara tentang kepahlwanan, adalah tidak arif bagi bangsa yang konon berbudi luhur. Kepahlawanan itu dibangun di atas puing-puing korban yang ternyata orang-orang lemah.

Tragedi Trisakti, yang merenggut nyawa beberapa mahasiswa misalnya, memang patut disesali. Para mahasiswa itu mati untuk perjuangan reformasi. Tetapi akan sangat berbahaya jika ada upaya tuntutan yang berlebihan terhadap penyelesaian kasus itu. Bahayanya terletak pada upaya mendominasi ingatan bangsa terutama bila itu menjadi sejarah tunggal reformasi dengan aktor utamanya mahasiswa. Dengan demikian, korban lainnya seperti Tragedi Mei Berdarah di Makasar, kelaparan akibat kesulitan pangan, marasmus, korban penjarahan, perkosaan dan sebagainya tidak mendapat tempat dalam sejarah reformasi. Mereka-mereka ini tidak mendapatkan keadilan sejarah.

Ada baiknya Tragedi Trisakti diposisikan sebagai puncak otoritarianisme dan kekerasan negara terhadap warga, sebab menjelang puncak itu, selama kurang lebih 32 tahun Orde Baru telah melakukan kekerasan yang tak kalah dahsyat, dengan korban yang lebih besar.

Reformasi Tanpa Pahlawan

Reformasi adalah konstruksi baru di atas kegagalan Orde Baru yang akut. Reformasi tidak lahir dari ruang hampa. Reformasi lahir dari kegagalan piranti negara sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan warga negara. Karena itu reformasi adalah sebuah keharusan sejarah.

Reformasi adalah sebuah kondisi yang menginginkan perubahan. Dalam perspektif Ibnu Khaldun (Rosenthal, 1967) perubahan di mana rakyat Indonesia menginginkannya, rakyat membutuhkan kekuasaan (pemerintahan) yang kuat. Pada tahun 1998 itu, pemerintahan Indonesia tidak lagi kuat. Hantaman dari dalam (perangkat tata negara) dan badai krisis ekonomi dunia telah memperlemahan pemerintahan Soeharto. Maka, peran mahasiswa dan tokoh nasional pada waktu itu tidak lebih sebagai agent of change. Lebih dari itu yang dibutuhah reformasi dan bangsa ini adalah kehadiran reformis.

Dan jika terpaksa mencari pahlawan, reformis itulah yang layak dipahlawankan.
Lebi jauh lagi, reformasi ternyata tidak semata-mata perjuangan tokoh. Tetapi reformasi merupakan sejarah yang deterministis. Faktor penentu reformasi itu ternyata pada situasi yang mendorong ide reformasi itu sendiri. Dengan logika inilah, pahlawan reformasi tidak perlu diagungkan, mengingat begitu banyaknya korban yang jatuh dalam situasi bangsa pra- dan pada gerakan reformasi.

Lalu, bagaimana agar seluruh elemen yang terlibat dalam gerakan reformasi mendapat tempat yang sama dalam memory sejarah bangsa Indonesia? Untuk hal ini, mau tidak mau, harus ada keluasan pandangan bawa sejarah itu merupakan mekanisme interaksional antar aktor, baik individu maupun institusi, bukan semata-mata konflik antar tokoh dan semata perjuangan mempertahankan hidup sekelompok atau individu tertentu. Sejarah reformasi adalah sejarah bangsa.

Jika reformasi dimaknai sebagai sebuah fenomena konflik, wajar saja bila reformasi sampai satu dekade ini menjadi suatu ajang yang dalam analisa Dahrendorf (1959) tentang konflik sebagai konflik yang bersumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur sosial. Jika ini benar, tidak heran, reformasi Indonesia bergerak ke arah politik perebutan kekuasaan, tidak berupaya membalikkan keadaan ke arah yang lebih baik dari Orde Baru.

Demi keadilan dan sejarah yang benar, maka reformasi harus kembali kepada khittahnya. Dalam mengisi reformasi, tidak perlu berjuang memperoleh status pahlawan, tetapi bagaimana merubah keadaan agar korban-korban seperti yang terjadi pada masa Orde baru dan perjuangan Reformasi 1998 tidak hadir kembali dalam memory sejarah bangsa.

Reformasi harus mempertimbangkan faktor penentu (determinant) gerakan reformasi itu sendiri, yaitu rakyat. Jika tidak, maka ketidak adilan akan senantiasa hadir dalam sejarah, dan ketidakadilan sejarah juga otomatis muncul bila orang-orang tertindan senantiasa terlupakan. Akhirnya sejarah hanya dipenuhi cerita-cerita tentang pahlawan (mungkin juga pahlawan reformasi). [Padang, 14/5/2008