Review Film Dokumenter Pesta Babi (2026): Salib Merah, Sasi, Pesta Babi, dan Hutan sebagai Situs Memori

Oleh: Muhammad Nasir
Penyuka film dokumenter/ 
Pengajar Sejarah Peradaban Islam UIN Imam Bonjol Padang 

Prolog
Beberapa tahun terakhir, narasi ketahanan pangan dan transisi energi menjadi isu yang ramai dibicarakan di Indonesia. Tahun ini hadir film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (2026) sebagai interupsi visual yang mengguncang ruang publik. Disutradarai oleh sineas investigatif Dandhy Dwi Laksono dan antropolog Cypri Paju Dale, dokumenter berdurasi 95 menit ini memadukan data kebijakan dengan kenyataan pahit di lapangan. Dirilis gratis di YouTube pada 22 Mei 2026 setelah menghadapi intimidasi dan pembubaran nobar di berbagai daerah, film produksi Watchdoc bersama Greenpeace menghadirkan narasi yang dingin namun menghantam. Kamera merekam ekskavator yang menggusur tanah ulayat suku Malind dan Awyu di Papua Selatan, sekaligus menelusuri jaringan korporasi di baliknya. Melalui jurnalisme investigatif yang tajam, film ini menegaskan sinema bukan sekadar tontonan, melainkan dokumen gugatan publik.

 

Psiko-Nasionalisme: Membaca Relasi Batin Warga Negara dengan Negara

Oleh: Muhammad Nasir
Pengajar Sejarah Peradaban Islam UIN Imam Bonjol Padang 

Belakangan ini publik Indonesia dibuat bertanya-tanya: apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam relasi warga negara dengan negaranya? Pertanyaan ini tidak lahir dari serangkaian kejadian yang viral di media social. Ada warga negara Indonesia yang memilih pindah kewarganegaraan. Ada kasus desersi anggota TNI/Polri yang kemudian bergabung dengan tentara Rusia. Muncul pula kasus viral Syifa, seorang WNI berhijab yang bergabung dengan Dinas Angkatan Laut Amerika Serikat. Semua ini terasa searah dengan tagar yang lebih dulu viral: #kaburajadulu.

Fenomena ini bisa saja dibaca secara administratif, hukum, atau keamanan negara. Dari sudut pandang hukum, ini adalah pelanggaran disiplin, pengkhianatan sumpah, atau pelanggaran kewarganegaraan. Dari sudut pandang politik, ini adalah ancaman terhadap kedaulatan dan loyalitas nasional.

Namun, jika berhenti pada penjelasan struktural semata, tentu akan sulit menjawab pertanyan, mengapa mereka melakukan itu? Pertanyaan yang menyasar lapisan batin atau lapisan lapisan psikologis yang jarang disentuh negara.

Ini juga wilayah yang jarang disentuh secara serius dalam wacana publik: relasi batin antara warga negara dan negara Mengapa individu sampai pada titik memilih meninggalkan negaranya? Mengapa identitas nasional yang dulu dianggap kuat dan mengikat kini tampak semakin cair dan bisa dilepaskan?

Personalisasi Negara di Era Pilpres Langsung: Dari Pesona-isasi ke Personalisasi

 Muhammad Nasir

Pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 lazim ditulis oleh ahli politik tata negara sebagai tonggak demokratisasi prosedural di Indonesia. Rakyat memilih langsung presiden tanpa perantara elite politik, dan legitimasi kekuasaan dikembalikan kepada suara mayoritas. Meskipun demikian, pada proses awalnya para calon presiden (capres) dipilihkan (diusulkan) oleh partai politik. 

Namun, pembacaan jangan berhenti dulu pada aspek prosedural semata. Itu cenderung akan menyilapka  mata terhadap kenyataan, bahwa ada perubahan lain yang bekerja lebih senyap, yakni perubahan cara negara direpresentasikan, dipersepsi, dan diingat oleh publik. Dalam konteks ini, pilpres langsung bukan hanya mekanisme elektoral, tetapi juga daoat dibaca sebagai arena produksi makna politik.

