"APBD" Itu Gampang Goyah oleh Satu Peristiwa Saja

 Muhammad Nasir

Teman saya itu bukan orang yang kekurangan secara ekstrem. Dia Dosen PNS. Tentu saja gajinya tetap setiap bulan. Tunjangan ada. THR ada. Gaji ke-13 ada. Secara administratif, hidupnya aman. Tapi aman bukan berarti longgar.

Gaji pokok dosen PNS, apalagi yang belum profesor dan belum banyak jabatan tambahan, sering kali habis untuk kebutuhan rutin: cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya sekolah anak, listrik, air, internet, pulsa, dan kebutuhan dapur. Jika ingin menabung, harus benar-benar disiplin. Kalau ada kebutuhan tak terduga —orang tua sakit, anak butuh biaya tambahan, atau rumah perlu perbaikan— anggaran pendapatan dan belanja dosen (APBD) -nya dosen langsung goyah.

Banyak orang melihat dosen dari atributnya: rumah di perumahan, mobil terparkir, pakaian rapi, berbicara di forum ilmiah, foto-foto di seminar luar kota. Dari luar tampak mapan, stabil, dan seolah tanpa beban finansial. Apalagi di medsos. Status dan tampilan seorang dosen sering kali lebih mudah dibaca daripada isi rekeningnya.

Perang Karánsebes 1788: Algoritma Kekonyolan

Muhammad Nasir 

Perilaku acak individu menghasilkan pola kolektif yang stabil. So, perilaku konyol individu di media sosial akan melahirkan algoritma kekonyolan

Sebuah perang  konyol dalam sejarah militer pernah terjadi tahun 1788. Nama perangnya Perang Karánsebes. Menurut Geoffrey Regan dalam The Guinness Book of Military Blunders (1998), peristiwa ini melibatkan pasukan Kekaisaran Habsburg yang justru saling menembaki akibat kebingungan dan miskomunikasi. 

Saat itu, pasukan terdiri dari berbagai etnis dan bahasa. Ketika terdengar suara tembakan di malam hari, sebagian tentara mengira musuh telah menyerang. Teriakan peringatan disalahpahami, kepanikan menyebar, dan dalam waktu singkat pasukan saling menembak. Tidak ada pertempuran resmi dengan musuh. Korban jatuh justru berasal dari pihak sendiri.

Personalisasi Negara di Era Pilpres Langsung: Dari Pesona-isasi ke Personalisasi

 Muhammad Nasir

Pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 lazim ditulis oleh ahli politik tata negara sebagai tonggak demokratisasi prosedural di Indonesia. Rakyat memilih langsung presiden tanpa perantara elite politik, dan legitimasi kekuasaan dikembalikan kepada suara mayoritas. Meskipun demikian, pada proses awalnya para calon presiden (capres) dipilihkan (diusulkan) oleh partai politik. 

Namun, pembacaan jangan berhenti dulu pada aspek prosedural semata. Itu cenderung akan menyilapka  mata terhadap kenyataan, bahwa ada perubahan lain yang bekerja lebih senyap, yakni perubahan cara negara direpresentasikan, dipersepsi, dan diingat oleh publik. Dalam konteks ini, pilpres langsung bukan hanya mekanisme elektoral, tetapi juga daoat dibaca sebagai arena produksi makna politik.

Dari sudut pandang ini, pilpres langsung dapat dipahami sebagai arena di mana representasi negara digeser secara simbolik, dari institusi ke figur, melalui proses pesona-isasi yang berlanjut menjadi personalisasi dalam ingatan kolektif. Negara yang sebelumnya dibayangkan sebagai bangunan institusional dengan aturan, prosedur, dan mekanisme impersonal (Elias, 1983),  kemudian disematkan pada sosok individual calon presiden dan presiden terpilih.

Masa Depan Demokrasi di Tangan Masyarakat Minim Literasi

Muhammad Nasir

...karena masyarakat yang tidak dibiasakan berpikir rasional akan mudah dipimpin sekaligus mudah ditipu —Tan Malaka

Demokrasi Indonesia terkini sering dibangga-banggakan. Punya pemilu, punya kebebasan bicara, punya media sosial untuk berpendapat. Tapi ada satu pertanyaan penting: apakah  masyarakat benar-benar paham apa yang sedang terjadi, apa substansi yang dibicarakan?

Di banyak tempat di Indonesia, demokrasi berjalan di atas masyarakat yang minim literasi. Bukan buta huruf, tapi malas membaca utuh dan enggan berpikir panjang. Judul berita sudah cukup untuk marah. Potongan video sudah cukup untuk membenci. Klarifikasi dan data sering dianggap tidak penting.

Padahal demokrasi harus hidup dari nalar, kata Tan Malaka. Bukan dari emosi apalagi mitos dan logika mistika. Ketika warga tidak terbiasa membaca, memeriksa, dan membandingkan informasi, ruang publik berubah jadi arena teriak-teriak. Ramai, tapi miskin isi. Semua orang bicara, sedikit yang mendengar.

Surga Yang Di Bawahnya Mengalir Sungai-sungai

 Muhammad Nasir

Saya pernah beberapa kali melihat keberadaan burung punai di semak-semak di belakang gedung Perpustakaan UIN Imam Bonjol. Setiap kali melihatnya, muncul pertanyaan sederhana di kepala saya: pohon apa yang tumbuh di sana hingga mampu menjadi sumber makanannya. 

Punai adalah burung yang senang mematuk buah-buahan dan senang hinggap di pohon yang bijinyabisa dimakan, atau pohon yang cukup aman untuk bertengger. Saya mengedarkan pandangan ke semak-semak di bukit. Pohon dan buah-buah apakah yang ada di bukit dan lembah sungai banget itu? 

Apa Guna Biografi? Biar Ilmu Sejarah Yang Menjawab

Muhammad Nasir 
Pengajar Sejarah UIN Imam Bonjol Padang

Perdebatan mengenai kegunaan kisah orang-orang besar di masa lalu kerap muncul dalam diskursus akademik dan ruang publik. Sebagian pandangan sinis memandang biografi sebagai bentuk glorifikasi masa lalu yang dianggap tidak lagi relevan dengan persoalan sosial masa kini. Pandangan ini umumnya berangkat dari asumsi bahwa biografi terlalu memusatkan perhatian pada individu tertentu dan mengabaikan struktur sosial yang lebih luas. 

Namun, dalam tradisi historiografi dan ilmu sosial, biografi justru dipahami sebagai salah satu medium penting untuk membaca relasi antara individu, masyarakat, dan konteks sejarah yang melingkupinya (Kuntowijoyo, 2003; Burke, 2005).