Scripto Ergo Sum!: Konsep Kekuasaan dan Kepemimpinan di Minangkabau

Konsep Kekuasaan dan Kepemimpinan di Minangkabau

~Muhammad Nasir~

A. Konsep Kekuasaan

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Di Minangkabau, kekuasaan dijalankan secara kolektif di setiap jenjang di kelarasan yang ada di Minangkabau. jadi, tidak ada kekuasaan tunggal dalam sistem kekuasaan Minangkabau. Berikut akan dijelaskan beberapa peristilahan dalam khazanan kekuasaan Minangkabau yang menunjukkan kekuasan dan kepemimpinan yang dijalankan secara kolektif .

1- Rajo Tigo Selo dan Basa Ampek Balai

Istilah Rajo Tigo Selo mncul dalam sistem kerajaan Minangkabau Pagaruyung pada abad ke-16 masehi. Rajo Tigo Selo terdiri dari Raja Alam di Pagaruyung, Raja Adat di Buo dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus. Hal ini menunjukkan pembagian kekuasaan dan kewenangann sekaligus menunjukkan asas kesetaraan duduak samo randah, tagak samo tinggi yang dianut masyarakat Minangkabau. Sementara Basa Ampek Balai adalah dewan menteri yang membantu Rajo Tigo Selo menjalankan tugas pemerintahan yaitu

a- Bandaharo atau Tuan Titah di Sungai Tarab. Kedudukannya sama dengan perdana menteri.

b- Makhudum di Sumanik yang tugasnya menjaga kewibawaan istana dan memelihara hubungan dengan seluruh rantau dari kerajaan lain yang ada hubungan dengan Minangkabau.

c- Indomo di Saruaso yang menjaga perjalanan adat istiadat agar "setitik tidak boleh hilang, sebaris tidak boleh lupa” dalam seluruh Alam Minangkabau.

d- Makhudum (Tuan Qadhi) di Padang Ganting yang menjaga perjalanan agama adakah berlaku menurut Kitabullah dan sunnah rasul, berjalan sunnat dan fardhu, terbatas antara halal dan haram.[1]

2- Tali Tigo Sapilin dan Tungku Tigo Sajarangan (TTS)

Tali Tigo Sapilin dan Tungku Tigo Sajarangan adalah ungkapan yang menyatakan kesatuan kekuasaan dan kesatuan unsur pelaksana kewenangan dalam urusan masyarakat Minangkabau.

a- Tali Tigo Sapilin

Tali Tigo Sapilin diibaratkan sebagai sebuah tali kokoh berpilin tiga yang mengikat masyarakat adat Minangkabau. Oleh sebab itu, masyarakat adat Minangkabau dalam melaksanakan adatnya berpegang kepada tiga tali, yaitu adat, syara’, undang-undang.

Tali Adat dibangun di atas adat nan ampek, yaitu Adat nan Sabana Adat, Adat nan Diadatkan, Adat nan Teradat dan Adat Istiadat. Tali Adat berfungsi sebagai:

1) Sumber ketentuan adat Minangkabau,

2) Pandangan hidup yang dapat mempersatukan masyarakat Minangkabau dalam satu kesatuan hukum adat,

3) Cermin kehidupan yang menuntun masyarakat Minangkabau dalam mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, material dan spritual,

4) Identitas suku bangsa Minangkabau yang berpegang kepada keyakinan agama secara vertikal dan aturan-aturan kemaslahatan manusia secara horizontal.

Tali Syara’ dibangun di atas al Qur’an, Hadis Nabi Muhammad SAW serta sumber-sumber hukum Islam lainnya yang diterima oleh jumhur ulama dan mayoritas umat Islam. Secara sederhana, orang Minangkabau menyebut semua sumber hukum Islam tersebut dengan Kitabullah. Oeh sebab itu, segala adat Minangkabau yang tersebut dan terkarang di tali adat merujuk kepada Kitabullah.

Tali Undang merupakan seperangkat aturan yang dijadikan pegangan bagi masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menyebut aturan dengan Undang, bukan dengan menggunakan kata ulang semu Undang-undang. Undang terambil dari kata kundang artinya diusung atau dibawa ke mana-mana. Oleh sebab itu, masyarakat Minangkabau meyakini seluruh hidupnya berada dalam aturan. Tali undang disusun di atas tiga sumber hukum, yaitu Anggo Tanggo, Alua jo Patuik dan Raso jo Pareso. Anggo Tanggo fungsinya anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Alua Jo Patuik berfungsi sebagai Undang Undang, sementara Raso – Pareso (rasa – periksa) berfungsi sebagai hukum dalam tatanan kehidupan Minang. Dalam mamang Minangkabau disebutkan:[2]