Dari sudut pandang ini, pilpres langsung dapat dipahami sebagai arena di mana representasi negara digeser secara simbolik, dari institusi ke figur, melalui proses pesona-isasi yang berlanjut menjadi personalisasi dalam ingatan kolektif. Negara yang sebelumnya dibayangkan sebagai bangunan institusional dengan aturan, prosedur, dan mekanisme impersonal (Elias, 1983),  kemudian disematkan pada sosok individual calon presiden dan presiden terpilih.

Masa Depan Demokrasi di Tangan Masyarakat Minim Literasi

Muhammad Nasir

...karena masyarakat yang tidak dibiasakan berpikir rasional akan mudah dipimpin sekaligus mudah ditipu —Tan Malaka

Demokrasi Indonesia terkini sering dibangga-banggakan. Punya pemilu, punya kebebasan bicara, punya media sosial untuk berpendapat. Tapi ada satu pertanyaan penting: apakah  masyarakat benar-benar paham apa yang sedang terjadi, apa substansi yang dibicarakan?

Di banyak tempat di Indonesia, demokrasi berjalan di atas masyarakat yang minim literasi. Bukan buta huruf, tapi malas membaca utuh dan enggan berpikir panjang. Judul berita sudah cukup untuk marah. Potongan video sudah cukup untuk membenci. Klarifikasi dan data sering dianggap tidak penting.

Padahal demokrasi harus hidup dari nalar, kata Tan Malaka. Bukan dari emosi apalagi mitos dan logika mistika. Ketika warga tidak terbiasa membaca, memeriksa, dan membandingkan informasi, ruang publik berubah jadi arena teriak-teriak. Ramai, tapi miskin isi. Semua orang bicara, sedikit yang mendengar.

Apa Guna Biografi? Biar Ilmu Sejarah Yang Menjawab

Muhammad Nasir 
Pengajar Sejarah UIN Imam Bonjol Padang

Perdebatan mengenai kegunaan kisah orang-orang besar di masa lalu kerap muncul dalam diskursus akademik dan ruang publik. Sebagian pandangan sinis memandang biografi sebagai bentuk glorifikasi masa lalu yang dianggap tidak lagi relevan dengan persoalan sosial masa kini. Pandangan ini umumnya berangkat dari asumsi bahwa biografi terlalu memusatkan perhatian pada individu tertentu dan mengabaikan struktur sosial yang lebih luas. 

Namun, dalam tradisi historiografi dan ilmu sosial, biografi justru dipahami sebagai salah satu medium penting untuk membaca relasi antara individu, masyarakat, dan konteks sejarah yang melingkupinya (Kuntowijoyo, 2003; Burke, 2005).

Apa Kesibukan Para Pemimpin Politik Dunia Setelah tidak Lagi Berada di Kursi Pemerintahan?

Muhammad Nasir

Awal tahun 2026 ini saya searching Wikipedia, laman berita terpercaya, dan YouTube. Saya bertanya-tanya, ingin tahu: apa kesibukan para pemimpin politik dunia setelah tidak lagi berada di kursi pemerintahan? Dari penelusuran itu tampak satu pola menarik. Kekuasaan memang berakhir pada satu titik waktu, tetapi aktivitas dan pengaruh tidak selalu ikut selesai.

Barack Obama, Presiden Amerika Serikat periode 2009–2017, memberi contoh awal. Setelah meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2017, ia tidak kembali ke politik praktis. Pada 2020, Obama menerbitkan buku A Promised Land, sebuah refleksi panjang tentang demokrasi, kepemimpinan, dan batas-batas kekuasaan. Sejak 2018, melalui Obama Foundation, ia aktif membangun program kepemimpinan muda dan pendidikan sipil. Dari ruang kekuasaan, ia berpindah ke ruang pembelajaran.

