Muhammad Nasir
Menurut William Gutteridge, pemerintah
bisa memiliki respon yang berbeda-beda terhadap aksi terorisme di dalam
negaranya. Macam-macam respon
itu akan menghasilkan implikasi yang berbeda-beda:
1.
Membiarkan. Jika suatu pemerintahan membiarkan aksi terorisme atau tidak
menunjukkan ketegasan yang dapat dibaca oleh rakyatnya, terbukalah peluang bagi
rakyat untuk memulai bertindak sendiri dengan membentuk organisasi-organisasi
paramiliter. Gerakan dari rakyat ini dapat dilihat sebagai melemahkan sistem
negara dalam menjamin keamanan rakyatnya. Kontra-teror dari rakyat akan
menghasilkan teror baru, maka rantai kekerasanpun terbentuk.
2.
Menekan aksi terorisme dengan kebijakan totaliter. Menstabilkan atau
memperkuat kontrol atas totalitas politis dengan membentuk sistem satu partai,
mendirikan spionase, cek rutin dokumen-dokumen personal, kontrol atas kebebasan
bepergian, kontrol atas media massa dan komunikasi massa, penyaringan
anggota-anggota partai, menyusun hukum yang memungkinkan untuk menjaring
musuh-musuh politis, dan seterusnya.
3. Kontra teror terhadap terorisme internasional plus demokrasi dengan
melakukan penyerangan terhadap basis-basis organisasi teroris atas nama
demokrasi. Ini dilakukan Amerika Serikat dalam aksi militer ke Afganistan pasca
tragadi 11 Septermber 2001.
4. Pendekatan lunak terhadap teroris dengan memenuhi keinginan kaum teroris
(negosiasi). Tak jarang efeknya justru merugikan pemerintah, teroris akan
meningkatkan tuntutan dan ancamannya. Di lain pihak suatu negosiasi dengan
teroris dapat dicurigai oleh publik demokratis sebagai politik arkanum.
5. Pendekatan garis keras. Mengisolasi sel-sel dan organisasi teroris, pasokan
logistik dan pemimpin mereka. Hukum terhadap pelaku teror diperkeras dan
Instrumen-instrumen anti-teroris dipercanggih dengan presisi yang tinggi.[1]