Badasar ka anggo tanggo

Baundang ka alua jo patuik

Bahukum ka raso jo pareso

Raso Tumbuah di dado

Pareso tumbuah di kapalo

b- Tungku Tigo Sajarangan

Adapun Tungku Tigo Sajarangan merupakan unsur kepemimpinan yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian kekuasaan dalam bidang adat, agama dan undang. Tungku Tigo Sajarangan terdiri dari Ninik Mamak (pemimpin adat), alim ulama (pemimpin agama) dan Cadiak Pandai (pelaksana undang-undang). Dengan demikian, kepemimpinan TTS (Tungku nan Tigo Sajarangan) ini menunjkkan bahwa kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang saja. Kekuasaan dalam nagari di Minangkabau dibagi secara proporsional dan fungsional di antara ketiga unsur tripartite tersebut, yaitu ninik mamak (penghulu), alim ulama (tokoh agama) dan cadiak pandai (cendikiawan).[3]

Penghulu adalah pemimpin adat yang dipilih secara turun-temurun. Memilih penghulu harus sesuai dengan aturan dalam acara pengangkatan penghulu. Penghulu atau niniak mamak bertugas melindungi kemenakan, menyelesaikan permasalahan yang ada di kaum atau nagarinya. Penghulu memiliki gelar Datuk sesuai dengan pusaka kaumnya.

Alim ulama adalah tokoh agama yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama, mengetahui tata cara dalam melaksanakan aturan agama, mengajarkan pendidikan agama, mencontohkan perilaku yang baik menurut ajaran agama. Ada banyak sebutan untuk tokoh agama ini, antara lai Tuanku, Buya, Inyiak, atau malin (malim).

Sedangkan Cadiak Pandai merupakan cendekiawan, orang terdidik dan berpendidikan. Tugasnya adalah memberikan solusi dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Dalam ungkapan Minangkabau ditemukan nan cadiak lawan barudiang artinya cerdik pandai merupakan lawan/ teman berunding/bermusyawarah. Sebutan yang lazim untuk golongan cerdik pandai adalah ungku atau engku.[4] Engku dalam sebutan sehari-hari masyarakat Minangkabau pada abad ke-20 merujuk kepada sosok guru atau tenaga pendidik. Misalnya, Engku Syafe’i (pendiri lembaga pendidikan INS Kayu Tanam), engku Labai (sebutan umum untuk guru mengaji al Qur’an di surau-surau kampung).

Uraian di atas menunjukkan kekuasaan dan pelaksana kepemimpinan di Minangkabau diselenggarakan secara kolektif. Tidak ada kekuasaan tunggal dan tidak ada pula kepemimpinan tunggal. Dalam hal kekuasaan, dibangun berdasarkan tiga sumber yaitu adat, agama dan keputusan-keputusan kontemporer (kekinian). Dalam hal kepemimpinan, peran didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kewenangannya. Adapun gambaran ringkasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

3- Implementasi Kepemimpinan (Kepemimpnan Urang nan Bajinih)

Selain TTS di atas, implementasi kekuasan dan kepemimpinan dalam adat Minangkabau dapat dilihat dari penggunaan istilah Urang Nan Bajinih (orang yang berjenis/berkuasa). Urang Nan Bajinih terdiri dari Urang Nan Ampek Jinih (orang yang empat jenis) dan Jinih nan Ampek (Jenis yang empat). Urang Nan Ampek Jinih adalah istilah untuk menyebutkan 4 (empat) unsur pemangku adat di Minangkabau. Sementara Urang Jinih nan Ampek adalah orang atau unsur yang membantu malin pemangku jabatan pelaksanaan keagamaan (syara’). Unsur Urang Nan Ampek Jinih tersebut adalah Pangulu (Penghulu), Manti (menteri), Malin (malim) dan Dubalang (hulubalang). Sementara Jinih nan Ampek tersebut adalah Imam, Katik (Khatib), Bila (Bilal) dan Qadhi. Jabatan Urang nan Ampek Jinih dan Jinih Nan Ampek adalah jabatan turun temurun sebagaimana petitih Minangkabau:

