Hubungan Komunitas Ba'alawi dengan Pemerintah Kolonial: Sebuah Tinjauan Historis

Muhammad Nasir

Komunitas Ba'alawi, keturunan Hadhrami yang menetap di Nusantara, memiliki sejarah panjang dalam interaksinya dengan pemerintah kolonial Belanda. Hubungan ini kompleks dan tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk kolaborasi semata. Sebagian individu dalam komunitas ini memiliki hubungan dekat dengan penguasa kolonial, sementara yang lain berperan dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Artikel ini berusaha menelaah aspek-aspek utama dari hubungan tersebut dengan pendekatan historis berbasis literatur akademik.

Peran Individu dalam Hubungan dengan Pemerintah Kolonial

Salah satu tokoh Ba'alawi yang sering dikaitkan dengan pemerintahan kolonial adalah Sayyid Utsman bin Yahya, Mufti Batavia pada abad ke-19. Ia memiliki kedekatan dengan otoritas Belanda dan sering kali mendukung kebijakan mereka, terutama dalam hal penerjemahan dokumen-dokumen Islam dan penafsiran hukum Islam dalam konteks kolonial (Laffan, 2003). Namun, pendekatan Sayyid Utsman bukan tanpa kritik. Beberapa pihak, termasuk komunitas Hadhrami lainnya, menilai bahwa langkahnya cenderung pragmatis demi stabilitas, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk kooptasi oleh penguasa kolonial (Mobini-Kesheh, 1999).

Sikap Pemerintah Kolonial terhadap Komunitas Ba'alawi

Pemerintah kolonial Belanda memiliki kebijakan ambivalen terhadap komunitas Ba'alawi. Di satu sisi, mereka mengakui pengaruh ulama Ba'alawi dalam masyarakat Muslim dan memanfaatkan legitimasi mereka untuk mengontrol umat Islam (Vlekke, 2008). Di sisi lain, mereka juga mencurigai afiliasi Ba'alawi dengan gerakan pan-Islamisme yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kekhawatiran ini memuncak ketika pemerintah kolonial mencurigai keterlibatan masyarakat Arab dalam pemberontakan dan pergerakan anti-kolonial (Benda, 1958).

Upaya Emansipasi dan Perjuangan Kemerdekaan

Meskipun terdapat tuduhan kolaborasi, banyak anggota komunitas Ba'alawi yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka terlibat dalam organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam yang dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto pada awal abad ke-20 (Noer, 1982). Selain itu, komunitas Ba'alawi juga memainkan peran penting dalam media dan propaganda anti-kolonial, seperti melalui penerbitan surat kabar dan keterlibatan dalam aktivitas politik nasionalis (Van den Berg, 2017).

Dinamika Internal dan Tantangan Identitas

Komunitas Ba'alawi menghadapi tantangan internal dalam mempertahankan identitas mereka di tengah kebijakan kolonial dan dinamika sosial di Nusantara. Beberapa kalangan berupaya mempertahankan stratifikasi sosial berdasarkan nasab, seperti yang terlihat dalam pendirian Rabithah Alawiyah pada 1928 (Mobini-Kesheh, 1999). Namun, generasi muda Ba'alawi yang lebih nasionalis berusaha untuk menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia, menolak dikotomi antara keturunan Hadhrami dan pribumi (Suminto, 1985) 

Berdasarkan ulasan di atas, hubungan komunitas Ba'alawi dengan pemerintah kolonial Belanda tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk kolaborasi atau oposisi tunggal. Terdapat individu yang berperan sebagai mediator antara komunitas Muslim dan pemerintah kolonial, sementara yang lain terlibat dalam gerakan anti-kolonial. Studi lebih lanjut mengenai dinamika internal komunitas ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana identitas, politik, dan agama berinteraksi dalam sejarah Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Benda, H. J. (1958). The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945. W. Van Hoeve.
2. Laffan, M. (2003). Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds. Routledge.
3. Mobini-Kesheh, N. (1999). The Hadhrami Awakening: Community and Identity in the Indian Ocean Diaspora. Cornell University Press.
4. Noer, D. (1982). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. LP3ES.
5. Suminto, A. (1985). Politik Islam Hindia Belanda. LP3ES.
6. Van den Berg, C. (2017). Hadhramis in Indonesia: Identity and Politics in a Southeast Asian Diaspora. Brill.
7. Vlekke, B. H. M. (2008). Nusantara: A History of Indonesia. Harvard University Press.

