Scripto Ergo Sum

Kumayan: Yang Tenggelam dalam Sejarah

2011-04-20T22:16:00.000+07:00

Oleh Muhammad Nasir

Jutaan tanaman yang ditumbuhkan Allah SWT dimuka bumi “pasti” ada nilainya. Kata “pasti” di sini tersangkut dengan aspek tauhid dilandasi keyakinan bahwa tak ada ciptaan Allah yang sia-sia (Q.S. Ali Imran [3]:191). Termasuk jilatang yang paling gatal sekalipun. Hanya saja, kesalahan dalam penggunaan tanaman itulah yang membuatnya turun nilai. Tapi yang akan dibahas di sini adalah soal kumayan.

Agaknya kumayan/kemenyan (astyrax benzoin) merupakan salah satu hasil alam Minagkabau yang menjadi “lubang kelam” sejarah Islam di Minangkabau. Betapa tidak, kumayan yang kerap hadir dalam upacara adat, ritual perdukunan bahkan upacara keagamaan, dianggap sebagai komoditas yang bersetuju dengan praktik syirik yang mengiringi pelaksanaan ajaran Islam di Minangkabau.

Aliran keagamaan yang sering disebut para ahli sebagai kelompok tradisional sering menggunakan kumayan sebelum memulai upacara keagamaan, misalnya doa bersama. Penulis yang akrab dengan lingkungan tradisionalis sering menyaksikan sendiri, bagaimana harumnya aroma kumayan sebelum niat/kaul do’a dipasang.

Seringkali mereka yang besar di lingkungan ajaran Islam modern mengolok-olok masyarakat yang masih melakoni praktik ini. “Masa iya, di zaman modern ini, orang Islam masih menggunakan praktik keagamaan Hindu/Budha, membakar kumayan segala sebelum berdo’a?” kata mereka.

Pernah hal ini penulis tanyakan kepada Buya Ahmad Khatib Maulana Ali (1915-1993), akrab dipanggil Inyiak Imam Salo. Beliau menjawab, “tak usah dipikirkan. Itu hanya tradisi yang melekat dalam gairah keagamaan. Tak ada tradisi yang kekal. Nanti, ada saatnya kumayan tak lagi dijual orang, tradisi itu akan hilang dengan sendirinya,” kata beliau menghibur.

Benar saja, hampir 20 tahun sejak itu beliau ucapkan, ritual membakar kumayan nyaris habis dan mayarakat “tradisionalis” itu juga tidak begitu mempersoalkan. Tak ada kumayan, tak masalah. Dunia “modern” ternyata telah meninggalkannya dengan santai, tanpa konflik yang berarti. Saya tidak tahu persis, apakah ada kemajuan tema pemurnian agama yang baru setelah menentang habis-habisan praktik membakar kumayan dalam upacara keagamaan ini.

Pertanyaannya, dapatkah dikatakan hilangnya kumayan dari pasaran akibat kampanye pemurnian agama? Atau barangkali komoditas ini hilang akibat hilangnya pohon kumayan dari hutan-hutan kita karena penebangan liar (illegal logging)?

Sejarah mencatat, praktik membakar kumayan dalam ritual keagamaan terjadi saat kumayan melimpah ruah di negeri ini. Orang Minangkabau yang “penggalas” mengangkut komoditas dagang ini dari tanah Batak, kemudian dijual di Minangkabau untuk keperluan macam-macam.

William Marsden etnolog abad ke-18 dari East Indian Companies (EIC) dalam bukunya Sejarah Sumatera (W. Marsden, 2008:144-145) bercerita tentang populernya kumayan sebagai komoditas dagang “tempo doeloe”. Getah kumayan yang paling murni disebut “kepala kumayan”. Kepala kumayan kualitas tinggi disebut “kepala eropa”, dan kualitas yang lebih rendah disebut “kepala hindia”

Kumayan kepala eropa dijual ke pasar eropa. Kegunaannya antara lain pengharum gereja, obat batuk (ekspektoran) dan penyembuh luka (styptic). Sementara kumayan kepala hindia diekspor ke Arab, Persia hingga India. Kegunaannya antara lain pengharum kuil atau rumah pribadi, pengusir serangga dan dapat pula menyingkirkan efek udara kotor yang mengganggu pernafasan.

Memang kumayan pernah memiliki catatan hitam dalam sejarah agama Islam di Minangkabau. Tetapi sebagai benda mati tak perlu pula kumayan dipandang sinis sebagai properti “kaum pagan”. Apapula bedanya dengan keris pusaka atau benda-benda lainnya yang berwajah ganda, gelap dan terang. Wajah gelap ketika benda tersebut digunakan untuk tujuan jahat, dan wajah cerah ceria bila digunakan untuk kemaslahatan.

Nah, sebagai penunjang maslahat, terutama soal kesejahteraan dan ekonomi, tak ada salahnya dikembangkan budi daya kumayan. Setidaknya untuk menjemput kembali “success story” kumayan dalam sejarah kebudayaan Minangkabau. Selanjutnya, hutang pakar tumbuh-tumbuhanlah untuk menganalisis, apakah tanaman kumayan dapat tumbuh di tanah Minangkabau modern. Sementara ahli-ahli lainnya diharapkan meneliti terus manfaat dan khasiat yang masih tersembunyi di balik kumayan. Sedangkan ahli agama cukup mendo’a dan mengaminkan, semoga pohon kumayan dapat tumbuh baik dan berguna menunjang perekonomian anak nagari. Amin. [MN]

Muhammad Nasir
Peneliti Magistra Indonesia - Padang
sumber Foto: humbahas.blogspot.com

Ihwal Penegakan Syara’

2011-04-20T21:17:00.007+07:00

Sudah menjadi kebanggaan bagi orang Minangkabau bila berkata-kata, negeri mereka diurus dengan falsafah Adat Basandi Syara’, syara’ basandi kitabullah (ABS-SBK). Meskipun untuk melaksanakannya belum ada panduan yang jelas. Terakhir ini orang Minangkabau (mungkin sebagian kecilnya) merasa perlu mengerincangi model pelaksanaan ABS-SBK ini dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) yang dipertengkarkan itu. Pro-kontra kongres itu sendiri belum jelas arahnya (baca; bagaimana kesudahan konfliknya).

Syara’ dalam dalam pengertian umum berarti Agama Islam. Dengan demikian adat orang Minangkabau itu tentu merujuk Agama Islam yang digali dari Al Qur’an dan Hadits. Dalam taraf ini, orang Minangkabau enggan berdebat, pastilah semua dapat disepakati. Meski pada kenyataannya tidak semua adat diambil dari al Qur’an dan hadits.

Pengertian lainnya, Syara’ berarti hukum Islam. Hukum Islam dalam arti yang sempit berarti fikih. Fikih berarti kumpulan fatwa-fatwa yang digali dari sumbernya (al-Qur’an dan Hadits) dengan menggunakan yurisprudensi hukum Islam yang dikenal dengan ilmu ushul-al Fiqh. Jika yang dimaksud dengan syara’ dalam ABS-SBK adalah hukum Islam dalam pengertian fikih, maka adat Minangkabau tentu berdasar pada ketentuan hukum fikih.

Hanya saja, jika orang Minangkabau harus mengkonstruksi adatnya berdasarkan hukum fikih, tentu banyak problemnya. Tahu sama tahu sajalalah, fikih itu banyak mazhabnya. Minimal ada empat mazhab ternama (mazahibul arba’ah) yaitu Maliki, Syafi’i, Hanafi dan Hambali. Perdebatan panjang akan muncul di sini, hukum fikih mazhab yang mana yang harus dipakai?

Ternyata Syara’ bagi orang tidak sesederhana itu. Sementara lepaskan dulu perbedaan pengertian syara’. ABS-SBK setidak-tidaknya memberi isyarat bahwa orang Minangkabau sedang berupaya membangun gerakan kebudayaan yang diisi semangat keagamaan. Pemerintah Indonesia pun tidak mengkhawatirkan gerakan ABS-SBK sebagai gerakan formalisasi syari’at Islam layaknya gerakan keagamaan yang dicap radikal-fundamentalis. Mungkin saja pemerintah menilai ABS-SBK hanya jargon yang belum punya substansi apa-apa dan belum pula jelas konsep operasionalnya.

Bukan Formalisasi Syara’

Dalam sejarahnya belum ada perjuangan serius ABS-SBK, misalnya mendesak ditelurkannya peraturan daerah yang berisi ketentuan adat yang betul-betul berdasar pada Al-Qur’an dan Hadits. Barangkali saja orang Minangkabau sudah merasa nyaman hidup dalam alam pikir demokrasi dewasa ini. Berbeda dengan gerakan formalisasi syari’at Islam di berbagai daerah yang diusung kelompok umat Islam yang kerap disebut Gerakan Salafi Militan (GSM), terutama setelah era reformasi bergulir.

Pasca Orde Baru GSM melihat peluang dan harapan baru untuk lebih leluasa mengembangkan gerakan formalisasi syari’at Islam. Gerakan itu diawali dengan tuntutan pemberlakuan syari’at Islam termasuk mengembalikan kembali Piagam Jakarta. Pada pemilu 1999, beberapa partai politik (berbasis) Islam acap rembug dan menjadikan isu Piagam Jakarta yang bernuasa formalisasi syariat sebagai tema kampanye bersama.

Tetapi patut dapat diduga, bahwa syari’at yang dimaksud oleh GSM sangat sempit dibanding Syara’/syari’at yang diperjuangkan orang Minangkabau (sebut saja Gerakan ABS-SBK). Syari’at yang diperjuangkan GSM sangat berbaun politik, apalagi diperjuangkan dengan jalur dan untuk tujuan politik. Bandingkan sekilas karakteristik GSM dengan gerakan ABS-SBK di Sumatera Barat yang tidak semata-mata hanya kepentingan kelompok yang beraliran salafy.

Menurut Syafi Anwar dalam M Zaki Mubarak (2007: xvii) ada 4 (empat) karakteristik GSM yaitu: Pertama, GSM cenderung mempromosikan peradaban tekstual (Hadharah al Nash) dalam memahami Al Qur’an. Kedua, GSM itu syari’ah minded, syaria’t itu mesti dijelaskan bentuknya, diformalisasikan, misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, laksana Perda. Ketiga, GSM sangat anti barat, termasuk segala produk-produknya. Keempat, GSM cendrung anti-pluralisme terutama sikap kebencian mendalam terhadap “agama” selain Islam.

Khazanah kebudayaan Minangkabau dibangun dalam semangat “ota” dan dialog yang dialektis. Teks (nash/ Al Qur’an dan Sunnah) bagi orang Minangkabau adalah fondasi Syara’ (syara’ basandi kitabullah). Ternyata dalam menyelesaikan masalah sosial, sengketa adat, dan sebagainya orang Minangkabau tak cukup memadakan pada kitabullah (tekstual).

Contohnya kasus hukum kewarisan (faraidh) yang sudah ada ketentuannya dalam al Qur’an. Syekh Ahmad Khatib al Minangkabawi, pertengahan abad ke-19, secara radikal menyatakan adat Minangkabau tentang kewarisan harus dihapuskan karena bertentangan dengan syara’.

Tetapi pernyataan “Guru Tuo” para ulama Minangkabau tersebut ternyata tidak menjadi agenda utama perjuangan murid-muridnya saat kembali ke Minangkabau. Secara cerdik mereka justru merumuskan kembali konsep harato pusako dan harato pancarian sedemikian rupa agar adat dan syara’ tidak saling berbenturan. Dalam dua kali konferensi elit “Tungku Tigo Sajarangan” tahun 1952 dan 1968 akhirnya didapatkan keputusan; harato pusako diurus secara adat dan harato pancarian diurus secara faraidh (Irhas A. Shamad, 2007:171)

Sejauh ini bukan tak ada indikasi gerakan GSM dalam gerakan ABS-SBK seperti tema-tema formalisasi syari’at, jargon-jargon anti barat dan semangat anti-pulralisme. Tetapi jika disilau lebih jauh, ternyata gerakan tersebut tersambung dengan elemen GSM yang tidak usali (asli) Minangkabau. Tema-tema itu berasal dari gerakan Islam lintasbangsa (transnasional) seperti Hizbut Tahrir, dan kelompok salafy nasional seperti Majelis Mujahidin, Lasykar Jihad. Ada juga beberapa organisasi massa asal Minangkabau yang berterima dengan tema gerakan transnasional tersebut seperti, Komite Penegakan Syari’at Islam dan sebagainya.

Wacana Islam dan adat yang dirumuskan dalam Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK), demikian juga Syara’ Mangato, Adat Mamakai yang kerap dijadikan slogan, dapat dijadikan motor untuk memobilisasi ingatan massa Minangkabau. Ini juga modal sosial di mana kesadaran sosial masyarakat Minangkabau sangat mudah dibangkitkan dengan frasa sentimental “sinergi adat dan agama Islam” di Minangkabau. Syara’ dan adat ibarat aur dengan tebing, saling bersandar keduanya. Bagaimanapun syara’ tetap penting!

Muhammad Nasir
Alumni Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
Analis Sejarah Majelis Sinergi Islam dan Tradisi - Indonesia (Magistra-Indonesia) Padang

Prediksi Gempa dan Filosofi Minangkabau

2010-12-02T08:44:00.004+07:00

Oleh Muhammad Nasir

Ahli geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Danny Hilman Natawijaya pada Acara Kajian Kebencanaan digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Selasa lalu, menyebutkan adanya potensi gempa berkekuatan 8,9 SR berpusat di Pulau Sipora dan Siberut, Kab. Kepulauan Mentawai. Setelah diberitakan media massa, hasil penelitian ini membuat ribut masyarakat Sumatera Barat. (antara-sumbar.com, 13/10/2010)

Dalam setiap penelitian selalu saja terjadi pro-kontra akan derajat kepercayaan atau kebenaran dari hasil penelitian. Bagaimanapun, sebuah penelitian dalam ukuran keilmuan merupakan ikhtiar akademik dalam mencapai kebenaran. Kebenarannya pun di sebut dengan kebenaran ilmiah.

Ukuran kebenaran yang dicapai dalam sebuah penelitian adalah ketika penelitian itu sudah menggunakan kaidah penelitian yang benar dan kebenaran itupun akan segera buyar ketika kebenaran baru hasil penelitian yang lain yang mementahkan hasil penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, sangat jelas bahwa kebenaran yang dihasilkan oleh sebuah penelitian, menurut penganut teori relativisme, misalnya penelitian tentang potensi gempa sumbar 8,9 SR baru-baru ini sangat relatif.

Relativisme berpandangan bahwa bobot suatu teori harus dinilai relatif dilihat dari penilaian individual atau grup yang memandangnya. Feyerabend memandang ilmu sebagai sarana suatu masyarakat mempertahankan diri, oleh karena itu kriteria kebenaran ilmu antar masyarakat juga bervariasi karena setiap masyarakat punya kebebasan untuk menentukan kriteria kebenarannya (Feyerabend, 1983: 156). Artinya, menyikapi kebenaran akan benar tidaknya prediksi 8,9 SR, kita boleh memilih percaya atau tidak. Meskipun demikian, penghargaan terhadap sebuah penelitian sebagai sebuah ikhtiar mencari kebenaran tetaplah harus dihargai.

Hanya saja, sangat disayangkan, di balik pro-kontra dan kecemasan sebagian pihak atas informasi hasil penelitian tersebut menyimpan semangat anti ilmu pengetahuan, sebuah ciri masyarakat jahiliah. Sangat ironis jika dibandingkan dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, alam takambang manjadi guru.

Salah satu indikator adanya semangat anti ilmu, atau setidak-tidaknya melupakan ilmu itu sendiri antara lain secara acak penulis ambil pada penggalan dialog di rubrik Palanta, Harian Singgalang (Jum’at, 15/10/2010); urang-urang nan picayo jo ramalan-ramalan atau katonyo hasil penelitan soal gampo tu siriak. Benarkah masyarakat Sumbar sedang dikuasai ramalan-ramalan gempa, atau sedang disajikan menu hasil penelitian tentang potensi gempa?

Agaknya, batasan-batasan antara ramalan dengan hasil penelitian mulai agak kabur. Adakalanya ramalan disebut hasil penelitian, dan ada kalanya hasil penelitian divonis sebagai ramalan. Lalu, jika hasil penelitian dianggap ramalan, atau disebut sebagai “kabar pertakut”, apakah sebaiknya hasil penelitian itu disimpan saja atau malah tidak usah diteliti-teliti lagi?

Tepat apa yang dikatakan Mira Elfina, M.Si, Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas "Penelitian LIPI tentang potensi gempa dahsyat yang akan terjadi di Sumbar, bukanlah teror yang harus ditakuti masyarakat."(Antara,14/10/2010).

Hemat penulis, penelitian tentang potensi gempa sangat perlu dilakukan agar kita dapat mengenal lebih baik bumi tempat tinggal kita, terutama dari segi potensi-potensi bencananya. Dalam kaidah orang Minangkabau yang bernada preventif, “maminteh sabalun anyuik”. Hasil penelitian itu misalnya jika diterapkan untuk masyarakat pesisir pantai, sesuai dengan maksud ungkapan “kok takuik dihondoh galombang, jan barumah di tapi pantai.”

Filosofi masyarakat berilmu

Ungkapan alam takambang jadi guru sudah sangat akrab di telinga orang Minangkabau. Alam bagi orang Minangkabau bukan hanya sekedar tempat lahir dan tempat hidup akan tetapi lebih dari itu juga sebagai sarana pembelajaran diri yang merupakan sikap reaktif orang minangkabau terhadap lingkungannya.

Tidak sedikit orang Minangkabau yang menamakan ungkapan ini dengan filsafat. Filsafat ialah teori yang mendasari alam fikiran manusia dalam hidup dan dalam melakukan kegiatan. Hanya saja, adakah filsafat ini benar-benar hidup dalam masyarakat, terutama menyikapi hasil penelitian lembaga/ orang manapun yang berkaitan dengan prediksi gempa?

