Konstruksi Wacana dan Persepsi Publik: Adil Sejak Dari Pikiran

Muhammad Nasir

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela Mahyeldi sebagai Gubernur Sumatera Barat atau mengabaikan kritik terhadap kinerjanya. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Namun, penting untuk memperhatikan bagaimana kritik tersebut dikonstruksi dan apakah mengandung kekeliruan logis yang dapat mempengaruhi persepsi publik.

Salah satu kekeliruan logis yang sering muncul adalah generalisasi terburu-buru. Kritik terhadap Mahyeldi sering dikemas dalam narasi seperti “Dipanggil buya tapi tak bisa bekerja.” Jika dibiarkan tanpa analisis kritis, narasi ini dapat berkembang menjadi stigma bahwa buya (tokoh agama) secara umum tidak mampu menjadi kepala daerah.

Padahal, kegagalan dalam kepemimpinan bukanlah monopoli ulama. Banyak kepala daerah dari latar belakang  pastor, pendeta, profesor, kolonel, jenderal, insinyur, ekonom, dan pengusaha yang juga mengalami kegagalan. Namun, mengapa hanya buya yang menerima stigma semacam ini? Mengapa kegagalan satu individu dijadikan dasar untuk mendiskreditkan kelompok tertentu?

Kritik yang awalnya ditujukan kepada individu dapat berkembang menjadi stigma terhadap kelompok melalui pola komunikasi yang berulang. Dalam analisis wacana, hal ini disebut sebagai representasi tunggal, di mana kegagalan satu orang dianggap mewakili kelompoknya. Jika kritik terhadap Mahyeldi hanya menyasar kebijakan atau keputusan politiknya, maka wacana tersebut masih berada dalam ranah kritik individu. Namun, ketika kritik ini berkembang menjadi anggapan bahwa buya secara umum tidak bisa bekerja, terjadi pergeseran makna yang problematis.

Stigma ini tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui pengulangan dalam opini publik. Dalam teori komunikasi, sebuah ide yang terus-menerus diulang cenderung diterima sebagai kebenaran meskipun tanpa bukti yang kuat. Fenomena ini dikenal sebagai illusory truth effect, di mana repetisi informasi meningkatkan persepsi kebenarannya (Fazio et al., 2015; Hasher et al., 1977). Ketika narasi “buya tak bisa bekerja” terus diperbincangkan di media sosial, forum diskusi, dan media massa, ia perlahan-lahan dianggap sebagai fakta.

Selain itu, manusia cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sebelumnya. Bias ini dikenal sebagai confirmation bias, di mana individu lebih cenderung mencari dan menerima informasi yang mendukung keyakinan mereka, serta mengabaikan informasi yang bertentangan (Nickerson, 1998). Jika seseorang sudah memiliki prasangka bahwa ulama tidak cocok dalam politik, maka kritik terhadap Mahyeldi akan memperkuat keyakinan tersebut. Sebaliknya, jika gubernur dari latar belakang lain gagal, mereka cenderung melihatnya sebagai kasus individual, bukan sebagai kegagalan kelompok.

Jika konstruksi wacana ini terus berkembang tanpa koreksi, dalam jangka panjang akan muncul persepsi bahwa ulama memang tidak layak berada dalam politik praktis. Hal ini dapat menciptakan eksklusi sistematis terhadap ulama yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan. Padahal, demokrasi yang sehat tidak boleh membatasi partisipasi politik berdasarkan latar belakang profesi atau identitas sosial. Siapa pun, baik akademisi, pengusaha, militer, maupun ulama, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan selama mereka memiliki kapasitas yang memadai.

Oleh karena itu, kritik yang adil harus berbasis pada kinerja individu, bukan pada generalisasi yang mendiskreditkan kelompok tertentu. Masyarakat perlu lebih kritis dalam menyaring narasi yang berkembang. Apakah kritik yang diarahkan kepada seorang gubernur benar-benar berbasis data atau hanya sekadar opini yang diulang-ulang? Apakah kritik itu berfokus pada individu atau berkembang menjadi stigma terhadap kelompoknya?

Keberhasilan atau kegagalan dalam politik tidak ditentukan oleh latar belakang profesi, tetapi oleh kapasitas, integritas, dan kebijakan yang diambil. Kritik terhadap pejabat publik tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan secara adil dan berdasarkan fakta, bukan dengan membangun stigma yang tidak beralasan.

Daftar Pustaka:

Fazio, L. K., Brashier, N. M., Payne, B. K., & Marsh, E. J. (2015). Knowledge does not protect against illusory truth. Journal of Experimental Psychology: General, 144(5), 993-1002.

Hasher, L., Goldstein, D., & Toppino, T. (1977). Frequency and the conference of referential validity. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 16(1), 107-112.

Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175-220.