Pendi

 Cerpen Muhammad Nasir

Angin di pasar membawa bau yang sama sejak lama. Sampah, tanah basah, keringat, dan harapan. Pendi ingat betul bagaimana dulu ia mendorong gerobaknya, menjual hasil panen dengan suara lantang. Tapi itu dulu, sebelum semuanya menjadi kabur. 

Dulu, hidupnya sederhana. Bangun sebelum subuh, menyiram tanaman, memanen sayur-mayur, lalu mendorong gerobaknya ke pasar. Ia hafal jalur itu, tahu di mana roda gerobaknya sering terperosok, tahu kapan harus berhenti dan menyeka keringat.

Lalu, suatu malam, semuanya berubah.

Saat perjalanan pulang, entah dari mana, dua tangan kuat menariknya ke lorong gelap. Mulutnya ditutup, tubuhnya dihantam keras hingga dunia berputar. Ia disekap di tempat yang tidak ia kenali, diikat di sudut ruangan dengan lampu redup yang berkedip-kedip. Orang-orang datang, wajah mereka samar. Mereka tidak berbicara banyak, hanya pukulan dan tendangan yang menjelaskan semuanya.

Beberapa hari kemudian, ia diberi makan seadanya, lalu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mereka mulai mengajarinya sesuatu yang baru: cara menakut-nakuti, cara memaksa orang tunduk, cara mengayunkan pukulan dengan tepat. Mereka menyebutnya "pelatihan."

"Ini hidup barumu."

Pendi ingin menolak, ingin berteriak bahwa ia hanyalah petani. Tapi suaranya serak, dan tubuhnya terlalu lelah. Perlahan, tangannya mulai terbiasa mengepal, ototnya mulai mengingat bagaimana cara bertahan.

Lalu, tiba-tiba, mereka melepasnya. Tanpa penjelasan. Tanpa pesan.

Ia kembali ke pasar. Matahari terasa lebih panas dari biasanya, dan langkahnya goyah. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi: di kejauhan, ia melihat dirinya sendiri.

Pendi berdiri terpaku. Sosok itu—dirinya—masih menjual hasil panen, seolah tidak pernah ada penculikan, tidak pernah ada penyekapan. Itu dirinya yang dulu. Yang seharusnya ia jalani.

Ia ingin mendekat, ingin memastikan, tapi tiba-tiba seseorang mendatanginya. Ia tak mengenalnya, tapi orang itu langsung menghantam wajahnya.

Pendi jatuh. Refleksnya bergerak sendiri. Tangan yang sudah terlatih selama penyekapan menghantam balik. Orang itu terpelanting, dan Pendi terus memukulinya. Sampai orang itu tak bergerak. Sampai orang-orang di sekelilingnya menatapnya dengan ketakutan.

Dan sejak itu, kata-kata itu muncul. "Preman."

Siapa yang memulainya, ia tidak tahu. Tapi yang jelas, ia tak bisa menolaknya.

Tahun-tahun berlalu.

Pendi telah melupakan bagaimana rasanya menjadi petani. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, meskipun ia tak pernah memahaminya. Ia mulai tahu bahwa ia bukan sekadar preman, tapi alat.

Ia dipakai untuk mengendalikan orang-orang seperti dirinya. Kadang ia bertanya, siapa sebenarnya yang mengendalikannya? Tapi setiap kali ia mencoba melawan, sesuatu selalu terjadi.