Meneliti potensi gempa berarti kegiatan mempelajari gejala alam. Tujuannya adalah agar orang Minangkabau tahu di “rantiang nan ka mancucuak” atau “dahan nan ka maiimpok.” Jika benar orang Minangkabau sekarang sekarang mempelajari filosofi itu, pastilah hasil prediksi yang berbasis penelitian itu diapresiasi setinggi langit.
Lalu, bagaimana seharusnya masyarakat Minangkabau saat ini dalam menyikapi aneka prediksi gempa yang mungkin terjadi di ranah Minang? Jika orang Minagkabau mengklaim diri sebagai masyarakat yang sudah cerdas atau masyarakat berilmu, maka tidakan dan sikapnya terhadap hasil sebuah penelitian haruslah sikap masyarakat berilmu (kowledge society). Terutama sekali sikap itu harus ditunjukkan oleh para tokoh Minangkabau di berbagai level “Tigo Tungku Sajarangan”. Jangan asal bunyi atau “asal mangango”.

Apakah Knowledge Society itu? Menurut Peter F. Drucker (1994), knowledge society adalah sebuah masyarakat dari berbagai organisasi dimana secara praktis setiap tugas tunggal akan dilakukan dalam dan melalui sebuah organisasi. Ciri-ciri masyarakat berpengetahuan adalah: mempunyai kemampuan akademik, berpikir kritis, berorientasi kepada pemecahan masalah, mempunyai kemampuan untuk belajar meninggalkan pemikiran yang lama-lama dan belajar lagi untuk hal-hal yang baru, mempunyai keterampilan pengembangan individu dan sosial.(Manuwoto, 2005).

Terakhir, jika orang Minangkabau mengaku 100% Islam, setidak-tidaknya harus paham pula maksud ayat, "kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit" (QS Al-Isra' [17]: 85). Nah, bagaimana ilmu yang diberi Allah Cuma sedikit itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Muhammad Nasir
Peneliti Magistra Indonesia/
Alumni Pascasarjana IAIN IB Padang

Nasib Pembaca Masih “Malang”

2010-09-08T14:00:00.002+07:00

Dari Refleksi Setahun Kepenulisan Sastra di Sumbar :
Nasib Pembaca Masih “Malang”

“Hidup yang tak terperiksa tak layak dijalani”,
- Socrates -

Menulis merupakan keahlian ekslusif manusia sebagai makhluk hidup sekaligus menjadi pembeda (differentia/al fashl) manusia dengan makhluk lainnya. Melalui tulisan manusia dapat mengekspesikan pikirannya, mencatat perjalanan hidupnya bahkan membuat perintah untuk mensejahterakan atau order untuk membunuh sesama manusia. Keahlian eksklusif di sini tidak termasuk keahlian menulis short message service (SMS), status update di jejaring sosial facebook.

Terasa aneh jika ada penulis yang mengaku belum tahu apa sebenarnya tujuannya menulis. Misalnya, Romi Zarman dan Deddy Arsya --dua di antara puluhan penulis muda Sumatera Barat-- saat diskusi “Refleksi Setahun Kepenulisan Sastra di Sumatera Barat” yang dihelat Majelis Sinergi Islam dan Tradisi Indonesia (Magistra Indonesia), Kamis 31/12/2009, mengaku belum dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Pertanyaan itu sepertinya wajar diungkapkan, mengingat kenyataan yang sulit dielakkan begitu banyaknya penulis muda Sumatera Barat yang mempublikasikan karyanya di media cetak lokal Sumatera Barat bahkan media cetak nasional. Belum lagi publikasi yang menggunakan media maya semisal koran online berbasis internet atau malah blog pribadi dan komunitas.

Pertanyaan itu juga bisa diharapkan menjadi titik pandang (point of view) untuk menyingkap epistemology gerakan kepenulisan sastra di Sumatera Barat. Apakah booming tulisan, karya sastra dan penulis muda itu pertanda baik bagi dunia intelektualitas Sumatera Barat, atau malah menjadi bentuk “kegenitan intelektual” kaum muda Sumatera Barat agar disebut cendikiawan, sastrawan, budayawan dan segenap julukan keren lainnya?

Atau, mungkin saja ada motif yang menurut Abraham Maslow sebagai kebutuhan aktualisasi diri semisal hasrat unjuk kepandaian demi mengungkap kebodohan yang lain? Kemungkinan lainnya, media massa tidak punya pilihan, di saat kemarau panjang di ranah kepenulisan Sumbar, berpuluh kecambah penulis yang tumbuh dibiarkan tampil seraya menunggu alam menyeleksi siapa yang bertahan [menurut Engku Charles Darwin] “Survival of the fittest.”
Problem Komunitas
Lazimnya sebuah gerakan, tentu lahir dari sebuah ide untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai maksud tertentu. Jika boleh disebutkan maraknya komunitas-komunitas kepenulisan sebagai sebuah gerakan, sebut saja; Komunitas Daun, Komunitas Kandang Padati, Komunitas Ruang Sempit, Komunitas Ilalang Senja, dan komunitas lainnya yang tak dapat tersebut saking banyaknya, maka sebenarnya idea apa yang tengah diperjuangkan oleh para aktivis komunitas tersebut?

Apakah mereka sedang mengurung diri mereka, mengikat tangannya dengan tali keyboard Komputer dan mematri pantatnya ke kursi atau malah ke lantai agar makhluk yang bernama “imajinasi” turun ibarat embun ke dalam kepala penulis di komunitas-komunitas tersebut? Lalu embun imajinasi itu menumbuhkan kata-kata yang dapat dilihat di monitor computer, dicetak atau soft copy-nya dibawa ke internet, send to email redaktur surat kabar. Setelah itu patut pula mereka disebut sesuai corak tulisannya. Si penulis cerpen disebut cerpenis, si penulis syair disebut penyair, dan si tukang kritik disebut kritikus.

Jika seperti ini prosesnya yang mereka sebut proses kreatif, maka tidak ada gunanya sama sekali. Meskipun banyak karya yang telah dilahirkan, maka secara tak sadar mereka telah meracuni masyarakat dengan imajinasi penghuni alam malakut yang keberadaannya ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berurat dan di tengah-tengah digirik kumbang. Jika digunakan bahasa Max Horkheimer dan Theodor Adorno (penjaga Sekolah Frankfurt) karya mereka “tidak berbeda dari para pinatang totemic, mimpi-mimpi ahli peramal hantu” dan sedikit tambahan pen-gonani ide yang sok absolute.

Semestinya, (meski ini sebuah tawaran) sebuah gerakan itu harus tumbuh dari kesadaran universal yaitu pembebasan manusia dari sifat-sifat hantu belau, ahli mitos dan bahkan dari peramal selegendaris Nostradamus sekalipun.

Dalam tataran praksis, kesadaran tersebut juga mesti menggambarkan proyeksi dari dari alam subyektif. Alam subjektif tersebut adalah kenyataan yang mesih tercecer di masa lalu, kenyataan kesekarangan dan kedisinian di area kreatifitas penulis dan proyeksi kenyataan yang mungkin di masa datang.

Sayangnya, dari banyak karya sastrawan (utamanya cerpen dan puisi) yang muncul di media massa justru menuai kekecewaan dari kalangan pembaca. Dari segi isi (content) nyaris berupa pengulangan (repetisi) dari realitas yang juga terceritakan dalam tradisi lisan. Boro-boro menemukan ideology atau mazhab tertentu dalam kepenulisan. “Alamaaak!”

Mencoba memahami

Agar tak terlalu jauh mencak-mencak atau “menghajan tuah” sebagai pembaca saya mencoba memahami gejala booming penulis [tentu saja termasuk karya] di Sumatera Barat. Memahami dalam bahasa keren sosiologi disebut versetehen. Theodore Abel mendefinisikan verstehen sebagai proses yang bertolak pada penerapan pengalaman personal pada perilaku yang teramati. Kita bisa dikatakan memahami sebuah keberhubungan antar perilaku yang teramati jika kita mampu mencari garis paralelnya dengan sesuatu yang kita ketahui lewat introspeksi atau observasi diri.

Sedikit berteori agar tak sesat, verstehen bukan metode verifikasi melainkan semata bantuan heuristik untuk mengkonstruk, memeriksa dan menggunakan hukum statistik sehubungan dengan sekuensi perilaku yang teramati (tulis Donny Gahral Adian: 2003)
Sesuatu yang saya ketahui dari penulis dan karya-karyanya adalah lemahnya interaksi penulis sastra Sumatera Barat (terutama rekan penulis muda) terhadap realitas sosial, utamanya isu-isu terkini (current issues) yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sayang sekali, tidak banyak sastrawan muda kita yang sudi menulis dalam tema atau peristiwa besar seperti reformasi, korupsi, trafficking, demokrasi bahkan hingga kasus Bank Century. Sejatinya, tentang tema, besar atau kecil, sepele atau penting memang suatu pilihan, tetapi tidak dapatkah sastrawan kita mempertaruhkan keahlian menulisnya dalam ragam tulis yang sastrawi?

Kata ilmuan sosial, realitas sosial bukan realitas fisik,tetapi ia dapat dirasakan. Tentu saja, sastrawan apakah ia muda atau berpengalaman pastilah pelaku sosial. Realitas sosial mestilah harus dihayati oleh para pelakunya.

Kalangan pembaca pun wajar menggugat, pascamembaca karya sastrawan di media masa, mereka terpaksa harus mengukur realitas sosial yang terstruktur secara maknawi dalam karya bahkan dalam alam batin penulisnya. Bukankah makna itu berada di relung terdalam batin yang tak terjangkau pengukuran kuantitatif? Bagaimana para pembaca bisa menarik sebuah maksim sosial dari sesuatu yang subjektif sifatnya? Akhirnya terpaksalah pembaca mengabstraksi perilaku sosial sastrawan dalam satu konsep pilihan rasional (rational choice) yaitu menimbang bobot karya seraya melihat cara hidup para penulisnya yang kebanyakan mahasiswa, mantan mahasiswa yang hidup soliter, jikapun berkawan-kawan terbatas dalam satu komunitas yang eksklusif dan “cendrung tinggi hati!”

Menimbang Pembaca

Sedikit kecewa dengan pernyataan Papa panggilan akrab Rusli Marzuki Saria yang juga menjadi pembicara dalam refleksi di Surau Magistra Indonesia di Jalan Bandes Parak Jigarang malam atau pagi itu. Papa mengatakan “sastrawan harus sombong” dan tak terbujuk dengan “hek hok” pembaca. Tapi yang saya maksud adalah bagaimana para sastrawan menulis cerpen, sajak atau ragam sastra lainnya untuk kalangan “orang besar”, kelas menengah ke atas. Tujuan saya tak lain agar karya sastrawan Sumatera Barat itu dapat dihargai dan menjadi besar.

Toh kenyataannya, saat ini para pembaca sastra tinggi memang datang dari kalangan melek sastra semata. Jika sastrawan muda Sumbar tak mencobal menulis hal-hal yang besar, saya khawatir dahaga sastra pembaca hanya terpuaskan oleh karya kacang goreng. Saya sendiri misalnya, lebih baik membaca Tikam Samurai ‘Oom Makmur Hendrik yang dimuat bersambung di Harian Singgalang atau menonton sinetron cengeng saja di rumah.

Itulah sebabnya, saya menganggap penting sebuah riset terhadap alam pikiran pembaca supaya karya sastra tersebut dapat diterima dan dibaca dengan baik. Ini lebih baik dari pada penerbit atau pihak industri kata-kata yang melakukannya, karena kepentingannya tentu saja bisnis.

Riset ini dapat menjadi jembatan mengatasi keganjilan hubungan dan ketimpangan pengetahuan antara sastrawan dengan membaca. Sebagai ilustrasi, dapat saya ceritakan sebuah kasus yang matan-nya diperoleh dari seorang teman; “ketika seorang pengendara sepeda motor yang tidak pakai helm atau tidak memakai kaca spion, adalah seorang doktor, ditangkap oleh polantas yang tamat SMA, maka benturan kualitas SDM akan tampak ganjil. Saya tidak ingin relasi penulis-pembaca menjadi suatu yang timpang dan hanya asyik didebatkusirkan di atas “syahwat ego kuasa otoritas.”

Sebagai pembaca inilah yang dapat saya sumbangkan. Jangan pula saya digertak dengan kata-kata “jangan hanya menceracau, mana karya sastra anda!”. Padahal jelas-jelas saya pembaca bukan sastrawan! Tabik…

Muhammad Nasir,
Pembaca Sastra tinggal di Magistra Indonesia

Fenomena Mubaligh Ramadhan (bag.2)

2009-09-28T11:49:00.000+07:00

Oleh: Muhammad Nasir

Menjadi mubaligh bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah dan gampang yang bisa dikerjakan oleh siapa saja. Menjadi mubaligh memerlukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi supaya pekerjaannya mencapai sasaran yang diinginkan.

M. Natsir menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan dakwah tentu harus diserahkan atau dipercayakan pada sebuah korps para juru dakwah yang telah menjadi ahli dalam hal ini. Hanya saja beban untuk menyelenggarakjan wajib dipikul oleh seluruh anggota masyarakat Islam , dengan harta, tenaga dan pikiran. Ia harus dirasakan sebagai fardu a’in (M. Natsir, 1996; 53)

Tetapi tradisi kemubalighan ini sedikit terganggu dengan segelintir mubaligh yang melakukan tugas dengan motif-motif yang tidak sesuai dengan tujuan dakwah. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh mubaligh, tetapi juga disebabkan oleh ta’mir ramadhan yang mengutamakan popularitas di banding materi dakwah yang dibutuhkan jama’ah. Hasilnya, tradisi ceramah ramadhan berubah menjadi budaya pop.

Karena dakwah menjadi budaya pop, mubaligh-pun sekarang tampil sebagai selebriti. Hubungan mubaligh dengan pengikutnya sama seperti hubungan artis dengan “fans”. Di wajahnya tidak ada lagi aura sakral. Yang ada adalah sinar yang berasal dari lampu hemat energy. Nasehat agama yang diharapkan muncul dari mulut penasehat agama itu, tak lebih hanya suara-suara indah yang dipoles dengan teknologi sound system yang canggih.

Fenomena itu perlu disadari agar ceramah Ramadhan tidak hanya gebyar-gebyar dakwah sesaat, tetapi menjadi metode menanamkan kesadaran beragama. Harapannya, meriahnya gebyar-geyar tabligh bisa sejalan dengan kualitas ummat. Lemahnya kompetensi para mubaligh bisa menjadi bumerang bukan saja bagi sang mubaligh, tetapi juga bagi setiap gerakan dakwah dan umat Islam sendiri.

Penguasaan Topik

Mubaligh dapat digolongkan sebagai subkonsep elit agama Islam. Sebutan lainnya adalah da’i, ustadz, buya, kiyai dan sebagainya. Setiap sebutan sebenarnya mempunyai makna sendiri. Tetapi pada umumnya masyarakat terlanjur naïf menyamaratakan saja sebutan tersebut. Berkaitan dengan tradisi ceramah ramadhan, jika harus disamakan sebutan mubaligh merupakan sebutan yang tepat, mengingat pekerjaan tabligh yang dilakukannya.

Sebagai penyampai pesan, mubaligh menjadi unjung tombak dalam mensosialisasikan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah-masalah umat Islam baik internal maupun eksternal. Hanya saja, selama pengamatan yang dilakukan dalam rentang waktu 2008-2009 ini terkesan mubaligh justru kurang menguasai persoalan-persoalan itu sendiri.

Topik utama yang sering diungkapkan dalam ceramah ramadhan adalah tentang puasa dan pernak-perniknya, serta anjuran untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tetapi topik ini tidak akan dibahas secara mendalam karena dianggap tidak bermasalah. Justru yang akan didalami adalah persoalan-persoalan umat islam baik internal maupun eksternal.

Tentang persoalan internal, dalam rentang waktu 2008-2009 ditemukan beberapa persoalan yang sering menjadi topic pembicaraan mubaligh. Di antara masalah tersebut antara lain masalah khilafiyah, masalah dalam membedakan mana yang agama dan mana yang tradisi, fenomena Islam yang benar dan yang sesat, serta membedakan isu-isu yang berkembang dalam sejarah pemikiran Islam seperti, tradisionalisme, modernisme, islamisme, liberalisme dan sebagainya.

Dalam masalah khilafiyah, ditemukan kelemahan dalam memahami masalah yang bersifat fiqhiyah dan tidak toleransi terhadap perbedaan cara beribadah sekalipun masih dalam konteks yang diperbolehkan.

Begitu juga sikap ceroboh dalam menyampaikan anjuran dalam beribadah sehingga umat tidak lagi dapat memahami mana-mana saja yang termasuk bagian dari agama dan bukan dari agama, mana yang sesuai syariat dan mana yang tidak.

Sementara itu, fenomena pengkafiran (takfiry) semakin menguat terutama dialamatkan kepada kelompok yang berseberangan dengan mubaligh, seperti kelompok rasionalis yang menggunakan akal fikiran (ar- ra’yu) dalam memahami agama dan kelompok masyarakat yang masih enggan terlibat dalam aktivitas dakwah di masjid dan mushalla.

Lain halnya dengan topik mengenai masalah eksternal. Nyaris seluruh ceramah yang berkaitan dengan kondisi ekternal didominasi semangat peperangan terhadap musuh-musuh Islam (sering disebut Yahudi dan Nashara), serta masalah westernisasi (terutama Amerika Serikat) dan penghancuran nilai-nilai moral pemuda Islam oleh kebudayaan barat.

