"APBD" Itu Gampang Goyah oleh Satu Peristiwa Saja

 Muhammad Nasir

Teman saya itu bukan orang yang kekurangan secara ekstrem. Dia Dosen PNS. Tentu saja gajinya tetap setiap bulan. Tunjangan ada. THR ada. Gaji ke-13 ada. Secara administratif, hidupnya aman. Tapi aman bukan berarti longgar.

Gaji pokok dosen PNS, apalagi yang belum profesor dan belum banyak jabatan tambahan, sering kali habis untuk kebutuhan rutin: cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya sekolah anak, listrik, air, internet, pulsa, dan kebutuhan dapur. Jika ingin menabung, harus benar-benar disiplin. Kalau ada kebutuhan tak terduga —orang tua sakit, anak butuh biaya tambahan, atau rumah perlu perbaikan— anggaran pendapatan dan belanja dosen (APBD) -nya dosen langsung goyah.

Banyak orang melihat dosen dari atributnya: rumah di perumahan, mobil terparkir, pakaian rapi, berbicara di forum ilmiah, foto-foto di seminar luar kota. Dari luar tampak mapan, stabil, dan seolah tanpa beban finansial. Apalagi di medsos. Status dan tampilan seorang dosen sering kali lebih mudah dibaca daripada isi rekeningnya.

Padahal sebagian besar itu hasil kredit jangka panjang. Rumah 15–20 tahun. Mobil 5 tahun. Barang elektronik dicicil. Bahkan untuk biaya pendidikan lanjut, tidak sedikit yang berutang atau memanfaatkan beasiswa dengan konsekuensi ikatan dinas. Ganti oli mobil saja mikir seribu kali parkir, rehab rumah pusing 7 keliling. Di balik kesan rapi dan teratur itu, ada perhitungan yang ketat dan keputusan-keputusan finansial yang harus ditimbang dengan hati-hati.

Dosen juga punya beban sosial yang jarang terlihat. Dalam memori kolektif masyarakat kita, status PNS identik dengan stabilitas dan kecukupan. Maka ketika pulang kampung, dosen sering diposisikan sebagai “yang sudah jadi.” Kadang diminta membantu ini-itu, dimintai sumbangan lebih, atau sekadar diasumsikan selalu mampu. Sulit menjelaskan bahwa  —penghasilan tetap bukan berarti berlebih! 

Belum lagi modal sosial dosen yang relatif besar. Ia tergabung dalam banyak grup: grup prodi, fakultas, alumni, organisasi profesi, komunitas kampung, keluarga besar, sampai grup orang tua murid. Di setiap grup hampir selalu ada iuran. Ada donasi untuk teman yang sakit. Ada sumbangan untuk musibah. Ada bantuan pembangunan masjid. Ada daftar charity yang beredar rutin setiap pekan. Nominalnya mungkin tidak besar jika satu kali. Tetapi ketika terakumulasi, ia menjadi pos pengeluaran tersendiri yang tidak kecil.

Semakin luas jejaring sosialnya, semakin besar pula ekspektasi partisipasinya. Ia dianggap punya kapasitas lebih untuk berbagi. Jika terlalu sering tidak ikut, muncul rasa tidak enak. Reputasi sosial juga dipertaruhkan. Jadi sebagian iuran itu bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga bagian dari menjaga hubungan dan posisi sosial.

Bayangkan betapa perhitungannya dosen, atau PNS pada umumnya, menghadapi situasi seperti ini. Pulang ber-Idulfitri disambut dengan ekspektasi tingkat tinggi. Datang sebagai “pegawai negeri”, seolah membawa simbol keberhasilan. Ada harapan amplop lebih besar. Ada permintaan bantuan kecil-kecilan yang jika ditotal tidak lagi kecil. Ada kebutuhan untuk tampil pantas agar tidak dianggap menurun. Semua itu menuntut pengaturan keuangan yang sangat hati-hati.

Karena itu, dosen sering lebih nyaman “jalan-jalan” jika ada tugas dinas. Seminar, workshop, penelitian lapangan yang... —biayanya ditanggung lembaga atau panitia. Bukan semata ingin gratis, tetapi memang realistis. Jika harus membiayai sendiri perjalanan keluarga ke luar kota atau luar negeri, perlu perencanaan panjang. Sementara prioritas lain lebih mendesak.

Ada juga tekanan profesional. Dosen dituntut meneliti, menulis, mengajar, membimbing, mengabdi kepada masyarakat, dan memenuhi berbagai administrasi. Jika ingin naik jabatan fungsional, harus publikasi. Publikasi sering butuh biaya. Konferensi butuh biaya. Buku butuh biaya. Tidak semua ter-cover oleh institusi. Jadi, sebagian pengeluaran justru kembali ke pekerjaan itu sendiri.

Namun benar juga, ada dosen yang kaya. Biasanya karena usaha tambahan: konsultan, pembicara nasional, proyek penelitian besar, bisnis keluarga, atau posisi struktural tertentu. Itu sah dan wajar. Tapi itu bukan gambaran umum semua dosen.

Mayoritas dosen hidup di kelas menengah yang rapuh. Tidak miskin, tapi juga tidak bebas risiko. Satu kejadian besar bisa mengubah stabilitas keuangan pada APBD nya dosen. Karena itu, mereka cenderung berhitung. Bukan pelit, tapi realistis.

Dosen itu bekerja di ruang kelas dengan wibawa intelektual, tetapi pulang ke rumah dengan daftar cicilan dan notifikasi transfer donasi. Ia mengajarkan teori kesejahteraan, tetapi juga memikirkan biaya semester anaknya, iuran bulan ini, dan kebutuhan hari raya. Ia berbicara tentang pembangunan nasional, tetapi tetap menunggu tanggal gajian seperti pekerja lain.

Mungkin yang perlu diluruskan bukan soal kaya atau tidak kaya, tetapi soal persepsi. Stabilitas bukan kemewahan. Status bukan jaminan kelimpahan. Dan profesi dosen, pada umumnya, adalah profesi yang terhormat secara sosial, tetapi biasa saja secara finansial.