Apa “Arti Bersama” Sumatera Tengah bagi kita?

Oleh Muhammad Nasir

Muncullah agak-agak saya tentang Kaukus Azali Sumatera Tengah sebagai wahana berpikir kolektif dan mendorong dialog lintas wilayah, berbasis akar sejarah, budaya, dan ekonomi, tanpa perlu menunggu atau menciptakan provinsi baru.

Sekitar tahun 2022 muncul wacana pembentukan Provinsi Sumatera Tengah. Gagasan  yang lama terpendam itu digemakan kembali melalui gerakan pemekaran wilayah. Gagasan ini berembus dari Dharmasraya, Sumatera Barat, yang diajukan lewat surat tertanggal 27 Oktober 2022 oleh H. Zulfikar Atut Dt. Penghulu Besar, tokoh masyarakat setempat (harianhaluan.com, 2023) 

Surat bernomor 01/X/IPST‑2022 itu mengusulkan penggabungan tujuh wilayah dari tiga provinsi: Kuantan Singingi (Riau), Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan (Sumbar), serta Kerinci, Sungai Penuh, dan Bungo (Jambi), dengan populasi sekitar 1,85 juta jiwa dan luas 23.170 km². Ibukotanya direncanakan di Sungai Rumbai, Dharmasraya (detik.com. 2022).

Usulan tersebut menuai respons beragam. Gubernur Riau Syamsuar menolak keras karena tidak berasal dari satu provinsi asal dan menolak “mencaplok” Kuansing (detik.com. 2022). Sementara Gubernur Jambi Al Haris menganggapnya sah saja sebagai aspirasi, tapi menegaskan pemekaran masih dalam moratorium kecuali untuk Papua (sumsel.inews.id, 2022) Di DPR, Guspardi Gaus juga mencatat bahwa moratorium pemekaran masih berlaku (pontas.id, 2022) 

Sementara itu, Lembaga Melayu Riau (LMR) menyoroti bahwa wacana itu mengabaikan akar sejarah Riau sendiri yang dahulu pernah terpisah dari Sumatera Tengah dan berkembang sebagai provinsi mandiri (riaupagi.com, 2022).

Kontroversi Ijazah Jokowi: Algoritma Media Sosial versus Memori Kolektif

Muhammad Nasir

Isu keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo menjadi salah satu kontroversi politik yang berulang muncul di ruang publik. Meski berbagai lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum, dan Mahkamah Agung telah memberikan klarifikasi yang membenarkan keaslian dokumen tersebut, isu ini tetap bergaung, terutama melalui platform media sosial. Peristiwa ini menandai pertemuan antara dua kekuatan simbolik dalam masyarakat digital kontemporer: algoritma sebagai pengatur arus informasi dan memori kolektif sebagai penentu resonansi sosial terhadap narasi.

Intoleransi di Media Sosial

Muhammad Nasir

Sekretaris Rumah Moderasi Beragama UIN Imam Bonjol Padang

Maka, ketika publik digital kehilangan akal sehatnya, yang rusak bukan hanya narasi, tetapi kesadaran kolektif itu sendiri.

Fixed, no debat! Media sosial kini sudah menjadi arena utama pembentukan opini publik dan ekspresi politik-populer. Di balik kemudahan akses dan kecepatan berbagi informasi, ruang ini juga menyimpan bahaya laten berupa intoleransi digital. Salah satu contoh nyata terjadi ketika muncul berita perusakan makam Kristen di Bantul. Perusakan ini mengutip pemberitaan kompas.com., terungkap pada Minggu, 18 Mei 2025. Sebelum otoritas mengonfirmasi kebenaran dan motif pelaku, publik media sosial langsung membanjiri kolom komentar dengan tuduhan berdasarkan identitas agama yang diasumsikan. Narasi “uclim pasti pelakunya” dengan cepat menyingkirkan prinsip kehati-hatian.

Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari akumulasi struktur kognitif dan afektif masyarakat yang terbentuk melalui sejarah prasangka dan dikapitalisasi oleh algoritma digital. Jonathan Haidt (2012), dalam The Righteous Mind, menjelaskan bahwa manusia lebih sering membuat keputusan moral berdasarkan intuisi dan pembenaran emosional daripada melalui nalar yang rasional. Maka, media sosial bukan hanya memfasilitasi kebebasan berekspresi, tetapi juga memperbesar bias kognitif yang sudah mengendap dalam kesadaran kolektif.

Di Bawah Kuasa Aplikasi

Muhammad Nasir
WNI Asli Terverifikasi dan Memiliki NIK

Begitu benarlah adanya. Warga negara hampir-hampir dipaksa untuk memiliki Android canggih demi menjalankan berbagai aplikasi pokok yang tidak dapat tidak — tak boleh HP kentang. Sesakit-sakitnya, Anda harus bisa buka aplikasi JKN, dan tak boleh lupa password-nya, kalau tak ingin kesal lalu meninggal saat mengambil antrian online. Tapi, tak apalah. Mungkin negara melihat kita ini sudah maju dan harus mengelola hidup secara digital, bahkan meski dompet digital lebih sering kosong daripada terisi.

Sekarang, tidak cukup hanya menjadi warga negara yang baik dan taat bayar pajak. Anda juga harus menjadi pengguna aktif dari berbagai aplikasi nasional yang menandai eksistensi Anda dalam sistem. Ada IKD, Identitas Kependudukan Digital, sebagai bentuk baru dari KTP yang tidak bisa dilaminating, tidak bisa disimpan di dompet, dan hanya bisa diakses jika Anda tidak lupa PIN atau tidak kehabisan baterai. Ada pula Mobile JKN, yang menjadi portal utama urusan kesehatan Anda—dari pendaftaran, antrian, sampai klaim, semua tergantung seberapa cepat Anda mengklik sebelum servernya lelah. SATUSEHAT Mobile, aplikasi yang dulunya pelacak pandemi, kini berubah menjadi buku rapor digital tubuh Anda, yang sayangnya, belum tentu dibaca tenaga medis jika aplikasinya sedang tidak kompatibel.

Login ke aplikasi-aplikasi ini adalah pengalaman spiritual tersendiri. Di era ini, masuk ke akun bukan hanya persoalan ingat password. Anda harus melewati berbagai tahap sakral: password yang tidak boleh sederhana, PIN yang diminta setelah password, OTP yang kadang datang lima menit setelah kita menyerah, bahkan autentikasi biometrik yang gagal jika wajah Anda sedang kusut atau pencahayaan kurang. Salah satu aplikasi bahkan menolak saya karena “wajah tidak dikenali,” padahal saya hanya pakai masker di siang bolong. Login bukan lagi pintu masuk, tapi penjaga gerbang yang menentukan apakah Anda cukup sah untuk menerima layanan negara. Seakan-akan, dalam dunia digital ini, kita tak lagi cukup hanya dengan KTP; kita harus terus membuktikan eksistensi, ulang tahun demi ulang tahun.

Belum lagi Cek Bansos, aplikasi yang menjanjikan transparansi, tapi lebih sering membuat orang merasa diuji: “Apakah saya cukup miskin untuk diakui algoritma negara?” Lalu datang INApas, sang penyelamat masa depan yang katanya akan menjadi kunci utama semua pintu layanan publik. Untuk saat ini, ia masih dalam tahap awal: tampilkan QR code, simpan data diri, dan sabar menunggu fitur-fitur lainnya muncul sambil sistemnya terus diuji coba.