Sementara topik sekitar terorisme hanya disinggung sedikit dan itupun didapati opini yang terbelah, antara yang menghujat pelaku pemboman sebagai orang Islam yang tidak benar serta opini yang mendukung pelaku pemboman dalam arti bukan teroris sebagai barisan yang dijanjikan Allah untuk melawan dominasi Barat.

Hanya saja, dari beragamnya topik yang disampaikan itu, belum terlihat kedalaman pembahasan. Ada kesan yang ditangkap, bahwa sumber-sumber yang digunakan dalam mendukung bahasan topik tersebut adalah sumber-sumber yang tak jelas. Misalnya, jarang sekali ditemukan mubaligh yang dengan tegas menyebutkan sumber atau referensi yang ia gunakan. Dan tak jarang pula seorang mubaligh itu mengada-ada terutama dalam mendefinisikan sesuatu.

Semakin jelaslah tradisi ceramah ramadhan berubah menjadi budaya pop, dengan mubaligh yang menggunakan sumber-sumber ’ngepop’ dan tradisi ramadhan berubah menjadi tradisi popular tanpa muatan dan tujuan yang jelas.

Namun, upaya perbaikan harus terus dilakukan, terutama dengan menganjurkan para mubaligh untuk terus meningkatkan kompetensinya, baik dalam bidang disiplin kegamaan (tauhid, fiqh, akhlak, tasawwuf dsb) maupun mengenai disiplin atau wawasan kebudayaan dan peradaban Islam (sejarah, politik, ekonomi dsb).

Muhammad Nasir
Peneliti Lembaga Magistra Indonesia-Padang

Fenomena Mubaligh Ramadhan (bag.1)

2009-09-28T11:47:00.001+07:00

Oleh: Muhammad Nasir

Ramadhan adalah bulan dakwah dan pendidikan ummat. Selama satu bulan penuh syiar Islam menggema secara massal di seluruh penjuru dunia dengan berbagai ibadah pendukung dan tradisi keagamaan yang berkembang menyertainya. Salah satu tradisi yang dikembangkan oleh umat Islam Indonesia adalah ceramah Ramadhan.

Ceramah Ramadhan juga merupakan tradisi masyarakat muslim kota Padang dalam rangka mengisi malam Ramadhan (Qiyam Ramadhan) dengan kegiatan yang bernilai ibadah. Kegiatan itu juga ditujukan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, memotivasi kaum muslimin untuk terus beribadah dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan agama bagi masyarakat. Tidak heran selama pelaksanaan ibadah Ramadhan mubaligh menjadi aktor yang penting untuk dibicarakan, mengingat besarnya keterlibatan mereka dalam melaksanakan dakwah.

Sepanjang perjalanan sejarah perkembangan Islam, dakwah Islam telah melihatkan eksistensinya dan diakui keberadaannya baik bagi umat Islam itu sendiri, maupun bagi umat lain. Jejak risalah dakwah itu kini diteruskan oleh para pendukung dakwah baik yang bersifat perorangan maupun organisasi, seperti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah dan Nahdalatul Ulama (NU). Namun kewajiban dakwah itu tetap merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam (Amrullah Ahmad, 1983). Hal ini sesuai dengan firman Allah:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah ...” (QS. 3:110).

“Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, dan berbantahlah (berdebatlah) dengan mereka dengan (jalan) yang terbaik” (QS. 16:125)

Jadi tugas wajib dakwah itu bukanlah terletak hanya di atas pundak para mereka pendukung dakwah saja, tetapi merupakan kewajiban seluruh umat Islam, hanya saja mereka menunaikan sesuai dengan kemampuannya. Sementara M. Natsir menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan dakwah tentu harus diserahkan atau dipercayakan pada sebuah korps para juru dakwah yang telah menjadi ahli dalam hal ini. Hanya saja beban untuk menyelenggarakjan wajib dipikul oleh seluruh anggota masyarakat Islam , dengan harta, tenaga dan pikiran. Ia harus dirasakan sebagai fardu a’in (M. Natsir, 1996; 53)

Pendukung jejak risalah dakwah itu sekarang disebut dengan mubaligh, ustadz, guru dan ada lagi sebutan lain untuk kegiatan ini, misalnya da’i, kiyai, dan ulama. Terlepas dari perbedaan nama tadi, yang penulis maksudkan adalah orang yang memberikan ceramah atau wirid secara lisan di mesjid-mesjid. Menurut pendapat penulis yang paling tepat untuk panggilan bagi pengemban tugas ini adalah mubaligh, karena nama kegiatan tersebut disebut dengan tabligh Islam.

Amrullah Ahmad (1995: 18) menjelaskan, mengajak dengan lisan dan tulisan dikenal dengan Tabligh Islam. dan bukan hanya ceramah lewat mimbar saja yang dapat dikatakan dengan tabligh Islam, karena menurut batasan yang dikemukakan oleh Amrullah tadi, kegiatan tersebut meliputi mengajak dengan cara lisan dan tulisan (cetak dan elektronik).

Menjadi mubaligh bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah dan gampang yang bisa dikerjakan oleh siapa saja. Menjadi mubaligh memerlukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi supaya pekerjaannya mencapai sasaran yang diinginkan.

M. Natsir menjelaskan: syarat utama yang harus dipenuhi, ia harus bersih dan berisi, artinya hatinya bersih dan pengetahuannya lumayan. Seyogyanya hendaklah diingat bahwa akhlakul karimah juru dakwah merupakan dakwah dalam bentuk non verbal dari dakwah. Seorang da’i harus berkepribadaan, beriman, dan punya keseimbangan jiwa apalagi bila berhadapan dengan reaksi masyarakat. Sesuai dengan firman Allah:

“Alif, Lam, Shad (inilah) kitab yang diturunkan kepada kamu sekalian, maka janganlah sesak dadamu karenanya, supaya kamu dapat memberi peringatan dengannya (kepada mereka yang sesat) dan (sebagai) penyegar ingatan bagi mereka beriman” (QS 7: 1-2).

M. Natsir menambahkan, selain persiapan yang telah dikemukakan di atas, persiapan yang tidak kalah pentingnya selain persyaratan yang telah di singgung di muka persiapan ilmiah, mereka harus benar-benar tafaqquh fid diin artinya memahami benar-benar risalah yang hendak diteruskan, di samping pengetahuan modern sekarang ini.

Kemampuan berhadapan dengan massa yang heterogen juga diperlukan, karena dakwah tidak hanya disampaikan dalam ruangan atau kelas saja, tetapi berhadapan dengan ribuan massa, karena dakwah merupakan pendidikan massal. Untuk itu juru dakwah juga perlu menguasai retorika.

Sehubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para mubaligh, Munir Mulkan (1996) menyebutnya dengan istilah “kompetensi”. Menurut Mulkan (1996) menyebutnya dengan istilah mubaligh ada tiga, yaitu kompetensi mubaligh, kompetensi substantif dan kompetensi metodologis.

Jadi, menjadi mubaligh itu tidak mudah, perlu mempersiapkan diri sematang mungkin, persiapan fisik dan mental, persiapan materi dan metodologis, karena permasalahan dakwah yang dihadapi semakin hari semakin komplit pula.

Melihat begitu komplitnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh mubaligh, disanalah dituntut kepada umat sama-sama menyadari kewajibannya terhadap dakwah. Karena kegiatan dakwah itu tidak hanya merupakan kegiatan sesaat, tetapi merupakan kegiatan yang bersifat kontinuitas, untuk menjadikan Islam ini milik umatnya. Pada akhirnya Islam itu tidak saja dirasakan oleh dirinya sendiri, tetepi efek sosialnya yang dirasakan oleh orang lain.

Menurut hasil pengamatan sementara, kegiatan dakwah di Kota Padang berjalan lancar, namun belum diketahui bagaimana persepsi jemaah terhadap tugas yang dilakukan mubaligh di Kota Padang. Bagaimana persepsi jemaah mesjid terhadap tugas mubaligh, apakah akan sekedar merupakan kegiatan rutinitas, atau suatu budaya yang berkembang di Kota Padang.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, ada yang mengatakan bahwa mubaligh yang datang memberikan ceramah di mesjid-mesjid, merupakan tugas suci tanpa harus diberi imbalan yang sesuai oleh jemaah atau masyarakat, dan sebagian dialog di mesjid menginginkan supaya imbalannya ditingkatkan.

Pembicaraan ini akan semakin meningkat pada bulan Ramadhan, ketika para mubaligh menjadi sosok yang paling dicari untuk memenuhi jadwal pelaksanaan ceramah Ramadhan yang telah disusun oleh pengurus Masjid. Jauh hari bahkan beberapa bulan sebelum Ramadhan, para mubaligh, terutama mubaligh kondang telah di-booking oleh pengurus Masjid/ Mushalla di Kota Padang.

Problemnya, bagi Masjid/ Mushalla yang terlambat, dipastikan mendapatkan mubaligh yang mempunyai kemampuan ala kadarnya. Dalam kasus ini dianggap penting lebih jauh membaca dinamika mubaligh Ramadhan di Kota Padang mengingat kompetensi mubaligh sangat berkaitan dengan hasil atau pencapaian tujuan ceramah ramadhan yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT., memotivasi kaum muslimin untuk terus beribadah dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan agama bagi masyarakat.

Fenomena itu perlu disadari agar ceramah Ramadhan tidak hanya gebyar-gebyar dakwah sesaat, tetapi menjadi metode menanamkan kesadaran beragama. Harapannya, meriahnya gebyar-geyar tablig bisa sejalan dengan kualitas ummat. Lemahnya kompetensi para mubaligh bisa menjadi bumerang bukan saja bagi sang mubaligh, tetapi juga bagi setiap gerakan dakwah dan umat.

Muhammad Nasir
Peneliti Lembaga Magistra Indonesia-Padang

Manajemen Ceramah Ramadhan

2009-09-28T11:44:00.001+07:00

Oleh Muhammad Nasir

Pada umumnya, ceramah ramadhan dilaksanakan di masjid dan mushalla. Oleh sebab itu segala persiapan pelaksanaan ceramah Ramadhan dilakukan oleh pengurus masjid/mushalla. Dalam prosesnya kadang-kadang juga dibantu oleh garin.

Pada moment-moment tertentu, pengurus masjid/mushalla juga mempersiapkan pelaksanaan ceramah agama yang dilakukan oleh pihak tertentu seperti pemerintah Kota Padang, organisasi keagamaan, serta organisasi politik melalui kegiatan safari ramadhan. Bahkan ada juga pengurus yang menyiapkan segala sesuatunya untuk mubaligh yang merupakan utusan dari sekolah, madrasah atau pesantren sebagai wadah pembelajaran dakwah bagi santri atau siswanya.

Saat ini ceramah ramadhan sudah di manage sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan zaman modern. Pengurus Masjid/ Mushalla sudah menyusun jadwal ceramah ramadhan jauh-jauh hari sebelum ramadhan tiba.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa pengurus, penyusunan jadwal pada umumnya dilakukan tiga bulan sebelum ramadhan tiba. Hal ini dilakukan supaya pengurus dapat mendatangkan mubaligh yang handal dan sesuai dengan keinginan jama’ah. Jika terlambat dalam penyusunan jadwal dapat menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan mubaligh karena sudah didahului oleh masjid/mushalla yang lain.

Mencari mubaligh adalah kegiatan yang gampang-gampang susah. Pengurus dihadapkan pada kenyataan padatnya jadwal mubaligh kondang, dan keterbatasan akses pada mubaligh. Tidak sedikit pengurus masjid yang tidak mengenal mubaligh yang akan diundang berceramah. Jika persiapan dilakukan jauh-jauh hari, kesulitan ini dapat diatasi dengan mencari informasi sebanyak mungkin tentang data mubaligh dengan berbagai cara.

Paling tidak ada beberapa tahapan dalam menyusun jadwal ceramah ramadhan. 1). Tahap inventarisir nama-nama mubaligh, 2). Menghubungi dan meminta kesediaan mubaligh yang sudah dikenal oleh pengurus, 3). Mencari informasi tentang mubaligh lainnya yang mungkin diundang untuk memenuhi jadwal, 4) Mengkonfirmasi jadwal ceramah mubaligh melalui surat atau media komunikasi lainnya.

Dalam prakteknya, pada umumnya pengurus masjid/mushalla menentukan mubaligh berdasarkan pengenalan terhadap mubaligh, kemampuan dan kemudahan dalam mendatangkan mubaligh.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengurus masjid/mushala tahapan di atas merupakan tahapan formil yang direncanakan oleh pengurus. Dalam beberapa kasus, kadangkala pengurus menerapkan system “tembak” tatakala bertemu dengan seorang mubaligh. System tembak berlangsung tidak sengaja. Cara ini seringkali menjadi penyelamat pengurus tatakala kesulitan medapatkan mubaligh karena sebab-sebab tertentu.

Perumusan Topik

Perumusan topik dilakukan oleh pengurus dibantu oleh garin masjid, tokoh masyarakat serta usulan dari jama’ah. Kegiatan ini termasuk kegiatan sulit karena keterbatasan pengetahuan pengurus terhadap tema-tema sentral dalam agama. Tidak heran pada saat penelitian ini dilakukan (2008/1429 H-2009-1430 H), pengurus mengaku belum begitu fokus dalam menyusun topik.

Data dari beberapa masjid/mushalla yang sudah mempunyai usulan topik ceramah dalam bulan ramadhan menggambarkan beberapa metode dalam penyusunan topik. Di antaranya :

Pertama, topik disusun berdasarkan pembagian ramadhan kepada tiga kategori, pertama Rahmat, (10 hari I), kedua maghfirah (10 hari II) dan ketiga Itqun min al nar (10 hari III). Tiga kategori ini dipecah kepada topik-topik kecil yang bermuara pada masing kategori. Misalnya topik “Berlimpahnya Rahmat Allah SWT” mengacu pada kategori pertama.

Ketiga, disusun berdasarkan kompetensi mubaligh. Misalnya topik “Ramadhan dan kesehatan jasmani“ ditangani oleh praktisi kesehatan, misalnya dokter.

Ketiga, disusun berdasarkan pemahaman pengurus masjid/mushalla, garin, tokoh masyarakat tentang persoalan-persoalan penting yang tengah dihadapi masyarakat. Misalnya topik “Berpuasa di tengah krisis multi dimensi”

Keempat, disusun secara acak bahkan ada juga yang mencontoh topik dari masjid/ mushalla lain. Kelima, menggunakan topik ceramah ramadhan tahun sebelumnya. Bahkan Keenam, ada yang menyatakan tidak perlu menentukan topik dan tidak perlu ada pembatasan topik pada kelompok umur atau jenis kelamin tertentu, sebab ceramah ramadhan disampaikan dalam forum terbuka yang dapat diikuti oleh segala usia dan jenis kelamin, dan cara-cara lain-lainnya.

Beberapa pengurus ada yang mengeluh dalam menetukan topik ceramah ini. Mereka mengharapkan ada panduan khusus semisal silabus dalam pelaksanaan ceramah ramadhan.

Durasi dan Efektifitas Ceramah Ramadhan

Ceramah Ramadhan yang menjadi fenomena umum dan dipersiapkan dengan matang adalah ceramah tarawih yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pada umumnya ceramah dilakukan setelah Shalat Isya’. Beberapa tempat ada yang menyelenggarakan setelah shalat tarawih. Yang terakhir ini sangat sedikit dan sangat jarang terjadi.

Pertimbangan waktu sesudah Isya’ diambil oleh pengurus berdasarkan kesepakatan dengan jama’ah. Waktu setelah shalat Isya’ dianggap waktu yang tepat karena jama’ah masih “segar” dan tidak terlalu malam. Pada waktu ini diharapkan pesan agama yang disampaikan oleh mubaligh dapat sampai kepada jama’ah dengan sempurna.

Sementara ceramah yang dilakukan setelah shalat tarawih biasa berlangsung dalam moment tertentu, misalnya peringatan Nuzul Qur’an atau ada kunjungan safari ramadhan dari pemerintah atau pihak lainnya. Tidak jarang dalam satu malam ada dua ceramah yakni setelah Isya dan setelah tarawih. Hal itu terjadi apabila ada kunjungan mendadak dari pihak tertentu.

Rata-rata waktu yang dipakai dalam ceramah adalah 15 (lima belas) menit. Pengurus pada prinsipnya berharap mubaligh dapat menyampaikan ceramah selama 15 menit. Tetapi harapan ini bukanlah harga mati. Bila ada materi ceramah yang dianggap menarik, pengurus dapat saja meminta mubaligh untuk melanjutkan ceramah sesuai keinginannya.

Pertimbangan lainnya, shalat tarawih biasanya usai pada pukul 21.00 atau 21.30 WIB. 15 menit merupakan takaran yang pas jika waktu Isya’ masuk pukul 19.30, pukul 19.45 sampai pukul 20.00 WIB dialokasikan untuk shalat Isya dan rawatib. 20.00-20.15 digunakan untuk ceramah dan waktu tercepat pelaksanaan shalat tarawih adalah 30 menit (20.45). Lima belas menit akhir yaitu 20.45 sampai 21.00 WIB digunakan untuk istirahat dan silaturahmi antar jama’ah sebelum berangkat pulang ke rumah masing-masing.

Begitulah rutinitas ramadhan kaum muslimin Kota Padang dari waktu-ke waktu. Rutinitas ini tidak hanya terbatas pada kepatuhan dalam melaksanakan ibadah demi mengharapkan prediket taqwa sebagaimana diisyaratkan Allah SWT dalam Q.S.2:183, tetapi sudah berkembang menjadi tradisi kaum muslimin Kota Padang dalam mengidupkan malam ramadhan dan mempertinggi syiar Islam.

Muhammad Nasir
Peneliti Lembaga Magistra Indonesia-Padang

Sekilas Tradisi Ceramah Ramadhan

2009-09-28T11:41:00.001+07:00

Oleh Muhammad Nasir

Pada akhir khutbahnya Nabi Muhammad SAW di Padang Arafah (haji wada’) bersabda, “Rubba muballighîn aw’â min sâmi’in—Orang yang menyampaikan lebih sering dapat memelihara dari pada yang hanya mendengarkan.”

