Iran dan Gairah Keislaman di Indonesia

Muhammad Nasir
Dosen Sejarah Peradaban Islam UIN Imam Bonjol Padang

Pada akhir 1970-an dunia Islam diguncang oleh sebuah peristiwa besar: Iranian Revolution. Revolusi ini menjatuhkan monarki Mohammad Reza Pahlavi dan melahirkan Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan ulama karismatik Ruhollah Khomeini.

Peristiwa ini tidak hanya mengubah Iran. Ia juga mengguncang imajinasi politik umat Islam di banyak negara. Bagi sebagian generasi Muslim pada masa itu, revolusi Iran seperti membalik sebuah asumsi lama: bahwa agama hanya berada di wilayah moral dan spiritual. Revolusi Iran menunjukkan bahwa agama juga dapat menjadi kekuatan sosial dan politik yang sangat besar.

Di Indonesia pada awal 1980-an, gema revolusi Iran terasa sampai ke kampus-kampus. Diskusi tentang revolusi ini muncul dalam majalah mahasiswa, forum pengajian, hingga percakapan di kantin kampus.

Nama pemikir Iran Ali Shariati juga mulai dikenal oleh aktivis mahasiswa. Buku-bukunya yang berbicara tentang Islam sebagai ideologi pembebasan dibaca dengan penuh antusias.

Extrajudicial Killing adalah Pelanggaran Hukum Internasional

Muhammad Nasir
Pengajar Sejarah Peradaban Islam UIN Imam Bonjol Padang

Tindakan pembunuhan tanpa proses hukum melalui operasi militer yang sengaja menargetkan individu tertentu, dapat dikategorikan sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar mekanisme hukum yang sah —Alston, 2010

Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu (28/2) pagi waktu setempat. Ini terjadi saat warga Iran sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Insiden ini kemudian menyebabkan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, meninggal dunia. Sejumlah pejabat tinggi Iran juga dilaporkan tewas. 

Iran tidak tinggal diam dan langsung melancarkan serangan balasan ke Israel serta beberapa wilayah Timur Tengah yang menjadi basis pangkalan militer Amerika Serikat. Hingga kini, aksi perang brutal masih terus berlanjut.

Peristiwa tersebut membawa implikasi besar bagi tatanan hukum internasional dan perlindungan kemanusiaan global. Ketika seorang pemimpin/pejabat negara tewas akibat serangan militer sepihak di wilayah negaranya sendiri tanpa deklarasi perang resmi, situasi itu memunculkan persoalan serius tentang batas penggunaan kekuatan dalam hubungan antarnegara. 

"APBD" Itu Gampang Goyah oleh Satu Peristiwa Saja

 Muhammad Nasir

Teman saya itu bukan orang yang kekurangan secara ekstrem. Dia Dosen PNS. Tentu saja gajinya tetap setiap bulan. Tunjangan ada. THR ada. Gaji ke-13 ada. Secara administratif, hidupnya aman. Tapi aman bukan berarti longgar.

Gaji pokok dosen PNS, apalagi yang belum profesor dan belum banyak jabatan tambahan, sering kali habis untuk kebutuhan rutin: cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya sekolah anak, listrik, air, internet, pulsa, dan kebutuhan dapur. Jika ingin menabung, harus benar-benar disiplin. Kalau ada kebutuhan tak terduga —orang tua sakit, anak butuh biaya tambahan, atau rumah perlu perbaikan— anggaran pendapatan dan belanja dosen (APBD) -nya dosen langsung goyah.

Banyak orang melihat dosen dari atributnya: rumah di perumahan, mobil terparkir, pakaian rapi, berbicara di forum ilmiah, foto-foto di seminar luar kota. Dari luar tampak mapan, stabil, dan seolah tanpa beban finansial. Apalagi di medsos. Status dan tampilan seorang dosen sering kali lebih mudah dibaca daripada isi rekeningnya.

Perang Karánsebes 1788: Algoritma Kekonyolan

Muhammad Nasir 

Perilaku acak individu menghasilkan pola kolektif yang stabil. So, perilaku konyol individu di media sosial akan melahirkan algoritma kekonyolan

Sebuah perang  konyol dalam sejarah militer pernah terjadi tahun 1788. Nama perangnya Perang Karánsebes. Menurut Geoffrey Regan dalam The Guinness Book of Military Blunders (1998), peristiwa ini melibatkan pasukan Kekaisaran Habsburg yang justru saling menembaki akibat kebingungan dan miskomunikasi. 

Saat itu, pasukan terdiri dari berbagai etnis dan bahasa. Ketika terdengar suara tembakan di malam hari, sebagian tentara mengira musuh telah menyerang. Teriakan peringatan disalahpahami, kepanikan menyebar, dan dalam waktu singkat pasukan saling menembak. Tidak ada pertempuran resmi dengan musuh. Korban jatuh justru berasal dari pihak sendiri.

Personalisasi Negara di Era Pilpres Langsung: Dari Pesona-isasi ke Personalisasi

 Muhammad Nasir

Pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 lazim ditulis oleh ahli politik tata negara sebagai tonggak demokratisasi prosedural di Indonesia. Rakyat memilih langsung presiden tanpa perantara elite politik, dan legitimasi kekuasaan dikembalikan kepada suara mayoritas. Meskipun demikian, pada proses awalnya para calon presiden (capres) dipilihkan (diusulkan) oleh partai politik. 

Namun, pembacaan jangan berhenti dulu pada aspek prosedural semata. Itu cenderung akan menyilapka  mata terhadap kenyataan, bahwa ada perubahan lain yang bekerja lebih senyap, yakni perubahan cara negara direpresentasikan, dipersepsi, dan diingat oleh publik. Dalam konteks ini, pilpres langsung bukan hanya mekanisme elektoral, tetapi juga daoat dibaca sebagai arena produksi makna politik.

Dari sudut pandang ini, pilpres langsung dapat dipahami sebagai arena di mana representasi negara digeser secara simbolik, dari institusi ke figur, melalui proses pesona-isasi yang berlanjut menjadi personalisasi dalam ingatan kolektif. Negara yang sebelumnya dibayangkan sebagai bangunan institusional dengan aturan, prosedur, dan mekanisme impersonal (Elias, 1983),  kemudian disematkan pada sosok individual calon presiden dan presiden terpilih.

Masa Depan Demokrasi di Tangan Masyarakat Minim Literasi

Muhammad Nasir

...karena masyarakat yang tidak dibiasakan berpikir rasional akan mudah dipimpin sekaligus mudah ditipu —Tan Malaka

Demokrasi Indonesia terkini sering dibangga-banggakan. Punya pemilu, punya kebebasan bicara, punya media sosial untuk berpendapat. Tapi ada satu pertanyaan penting: apakah  masyarakat benar-benar paham apa yang sedang terjadi, apa substansi yang dibicarakan?

Di banyak tempat di Indonesia, demokrasi berjalan di atas masyarakat yang minim literasi. Bukan buta huruf, tapi malas membaca utuh dan enggan berpikir panjang. Judul berita sudah cukup untuk marah. Potongan video sudah cukup untuk membenci. Klarifikasi dan data sering dianggap tidak penting.

Padahal demokrasi harus hidup dari nalar, kata Tan Malaka. Bukan dari emosi apalagi mitos dan logika mistika. Ketika warga tidak terbiasa membaca, memeriksa, dan membandingkan informasi, ruang publik berubah jadi arena teriak-teriak. Ramai, tapi miskin isi. Semua orang bicara, sedikit yang mendengar.