Di atas kertas, semua ini adalah bentuk kemajuan. Negara ingin pelayanan cepat, efisien, tanpa tatap muka yang melelahkan. Tapi dalam realitas harian, ini adalah bentuk baru seleksi sosial. Siapa yang memorinya penuh, RAM-nya kecil, sinyalnya lemah, atau lupa password—ia tersingkir dari sistem. Warga lansia yang tak pernah kenal OTP, atau petani yang sinyalnya hanya muncul saat badai petir—mereka bukan tidak mau terlibat, mereka hanya tersesat dalam dunia digital yang dibangun tanpa panduan.

Yang lebih menggelikan, meskipun semua sudah “serba aplikasi,” di lapangan masih saja ada kantor yang petugasnya minta fotokopi KTP, KK, ijazah, akta lahir, dan surat keterangan dari RT, RW, bahkan tanda tangan lurah yang sedang rapat entah di mana. Di depan meja pelayanan terpampang poster besar bertuliskan “LAYANAN DIGITAL 100%” — tapi petugasnya masih mengancing map plastik sambil bertanya, “Ini yang asli mana ya, Bu?”

Kini bahkan tempat kerja tak kalah cerewet. Edaran terbaru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mewajibkan multi-factor authentication (MFA) untuk seluruh ASN. Login ke portal kepegawaian kini tak hanya soal password, tapi juga verifikasi ke perangkat lain yang sedang dicas di rumah. Belum lagi aplikasi absensi digital, presensi lokasi, layanan perizinan, dan pelaporan kinerja harian. Semua harus login, semua harus sinkron. Maka bertambahlah beban: tidak hanya warga negara harus mengunduh aplikasi untuk layanan publik, tetapi juga untuk bekerja, berbelanja, isi BBM, bahkan masuk ke tempat wisata.

Betapa banyak uang yang telah dikeluarkan rakyat demi bisa menjalankan semua ini: ganti HP, beli kuota, perpanjang data, pasang fingerprint. Semua demi satu hal: bisa tetap terlihat oleh negara. Pada akhirnya, Android kita bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ia adalah etalase kehidupan administratif, tempat semua aplikasi mengklaim hak atas ruang penyimpanan, notifikasi, dan kadang-kadang, ketenangan hidup kita.

Namun, di tengah semua keluhan ini, kita harus merenungkan satu hal: apakah semua ini benar-benar kemajuan? Di dunia yang makin terhubung ini, apakah ada cara lain untuk menyeimbangkan antara efisiensi digital dan aksesibilitas untuk semua lapisan masyarakat? Apakah mungkin ada tempat bagi mereka yang tidak mengikuti arus zaman ini, atau apakah mereka akan tersisih dalam bayang-bayang aplikasi yang terus berkembang?

Dan begitulah, di bawah kuasa aplikasi, kita semua sedang belajar menjadi warga yang taat tidak hanya pada hukum, tetapi juga pada notifikasi. Kita tidak lagi hanya perlu mengingat Pancasila, tapi juga email recovery dan pertanyaan keamanan. Sebab dalam republik digital ini, hidup Anda tidak lengkap sebelum Anda berhasil verifikasi akun.

Patung Lilin Madame Tussauds

Muhammad Nasir

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang

Pagi itu aku membuka WhatsApp dengan santai, berharap hanya menemukan ucapan sisa-sisa Idulfitri yang manis dan ringan, atau romansa berita mayor Teddy yang menggemaskan. Tapi pesan yang masuk justru membuatku terdiam. “Maaf Pak, saya masih di kampung, belum bisa hadir kuliah. Mohon dispensasi ya, Pak. Maaf juga belum sempat bikin tugas.” 

Lalu pesan serupa dari beberapa mahasiswa lain: permohonan maaf, permintaan izin, keluhan situasi, dan sedikit harapan agar dosen mereka bisa memahami dan bersimpati. Yang lainnya pesan mohon izin sedang sakit, dan eh... masalah keluarga (sekalian aja masalah rumah tangga, ngab). 

Haha, akhirnya, dua kelas hari ini pun terpaksa batal. Padahal sudah pakai baju baru untuk ngajar hari ini. 

***