Sejak itu, sepanjang sejarah Islam, ada sekelompok umat yang bekerja menyampaikan pesan Nabi. Ia bukan saja dihormati Nabi karena memelihara khazanah ilmu Islam, tapi juga disegani umat karena dialah yang sebenarnya memelihara eksistensi Islam. Dialah pewaris para Nabi. Tradisi kemubalighan ini bertahan sampai sekarang, termasuk di Kota Padang yang saat ini tengah berhelat dalam tradisi ceramah Ramadhan.

Ceramah Ramadhan merupakan tradisi khas mengiringi pelaksanaan ibadah puasa wajib dan shalat sunnah tarwih. Kehadirannya datang sehingga menigai (ja’a tsalitsan) ramadhan menjadi trilogy, puasa, tarawih dan ceramah ramadhan. Ia menjadi fenomena tersendiri bagi umat Islam Indonesia selama bulan ramadhan.

Kegiatan itu ditujukan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, memotivasi kaum muslimin untuk terus beribadah dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan agama bagi masyarakat.

Ceramah Ramadhan memang bukan hanya tradisi umat muslim Sumatera Barat. Tetapi lebih dari itu ternyata juga menjadi prilaku umum umat muslim di seluruh penjuru tanah air. Tidak heran dalam taraf tertentu gaung ceramah Ramadhan menjadi besar karena melibatkan elit muslim yang disebut mubaligh.

Di Kota Padang, ceramah Ramadhan sudah melewati sejarah yang panjang. Pendapat masyarakat yang sudah mengikuti ibadah ramadhan semenjak tahun 60-an menyatakan tradisi tersebut mulai marak di penghujung tahun 1960, khususnya saat konsolidasi umat Islam pasca peristiwa Gerakan 30 September / Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Pada waktu itu para mubaligh mulai rutin berceramah dari satu masjid ke masjid lain atau dari satu tempat penyelenggaraan ibadah shalat Tarawih ke tempat yang lain.

Pada tahun 70-an, hampir setiap masjid/mushalla telah memiliki jadwal untuk mubaligh. Dalam jumlah mubaligh yang tidak seberapa, syiar ramadhan akibat pelaksanaan ceramah ramadhan itu meningkat tajam. Tempat-tempat ibadah umat Islam di Kota Padang ramai dikunjungi jama’ah karena ada aktivita dakwah di sela-sela pelaksanaan shalat tarawih.

Pada era tujuhpuluhan itu pula pelaksanaan ceramah Ramadhan semakin semarak karena sebagian masjid/ mushalla mulai menggunakan media massa untuk mengumumkan jadwal ceramah ramadhan beserta mubaligh yang menyertainya.

Dalam rentang waktu tahun 60-an hingga 70-an itu, ada banyak sebutan untuk kegiatan ceramah ramadhan. Misalnya, tabalia (Tabligh), mangaji (mengaji agama), badakwah (berdakwah), siraman rohani, santapan rohani dan sebagainya.

Di tengah maraknya aktivitas berdakwah tersebut, ternyata belum dikoordinir dengan rapi. Mubaligh menjadi elit agama yang cendrung diperebutkan. Tidak heran satu mubaligh terkadang harus berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu malam yang sama demi memenuhi keibginan jama’ah.

Sementara di beberapa masjid/mushalla terpaksa “mencarter” mubaligh dengan cara membagi jadwal ceramah berdasarkan hari tertentu atau minggu tertentu. Dengan cara tersebut, seorang mubaligh dapat berceramah paling sedikit empat kali di satu tempat.

Tradisi Ceramah Ramadhan semakin meningkat pada decade berikutnya, 1980-an hingga sekarang. IAIN Imam Bonjol Padang sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam terbesar di Sumatera Barat dianggap memberi andil terhadap peningkatan gebyar dan kuantitas ceramah Ramadhan pada waktu itu. Mubaligh tidak begitu sulit dicari, karena IAIN Imam Bonjol Padang mulai dari mahasiswa, karyawan hingga para dosen sudah menyediakan diri untuk pelaksanaan aktivitas ceramah ramadhan.

Sejarah singkat di atas memberi pesan bahwa aktivitas dakwah di Kota Padang berada dalam trend positif, yaitu mengalami peningkatan dari waktu-ke waktu. Bahkan fenomena sekarang ini, mubaligh tidak hanya berasal dari orang-orang yang mempunyai pendidikan agama saja semisal pesantren hingga IAIN, tetapi juga muncul dari kalangan umum, pengusaha, akademisi dengan berbagai disiplin non-agama bahkan mantan penjahat kambuhan (residivis).

Tradisi ceramah ramadhan ini sangat positif dan menjadi potensi sendiri bagi Sumatera Barat untuk mewujudkan impiannya sebagai propinsi religius yang hidup dalam filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

Muhammad Nasir
Peneliti Lembaga Magistra Indonesia-Padang

Debat Capres : The Lost Message

2009-07-06T18:19:00.002+07:00

Muhammad Nasir

Masyarakat harus arif bahwa pertarungan sekarang bukanlah semata-mata pertarungan 3 pasang calon menuju kursi RI-1 dan RI-2. Di balik itu ada pertarungan tersembunyi di dalam tubuh tim pendukung masing-masing calon presiden. Itu belum terungkap ke "alam nyata". Jika hal ini tidak diungkap dan diwaspadai, maka jangan-jangan apa yang disebut Yudi Latif sebagai "Koalisi Tuna Nilai" (Kompas, 28/04/ 2009) bebar-benar nyata adanya.

Tiga orang calon presiden sudah menyampaikan sebagian visi dan misinya dalam debat calon presiden (selanjutnya ditulis capres) yang ditayangkan langsung oleh beberapa stasiun televisi Jum'at (18/06/2009) yang lalu. Secara umum penampilan para calon lebih dari cukup untuk menarik garis pembanding di antara ketiga calon. Namun, apakah peristiwa itu dapat mengubah opini masyarakat sekaligus memengaruhi grafik dukungan terhadap masing-masing calon?

Selain itu, sedikit yang dapat disimpulkan, semua yang telah disampaikan jika itu memang orisinil hasil olah pikir dan pembacaan yang komprehensif dari para calon presiden tersebut, maka itu tidak lebih sekedar repetisi dari pendapat-pendapat yang sudah terlontar sebelumnya dari para pakar, pengamat dan penulis-penulis dalam dan luar negeri.

Dan jika itu tidak orisinil, maka tim masing-masing calon sudah berhasil 'mendandani' calon pemimpin negeri ini dengan berbagai isu yang dianggap penting. Artinya, secara tidak langsung, capres kita merupakan konstruksi multidimensi dan ekslopedi berjalan bagi para tim suksesnya.

Setelah itu, debat capres akan diselenggarakan dua episode lagi dan debat capres juga akan berlangsung selama dua episode. Formalnya, debat sebagai seremonial kampanye yang melibatkan kontestan langsung pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum cukup baik untuk pembelajaran demokrasi di negeri ini.

Soal lainnya, adakah materi debat para capres itu merupakan isu bersama, saripati pergumulan ide dan agenda perjuangan partai-partai pendukungnya?

Ke mana Suara Parpol Koalisi?

Bagaimanapun, para capres adalah fragmentasi kepentingan-kepentingan politik elit, dan lebih lanjut hasil fragmentasi ini akan diuji oleh rakyat dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.Seandainya yang disampaikan oleh capres dalam debatnya itu merupakan kerangka pikir untuk membangun bangsa ke depan, maka hal ini akan mendapat tantangan berat dari elit politik yang mengusungnya.

Presiden bukanlah semata-mata kepala pemerintahan dan kepala negara. Tetapi lebih dari itu, presiden adalah kepala dan pengusung segala kepentingan politik yang tersebar di antara partai-partai pendukungnya. Betapa tidak, sebelumnya sebelum koalisi dibangun oleh partai-partai pendukung, pembicaraan tentang koalisi partai di parlemen sudah mengapung meskipun belum tuntas dibicarakan.

Konsekuensinya, betapun bagus dan indahnya pandangan masing capres tentang masa depan bangsa akan segera berhadapan dengan kepentingan partai-partai pendukung di parlemen. Mau-tidak mau, pandangan dan 'calon' kebijakan presiden ke depan mesti menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan partai pendukung.

Paling tidak pemenang pilpres mendatang akan dihadapkan pada soal-soal perbedaan orientasi politik, ideologi dan pembagian kekuasaan. Hal ini disebabkan masih sumir-nya peran, karakter dan agenda partai pendukung dalam materi debat yang dipertontonkan secara luas.

Agak riskan membayangkan bahwa kedudukan presiden akan menguat pasca helat demokrasi 2009 ini. Selain partai Demokrat yang perolehan suaranya melebihi duapuluh persen, dua kontestan lain akan berhadapan dengan persoalan bagi-bagi kekuasaan jika memenangkan pemilihan. Partai Demokrat-pun juga belum tentu aman jika memenangkan pemilihan.

Bagi partai pendukung Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subijanto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto, persoalan ideologi mungkin saja sudah selesai. Rata-rata partai pendukung mereka berasal dari blok nasionalis. Lain halnya dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Tantangan pasangan presiden incumbent ini mungkin lebih berat.

Sebagaimana diketahui, SBY-Boediono diusung oleh Partai Demokrat bersama beberapa Partai berbasis Islam dan partai-partai kecil lainnya bertarif nol hingga satu koma persen. Konfigurasi partai pendukung SBY ini jauh lebih rumit dan rentan konflik berbasis ideologi. Belum lagi konflik bertajuk pembagian kekuasaan.

Perlu ditampilkan

Kontestasi pemilihan presiden tidak semata-mata didasari oleh capaian 20 persen suara saat partai pemilu legislatif. Tetapi juga didasari kesepakan koalisi beberapa parpol untuk memperoleh 20 persen suara sebagai syarat pencalonan presiden. Artinya ada banyak kepentingan yang dikompromikan menjelang pendaftaran calon.

Jika kompromi itu atas nama kepentingan, maka sudah pasti ada konsekuensi dan kompensasi atas kompromi tersebut. Begitu juga jika kompromi itu atas nama agenda perjuangan partai. Maka juga sudah pasti agenda-agenda tersebut tertompang pada calon presiden yang didukungnya.

Berdasarkan hal ini, masyarakat sangat memerlukan kejelasan dan keterusterangan dari masing-masing calon presiden serta tim suksesnya. Agak sulit menerima logika bahwa apapun yang disuarakan oleh calon presiden dalam materi debatnya adalah untuk kepentingan bangsa.

Oleh sebab itu jika ada pertanyaan tentang apa saja kepentingan-kepentingan yang dirangkum dalam koalisi harus dijelaskan supaya masyarakat tidak hanya terpesona oleh performance capres. Begitu juga jika ada agenda-agenda perjuangan partai politik yang tergabung dalam koalisi yang ditompangkan kepada capres, juga harus dikemukakan secara gamblang.

Ringkasnya, dengan mengesampingkan kepentingan kampanye, masing-masing pasangan calon harus mau dan mampu mengungkapkan fakta di balik dukungan parpol. Semuanya demi prinsip "transparansi dan akuntabilitas" yang sedang getol-getolnya dikampanyekan oleh masing-masing capres.
dimuat di : http://psik-indonesia.org/home.php?page=fullnews&id=109

Musyawarah : Garis Debat Demokrasi*

2009-07-06T18:15:00.001+07:00

Oleh Muhammad Nasir

Mâ lâ yudraku kulluhu la yutraku kulluhu
tidak bisa dapat semuanya, jangan dibuang semuanya
-Kaidah Ushul Fiqh-

Demokrasi lahir dari debat. Namun di Indonesia seperti ada garis yang hilang dalam perdebatan demokrasi antara kelompok pro-demokrasi dan kelompok anti-demokrasi. Wacana-wacana debat beterbangan, simpangsiur kian kemari tanpa arena dan garis yang pasti laksana tawuran. Ya, perdebatan itu nyaris menyerupai tawuran!

Garis tersebut adalah saling kesepahaman akan argument masing masing kelompok dan ruang bersama di mana nilai mashlahat dan manfaat masing-masing argument dapat ditempatkan. Akibat hilangnya garis tersebut, muncul sikap sinis dan saling ejek di dalam diri masing-masing peserta debat. Sungguh kurang produktif.

Debat sangat penting dilakukan dan demokrasi membutuhkan perdebatan. Dalam sebuah perdebatan eksplorasi dilakukan sangat ketat dan argumen-argumen brilian dipertarungkan. Secara ‘boros’ kontestan debat pasti akan mengeluarkan pemikiran terbaiknya untuk memenangkan “kebenaran”.

Kepada kontestan debat

Dalam dialektika debat demokrasi, setiap kontestan debat mesti juga menegaskan posisinya masing-masing dan menyatakan sikapnya terhadap opini kontestan lain. Hal ini berguna untuk mengatur traffic debat agar tidak keluar dari target pencarian solusi.

Justru yang mengkhawatirkan saat ini adalah pertarungan supremasi teori yang berarti satu teori harus mengalahkan teori yang lain. Dalam praktek, suatu praktek politik harus menggantikan atau menghapus praktek yang lain. Dalam hal ini perdebatan berlangsung dalam logika Nasikh wal Mansukh (ada yang menghapus dan ada yang dihapus).

Debat yang berlangsung dalam semangat nasikh wal mansukh itu berpotensi melahirkan sikap fundamentalisme dan radikalisme. Fundamentalisme, secara konseptual dan semangat yang dianutnya berupaya menafikan kelompok yang lain dan sebesar mungkin menghindar dari kompromi.

Iklim debat mesti didukung oleh satu pemahaman bersama akan titik tolak debat. Dalam konteks Indonesia, titik tolak perdebatan itu mestinya praktek demokrasi yang sedang dijalankan di negara ini. Artinya arah debat nantinya menuju pada satu penilaian, apakah demokrasi yang sedang dipraktekkan hari ini sudah memenuhi harapan serta akomodatif untuk seluruh elemen bangsa.

Kemudian jika ternyata hasilnya kurang memuaskan, apakah harus ada perbaikan terhadap konsep dan penerapan demokrasi atau malah menggantinya dengan sistem yang lain.

Oleh sebab itu, debat demokrasi tidak harus semata-mata diletakkan dalam konteks proses politik, tetapi secara moderat dijadikan sebagai upaya mencari kemashlahatan dan asas manfaat dari teori-teori yang diajukan kontestan perdebatan.
Garis tersebut harus dipertegas lagi dengan membangun lajur-lajur yang harus ditempuh oleh masing-masing kontestan debat dalam memajukan teorinya dan lajur-lajur alternatif di mana secara bersama-sama para kontestan menyimpan mashlahat dan manfaat dari perdebatan tersebut.

Lajur alternatif yang dimaksud adalah Indonesia itu sendiri yang secara empiris sangat terbuka terhadap masukan-masukan yang berharga dari kelompok prodemokrasi dan kelompok antidemokrasi. Lihat saja, bagaimana kedua kelompok tersebut hidup berdampingan (coexistence), meski dalam waktu-waktu tertentu terjadi ketegangan antara ke dua belah pihak.

Sengaja dibahasakan sebagai alternatif, mengingat sejauh ini Indonesia sudah terlalu jauh ditinggalkan oleh anak bangsanya sendiri. Biasanya, alternatif sebagai jalan ketiga, cendrung disukai. Sekedar penegas: lajur alternatif itu adalah musyawarah.
Kaidah Ushul Fikih yang mendahului tulisan ini dapat saja dijadikan sebagai keranjang untuk mengumpulkan hasil debat. Mâ lâ yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Artinya, jika tidak bisa mendapatkan semuanya, jangan dibuang semuanya.

Peran Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kenyataan dan benar-benar ada. Bukti adanya didukung oleh perdebatan-perdebatan mengenai masa depan negara ini. Segala puja dan caci maki juga sering teralamat ke negara ini.

Negara adalah arus moderat yang menjadi titik temu (melting point)semua ide-ide dalam perdebatan. Oleh sebab itu, daya serap negara terhadap hasil perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara warga negara harus tinggi.

Jika demokrasi berarti partisipasi, maka debat demokrasi merupakan bentuk partisipasi warga dalam membangun tatanan hidup bernegara yang lebih baik. Konsekuensinya, dalam membangun iklim partisipasi yang baik, negara harus mampu menjadi penjaga garis agar debat tidak keluar dari koridor bernegara.

Partisipasi yang baik adalah bentuk keterlibatan warga negara terhadap hal-hal yang diperlukan dan menjadi kebutuhan bersama (common need). Partisipasi yang buruk adalah bila peserta debat mengutamakan kepentingan sepihak yang parsial dan mengabaikan pihak lain.

Lagi-lagi, kaidah Ushul Fikih sebagaimana ditulis pada awal tulisan ini sepertinya layak dijadikan dasar berpikir. Negara dapat saja mengakomodir hasil-hasil perdabatan itu meski sedikit mengandung kebenaran namun dapat diterapkan untuk semuanya.

Penolakan (negasi) bahkan ketidakawasan (awareless) negara terhadap wacana yang berkembang dalam perdebatan justru menjadi indikasi negara yang tidak demokratis. Adalah suatu kesombongan saat semua warga negara sedang berdebat tentang kebaikan negara, tentang bagaimana negara ini harus diurus, sementara negara menutup kuping; acuh tak acuh! (Padang,13/06/2009)

*Draft diskusi Magistra Indonesia- Padang. Topik: Etika dan Asesoris Demokrasi

Retorika : Demokrasi dan Tirani

2009-07-06T17:59:00.003+07:00

Oleh: Muhammad Nasir

Efek pidato akan baik, bila yang berpidato adalah orang baik juga…
The good man speaks well.
-Cicero-

Sejak zaman dulu, retorika selalu berkaitan dengan kenegarawanan. Para orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Cara memperoleh kemenangan politik pun tak lepas dari retorika., yaitu melalui talk it out (membicarakan sampai tuntas) atau shoot it out (menembak sampai habis). Cara pertama erat kaitannya dengan demokrasi, cara kedua erat kaitannya dengan tirani.