Lalu, suatu hari, ia membunuh seseorang.

Itu bukan sekadar perkelahian biasa. Ia ingat rasa sakit hati itu, kemarahan yang membakar dadanya. Tapi setelahnya, ketika darah mengering di tangannya, sesuatu dalam dirinya runtuh.

Ia bertanya pada dirinya sendiri:
"Apakah ini benar-benar aku?"
"Apakah aku memang ditakdirkan untuk ini?"
"Atau seseorang telah menuliskan hidupku sebelum aku sempat memilih?"

Lalu, ia ditangkap. Tapi tidak lama.

Di dalam penjara, ia mendengar cerita: preman-preman lain, satu per satu, mati di jalanan. Ditembak oleh orang tak dikenal. Tanpa alasan, tanpa jejak.

Dan ia sadar, bahwa itu bukan kebetulan.

Ia ditangkap bukan karena hukum. Ia dipenjara karena itu satu-satunya cara untuk tetap hidup. Jika ia tetap di luar, ia akan menjadi korban berikutnya.

Lalu ia mengerti.

Ia bukan hanya preman. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, semacam roda kecil dalam mesin yang mengendalikan kekacauan. Ia dibiarkan hidup, dibiarkan tumbuh dalam legenda, hanya untuk mengendalikan para preman lain.

Dan kini, ia menua! 

Di surau kecil di pinggir pasar, ia duduk diam, jarinya menyentuh tasbih, bibirnya bergerak pelan dalam doa.

Tapi pikirannya masih berkelana ke masa lalu.

Kadang, ia bertanya-tanya:
"Bagaimana jika malam itu aku tidak ditarik ke lorong gelap?"
"Bagaimana jika aku tetap menjual sayur dan pulang ke rumah dengan tenang?"
"Apakah aku tetap akan menjadi aku?"

Orang-orang masih mengenalnya. "Dulu dia preman besar," mereka berbisik. Mereka tidak tahu, Pendi hanya menunggu.

Menunggu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh siapa pun.

Menunggu jemputan.

Konstruksi Wacana dan Persepsi Publik: Adil Sejak Dari Pikiran

Muhammad Nasir

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela Mahyeldi sebagai Gubernur Sumatera Barat atau mengabaikan kritik terhadap kinerjanya. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Namun, penting untuk memperhatikan bagaimana kritik tersebut dikonstruksi dan apakah mengandung kekeliruan logis yang dapat mempengaruhi persepsi publik.

Salah satu kekeliruan logis yang sering muncul adalah generalisasi terburu-buru. Kritik terhadap Mahyeldi sering dikemas dalam narasi seperti “Dipanggil buya tapi tak bisa bekerja.” Jika dibiarkan tanpa analisis kritis, narasi ini dapat berkembang menjadi stigma bahwa buya (tokoh agama) secara umum tidak mampu menjadi kepala daerah.

Padahal, kegagalan dalam kepemimpinan bukanlah monopoli ulama. Banyak kepala daerah dari latar belakang  pastor, pendeta, profesor, kolonel, jenderal, insinyur, ekonom, dan pengusaha yang juga mengalami kegagalan. Namun, mengapa hanya buya yang menerima stigma semacam ini? Mengapa kegagalan satu individu dijadikan dasar untuk mendiskreditkan kelompok tertentu?

Kritik yang awalnya ditujukan kepada individu dapat berkembang menjadi stigma terhadap kelompok melalui pola komunikasi yang berulang. Dalam analisis wacana, hal ini disebut sebagai representasi tunggal, di mana kegagalan satu orang dianggap mewakili kelompoknya. Jika kritik terhadap Mahyeldi hanya menyasar kebijakan atau keputusan politiknya, maka wacana tersebut masih berada dalam ranah kritik individu. Namun, ketika kritik ini berkembang menjadi anggapan bahwa buya secara umum tidak bisa bekerja, terjadi pergeseran makna yang problematis.

