Masa Depan Demokrasi di Tangan Masyarakat Minim Literasi

Muhammad Nasir

...karena masyarakat yang tidak dibiasakan berpikir rasional akan mudah dipimpin sekaligus mudah ditipu —Tan Malaka

Demokrasi Indonesia terkini sering dibangga-banggakan. Punya pemilu, punya kebebasan bicara, punya media sosial untuk berpendapat. Tapi ada satu pertanyaan penting: apakah  masyarakat benar-benar paham apa yang sedang terjadi, apa substansi yang dibicarakan?

Di banyak tempat di Indonesia, demokrasi berjalan di atas masyarakat yang minim literasi. Bukan buta huruf, tapi malas membaca utuh dan enggan berpikir panjang. Judul berita sudah cukup untuk marah. Potongan video sudah cukup untuk membenci. Klarifikasi dan data sering dianggap tidak penting.

Padahal demokrasi harus hidup dari nalar, kata Tan Malaka. Bukan dari emosi apalagi mitos dan logika mistika. Ketika warga tidak terbiasa membaca, memeriksa, dan membandingkan informasi, ruang publik berubah jadi arena teriak-teriak. Ramai, tapi miskin isi. Semua orang bicara, sedikit yang mendengar.

Waspada Penipuan Digital!

 "Hampir saja kami tertipu… ada oknum mengaku dari Dukcapil Kota Padang, namanya Deni Yudistira. Dia tahu identitas saya termasuk NIK. Dia menginformasikan bahwa data saya untuk transformasi KTP cetak menjadi KTP Digital sudah sampai di Dukcapil. Saya dibimbing memproses pembuatan KTP Digital hingga dua tahapan. Pada tahapan ketiga baru terasa ada keganjilan. Alhamdulillah, kontak yang diberikan ternyata milik orang lain yang kemudian memberi tahu bahwa Deni Yudistira adalah penipu dan sudah banyak korbannya."

Postingan Abi Danil di Group WhatsApp, Sabtu, 26 April 2025

Demikian keluhan yang disampaikan oleh Danil M Caniago, warga Padang yang juga seorang pengajar di perguruan tinggi, yang akrab dipanggil mahasiswanya dengan sebutan Abi Danil. Ia membagikan kisah tersebut di sebuah grup WhatsApp, bukan semata untuk mencurahkan kekesalan, melainkan sebagai peringatan agar siapa pun lebih waspada. Di tengah laju digitalisasi administrasi negara, pengalaman ini menjadi penanda penting bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan keamanan.

Transformasi administrasi kependudukan menuju bentuk digital, termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sesungguhnya merupakan langkah modern yang pantas disambut. Namun, seperti air jernih yang bisa keruh dalam wadah berlubang, teknologi tanpa sistem keamanan yang kokoh malah membuka celah baru bagi kejahatan. Kasus yang dialami Abi Danil memperlihatkan bahwa di balik semangat transformasi, praktik lapangan masih banyak yang dijalankan secara bagarebeh tebeh — serampangan dan asal-asalan — tanpa prosedur pengamanan yang ketat dan teruji.