Indonesia pernah mengalami kedua-duanya. Zaman revolusi Indonesia melahirkan ahli retorika seperti HOS Tjokroaminoto, Ir. Soekarno, Muchtar Lutfi dan sebagainya. Pada zaman Orde Baru, hampir tak terdengar ahli retorika yang terkait dengan masalah politik.

Zaman reformasi ini retorika kembali menjadi populer. Retorika kembali menjadi andalan dalam memperoleh kemenangan politik, meski tak sedikit rakyat yang tidak percaya (lagi) dengan retorika. Termasuk pada parade retorika yang baru saja dialami rakyat Indonesia, yaitu kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden.

Masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) sejatinya adalah masa-masa retorika. Retorika (rethoric) biasanya disinonimkan dengan seni atau kepandaian berpidato, sedangkan tujuannya adalah, menyampaikan fikiran dan perasaan kepada orang lain agar mereka mengikuti kehendak kita. Dalam pengertian ini, semua pikiran sudah diungkapkan, tinggal mengikuti kehendak si empu retorika di bilik suara.

Benar saja, retorika berhubungan dengan suara. Muara retorika ternyata juga berhubungan dengan perolehan suara. Maka siapa saja yang terhanyut dengan retorika kampanye pilpres, akan segera mengganjarnya dengan suara (dalam arti vote).

Hanya saja, masalah akan segera muncul jika para pemilih (the voters) menyandarkan pilihannya pada semata-mata retorika belaka. Dalam konteks kampanye, retorika tidak lebih hanya bagian dari bentuk komunikasi massa.

Menurut Kenneth Burke, bahwa setiap bentuk-bentuk komunikasi adalah sebuah drama. Karenanya seorang pembicara hendaknya mampu ‘mendramatisir’ keadaan khalayaknya (dramaturgical theory). Jangan-jangan retorika yang berhamburan pada masa kampanye pilpres kemaren, tidak lebih hanya drama.

Menurut Aristoteles, retorika memuat tiga bagian inti yaitu Ethos (ethical); karakter pembicara yang dapat dilihat dari cara ia berkomunikasi, Pathos (emotional); perasaan emosional khalayak yang dapat dipahami dengan pendekatan “psikologi massa”, dan Logos (logical) yaitu pemilihan kata atau kalimat atau ungkapan oleh pembicara.

Ketiga bagian itu sudah disampaikan dengan baik oleh ketiga pasang calon. Rakyat sudah disuguhi tontonan yang menarik dalam tiga seri debat (?) capres dan dua kali debat cawapres. Masalahnya, tiba-tiba pesan-pesan tersebut menjadi kacau balau dengan kehadiran terma propaganda sebagai bagian penting dari kampanye.

Perangkap Retorika

Propaganda itu muncul dalam bentuk jargon. Semuanya bentuk propaganda yang digunakan pasangan calon merupakan jargon yang disukai rakyat. Pasangan Megawati Sukarno Putri-Prabowo Subiyanto mengusung tema ”Pro Rakyat”. Rakyat mana yang tidak suka pemimpinnya pro rakyat?

Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mengusung tema ”lanjutkan!”. Siapa yang tidak suka melanjutkan pembangunan bangsa ini? Kecuali maksudnya adalah melanjutkan kepemimpinan SBY. Opini rakyat masih terbelah.

Sementara Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto dengan tegas mengusung tema ”Lebih cepat lebih baik.” Tema ini juga disukai rakyat. Rakyat mana yang tidak ingin taraf hidupnya membaik lebih cepat?

Jika dalam hal ini semua pasangan calon adalah baik, maka pemilihan umum presiden dan wakil presiden mendatang akan kehilangan konteksnya. Partisipasi rakyat dalam pemilu tidak lebih hal yang mubazir. Mengapa presiden tidak diperoleh melalui undian saja?

Iklan capres dan cawapres yang disajikan dengan bahasa yang indah-indah itu ibarat lagu-lagu populer ABG yang enak didengar (easy listening), tetapi kering dari cita rasa seni dan bahkan mudah pergi (easy going)

Akhirnya, propaganda yang digencarkan oleh tim pemenangan pasangan capres dan cawapres harus diwaspadai. Pesan yang disampaikan dalam kampenya yang lalu tidak cukup ditangkap dengan indra pendengaran belaka, karena itu tidak lebih perangkap retorika. Dikhawatirkan perangkap retorika itu berubah menjadi tirani baru bagi rakyat selama lima tahun ke depan.

Termasuk jargon pemilih cerdas sebagaimana diiklankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terasa menyentuh urat logika rakyat. Rakyat diminta cerdas menentukan pilihan. Sekilas terlintas kesan ”jangan salah pilih” muncul menohok tiga pasang calon yang tengah bertarung. Memangnya ada apa dengan tiga pasang calon tersebut? Adakah di antara mereka yang kurang pantas menjadi presiden?

Mengenang ucapan Cicero sebagaimana diungkap di awal tulisan ini, “Efek pidato akan baik, bila yang berpidato adalah orang baik juga.”Oleh sebab itu saat minggu tenang tiba, tiba pula saatnya menginap-renungkan apa-apa yang sudah dibicarakan oleh calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia periode 2009-2014.

Semuanya dapat dilakukan dengan membandingkan apa yang diucapkan pasangan capres dan cawapres selama berpidato dan membandingkan data dan fakta yang terungkap selama kampanye. Itulah demokrasi, memenangkan orang yang pandai beretorika, meyelamatkan orang yang punya jiwa dan logika. (04/07/2009)

Muhammad Nasir
Analis Sejarah Magistra Indonesia - Padang

Membalas Budi Rakyat

2009-05-27T12:07:00.001+07:00

Oleh Muhammad Nasir *

Sampai pada waktu-waktu terakhir, hampir tak ada kita memikirkan pendidikan kecerdasan dan penyempurnaan akal budi pekerti bangsa Bumiputera. Asal pajak dibayarnya, kewajiban rodi dan bertanam paksa dilakukannya, asal kehidupan rakyat tidak sangat sengsara, memadailah. Senanglah hati pemerintah (van Deventer, De Gids, 1908)

Rezim kolonialpun dulunya sempat berpikir untuk mensejahterakan rakyat jajahannya melalui pendidikan dan peningkatan kualitas akal budi. Agaknya itulah bentuk keresahan Van Deventer, juru bicara pemerintahan Kolonial Belanda yang ia tuangkan dalam tulisannya di Majalah De Gids tahun 1908.

Sebelumnya, van Deventer juga getol menyuarakan pentingnya membalas jasa dan kerja keras rakyat Indonesia untuk mengisi kekosongan pundi-pundi Pemerintah Belanda setelah menghadapi Perang Diponegoro dam Perang Kemerdekaan Belgia.

Dalam majalah yang sama tahun 1899 ia menyatakan sudah sewajarnya pemerintah Belanda membayar mahal kebaikan budi rakyat Indonesia yang “dengan sangat terpaksa” melakukan rodi dan tanam paksa. Kelak, tulisan-tulisannya menjadi pendorong bagi munculnya kebijakan Politik Etis yang berlangsung dari 1900 -1942.

Politik Etis itu sendiri diberlakukan dalam prinsip menetes ke bawah (trickle down effect) yang wujud dalam trias popular “irigasi, edukasi dan emigrasi”. (Suhartono,1994:16). Hasilnya, fasilitas-fasilitas pengairan untuk menunjang pertanian dibangun, sekolah-sekolah digalakkan, dan masalah kepadatan penduduk sementara waktu menemukan titik terang.

Begitulah sejarah menuliskan bagaimana masyarakat Inonesia di zaman Kolonial diurus oleh penjajahnya. Dalam kaidah La Syukra lil Wajib (tidak perlu berterima kasih untuk yang semestinya harus begitu) Politik Etis memang tidak perlu dikenang sebagai budi baik Kolonial Belanda. Tetapi dibalik itu mesti diambil pelajaran bahwa “jiwa manusia yang baik” dibalik jubah kolonialisme sekalipun pandai berterima kasih untuk manusia lain yang memberikan manfaat kepadanya.

Politik Etis berdampak bagus bagi kemajuan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dengan fasilitas umum yang relative memadai, sekolah-sekolah yang menghasilkan elit baru Indonesia dan transmigrasi yang memungkinkan interaksi antar suku bangsa di Indonesia dengan sendirinya menjadi modal besar untuk kemerdekaan Indonesia.
Bagaimanapun politik etis tetap berasal dalam lingkup kapitalis yang bertujuan mengeruk untung yang sebesar-besarnya dari bumi Indonesia. Dengan kata lain politik etis adalah anak kandung dari Kolonial Belanda itu sendiri. Itulah yang menjadi dorongan bagi kaum pergerakan nasional yang notabenenya juga lahir memanfaatkan peluang politik etis itu sendiri. Kesadaran tersebut pada akhirnya menjadi semangat melawan Politik Etis. Era kebangkitan nasionalpun dimulai!

Sejarah berulang?

Sayangnya, setiap membaca sejarah rakyat Indonesia, kita seakan menyaksikan kondisi yang telah lama tersebut secara realtime. Apakah suasana ketertekanan bangsa Indonesia saat itu masih berlaku hingga sekarang (contemporaire)? Atau mungkin juga, kejadian lama itu kembali terulang (cyclic)?

Ada banyak persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini saat para elit politik dan pejabat Negara mengalami kekosongan kas dan kemerosotan mental pasca pemilu legislative 9 April 2009 yang lalu.

Di bidang pendidikan, anak-anak sekolah mengalami tekanan hebat akibat konspirasi politik dan kapitalisme dalam kancah Ujian Nasional 2009. Nasib rakyat terabaikan akibat pergeseran agenda pemerintah yang cendrung memperhatikan suksesi kepemimpinan jelang pemilihan presiden 8 Juli 2009. Apakah memang keadaan rakyat tidak sedang sangat sengsara?

Tentang soal yang disebutkan di atas, dalam skala nasional belum menjadi perdebatan yang berarti di kalangan elit politik kita. Harap mafhum, akrobatik pemilu baik legislative maupun presiden begitu menyita waktu dan pikiran pemimpin kita.

Rasanya semua itu tidak adil bila dilihat kewajiban rakyat membayar segala jenis iuran yang menjadi pemasukan negara. Begitu juga partisipasi atau tepatnya mobilisasi rakyat yang mencapai 60 persen dalam Pemilihan Umum 2009 dianggap lebih dari cukup, mengingat point of return yang diterima rakyat juga tak seberapa.

Bila digunakan teorema Mazlish (1966) untuk menganalisa sejarah Indonesia, perjalanan sejarah Indonesia tidak memadai dan tidak dapat dijelaskan dengan semata-mata berpegang dengan pola kausalitas. Lebih lanjut, sejarah bangsa Indonesia selama berabad-abad tidak lebih lingkaran nasib belaka.

Toh, selama berabad-abad, suku-suku bangsa sebelum menjadi Indonesia bahkan saat meng-Indonesia-pun belum memberi sumbangan besar dalam sejarah dunia. Tanpa bermaksud melupakan kebesaran Kutai Kartanegara, Sriwijaya, Pasai, Majapahit dan sebagainya, kita harus mengatakan “itu belum cukup untuk menopang sejarah dunia!”

Saatnya membalas budi

Disadari, pemberitaan media massa begitu dahsyatnya sehingga ingatan kita seolah kembali ke masa-masa penjajahan yang menyengsarakan. Jika demikian adanya, maka dengan pesimis kita akan mengatakan bahwa kebangkitan nasional yang akan berusia 101 tahun secara langsung semakna dengan angka symbol 1-0-1. Kebangkitan nasional (1) – kebangkrutan nasional (0) - kebangkitan nasional (1). Begitulah siklus nasib.

Jika demikian, kita membutuhkan kebangkitan nasional kedua. Kebangkrutan nasional bukanlah menihilkan atau menafikan apa yang sudah dikerjakan anak bangsa selama periode pengisian kemerdekaan. Yang justru menjadi permasalahan adalah mental-mental pejuang para elite nasional justru menjadi penyumbang terbesar kebangkrutan itu.

Rakyat dalam sejarahnya selalu patuh dan loyal kepada negara dan penguasanya. Loyalitas ini disebabkan rasa cinta tanah air dan kuasa memaksa (coercive power) dari para penguasanya. Semua itu adalah alasan historis untuk membayar hutang kepada rakyat.

Sebelum semuanya terlanjur lupa, ada baiknya pemilu 2009 dalam semangat kebangkitan nasional mengupayakan tindakan balas budi kepada rakyat dalam bentuk pengabdian yang sempurna di legislative, dan pengambilan keputusan yang akurat dan pro rakyat di eksekutif. Tidak hanya pelepas hutang yang terkesan asal jadi, tetapi karena balas budi pada rakyat yang selalu patuh.

Dalam suasana “perpecahan dalam tubuh masyarakat” merujuk A.J. Toynbee, dibutuhkan individu-individu kreatif yang lahir dari mesin Pemilu 2009. Seandainya kita tidak juga keluar dari krisis ini, minimal terjadi penghalusan masalah yang diselesaikan dengan cara yang juga lebih halus dan santun.

*Muhammad Nasir,
Peneliti Majelis Sinergi Islam dan Tradisi (Magistra) Indonesia Padang

ABU YAZID AL BUSTHAMY (188-261 H)

2009-04-07T12:53:00.003+07:00

ABU YAZID AL BUSTHAMY (188-261 H)

I.PENDAHULUAN

Istilah "tasawuf"(sufism), telah sangat populer digunakan selama berabad-abad. Penting diperhatikan bahwa istilah ini hampir tak pernah digunakan pada dua abad pertama Hijriah. Banyak pengritik sufi, atau musuh-musuh mereka, mengingatkan bahwa istilah tersebut tak pernah terdengar di masa hidup Nabi Muhammad SAW, atau orang sesudah beliau, atau yang hidup setelah mereka.

Namun, di abad kedua dan ketiga setelah kedatangan Islam, ada sebagian orang yang mulai menyebut dirinya sufi, atau menggunakan istilah serupa lainnya yang berhubungan dengan tasawuf. Abdul Mun’im Khafaji mengatakan, orang pertama yang digelari sufi adalah Abu Hasyim al Shufy (w.150 H/761 M). Orang yang pertama berbicara atas nama kaum shufi adalah Abu Hamzah al Shufi. Hal ini terungkap dalam pertanyaan Ibn Hanbal kepada Hamzah tentang suatu hal; apa pendapatmu tentang (masalah) ini hai Shufi? Menurut Reynold Allen Nicholson, orang pertama yang digelari shufi adalah Jabir bin Hayyan. Ia juga dikenal dengan sebutan Jabir al Shufi.

Beberapa pendapat di atas dapat mewakili anggapan bahwa sufi secara isthilahy mendapat arti yang bermacam-macam. Tidak hanya dari segi istilah, dari segi asalnya pun tidak luput dari perbedaan. Ada yang mengkaitkannya dengan ajaran Hindu semisal Nirvana dan Vedanta. Ada yang mengakaitkan silsilahnya kepada praktek ruhbaniyah al masihiyah (Nasrani) dan sebagainya. Meskipundemikian tidak sedikit pendapat yang mengatakan sufisme lahir dari ajaran Islam itu sendiri, terutama dalam upaya mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Perdebatan di atas tidak berhenti sampai di situ. Beberapa tokoh sufi sendiri tidak luput dari kontroversi. Bahkan disebabkan keadaan, pemikiran dan ucapannya yang tidak lazim, para sufi pun tidak luput dari tuduhan gila dan kafir. Misalnya, seperti yang dialami al Hallaj, Suhrawardy al Maqtul dan lain-lain. Lain halnya dengan Abu Yazid yang akan dibahas dalam makalah ini. Sufi Persia yang menggagas pemikiran, fana’, baqa dan ittihad ini, tak kalah fenomenal dan besar dengan mazhabnya itu.

Berdasarkan objek dan sasarannya, tasawuf dikelompokkan kepada tiga aliran induk, yaitu; tasawuf akhlaki yang lebih berorientasi etis, tasawuf amali yang lebih mengutamakan intensitas dan ekstensitas ibadah agar diperoleh penghayatan spiritual dalam beriba¬dah, pembidangan ketiga adalah tasawuf falsafi yang bermakna mistik metafisis. Abu Yazid, berdasarkan pendapat di atas dapat digolongkan pada kelompok tasawuf falsafi, karena objek dan sasarannya mengarah pada hal-hal yang mistis dan metafisis.

Untuk mengenal lebih lanjut Abu Yazi al Busthamy dan corak sufistiknya, berikut ini penulis akan membagi pembahasan kepada dua sub bahasan yaitu Profil Abu Yazid al Busthamy dan Pemikiran Sufistiknya.

II.PROFIL ABU YAZID AL BUSTHAMY

1. Riwayat Singkat

Abu Yazid al Busthamy yang mempunyai nama kecil Thaifur dilahirkan di Bistham Khurasan, Persia pada tahun 188 H. Nama lengkapnya Sulthan al ‘Arifin Abu Yazid al Akbar Thaifur bin Isa. Ia merupakan salah satu dari tiga bersaudara: Adam, Thayfur dan Ali. Mereka semua ahli zuhud dan ibadat. Dalam literatur berbahasa Inggris sering ditulis dengan Bayazid Bistami, atau Bayazid Bustamy al Khurasany. Kadang-kadang juga digunakan nama Abu Yazid Thaifur bin Isa. Literatur berbahasa Indonesia cenderung menggunakan kata al Busthamy untuk menulis penisbahan namanya pada kota kelahirannya, Bistham. Bagaimanapun cara penulisannya, yang jelas ia tetap mengacu pada sosok sufi kontroversial dari Bistham Persia.