Stigma ini tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui pengulangan dalam opini publik. Dalam teori komunikasi, sebuah ide yang terus-menerus diulang cenderung diterima sebagai kebenaran meskipun tanpa bukti yang kuat. Fenomena ini dikenal sebagai illusory truth effect, di mana repetisi informasi meningkatkan persepsi kebenarannya (Fazio et al., 2015; Hasher et al., 1977). Ketika narasi “buya tak bisa bekerja” terus diperbincangkan di media sosial, forum diskusi, dan media massa, ia perlahan-lahan dianggap sebagai fakta.

Selain itu, manusia cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sebelumnya. Bias ini dikenal sebagai confirmation bias, di mana individu lebih cenderung mencari dan menerima informasi yang mendukung keyakinan mereka, serta mengabaikan informasi yang bertentangan (Nickerson, 1998). Jika seseorang sudah memiliki prasangka bahwa ulama tidak cocok dalam politik, maka kritik terhadap Mahyeldi akan memperkuat keyakinan tersebut. Sebaliknya, jika gubernur dari latar belakang lain gagal, mereka cenderung melihatnya sebagai kasus individual, bukan sebagai kegagalan kelompok.

Jika konstruksi wacana ini terus berkembang tanpa koreksi, dalam jangka panjang akan muncul persepsi bahwa ulama memang tidak layak berada dalam politik praktis. Hal ini dapat menciptakan eksklusi sistematis terhadap ulama yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan. Padahal, demokrasi yang sehat tidak boleh membatasi partisipasi politik berdasarkan latar belakang profesi atau identitas sosial. Siapa pun, baik akademisi, pengusaha, militer, maupun ulama, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan selama mereka memiliki kapasitas yang memadai.

Oleh karena itu, kritik yang adil harus berbasis pada kinerja individu, bukan pada generalisasi yang mendiskreditkan kelompok tertentu. Masyarakat perlu lebih kritis dalam menyaring narasi yang berkembang. Apakah kritik yang diarahkan kepada seorang gubernur benar-benar berbasis data atau hanya sekadar opini yang diulang-ulang? Apakah kritik itu berfokus pada individu atau berkembang menjadi stigma terhadap kelompoknya?

Keberhasilan atau kegagalan dalam politik tidak ditentukan oleh latar belakang profesi, tetapi oleh kapasitas, integritas, dan kebijakan yang diambil. Kritik terhadap pejabat publik tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan secara adil dan berdasarkan fakta, bukan dengan membangun stigma yang tidak beralasan.

Daftar Pustaka:

Fazio, L. K., Brashier, N. M., Payne, B. K., & Marsh, E. J. (2015). Knowledge does not protect against illusory truth. Journal of Experimental Psychology: General, 144(5), 993-1002.

Hasher, L., Goldstein, D., & Toppino, T. (1977). Frequency and the conference of referential validity. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 16(1), 107-112.

Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175-220.

Zona Kuliner dan Suvenir di Taman Kota

 Muhammad Nasir

Matahari mulai merunduk di ufuk barat, menghamparkan warna jingga di langit yang menaungi Masjid Al-Hakim, serta ruas trotoar di sepanjang Pantai Padang. Wisatawan dan warga setempat berdatangan untuk menikmati semilir angin laut dan debur ombak yang tenang. Namun, langkah mereka kerap terhenti di trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima (PKL). Ada yang menjajakan jagung bakar, ada pula yang sibuk menawarkan aneka suvenir. Bagi sebagian pengunjung, keberadaan PKL menambah suasana khas kawasan wisata. Namun, bagi yang lain, lapak-lapak yang tersebar tanpa aturan ini justru mengurangi kenyamanan.