Biriak-biriak turun ka samak

Tibo di samak taruih ka laman

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan

a- Pangulu atau Penghulu adalah pemimpin suku dalam kaumnya.[5] Tugas Penghulu dalam Adat Minangkabau disebutkan dalam mamangan adat manuruik labuah nan luruih (mengikuti jalan yang lurus), maikuik kato nan bana (mengikuti kebenaran/ mengikuti aturan adat), mamaliharo anak kamanakan (memelihara anak dan keponakan) dan manjago harato pusako (menjaga harta pusaka). Penjelasannya adalah sebabagi berikut; Pertama, Manuruik Labuah nan Luruih berarti menyelenggarakan pemerintahan adat. Karena itu, penghulu disebut tagak di pintu adat (berdiri di pintu adat. Kedua, Maikuik Kati nan bana memberi keputusan hukum adat sesuai dengan ketentuan adat sesuai dengan pepatah kato pangulu kato pusako (kata penghulu kata pusaka). Oleh sebab itu penghulu disebut tagak di pintu bana (berdiri di pintu kebenaran) dan harus Mahukum adia bakato bana (menghukum dengan adil, berkata (berhukum) dengan kebenaran). Ketiga, mamaliharo anak kamanakan (memelihara anak dan keponakan) artinya penghulu bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-kemanakan. Keempat, manjago harta pusako (menjaga harta pusaka).

b- Manti (menteri) adalah jabatan pembantu pangulu di dalam tatalaksana pemerintahan adat di nagari. Tugasnya antara lain pertama, tugas administratif memeriksa perkara atau sengketa, menyampaikan keputusan pangulu dan sebagainya. Kedua, mengkomunikasikan penyelesaian perkara atau sengketa di antara anggota kaum atau anggota masyarakat. Ketiga, Membuat ranji warga suku, memeriksa ranji kepemilikan tanah ulayat berdasarkan verifikasi terhadap mamak kapalo warih sebelum disahkan kerapatan adat. Manti karena tugasnya di atas disebut tagak di pintu susah (berdiri di pintu kesulitan).

c- Dubalang (hulubalang) adalah pembantu penghulu dalam bidang keamanan. Tugas dubalang adalah pertama, secara teknis bertugas menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di dalam kampung. Kedua, membuat pertimbangan alternatif untuk mengangkat atau memberhentikan perangkat keamanan dan ketertiban kampung. Karena tugasnya tersebut, dubalang disebut tagak di pintu mati (Berdiri di pntu mati). Bahwa resiko terbesar yang dihadapi dubalang adalah kehilangan nyawa demi tegakna keamanan. Meski tugasnya terkesan keras dan tegas dubalang tetap harus mengutamakan kesantunan dalam berbahasa dan kesopanan dalam bertindak. Hal ini terungkap dalam kalimat Nan karek makanan takiak, nan lunak makanan sudu (yang keras mesti ditakik, yang lunak mesti disudu). Kalimat itu menunjukkan bahwa dubalang harus proporsional dalam bertugas. Mengambil kebijakan sesuai dengan kemestiannya. Sementara untuk ketegasan, profesionalisme dan konsistensi dalam melaksanakan tugas terungkap dalam kalimat Kok kareh indak tatakiak, kok lunak ndak bisa disudu (keras tak bisa ditakik, lunak tak bisa disudu)

d- Malin atau kadang-kadang disebut Malim adalah orang alim dalam agama Islam. Jabatan ini muncul sebagai bentuk integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Adapun tugas Malin adalah Pertama, Bertanggung jawab kepada Pangulu dalam pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan. Kedua, bertugas merencanakan kegiatan pendidikan untuk anak kemanakan agar menekuni dan memahami ilmu agama dan ilmu umum. Dalam istilah Minangkabau tugasnya membuat anak kemanakan pandai sumbayang jo mangaji, pandai sikola jo babudi (pandai sembahyang dan mengaji, berpendidikan tinggi dan berbudi). Ketiga, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan acara adat agar sesuai dengan hukum syara’. Karena tugas-tugasnya di atas, Malin disebut tagak dipintu syara’ (agama). Dalam melaksanakan tugasnya, Malin diperkuat dengan unsure Urang Jinih Nan Ampek. Urang Jinih Nan Ampek tersebut yaitu Imam, Katik, Bilal dan Qadhi.

Contoh Implementasi di Nagari

[1] Hamka, Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra, ed. ke-4 Jakarta: Umminda, 1982, h. 6-7

[2] Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo, Budaya Minangkabau nan Nilai Kepemimpinan Ninik Mamak, Makalah disampaikan pada Pelatihan Pemangku Adat Baru Diangkat se Sumatera Barat, LKAAM Sumatera Barat, , Padang 13 November 2012.

[3] Aulia Rahmat, Rekonstruksi Adat Minangkabau dalam Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah; Kajian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo.Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok, Magelang: PKBM “Ngudi Ilmu, 2013 h. 137

[4] Hamka, Op.cit., h.36

[5] Gouzali Saydam, Kamus Lengkap Bahasa Minang (Bagian Pertama), Padang, PPIM, 2004, halaman 281