Perbedaan cara orang menyebut dan menulis namanya, tidak mengurangi ketenaran Abu Yazid al Busthamy (selanjutnya ditulis Abu Yazid) sebagai seorang sufi. Akan tetapi riwayat hidupnya tidak banyak diketahui, kecuali pada fase hidup sufistiknya. Berbagai ungkapan dan hal ihwal kesufiannya (ahwaluhu al shufiyyah) tercatat dalam sejarah sebagai satu corak pemikiran sufi Persia, bahkan sangat mewarnai pada masanya.

Sekilas tentang riwayat hidupnya yang dapat ditulis adalah, bahwa Abu Yazid sejak kecilnya dikenal sebagai pribadi yang saleh. Ia dilahirkan dari keluarga yang taat beragama. Ibunya secara rutin mengirmnya mengaji ke Mesjid untuk belajar al Qur’an dan ilmu-ilmu agama. Kakeknya seorang Majusi namun telah masuk Islam. Setelah besar ia melanjutkan pelajaran ke berbagai daerah. Di antara gurunya adalah Abu Ali dari Sind, yang mengajarinya ilmu tauhid dan tasawuf yang sangat bertentangan dengan paham Sunni.

Abu Yazid mengawali kehidupannya sebagai sufi melalui jalan pertama yaitu zuhd. Zuhd adalah merupakan awal dari gerakan Sufi. Gerakan Zuhud pada prinsipnya merupakan gerakan Islam itu sendiri. Bahkan Nicholson sendiri menyatakan bahwa kelahiran zuhud merupakan keharusan bagi aktifitas berpikir tentang Allah.

Pilihan hidup zuhud bagi Abu Yazid merupakan pilihan sadar, begitu juga untuk menjadi ahl al shufi. Sepertinya pilihan itu merupakan jalan tengah baginya. Jika memang demikian keadaannya sangat sesuai dengan analisis al Afify yang menyatakan; Sufisme merupakan sintesa dari pertentangan fuqaha’ dan mutakallimin dalam memahami Islam. Kaum Sufi/ ahli ibadah tidak dapat menerima ke dua model atau corak pemahaman Islam tersebut, sehingga amalan kaum sufi itu menjadi trend tersendiri dalam beribadah kepada Allah SWT.

Selama 30 tahun ia berkelana di sepanjang padang pasir Syiria dengan keadaan yang sederhana, sedikit makan, sedikit minum dan sedikit tidur. Abu Yazid pernah ditanya, "Bagaimana Anda dapat sampai pada tahap ini?" Ia menjawab, "Dengan perut yang lapar dan tubuh yang telanjang." Apa yang ia lakukan dapat disebut sebagai bentuk “perlawanan” kepada model pemikiran fuqaha’ dan mutakallimin tentang Islam.
Selanjutnya bukti kesadarannya masuk ke dalam dunia sufi sebagaimana pernyataannya berikut:

"Aku bermujahadah selama tigapuluh tahun. Tidak ada yang lebih memberatkan diriku, kecuali ilmu dan melaksanakannya. Kalau bukan karena adanya perbedaan pandangan antar ulama, tentu aku masih muncul. Sedangkan perbedaan di antara para ulama merupakan rahmat, kecuali dalam masalah konsentrasi (tajrid) tauhid."

Pernyataan Abu Yazid di atas menunjukkan titik tolak keberangkatannya ke dalam dunia sufi. Perbedaan dalam memahami Islam antara fuqaha’ dan Mutakallimin (Ulama) sebagaimana ia sebutkan pada dasarnya bukanlah pemicu utama. Namun selaku ahli ibadah, persoalan tauhid adalah persoalan yang sangat mendasar dan hanya didapatkan melalui latihan (tajribat) khusus sebagaimana dilakukan ahli ibadah.

Abu Yazid juga memakai pakaian yang sangat sederhana dan cendrung lusuh. Pakaian kaum sufi Persia dikenal dengan basynemabusy (بشنيمابوش), istilah khusus untuk pakaian kaum sufi (ahl al Shufiy).

2.Posisi Abu Yazid Al Busthami dalam Sejarah Sufi

Abu Yazid al Busthamy tidak hanya menjadi bagian dari wacana sufistik pada zamannya, tetapi lebih dari itu ia adalah pendiri dari perkumpulan tarikat yang dinamakan oleh muridnya “Thariqah Thaifuriyah”. Tarikat yang dinisbahkan kepada nama kecilnya Taifur itu mengajarkan konsep al fana’. Ajaran inilah yang menjadikannya terkenal di kalangan sufi. Thaifuriyah merupakan aliran tasawuf yang diterima oleh Islam.

Tasawuf itu terdiri dari dua belas aliran: dua di antaranya dikutuk (mardud), sementara sisanya yang sepuluh diterima (maqbul). Yang diterima ini ialah Muhasibiyah, Qashshariyah, Thayfuriyah, Junaydi¬yah, Nuriyah, Sahliyah, Hakimiyah, Kharraziyah, Khafifiyah, dan Sayyariyah. Dua aliran yang dituduh sesat itu, pertama, Hululiyah, yang mengambil nama¬nya dari doktrin inkarnasi (hulul) dan inkorporasi (imtizaj), dan yang berkaitan dengan mereka adalah aliran kaum antropomorfis Salimi, dan kedua, Hallajiyah, yang meninggalkan hukum suci (Syari'at), dan telah menempuh jalan bid'ah, dan yang berkaitan dengan mereka ada¬lah aliran Ibahatiyah dan aliran Farisiyah. Doktrin utama aliran ini adalah kegairahan (ghalabat) dan kemabukan (sukr). Mengenai etika, Abu Yazid menjauhkan diri dari pergaulan dan memilih mengundurkan diri dari dunia. Menurutnya, itulah tindakan yang terpuji. Ia menyuruh murid-muridnya melakukan tindakan yang sama. Ajaran lainnya adalah konsepsi (ittihad).

Abu Yazid juga dikenal dengan ucapannya yang aneh, seperti ungkapan orang mabuk dan tidak sadarkan diri yang dikenal dengan ungkapan al Syathah. Syath (the Paradoxes of the Sufis) atau 'perkataan ekstatis' adalah 'cara-cara pengungkapan teofanik' namun tidak dapat diterima ‘aqly dan Naqly muslim pada waktu itu. Karena dari sudut pandang manusia murni, perkataan semacam ini tidak masuk akal. Misalnya, teriakan ekstatis yang diucapkan Abu Yazid "Subhani- Mahasuci aku, betapa besar Kemuliaan-ku!"

Dalam sastra Persia, syath yang diawali Abu Yazid menjadi genre baru dan mencapai puncaknya. Dalam kalangan Sufi, genre ini mewakili sebagian besar keabsahan spiri¬tual pada Sufisme Persia awal.

Corak sufistik Abu Yazid seringkali menjadi bahan diskusi para penulis tentang dunia sufi. Hal ini disebabkan posisinya sebagai orang Persia yang punya akar sendiri dalam praktek kesufian. Disamping itu, ajarannya juga dicurigai sebagai perpaduan mysticism India dan sufistik Islam. Tentang pendapat ini sangat sulit diterima. Von Kremer juga mengindikasikan hal yang sama. Ia berpendapat Tasawuf Islam terinspirasi dan terpengaruh dari pemikiran Nirvana atau Vedanta dalam agama Hindu. Tetapi Nicholson menolak dengan tegas. Alasannya, tidak mungkin orang Islam beramal dengan amalan orang Hindu yang jelas-jelas menyembah berhala (musyrik).

Abu Yazid tidak meninggalkan karangan yang dapat dipelajari, kecuali sebuah kitab berjudul al Nur min Kalimat Abi Taifur, karangan Al Sahlaji. Dalam kitab ini banyak ditemukan kalimat-kalimat atau perkataannya yang aneh dan kadang-kadang terkesan paradok. Bisa dikatakan, kitab itu merupakan rekaman perkataan yang dicatat oleh muridnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Yazid al Busthamy merupakan seorang Sufi besar. Kebesarannya itu ditunjang oleh kepeloporannya dalam menggagas doktrin al fana’ dan al ittihad yang banyak dianut dan dikembangkan oleh berbagai aliran tasawuf sejak dahulu hingga saat ini. Kerana itulah ia berhak mendapatkan posisi khusus dalam sejarah sufi.

III.PEMIKIRAN ABU YAZID AL BUSTHAMY

1.Sekilas Sufisme Persia

Pada abad-abad pertama, praktis semua perkembangan penting dalam sejarah awal sufi secara geografis berkaitan dengan Persia. Meskipun tidak hanya terbatas pada wilayah Persia yang sekarang dikenal sebagai Iran, namun kebanyakan tokoh besar sufi berasal dari Persia.

Bagi yang berpendapat bahwa terma dan segenap amalan sufi berasal dari pengaruh Persia (Mu’atsarat al Farisiah), seperti Annemarie Schimmel, mendasari pendapatnya pada kenyataan bahwa sebagian besar tokoh sufi Islam yang terkenal berasal dari Tanah Persia. Misalnya Ma’ruf al Karkhy dan Abu Yazid al Busthamy.

Secara umum, kajian sufistik bergerak dalam dimensi tuhan dan manusia. Jika boleh bereksperimen, alam sufi merupakan dimensi ketiga. Tetapi bagaimanapun, debat tentang wacana sufistik sering menghangat pada kajian ketuhanan. Karena itu fokus kajian berikut juga berangkat dari titik ini. Dengan memperhatikan perkembangan tasawuf serta tipologinya, secara global dapat diformasikan adanya tiga konsepsi tentang Tuhan, yaitu; konsepsi etikal, konsepsi estetikal dan konsepsi union mistikal. Sufistik Persia pada umumnya menganut konsepsi yang ketiga, union mistikal.

Konsepsi yang ketiga itu menarik perhatian para pemikir muslim yang berlatar belakang teologi dan filsafat. Dari kelompok inilah tampil sejumlah sufi yang filosofis atau filosof yang sufis. Konsep-konsep tasawuf mereka disebut tasawuf falsafi yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Ajaran filsafat yang paling banyak dipergunakan dalam analisis tasawuf adalah paham emanasi Neo-Platonisme dalam semua variasinya. Abu Yazid berdasarkan latarbelakang kehidupannya diduga kuat menjadi bagian dari pendukung konsep tasawuf yang juga dikenal dengan istilah teosofi sebagai sintesa falsafi terhadap teologi dan sufistik
Pada umumnya, mereka yang bermazhab Syi'ah dan atau yang berpola pikir Muktazilah dalam teologi dapat merima konsep-konsep tasawuf falsafi. Oleh karena itu, aliran tasawuf ini berkembang pesat di kawasan di mana umat Islamnya bermazhab Syi'ah dan atau beraliran Muk¬tazilah. Hal ini menjadi sebab utama kenapa sebagian orang menamainya dengan Tasawuf Syi'i. Diterimanya konsep-konsep atau pola pikir tasawuf falsafi di kawasan Persia, dimungkinkan mengingat kawasan itu jauh sebe¬lum Islam sudah mengenal filsafat.

2.Al Fana’

Menurut Abu Yazid, manusia yang pada hakikatnya seesensi dengan Allah, dapat bersatu dengan-Nya apabila ia mampu meleburkan eksistensi (keberadaannya) sebagai suatu pribadi sehingga ia tidak menyadari pribadinya (fana'an nafs). Fana'an nafs, adalah hilangnya kesadaran kemanusiaannya dan menyatu ke dalam iradah Allah, bu¬kan jasad tubuhnya yang menyatu dengan Dzat Allah. Salah satu ungkapannya yang sangat terkenal tentang al fana’ sebagaimana cerita berikut:

“Pertama kali saya masuk ke rumah suci (Baitullah-pen), saya melihat rumah suci itu. Ketika saya masuk untuk kedua kalinya, saya melihat Penguasa rumah itu. Ketika saya masuk untuk ketiga kalinya, aku tidak melihat rumah itu, maupun penguasanya”

Dengan ungkapan di atas, Abu Yazid bermaksud mengatakan bahwa “Saya menjadi hilang dalam Tuhan, sehingga saya tidak tahu apa-apa. Ketika saya melihat sama sekali, saya telah menjadi Tuhan.” Ungkapan yang berarti sama terjadi saat seseorang mendatangi rumah Abu Yazid dan memanggil-manggilnya. Abu Yazid menjawab;

“Siapa yang kamu cari?” Abu Yazid bertanya.
“Abu Yazid,” jawab orang itu.
“Orang yang malang!” kata Abu Yazid. “Saya telah mencari Abu Yazid selama tigapuluh tahun dan tidak menemukan jejak dan tanda-tandanya.”

Pada perkembangannya yang awal, kelihatannya ada dua aliran al-fana, satu aliran yang berpaham moderat yang diwakili al-Junaid al-Baghdadi, biasanya disebut fana fi't tauhid. Kalau seorang telah larut dalam ma'rifatullah dan ia tidak menyadari segala sesuatu selain Allah, maka ia telah fana dalam tauhid.

Al-fana dalam pengertiannya yang umum dapat dilihat dari penjelasan al-Junaidi berikut ini:

Hilangnya daya kesadaran qalbu dari hal-hal yang bersifat inderawi karena adanya sesuatu yang dilihatnya. Situasi yang demikian akan beralih karena hilangnya sesuatu yang terlihat itu dan berlangsung terus secara silih berganti sehingga tiada lagi yang disadari dan dirasakan oleh indera.

Dari pengertian ini terlihat, bahwa yang lebur atau fana itu adalah kemampuan dan kepekaan menangkap yang bersifat materi atau inderawi, sedangkan materi (jasad) manusianya tetap utuh dan sama sekali tidak hancur. Jadi, yang hilang hanyalah kesadaran akan dirinya sebagai manusia, sebagaimana dijelaskan oleh al-Qusyairi:

"Fananya seseorang dari dirinya dan dari makhluk lain¬nya terjadi karena hilangnya kesadaran seseorang dari dirinya dan dari makhluk lainnya itu. Sebenarnya diri¬nya tetap ada tetapi ia tidak sadar dengan dirinya sendiri dan dengan alam sekitarnya.
Dalam proses al-fana ada empat situasi getaran psikis yang dialami seseorang, yaitu al-sakar, al-sathohat, al-zawal al-hijab dan ghalab al-syuhud. Sakar adalah situasi kejiwaan yang terpusat penuh kepada satu titik sehingga ia melihat dengan perasaannya, seperti apa yang dialami oleh Nabi Musa As di Tursina.

Secara bahasa, syathahat berarti gerakan, sedangkan dalam istilah tasawuf dipahami sebagai suatu ucapan yang terlontar di luar kesadaran, kata¬-kata yang diucapkan dalam keadaan sakar, al-zawal al¬hijab, nampaknya diartikan dengan bebas dari dimensi sehingga ia keluar dari alam materi dan telah ber"ada" di alam ilahiyat sehingga getar jiwanya dapat menangkap gelombang cahaya dan suara Tuhan. Nampaknya pengerti¬an ini sama dengan atau mirip dengan al-mukasyafah. Sedangkan ghalab al-syuhud diartikan sebagai tingkat kesempurnaan musyahadah, pada tingkat mana ia lupa pada dirinya dan alam sekitarnya, yang diingat dan dirasa hanya Allah seutuhnya. Dalam literatur barat ditemukan pengertian al-fana sebagai "the passing away of the sufi from his phenomenal existence, involves baqa, the continuance of his real existence.

Apabila dilihat dari sudut kajian psikologis, terlihat suatu karakteristik fana mistis, yaitu hilangnya kesadaran dan perasaan, di mana seseorang (sufi) tidak merasakan lagi apa yang terjadi dalam organismenya dan tidak pula merasakan ka-aku-annya serta alam sekitarnya. Dengan demikian terlihat, bahwa fana adalah kondisi intuitif, di mana seseorang untuk beberapa saat kehilangan kesada¬rannya terhadap ego-nya, yang dalam bahasa awam ba¬rangkali dapat dikatakan sebagai terkesima atau bahasa yang sejenis. Karena, apabila diteliti apa yang dikatakan al¬ Qusyairi di atas bahwa fana itu adalah terkesimanya seseo¬rang dari segala rangsangan dan yang tinggal hanyalah satu kesadaran, yaitu hanya Zat Mutlak.

Dengan demikian, pada umumnya diasumsikan bah¬wa tujuan dari semua kehidupan tasawuf seorang sufi adalah untuk mencapai penyatuan (ittihad) dengan Tuhan, yang diistilahkan dalam simbol "fana". Sebelum masa Abu Yazid, fana diartikan kaum sufi sebagai "pengabdian", sehingga fana diri berarti pengabdian kesadaran diri atau pengabdian kualitas diri. Tetapi setelah munculnya Ibn Arabi, ia mendefinisikan fana kepada dua pengertian, yak¬ni:"

1.Fana dalam pengertian mistis, yaitu "hilangnya" keti¬daktahuan dan tinggallah pengetahuan sejati yang diperoleh melalui intuisi tentang kesatuan esensial keseluruhan itu. Sufi tidak menghilangkan dirinya, tetapi ia "menyadari" non-eksistensi esensial itu sebagai suatu bentuk.

2.Fana dalam pengertian metafisika, yang berarti "hilang¬nya bentuk-bentuk" dunia fenomena dan berlangsung¬nya substansi universal yang satu. Menghilangnya suatu bentuk adalah "fananya" bentuk itu pada saat Tuhan memanifestasi (tajalli) dirinya dalam bentuk lain. Oleh karena itu kata Ibn Arabi, fana yang benar itu adalah hilangnya "diri" dalam keadaan pengetahuan intuitif di mana kesatuan esensial dari keseluruhan itu diungkapkan.