Zona Kuliner dan Suvenir di Taman Kota

 Muhammad Nasir

Matahari mulai merunduk di ufuk barat, menghamparkan warna jingga di langit yang menaungi Masjid Al-Hakim, serta ruas trotoar di sepanjang Pantai Padang. Wisatawan dan warga setempat berdatangan untuk menikmati semilir angin laut dan debur ombak yang tenang. Namun, langkah mereka kerap terhenti di trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima (PKL). Ada yang menjajakan jagung bakar, ada pula yang sibuk menawarkan aneka suvenir. Bagi sebagian pengunjung, keberadaan PKL menambah suasana khas kawasan wisata. Namun, bagi yang lain, lapak-lapak yang tersebar tanpa aturan ini justru mengurangi kenyamanan.

Keluhan bukan hanya datang dari wisatawan, tetapi juga warga lokal yang rutin menikmati taman-taman kota sebagai tempat bersantai. Seorang ibu muda yang sering membawa anaknya bermain di Taman Imam Bonjol, merasa taman ini kini lebih mirip pasar ketimbang ruang terbuka hijau. “Dulu rasanya taman ini enak buat ngajak anak-anak bermain, sekarang malah jadi pasar kecil. Kadang susah nyari tempat duduk yang kosong, karena dipakai pedagang buat naruh dagangan mereka,” ujarnya. 

Hal yang sama  juga ditemukan di GOR H. Agus Salim. Seorang pelari yang rutin berolahraga di pagi hari, mengeluhkan hal serupa. “Kalau pagi masih enak buat lari, tapi siang dikit, pedagang mulai datang. Jalur jogging jadi sempit, dan kita harus zig-zag menghindari gerobak jualan,” katanya.

Sementara itu, wisatawan yang datang ke Pantai Padang untuk menikmati panorama laut juga menghadapi permasalahan yang sama. Ahmad, seorang pengunjung dari Pekanbaru, merasa terganggu dengan kondisi kebersihan di sekitar area pantai. “Pantainya bagus, tapi kadang susah cari tempat duduk yang nyaman. Sampah berserakan, sisa-sisa plastik dari pedagang. Saya sih mendukung pedagang mencari nafkah, tapi kalau mereka bisa lebih rapi dan tertib, pasti lebih nyaman buat semua orang,” ujarnya.

Bergeser ke Bukittinggi, di Taman Jam Gadang, seorang turis asal Jakarta, juga mengalami ketidaknyamanan saat mencoba berfoto. “Kalau mau foto, harus cari sudut yang nggak ada pedagangnya. Padahal ini kan ikon kota, harusnya lebih rapi dan tertata,” ungkapnya.

Kebijakan yang Belum Efektif

Ironisnya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menata PKL di taman kota masih belum menunjukkan hasil optimal. Relokasi dan razia sering dilakukan, tetapi tanpa solusi jangka panjang, PKL kembali ke lokasi semula. Ini terjadi di Pantai Padang, di mana pemerintah pernah menertibkan pedagang yang memenuhi pedestrian. Namun, beberapa waktu  kemudian, mereka kembali berjualan di tempat yang sama. Masalah serupa juga terjadi di Taman Jam Gadang, Bukittinggi. Meskipun ada upaya penataan oleh Satpol PP, pedagang tetap bermunculan di sekitar kawasan ikon wisata tersebut.

Di sisi lain, pendekatan represif seperti penggusuran tanpa solusi alternatif sering kali memicu perlawanan dari pedagang. Mereka merasa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil. “Kami juga butuh makan. Kalau dilarang jualan di sini, kasih kami tempat lain yang strategis,” ujar salah seorang pedagang di GOR H. Agus Salim. Tanpa adanya perencanaan yang matang, kebijakan penertiban justru menciptakan siklus yang berulang: penggusuran, relokasi, kembalinya PKL, lalu penggusuran lagi.

Masalah ini tentunya bukan hanya soal PKL yang melanggar aturan, tetapi juga karena pemerintah belum memiliki konsep penataan yang jelas. Seharusnya ada solusi jangka panjang yang mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi rakyat kecil dan estetika kota. Jika hanya mengandalkan penertiban tanpa solusi konkret, masalah ini akan terus berulang. 

Ruang Khusus PKL yang Estetis dan Fungsional

Untuk meningkatkan kenyamanan taman kota tanpa mengorbankan mata pencaharian PKL, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif. Salah satu solusinya adalah dengan membuat area khusus untuk PKL yang tetap mempertahankan estetika dan kenyamanan taman kota. Konsep ini bisa diwujudkan dalam bentuk zona kuliner dan zona suvenir yang terintegrasi dengan konsep taman yang lebih modern dan instagramable.

Di Pantai Padang, misalnya, pemerintah bisa membangun food court terbuka dengan desain yang menyatu dengan lanskap pantai. Dengan penataan yang rapi, wisatawan tetap bisa menikmati kuliner khas tanpa terganggu oleh lapak yang berserakan. Sementara di Taman Jam Gadang, zona khusus suvenir bisa dikembangkan dengan desain yang lebih terorganisir, menyerupai pusat cendera mata di kota-kota wisata lainnya seperti Yogyakarta dan Bandung.