Keluhan bukan hanya datang dari wisatawan, tetapi juga warga lokal yang rutin menikmati taman-taman kota sebagai tempat bersantai. Seorang ibu muda yang sering membawa anaknya bermain di Taman Imam Bonjol, merasa taman ini kini lebih mirip pasar ketimbang ruang terbuka hijau. “Dulu rasanya taman ini enak buat ngajak anak-anak bermain, sekarang malah jadi pasar kecil. Kadang susah nyari tempat duduk yang kosong, karena dipakai pedagang buat naruh dagangan mereka,” ujarnya. 

Hal yang sama  juga ditemukan di GOR H. Agus Salim. Seorang pelari yang rutin berolahraga di pagi hari, mengeluhkan hal serupa. “Kalau pagi masih enak buat lari, tapi siang dikit, pedagang mulai datang. Jalur jogging jadi sempit, dan kita harus zig-zag menghindari gerobak jualan,” katanya.

Sementara itu, wisatawan yang datang ke Pantai Padang untuk menikmati panorama laut juga menghadapi permasalahan yang sama. Ahmad, seorang pengunjung dari Pekanbaru, merasa terganggu dengan kondisi kebersihan di sekitar area pantai. “Pantainya bagus, tapi kadang susah cari tempat duduk yang nyaman. Sampah berserakan, sisa-sisa plastik dari pedagang. Saya sih mendukung pedagang mencari nafkah, tapi kalau mereka bisa lebih rapi dan tertib, pasti lebih nyaman buat semua orang,” ujarnya.

Bergeser ke Bukittinggi, di Taman Jam Gadang, seorang turis asal Jakarta, juga mengalami ketidaknyamanan saat mencoba berfoto. “Kalau mau foto, harus cari sudut yang nggak ada pedagangnya. Padahal ini kan ikon kota, harusnya lebih rapi dan tertata,” ungkapnya.

Kebijakan yang Belum Efektif

Ironisnya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menata PKL di taman kota masih belum menunjukkan hasil optimal. Relokasi dan razia sering dilakukan, tetapi tanpa solusi jangka panjang, PKL kembali ke lokasi semula. Ini terjadi di Pantai Padang, di mana pemerintah pernah menertibkan pedagang yang memenuhi pedestrian. Namun, beberapa waktu  kemudian, mereka kembali berjualan di tempat yang sama. Masalah serupa juga terjadi di Taman Jam Gadang, Bukittinggi. Meskipun ada upaya penataan oleh Satpol PP, pedagang tetap bermunculan di sekitar kawasan ikon wisata tersebut.

Di sisi lain, pendekatan represif seperti penggusuran tanpa solusi alternatif sering kali memicu perlawanan dari pedagang. Mereka merasa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil. “Kami juga butuh makan. Kalau dilarang jualan di sini, kasih kami tempat lain yang strategis,” ujar salah seorang pedagang di GOR H. Agus Salim. Tanpa adanya perencanaan yang matang, kebijakan penertiban justru menciptakan siklus yang berulang: penggusuran, relokasi, kembalinya PKL, lalu penggusuran lagi.

Masalah ini tentunya bukan hanya soal PKL yang melanggar aturan, tetapi juga karena pemerintah belum memiliki konsep penataan yang jelas. Seharusnya ada solusi jangka panjang yang mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi rakyat kecil dan estetika kota. Jika hanya mengandalkan penertiban tanpa solusi konkret, masalah ini akan terus berulang. 

Ruang Khusus PKL yang Estetis dan Fungsional

Untuk meningkatkan kenyamanan taman kota tanpa mengorbankan mata pencaharian PKL, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif. Salah satu solusinya adalah dengan membuat area khusus untuk PKL yang tetap mempertahankan estetika dan kenyamanan taman kota. Konsep ini bisa diwujudkan dalam bentuk zona kuliner dan zona suvenir yang terintegrasi dengan konsep taman yang lebih modern dan instagramable.