Sufisme yang sempurna adalah seseorang yang melihat Tuhan dan "dirinya" sendiri di dalam pengalaman mistikal, baik dengan pengetahuan mistikal maupun dengan penghayatan esoteris. Artinya, seorang sufi yang sempurna adalah seseorang yang mengakui adanya Esensi dan bentuk (form), tetapi menyadari kesatuan esensial keduanya serta kemutlakan non-eksistensi dari form atau bentuk itu. Ini adalah fana yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang sufi.

3.Al Baqa’

Al Baqa’ adalah kelanjutan dari al fana. Apabila Apabila seorang sufi telah berada dalam keadaan fana dalam pengertian tersebut di atas, maka pada saat itu ia telah dapat menyatu dengan Tuhan, sehingga wujudiyahnya kekal atau al-baqa. Sedangkan seorang sufi yang notabenenya manusia (materi) dianggap hilang tinggallah yang maha kekal, yaitu Allah SWT. diduga kuat, pemikiran ini didasari pada Firman Allah dalam al Qur’an, surat al Rahman (55) ayat 27 sebagaimana berikut: Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

Keterserapan atau kefanaan sangat uth sehingga yang benar-benar tinggal dan kekal (Baqa’) adalah Allah. Pada suatu saat Abu Yazid dipanggil oleh seorang muridnya yang telah tinggal bersamanya selama duapuluh tahun. Setiap bertemu Abu Yazid justru bertanya nama muridnya itu;

“Wahai anakku, siapa namamu?” Tanya Abu Yazid.
“Guru, engkau mengolok-olokku. Selama duapuluh tahun aku melayanimu, selama itu pula engkau bertanya tentang namaku,” jawab sang murid.
“Anakku,” balas Abu Yazid. “Aku tidak mengejekmu, tetapi Nama-NYA telah masuk ke dalam hatiku dan mengeluarkan nama-nama yang lain. Begitu aku tahu nama-nama baru, aku segera melupakannya.”

4.Al Ittihad

Sebagaimana diuraikan dalam point al Baqa’ di atas, seorang sufi telah hilang karena ke fana’ annya, dan tinggalah wajah Allah yang kekal, (Baqa). Al Fani, telah lebur dan menyatu dengan Allah. Di dalam perpaduan itu ia menemu¬kan hakikat jati dirinya sebagai manusia yang berasal dari Tuhan, itulah yang dimaksud dengan ittihad.
Paham ini timbul sebagai konsekuensi lanjut dari pendapatnya, bahwa jiwa manusia adalah pancaran dari Nur Ilahi, akunya manusia itu adalah pancaran dari yang Maha Esa.

Barang siapa yang mampu membebaskan diri dari alam lahiriahnya, atau mampu meniadakan pribadi¬nya dari kesadarannya sebagai insan, maka ia akan mem¬peroleh jalan kembali kepada sumber asalnya. Ia akan menyatu padu dengan Yang Tunggal, yang dilihat dan dirasakan hanya satu. Keadaan seperti itulah yang disebut ittihad, yang oleh Bayazid disebut tajrid fana at-tauhid, yaitu perpaduan dengan Tuhan tanpa diantarai sesuatu apapun. Ungkapan Abu Yazid yang puitis berikut ini akan memperje¬las pengertian ittihad itu. Abu Yazid berkata :

Pada suatu ketika saya dinaikkan kehadirat Allah sera¬ya la berkata, hai Abu Yazid, makhluk-Ku ingin melihatmu. Aku menjawab hiasilah aku dengan ke¬Esaan-Mu, dan pakailah aku sifat-sifat ke-dirian-Mu, dan angkatlah aku ke dalam ke-Esaan-Mu sehingga apabila makhluk-Mu melihat aku mereka akan berkata: "Kami telah melihat Engkau. Tetapi sebenarnya yang mereka lihat adalah Engkau karena sesungguhnya pada saat itu aku tidak berada di sana.

Rangkaian ungkapan Abu Yazid itu merupakan ilustrasi proses terjadinya ittihad. Pada bagian awal ungkapannya itu melukiskan alam ma'rifat dan selanjutnya memasuki alam fana'an nafs sehingga ia berada sangat dekat dengan Tuhan dan akhirnya terjadi perpaduan. Situasi ittihad itu diperjelas lagi oleh Abu Yazid dalam ungkapannya :

Tuhan berkata : Semua mereka kecuali engkau , adalah makhluk-Ku. Aku pun berkata : Aku adalah Engkau, Engkau adalah Aku.

Selanjutnya Abu Yazid berkata :

Saya inilah Allah, tiada Tuhan selain Aku, sembahlah Aku

Secara harfiah, ungkapan-ungkapan Abu Yazid itu ada¬lah pengakuan dirinya sebagai Tuhan dan atau sama deng¬an Tuhan. Akan tetapi sebenarnya bukan demikian maksudnya. Dengan ucapannya Aku adalah Engkau bukan ia maksudkan akunya Abu Yazid pribadi. Dialog yang terjadi ketika itu pada hakikatnya adalah monolog. Kata-kata itu adalah sabda Tuhan yang disalurkan melalui lidah Abu Yazid yang sedang dalam keadaan fana'an nafs. Pada saat bersatunya Abu Yazid dengan Tuhan ia berbicara atas nama Tuhan karena yang ada pada ketika itu hanya satu wujud yaitu Tuhan, sehingga ucapan-ucapan itu pada hakikatnya adalah kata-kata Tuhan. Dalam hal ini Abu Yazid menjelas¬kan:

Sebenarnya Dia berbicara melalui lidah saya sedangkan saya sendiri dalam keadaan fana.

Oleh karena itu sebenarnya Abu Yazid tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Firaun. Proses ittihad menurut versi Abu Yazid ini adalah naiknya jiwa manusia ke hadirat Ilahi, bukan melalui rein¬karnasi. Sirnanya segala sesuatu dari kesadaran dan pandangannya, yang disadari dan dilihat hanya kakikat yang satu, yakni Allah. Bahkan dia tidak melihat dan tidak menyadari dirinya sendiri karena dirinya terlebur dalam Dia yang dilihat.

IV.PENUTUP

Memahami pemikiran sufi, ibarat menyelami samudera yang penuh misteri, sekaligus hikmah (bihar al hikmah). Untuk mencari apa yang dimaksudkan para sufi dalam tajrib al ruhy-nya membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan bebas dari prasangka negative. Sebagaimana ungkapan Abu Yazid,”Sesuatu yang kita tunjukkan tidak dapat ditemukan dengan keinginan, tetapi hanya pencari yang menemukannya.” Dalam pencarian singkat dan penyelaman yang dangkal ini, penulis ingin menyimpulkan;

1.Abu Yazid al Busthami adalah sufi besar Persia yang muncul setelah mensintesa perbedaan antara fuqaha’ dan Mutakallimin (Ulama) dalam memahami Islam. Pilihan Abu Yazid akhirnya jatuh pada jalan sufi.

2.Abu Yazid selain seorang sufi, bisa dianggap sebagai seorang seorang filosof. Pendapat ini didasari fakta bahwa tidak mungkin Abu Yazid mensintesa perbedaan fuqaha’ dan mutakallimin tanpa pengetahui corak fikir kedua model ulama tersebut.

3.Abu Yazid, dapat digolongkan pada kelompok tasawuf falsafi, karena objek dan sasarannya mengarah pada hal-hal yang mistis dan metafisis.

4.Pemikiran Abu Yazid tentang al fana’, al baqa’ dan ittihad, memang kontroversial. Tetapi belum dapat dianggap sesat karena semua itu ia lakukan karena/ untuk menuju Allah. dan ia tidak pernah mengaku sebagai tuhan.

5.Pada batas dan keperluan tertentu, mabuk dan kegilaan Abu Yazid terhadap Allah dapat ditiru sebagai pendekatan untuk khusyu’ saat beribadah kepada Allah SWT.

Wallahu a’lam bi al shawab.
Padang, April 2007
(Muhammad Nasir)

DAFTAR BACAAN

Muhammad Nasir, Atsar al Harakah al Shufiyah fi al Adab al ‘Abbasy, (Skripsi, IAIN Imam Bonjol Padang, 2002) h. 6-14

Muhammad Abd. Mun’im Khafaji, al Adab fi al Turatsi al Shufy, (Maktabah Gharib: Fujalah), h. 14

R.A. Nicholson, fi al tashaufi al Islamy wa al tarikhihy

Abd. Mun’im al Khafajy, al Mausu’ah al Shufiyah, (al Qahirah: Dar al Irsyad, 1992), h. 51

Leonard Lewisohn, The Heritage of Sufism; Classcal Persian Sufism form its Origin to Rumi (England: Oneworld Publication, 1999)

Laily Mansur, Ajaran dan Teladan Para Sufi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 85

R.A. Nicholson, The Mystics of Islam, (London, 1966) h.3

Abu al Wafa’ al Ghanimy al Taftazany, Madkhal ila Tashawwufi al Islamy, (Fujalah/ t.t.p.) h.61

http://www.sufinews.com, diakses tanggal 28/03/2007 jam 19:07:52

Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al Islamy, (Kairo: al Maktabah al Nahdhah al Mishriyyah, 1979) h. 220

Al Hujwiry, Kasyful Mahjub, edisi bahsa Indonesia oleh Suwardjo Muthary dan Abdul Hadi WM, (Bandung: Mizan, 1994), h. 126

Sayyed Hossein Nasr, Kemunculan dan perkembangan Sufisme Persia, dalam Warisan Sufi (Jakarta: Pustaka Sufi, 2002) h. 33

Endang Saifuddin Anshary, Wawasan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) h. 392

Prof. H.A Rivay Siregar, Tasawuf, Dari Sufisme Klasik Ke Neo Sufisme, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 141

Ibrahim Basyuni, Nas’ah al Tasawuf al Islam, (Kairo, Dar al Ma’arif, 1969), h 138

Al Qusyairy, al Risalah al Qusyairiyah, Kairo, 1966,h. 33

Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h.85

A. Kadir Mahmud, Falsafah al Shufiyah fi al Islam, Dar al Fikri al Arabi, Kairo, 1966.

“Narasi absurd” melawan terorisme

2008-11-09T10:45:00.004+07:00

Muhammad Nasir

Tiga terpidana mati pelaku bom Bali I, Amrozi, Mukhlas alias Ali Ghufron, dan Imam Samudera alias Abdul Azis, akhirnya dieksekusi. Sekitar pukul 00.00 Amrozi dkk tewas di depan oleh tiga regu tembak dari Polda Jateng. di perbukitan Nirbaya, Nusakambangan.

Sekarang tinggal mengukur perasaan kita masing-masing, adakah kepuasan, kesedihan, kelegaan atau perasaan lainnya hinggap di dada kita masing-masing. Yang jelas, sebagian keluarga korban Bom Bali I sudah lega, karena tiga orang yang dengan tangannya itu mengakibat sanak saudaranya meninggal sudah dibalas dengan hukuman yang menurut mereka setimpal.

Pertanyaan berikutnya, apakah dengan sendirinya eksekusi mati tersebut telah menjadi indicator keberhasilan perang melawan terorisme? Bagaimana pun Imam samudra cs di mata sebagian warga dunia tidak hanya sebatas pelaku Bom Bali I. Tetapi jauh dari itu, Imam Samudra cs berada dalam satu “narasi absurd” perang melawan terorisme.

Hukuman mati dipandang sebagai semacam “shock therapy” agar kejahatan serupa tidak dilakukan oleh orang lain. Pandangan ini masih dianut sampai sekarang oleh banyak ahli hukum dan filsafat. Dengan menjatuhkan hukuman mati maka dipastikan orang lain akan menjadi jera dan tidak melakukannya.

Tetapi pandangan ini tidak menunjukkan korelasi yang signifikan antara penjatuhan hukuman mati dan berkurangnya tindak kriminalitas yang diancam dengan hukuman mati. Di Indonesia misalnya, hukuman mati yang diberikan kepada pelaku kejahatan narkoba kelas kakap tidak serta merta membuat kejahatan narkoba langsung menurun secara drastis.

Indonesia memang belum aman dari terorisme, utama tentang ”stigma” habitat kaum teroris Islam Asia Tenggara. Masih ada beberapa nama di antaranya Noordin M. Top yang lamban laun akan kembali berkibar namanya dalam ”proyek perburuan teroris”. Bayangkan berapa banyak anggaran negara yang akan tersedot untuk aktivitas ini.

Jangan senang dulu!

Boleh jadi ada yang senang dengan eksekusi mati Imam Samudra CS. Tetapi jauh dan lebih besar dari itu, orang-orang Indonesia harus menyadari bahwa proyek eksekusi itu telah menelan biaya yang amat mahal. Milyaran rupiah habis untuk melenyapkan nyawa 3 orang tersebut. Bayangkan jika uang itu dipakai untuk menghidupkan sekian ratus orang Indonesia yang miskin, pintar, baik, dan tidak sombong.

Artinya, eksekusi mati itu semestinya tidak hanya dilihat dari aspek hukum seperti ”shock terapy”, ”efek jera” ataupun terma lainnya. Tetapi harus dilihat dari segi dampak negatif dari tindakan tersebut.

Sekarang, bolehlah semua umat Islam Indonesia belajar dari pengalaman tersebut. Kekerasan bukanlah strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kekerasan itu –pada zaman sekarang ini- sedang dimaknai dengan ”tindakan teror”.

Banyak uang rakyat akan tersedot atas nama perburuan teroris. Kita semua boleh bayangkan berapa banyak uang lagi yang dibutuhkan untuk mencari seorang Noordin M.Top.

Saya yakin ibarat sebuah film Hollywood ataupun Bollywood, kematian Imam Samudra hanyalah kematian tokoh-tokoh tertentu dalam sebuah cerita. Tetapi alur cerita itu sendiri kita nyaris sulit menebaknya. Kapankah sang sutradara memberi tanda bahwa cerita tersewbut akan segera selesai?

Untuk Imam Samudra, Amrozi, Ali Ghufron ” Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un” Kalian bertiga milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Segala amal baik dan buruk anda akan terpulang timbangannya kepada Allah. [MN]

Merdeka Selatan No. 11/ 9 November 2008

Bukittinggi; Beyond Minangkabau

2008-09-29T20:53:00.002+07:00

Oleh : Muhammad Nasir
Anak Nagari Salo, Kecamatan Baso, Kab. Agam

Berendam di sejuknya udara Bukittinggi, embun menyusup ke tulang sum-sum. Hatta, Syahrir, H. Agus Salim hanya diam di kanvas pelukis kaki lima. Polesan warna tak sembunyikan diamnya pembesar kelahiran negeri ini melihat percikan kembang api di seputar gonjong jam gadang.

Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah 25,24 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 100.000 jiwa. Letaknya sekitar 2 jam perjalanan lewat darat (90 km) dari ibukota provinsi Padang. Bukittinggi dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago.

Kota yang berjulukan kota budaya di Sumatera Barat dengan Jam Gadang sebagai simbol kota memiliki potensi objek wisata, kota berhawa sejuk ini merupakan salah satu daerah tujuan utama dalam bidang perdagangan di pulau Sumatera. Bukittinggi telah lama dikenal sebagai pusat penjualan konveksi yang tepatnya berada di Pasar aur kuning.

Tetapi selain menjajakan romantisme budaya, apakah ia akan selalu menjajakan ide dan pikiran besar untuk memperbaiki nasib bangsa yang diamuk prahara budaya globalisasi?
Lihatlah, kebudayaan baru yang berpusar di sekitar perut gadis-gadis berkulit putih yang mendaku pewaris Bundo Kandung; tank top menggejala di areal taman Jam Gadang yang dingin. Bahan baku apakah yang digunakan menyelimuti gadis-gadis keturunan Gunuang Marapi ini?

Bukittinggi sekarang terlena dengan pujian semu; trend setter mode anak muda Sumatera Barat. Salah seorang dengan lancang menyebut kotanya sebagai Paris van Minangkabau. Paris? Le Perisien?

Dalam permenunganku aku melihat kembali potret Urang Gadang Bukittingi; Agus Salim, Hatta, Syahrir. Lukisan itu basah embun. Bukittinggi apakah yang sedang berpanggung hari ini?

Bukittinggi agaknya berupaya melupakan sejarah. Kecendrungan baru berkisar pada pusaran kapitalisasi budaya pop. Sejarah Bukittinggi cukuplah sejarah Agus Salim, Hatta, Syahrir yang hanya layak muncul di forum seminar dan buku sejarah di sekolah-sekolah.
Setidaknya masih ada yang berhasil bertahan; Sejuknya Embun Malah sebelum dijemput fajar pagi. Pendatang baru lainnya, Mall, Café-café dan daftar harga souvenir yang fluktuatif.

Bukittinggi, 9/29/2008 8:51 PM

Aliansi Baru Pasca 9/11

2008-09-24T15:30:00.001+07:00

Oleh: Muhammad Nasir
Peneliti pada Lembaga Magistra Indonesia Padang

Tepatnya 11 September 2001 (lazim ditulis 9/11), dunia dikejutkan dengan runtuhnya gedung kembar World Trade Center (WTC) New York akibat ditabrak pesawat yang diduga dibajak teroris. Peristiwa itu tidak hanya menjadi tragedy bagi Amerika Serikat (AS), tetapi lebih jauh menjadi pemicu (trigger) bagi tragedy kemanusian universal, yaitu bencana perang atas nama perlawanan terhadap terorisme.

Sekarang tujuh tahun sudah berlalu. Peristiwa itu masih relevan dibahas bukan karena menjadikan itu sebagai peringatan dan penghormatan terhadap para korban, tetapi lebih jauh sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan terhadap jiwa manusia yang berkemungkinan masih terancam oleh dalih perang melawan terorisme yang dimotori AS.

