Masa Depan Demokrasi di Tangan Masyarakat Minim Literasi

Muhammad Nasir

...karena masyarakat yang tidak dibiasakan berpikir rasional akan mudah dipimpin sekaligus mudah ditipu —Tan Malaka

Demokrasi Indonesia terkini sering dibangga-banggakan. Punya pemilu, punya kebebasan bicara, punya media sosial untuk berpendapat. Tapi ada satu pertanyaan penting: apakah  masyarakat benar-benar paham apa yang sedang terjadi, apa substansi yang dibicarakan?

Di banyak tempat di Indonesia, demokrasi berjalan di atas masyarakat yang minim literasi. Bukan buta huruf, tapi malas membaca utuh dan enggan berpikir panjang. Judul berita sudah cukup untuk marah. Potongan video sudah cukup untuk membenci. Klarifikasi dan data sering dianggap tidak penting.

Padahal demokrasi harus hidup dari nalar, kata Tan Malaka. Bukan dari emosi apalagi mitos dan logika mistika. Ketika warga tidak terbiasa membaca, memeriksa, dan membandingkan informasi, ruang publik berubah jadi arena teriak-teriak. Ramai, tapi miskin isi. Semua orang bicara, sedikit yang mendengar.

Di titik ini, demokrasi terasa seperti algoritma TikTok. Bagaimana mungkin sebuah sistem yang rumit dijalankan oleh warga yang menjadikan potongan video TikTok sebagai rujukan utama? Kebijakan negara disimpulkan dari video 30 detik, kebenaran ditentukan oleh seberapa viral sebuah unggahan. Jika ramai, dianggap benar. Jika sepi, dicurigai salah. Demokrasi pun pelan-pelan berubah jadi lomba like dan share.

Dalam kondisi seperti ini, politik menjadi urusan siapa yang paling pandai memainkan perasaan. Mengkhawatirkan sekali. Isu rumit diperas jadi slogan dan tagar. Masalah struktural disederhanakan secara serampangan. Janji singkat terdengar meyakinkan, meski sering tidak masuk akal. Masyarakat yang minim literasi mudah terbuai.

Gejala ini sebenarnya bukan hal baru. Gabriel Almond dan Sidney Verba sejak 1963 sudah mengingatkan bahwa demokrasi hanya akan sehat jika ditopang oleh warga yang sadar dan kritis. Itu mereka tulis dalam The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (1963). Jadi sejak awal, demokrasi memang tidak dirancang untuk berjalan di atas warga yang pasif secara pengetahuan.

Peringatan serupa datang dari Alexis de Tocqueville. Dalam Democracy in America (1835–1840), ia mengingatkan bahaya tirani mayoritas: ketika banyak orang tidak cukup tercerahkan, suara mayoritas justru bisa menekan akal sehat. Semua tetap sah, karena dilakukan atas nama rakyat.

Menariknya, peringatan itu juga datang dari para pendiri bangsa sendiri. Mohammad Hatta pernah menegaskan bahwa demokrasi tidak mungkin hidup tanpa rakyat yang berpikir, bukan sekadar ikut-ikutan. Demokrasi, kata Hatta, menuntut tanggung jawab moral dan kecerdasan warga. 

Sementara Tan Malaka lebih keras lagi. Dalam Madilog (1943), ia mengecam kebiasaan berpikir mitos dan emosi, karena masyarakat yang tidak dibiasakan berpikir rasional akan mudah dipimpin sekaligus mudah ditipu. Dua tokoh ini seolah sedang mengonfirmasi satu hal: tanpa literasi, demokrasi hanya akan jadi suara berisik, suara bergalau. 

Media sosial kemudian memperparah keadaan. Informasi datang terlalu cepat, sementara kebiasaan berpikir tidak ikut berkembang. Yang viral dianggap valid. Yang berbeda langsung dicurigai. Demokrasi pun bergeser dari adu argumen menjadi adu jumlah.

Namun ini bukan sepenuhnya salah masyarakat. Literasi dibentuk oleh pendidikan, media, dan elite politik. Jika sekolah hanya menekankan hafalan, media mengejar sensasi, dan pejabat malas menjelaskan kebijakan secara jujur, publik akan terus berada di permukaan.

Karena itu, masa depan demokrasi bukan hanya soal mengganti pemimpin. Yang lebih penting adalah membangun warga yang mau membaca, mau memeriksa, dan mau berpikir. Demokrasi tidak runtuh karena kurang prosedur, tapi karena kurang pemahaman.

Dan demokrasi yang dipahami setengah-setengah, hampir selalu dijalankan secara serampangan. Dan tulisan ini hanya menegaskan, bahwa di tahun 2026 ini, keresahan yang ditulis di atas, tak seharusnya ada. 

Sementara itu, kata netizen: negara lain sudah berencana menginvasi bulan. Entah untuk apa. Indonesia masih begini-begini saja. 

Ptah!