Selain itu, komunitas arsitektur mestinya secara aktif mengusulkan agar taman kota didesain ulang dengan pendekatan urban planning yang lebih inklusif. Misalnya, jalur pedestrian dibuat lebih lebar dan diberi batasan khusus untuk zona PKL agar mereka tidak menghalangi akses utama. Penyediaan kios permanen dengan desain menarik juga bisa menjadi solusi, seperti yang diterapkan di Malioboro, Yogyakarta.

Membangun Kesadaran Bersama

Namun, penataan PKL di taman kota tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kesadaran kolektif dari para pedagang dan masyarakat juga diperlukan. Pedagang harus memahami bahwa ketertiban dan kebersihan adalah faktor penting dalam menarik lebih banyak pelanggan. Sementara masyarakat perlu mulai mendukung kebijakan penataan dengan memilih membeli di area PKL yang sudah ditentukan, bukan yang berjualan sembarangan.

Program edukasi dan pelatihan bagi PKL juga bisa menjadi langkah penting. Misalnya, pelatihan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing mereka. Di era modern ini, PKL juga bisa diberdayakan dengan sistem pemesanan online atau delivery, sehingga tidak harus selalu mengandalkan lapak fisik di taman kota.

Jika penataan dilakukan dengan baik, taman kota tak hanya akan menjadi tempat yang nyaman bagi pengunjung, tetapi juga bisa menjadi daya tarik wisata baru yang lebih teratur dan estetis. Dengan mengadaptasi konsep-konsep taman urban modern yang mengintegrasikan ekonomi rakyat dan kenyamanan publik, kota-kota seperti Padang dan Bukittinggi bisa menjadi contoh sukses dalam pengelolaan ruang publik yang inklusif dan berdaya saing.

Pada akhirnya, solusi terbaik bukanlah meniadakan PKL dari taman kota, melainkan menciptakan sistem yang memungkinkan mereka berkontribusi pada ekosistem ruang publik tanpa mengganggu kenyamanan pengunjung. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis desain yang matang, taman kota bisa menjadi ruang yang benar-benar hidup: tempat rekreasi, interaksi sosial, dan ekonomi rakyat yang berkembang harmonis.

Selayang Pandang Kitab Nahj al-Balaghah

Muhammad Nasir

Kitab Nahj al-Balaghah (نَهْجُ ٱلْبَلَاغَةِ) merupakan salah satu sumber utama dalam kajian pemikiran Ali bin Abi Thalib, yang berisi kumpulan khutbah, surat, dan kata-kata hikmah yang dinisbatkan kepadanya. Kitab ini disusun oleh Syarif Radhi (970–1015 M), seorang ulama Syiah dari abad ke-10 M. Dalam berbagai penelitian, Nahj al-Balaghah sering dijadikan referensi utama dalam memahami dimensi etika, politik, dan spiritualitas Islam awal (Jafri, 1979; Madelung, 1997).

Perang Proxy di Yaman dan Dampaknya bagi Penduduk Sipil

Muhammad Nasir

Konflik di Yaman telah berlangsung sejak 2014 ketika kelompok Houthi menggulingkan pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi. Sejak itu, perang di Yaman tidak hanya menjadi perang saudara, tetapi juga berubah menjadi perang proxy, di mana dua kekuatan utama di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Iran, mendukung pihak yang bertikai untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan. Rivalitas geopolitik ini berdampak besar bagi masyarakat Yaman, yang menghadapi krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Kekeliruan Logis dalam Argumen "Kuliah Tidak Menjamin Kesuksesan"

Pernyataan bahwa "kuliah tidak menjamin kesuksesan" sering digunakan oleh mereka yang meragukan pentingnya pendidikan tinggi. Pernyataan ini sekilas masuk akal, karena memang ada individu sukses tanpa gelar sarjana dan ada pula lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Namun, jika dianalisis lebih dalam, argumen ini sering kali mengandung berbagai kekeliruan logis yang melemahkan validitasnya.

Dosen Idaman Mahasiswa

Muhammad Nasir

Apakah mahasiswa akan mengingat Anda sebagai dosen yang mereka sukai, atau hanya sebagai sosok yang pernah memberi mereka tugas-tugas berat tanpa kenangan manis?

Menjadi dosen yang disukai mahasiswa itu bukan sekadar soal menguasai materi atau punya gelar panjang di belakang nama. Kalau hanya itu syaratnya, setiap dosen dengan titel mentereng sudah pasti jadi favorit. Tapi kenyataannya? Tidak sesederhana itu.

Saat saya menjadi Sekretaris Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (Prodi BSA) di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang (2018–2021), saya berkesempatan mengobrol dengan banyak mahasiswa. Mereka sering membantu saya menyusun borang akreditasi prodi, dan di sela-sela kesibukan itu, saya penasaran: “Dosen seperti apa sih yang kalian sukai?”

Jawaban mereka ternyata cukup menarik dan—jujur saja—kadang agak menggelitik.