Di Pantai Padang, misalnya, pemerintah bisa membangun food court terbuka dengan desain yang menyatu dengan lanskap pantai. Dengan penataan yang rapi, wisatawan tetap bisa menikmati kuliner khas tanpa terganggu oleh lapak yang berserakan. Sementara di Taman Jam Gadang, zona khusus suvenir bisa dikembangkan dengan desain yang lebih terorganisir, menyerupai pusat cendera mata di kota-kota wisata lainnya seperti Yogyakarta dan Bandung.

Selain itu, komunitas arsitektur mestinya secara aktif mengusulkan agar taman kota didesain ulang dengan pendekatan urban planning yang lebih inklusif. Misalnya, jalur pedestrian dibuat lebih lebar dan diberi batasan khusus untuk zona PKL agar mereka tidak menghalangi akses utama. Penyediaan kios permanen dengan desain menarik juga bisa menjadi solusi, seperti yang diterapkan di Malioboro, Yogyakarta.

Membangun Kesadaran Bersama

Namun, penataan PKL di taman kota tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kesadaran kolektif dari para pedagang dan masyarakat juga diperlukan. Pedagang harus memahami bahwa ketertiban dan kebersihan adalah faktor penting dalam menarik lebih banyak pelanggan. Sementara masyarakat perlu mulai mendukung kebijakan penataan dengan memilih membeli di area PKL yang sudah ditentukan, bukan yang berjualan sembarangan.

Program edukasi dan pelatihan bagi PKL juga bisa menjadi langkah penting. Misalnya, pelatihan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing mereka. Di era modern ini, PKL juga bisa diberdayakan dengan sistem pemesanan online atau delivery, sehingga tidak harus selalu mengandalkan lapak fisik di taman kota.

Jika penataan dilakukan dengan baik, taman kota tak hanya akan menjadi tempat yang nyaman bagi pengunjung, tetapi juga bisa menjadi daya tarik wisata baru yang lebih teratur dan estetis. Dengan mengadaptasi konsep-konsep taman urban modern yang mengintegrasikan ekonomi rakyat dan kenyamanan publik, kota-kota seperti Padang dan Bukittinggi bisa menjadi contoh sukses dalam pengelolaan ruang publik yang inklusif dan berdaya saing.

Pada akhirnya, solusi terbaik bukanlah meniadakan PKL dari taman kota, melainkan menciptakan sistem yang memungkinkan mereka berkontribusi pada ekosistem ruang publik tanpa mengganggu kenyamanan pengunjung. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis desain yang matang, taman kota bisa menjadi ruang yang benar-benar hidup: tempat rekreasi, interaksi sosial, dan ekonomi rakyat yang berkembang harmonis.

Selayang Pandang Kitab Nahj al-Balaghah

Muhammad Nasir

Kitab Nahj al-Balaghah (نَهْجُ ٱلْبَلَاغَةِ) merupakan salah satu sumber utama dalam kajian pemikiran Ali bin Abi Thalib, yang berisi kumpulan khutbah, surat, dan kata-kata hikmah yang dinisbatkan kepadanya. Kitab ini disusun oleh Syarif Radhi (970–1015 M), seorang ulama Syiah dari abad ke-10 M. Dalam berbagai penelitian, Nahj al-Balaghah sering dijadikan referensi utama dalam memahami dimensi etika, politik, dan spiritualitas Islam awal (Jafri, 1979; Madelung, 1997).

Perang Proxy di Yaman dan Dampaknya bagi Penduduk Sipil

Muhammad Nasir

Konflik di Yaman telah berlangsung sejak 2014 ketika kelompok Houthi menggulingkan pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi. Sejak itu, perang di Yaman tidak hanya menjadi perang saudara, tetapi juga berubah menjadi perang proxy, di mana dua kekuatan utama di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Iran, mendukung pihak yang bertikai untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan. Rivalitas geopolitik ini berdampak besar bagi masyarakat Yaman, yang menghadapi krisis kemanusiaan terburuk di dunia.