Bagi penganut teori konspirasi, peristiwa tersebut ditafsirkan sebagai pertentangan dua peradaban besar yaitu Barat-Kristen di satu pihak dan Islam di pihak lain. Amerika Serikat secara cerdik berusaha keluar dari teori tersebut dengan meletakkan peristiwa tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dengan bahasa symbol terorisme.

Sejak AS melancarkan "perang melawan teror", banyak paradoks yang pantas direnungkan. Misalnya, bagaimana negara Pakistan bersikap terhadap Taliban. Pakistanlah yang mendukung dan turut membesarkan Taliban. Tetapi, mereka juga yang kemudian memburu Taliban, mengikuti jejak AS.

Paradok itu awal-awal sudah dibaca oleh Profesor linguistik di MIT, Noam Chomsky. Ia menyimpulkan, "Pengeboman atas Afghanistan (oleh pasukan sekutu yang dipimpin AS) adalah kejahatan yang lebih besar daripada teror 11 September." Pendekatan Barat terhadap konflik Afghanistan adalah pendekatan yang didasari pandangan cupet dan sangat berbahaya. "AS adalah terdakwa negara teroris," tegas Chomsky. (Koran Tempo 12 November 2001).

Persoalannya sekarang, apakah tafsir tersebut masih relevan atau dibutuhkan penafsiran baru mengingat korban perang melawan terorisme lebih besar di banding korban tragedy 9/11?

Efek Domino

Pasca 9/11 boleh jadi Islam tiba-tiba menjadi tertuduh debagai supplier teroris. Tetapi lama-kelamaan telunjuk dunia mengarah kepada AS dan sekutunya sebagai pelaku terorisme global. Hal ini disebabkan besarnya korban yang ditimbulkan perang melawan teroris yang dipimpin AS.

Di samping korban nyawa, bukti lainnya yang menguatkan peran AS sebagai teroris sejati adalah agenda tersembunyi (hidden agenda) di balik itu yaitu supremasi kapitalisme dan demokrasi liberal yang sduah menjadi merek dagang AS. Tidak heran, untuk alasan yang terakhir ini beberapa negara di belahan Amerika Selatan merasa berkepentingan mengumandangkan kembali ideology pasar yang disebut neo-sosialisme.

Pemandangan di atas secara perlahan memberi jawaban bantahan atas tesis Francis Fukuyama (1993) tentang keruntuhan ideologi sosialisme. Artinya Islam kembali mendapatkan teman strategis melawan hegemoni kapitalisme demokrasi- neoliberalisme AS dan sekutunya. Simaklah satu peristiwa penting saat Mahmoud Ahmadinejad Presiden Iran berusaha membangun dialog dalam rangka membentuk aliansi strategis dengan negara-negara Amerika Selatan di penghujung tahun 2006 yang lalu.

Pelajaran penting yang perlu dicermati adalah pesan klasik dalam adagium hidup adalah permainan (love is but a game). Artinya meski AS sangat menyadari efek sebuah permainan apalagi permainan perang adalah meluasnya medan pertempuran dan lahir, tumbuh dan berkembangnya lawan-lawan baru mengikuti hukum alam, tetapi dengan bodoh AS melayani permainan itu.

Berkaitan dengan lahir, tumbuh dan berkembangnya sebuah ideologi sebagai sebuah hukum alam, dalam skala micro setiap pertarungan ideologi tentu saja tidak berangkat dari pengalaman kosong. Satu actor dapat dilacak genealoginya dengan mudah ibarat permainan domino dengan kartu yang terbatas dan mudah ditebak arah permainannya.

Sebuah Saran

Khusus bagi umat Islam, tidak perlu terjebak dalam emosi 9/11 yang melibatkan beberapa tokoh yang beragama Islam, mulai dari Osama bin Laden hingga Ustadz Abu Bakar Ba’asyir di Indonesia. Sikap ini diperlukan agar umat Islam tidak terlalu lama larut dalam kubangan teori konspirasi yang meletakkan Islam dalam pertarungan yang kontrapoduktif dengan misi Islam yang rahmatan lil alamin.

Peristiwa 9/11 bukanlah penaklukan konstantinopel atau peristiwa heroic layaknya kemenangan Salahuddin al Ayyubi di Palestina yang perlu dicatat dengan tinta emas dan dikhotbahkan di mana-mana. Peristiwa 9/11 hanyalah tragedy kemanusiaan yang dilakukan oleh segelintir muslim yang mengatasnamakan Islam.

Perlu diingat, dalam skala yang lebih besar yaitu cita-cita menuju supremasi peradaban Islam, umat Islam di berbagai pelosok dunia mengalami ke kalahan besar di mana-mana, dan dalam banyak hal tertinggal dari dunia Barat-Kristen.

Bolehlah berdalih, keunggulan umat Islam adalah nilai-nilai moral universal yang disebut akhlaq al karimah, tetapi pada saat yang bersamaan umat Islam defisit tokoh bermoral, ditandai dengan merebaknya kemiskinan di dunia Islam dan perilaku koruptif dan kekerasan di banyak negeri muslim, misalnya Indonesia dan Pakistan.

Intinya, umat Islam harus mundur dalam peperangan bertema terorisme dalam bentuk apapun dengan cara tidak melayani mindset terorisme AS dan sekutunya dengan perilaku-prilaku verbal yang tersambung dengan aktivisme teroris. Lebih dari itu, umat Islam harus mencari Aliansi Baru untuk menegaskan misi rahmatan lil alamin. [10/09/2008

KEBERPIHAKAN KEPADA YANG MISKIN

2008-09-24T14:59:00.005+07:00

Oleh: Muhammad Nasir
Peneliti Magistra Indonesia Padang

Kemiskinan Yang Menyejarah

Kemiskinan merupakan kosa kata abadi sepanjang sejarah manusia. Oleh sebab itu, menghapuskan kemiskinan seolah-olah menjadi utopia bahkan bisa dianggap menghapuskan sejarah manusia itu sendiri. Jika demikian adanya, apakah program pengentasan kemiskinan yang saat ini diperlombakan oleh para pemimpin dan calon-calon pemimpin sesuatu yang mustahil? Tunggu dulu.

Logika tersebut semestinya tidak membuat orang khawatir dan lantas apatis terhadap janji-janji dan program-program pengentasan kemiskinan yang ditawarkan oleh siapa saja. Apalagi jelang pemilu beberapa waktu ke depan. Sebab, meminjam teori dialektika Hegel yang ditekniskan oleh Karl Marx, ternyata sejarah dapat juga diartikan sebagai proses dialektis (atau mungkin pertarungan) antara kelas orang miskin dan orang kaya.

Persoalannya terletak pada kemampuan orang miskin untuk keluar dari situasi yang menyedihkan tersebut. Begitu juga, seberapa kuat orang-orang kaya dapat mempertahankan kekayaannya tersebut. Dan benarlah perumpamaan Melayu, "hidup ibarat roda pedati, sekali di atas sekali di bawah". Perumpamaan ini memberi isyarat bahwa sejarah itu bergerak secara siklus.

Tetapi tentu saja orang tidak semua orang mau hidup dalam siklus. Pertaruhannya terlalu mahal dan menghadirkan kecemasan pada setiap putarannya. Karena itu alur hidup kesejarahan manusia bisa saja diubah, tidak melulu berputar, namun bagaimana menjadikan hidup ini bergerak secara linear dan berpacu menuju pencapaian kemajuan yang berarti (progressive).

Indonesia, yang dibaca secara pesimis konon bertabur dengan kemiskinan. Sekilas memang benar, tetapi kemiskinan itu mestinya diartikan dan diurai lagi secara rinci. Hal ini diperlukan supaya penanganan kemiskinan tepat sasaran dan hasilnya dapat diukur.

Yang Termiskinkan

Secara konseptual, Islam memiliki dua kata yang merujuk kepada orang miskin: faqir dan masakin. Istilah faqir merujuk pada kondisi di mana seseorang sudah dalam posisi hopeless (putus asa) untuk berkarya, karena apapun yang dilakukan ia akan tetap miskin. Kecenderungan orang seperti ini sudah tidak mau berkarya lagi, sehingga langkah yang dilakukan adalah meminta-minta sebagai sebuah budaya.

Sedangkan masakin merujuk pada kondisi di mana seseorang telah bersusah payah bekerja keras, namun hasil usaha tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Namun orang tersebut tidak berputus asa untuk bekerja, karena putus asa merupakan langkah dari setan. (Yusuf Qardhawy,1996)

Kedua model itu pasti ada di Indonesia. Begitu banyak pengemis di negeri ini, menggantungkan harapan dari belas kasihan orang. Beberapa waktu yang lalu, ada ibu yang membunuh anak-anaknya dan dirinya sendiri karena putus asa (faqir). Bagaimana itu terjadi? Apa ada kaitannya dengan dengan negara dan kepemimpinan bangsa?

Kemiskinan dan Peran Pemimpin

Wacana kemiskinan di negeri ini setelah dihantam bertubi-tubi oleh berbagai bencana memang menguat signifikan. Tiba-tiba saja, kesalahan ini diarahkan kepada para pemimpin yang dianggap tidak becus mengurus rakyat. Bolehlah kalau memamng demikian adanya. Tetapi makna lainnya yang dapat diserap di balik itu, ternyata rakyat masih berharap kepada pemimpin untuk mengatasi kemiskinan. Hanya saja, kesalahan yang ditimpakan kepada pemimpin itu tidak lebih dari wujud kekecewaan pada masa-masa sulit.

Meminjam teori Arnold J Toynbee (1889-1975) dalam magnum opus-nya A Study of History (London, 1961), menyatakan sejarah hidup manusia akan selalu diwarnai oleh pasang surut. Gelombang kecemasan publik di tengah masa sulit itu akan selalu memunculkan entah pribadi maupun kelompok yang disebut minoritas kreatif (creative minority).

Dalam bahaya kemiskinan yang menggejala saat ini, sejarah manusia harus diselamatkan dari kehancuran total oleh seseorang atau suatu kelompok yang disebut minoritas kreatif (creative minority). Oleh sebab itu, ke depan yang dicari itu adalah pemimpin yang kreatif dan memiliki program-program kreatif untuk menanggulangi kemiskinan. Siapa yang terlihat kreatif secara meyakinkan, akan diberi kesempatan oleh sejarah untuk menjadi pemimpin. Apakah oranh seperti itu ada?

Jawabannya tentu saja ada. Negara bertugas memberikan perlindungan lahir batin terhadap warganya. Program negara harus bergerak di atas semangat perlindungan dan kasih sayang. Karena itu, mesti ada pemimpin yang mengerti negara dan punya rasa perlindungan dan kasih sayang terhadap rakyatnya.

Jadi model-model kefakiran dan kemiskinan di Indonesia itu tidak boleh diperparah lagi dengan lemahnya institusi negara dan tidak pekanya perasaan kasih sayang pemimpin. Jika hal ini masih terjadi, maka kefakiran dan kemiskinan itu tidak hanya persoalan nasib, tetapi lebih jauh akibat dimiskinkan oleh negara dan pemimpinnya. Jadi rakyat-rakyat yang menderita sekarang ini adalah mereka-mereka yang termiskinkan.

Akhirnya, terma kemiskinan, negara dan kepemimpinan adalah persoalan kepekaan, kasih sayang dan perlindungan. Karena itu pemimpin yang dicari adalah pemimpin kreatif dan punya hati nurani. Hanya yang punya hati nurani yang bisa bicara dari hati ke hati dan mampu mendengar hati nurani rakyat [*]
Padang, 08 May 2008

KERAJAAN MUGHAL DI INDIA: ASAL USUL, KEMAJUAN, KEMUNDURAN DAN KERUNTUHANNYA

2008-09-12T13:59:00.006+07:00

Oleh Muhammad Nasir

A.PENDAHULUAN

Kerajaan Mughal merupakan salah satu warisan peradaban Islam di India. Keberadaan kerajaan ini telah menjadi motivasi kebangkitan baru bagi peradaban tua di anak benua India yang nyaris tenggelam. Sebagaimana diketahui, India adalah suatu wilayah tempat tumbuh dan berkembangnya peradaban Hindu. Dengan hadirnya Kerajaan Mughal, maka kejayaan India dengan peradaban Hindunya yang nyaris tenggelam, kembali muncul.

Di kalangan masyarakat Arab, India dikenali sebagai Sind atau Hind. Sebelum kedatangan Islam, India telah mempunyai hubungan perdagangan dengan masyarakat Arab. Pada saat Islam hadir, hubungan perdagangan antara India dan Arab masih diteruskan. Akhirnya India pun perlahan-lahan bersentuhan dengan agama Islam. India yang sebelumnya berperadaban Hindu, sekarang semakin kaya dengan peradaban yang dipengaruhi Islam. Oleh sebab itu menjadi penting untuk menulis secara ringkas eksistensi Kerajaan Mughal di India yang identik dengan Hindu.

Makalah ini selain menggambarkan secara ringkas bagian-bagian penting (highlights) tentang asal-usul, tumbuh, berkembang serta mundurnya peradaban yang dibina Kerajaan Mughal, juga mengulas faktor-faktor yang mendorong timbul hingga tenggelamnya kerajaan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil pelajaran, bagaimana membalikkan (reverse) gelombang peradaban di anak benua India tersebut. Mengenai hal ini Ibnu Khaldun berkata, "reversi tersebut tidak akan dapat tergambarkan tanpa menggambarkan pelajaran-pelajaran dari sejarah terlebih dahulu untuk menentukan faktor-faktor yang membawa sebuah peradaban besar melemah dan menurun drastis.

Selanjutnya, sebagai tugas mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, penulisan makalah ini diharapkan memudahkan penulis untuk memahami seluk-beluk Kerajaan Mughal. Oleh sebab itu dalam penulisan makalah ini, penulis akan membatasi pada pembahasan asal usul, kemajuan, kemunduran dan keruntuhannya.

B. ASAL - USUL KERAJAAN MUGHAL

Asal-usul

Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India.

Sejak Islam masuk ke India pada masa Umayyah, yakni pada masa Khalifah al-Walid I (705-715) melalui ekspedisi yang dipimpin oleh panglima Muhammad Ibn Qasim tahun 711/712, peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India.

Kemudian pasukan Ghaznawiyah dibawah pimpinan Sultan Mah¬mud mengembangkan kedudukan Islam di wilayah ini dan berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan serta meng¬islamkan sebagian masyarakat India pada tahun 1020 M. Setelah Gaznawi hancur muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India ini, seperti Dinasti Khalji (1296¬1316 M.), Dinasti Tuglag (1320-1412), Dinasti Sayyid (1414-1451), dan Dinasti Lodi (1451-1526).

Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah.

Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang keturunan Timur Lenk. Ayahnya bernama Umar Mirza adalah penguasa Farghana, sedang ibunya keturunan Jenghis Khan. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Ferghana. Menurut Abu Su'ud, Timur Lenk pernah ke India pada tahun 1399, namun karena iklim yang tidak cocok ia akhirnya meninggalkan India.

Babur bukanlah orang India. Syed Mahmudunnasir menulis, "Dia bukan orang Mughal. Di dalam memoarnya dia menyebut dirinya orang Turki. Akan tetapi, cukup aneh, dinasti yang didirikannya dikenal sebagai dinasti Mughal. Sebenarnya Mughal menjadi sebutan umum bagi para petualang yang suka perang dari Persia di Asia tengah, dan meskipun Timur (Timur Lenk-penulis) dan semua pengikutnya menyumpahi nama itu sebagai nama musuhnya yang paling sengit, nasib merekalah untuk dicap dengan nama itu, dan sekarang tampaknya terlambat untuk memperbaiki kesalahan itu."

Ensiklopedia Islam bahakn menyebutkan “Mogul (Mughal-pen) didirikan oleh seorang penjajah dari Asia Tengah, Muhammad Zahiruddin Babur dari etnis Mongol.”

Dari pendapat di atas, sesuatu yang dapat disepakati bahwa Kerajaan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Lenk, dan bukan warisan keturunan India yang asli. Meskipun demikian, Dinasti Mughal telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu.

Babur mewarisi daerah Ferghana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia masa itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi Ismail I, akhir¬nya ia berhasil menaklukkan Samarkand tahun 1494 M. Pada tahun 1504 M ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan.

Zahiruddin Babur mengambil alih kekuasaan dari Dinasti Lodi pimpinan Ibrahim Lodi yang tengah berkuasa di India. India pada saat itu tengah dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, Gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul, meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi.

Babur berhasil menaklukkan Punjab pada tahun 1525. Kemudian pada tahun 1526, dalam pertempuran di Panipat, Babur memperoleh kemenangan dari tangan Ibrahim Lodi. Ibrahim sendiri terbunuh pada pertempuran itu. Babur bersama pasukannya memasuki kota Delhi untuk menegakkan pemerintahan di kota ini. Dengan ditegakkannya pemerintahan Babur di kota Delhi, maka berdirilah Kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 M.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor berdirinya Kerajaan Mughal adalah:

1.Ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia
2.Sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India.

Raja-raja Mughal

Selama masa pemerintahannya Kerajaan Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja. Raja-raja yang sempat memerintah adalah Zahiruddin Babur (1526-1530), Humayun (1530-1556), Akbar (1556-1605), Jahangir (1605-1627), Shah Jahan (1627-1658), Aurangzeb (1658-1707), Bahadur Syah (1707-1712), Jehandar (1712-1713), Fahrukhsiyar (1713-1719), Muhammad Syah (1719-1748), Ahmad Syah (1748-1754), Alamghir II (1754-1760), Syah Alam (1760¬-1806), Akbar II (1806-1837 M), dan Bahadur Syah (1837-1858).

Zahiruddin Babur (1526-1530) adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannnya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari ka¬langan Hindu yang tidak menyukai berdirinya Kerajaan Mughal. Orang-orang Hindu ini segera menyusun kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara itu dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Babur dengan pim¬pinan Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat menumpas kekuatan Lodi pada tahun 1529. Setahun kemudian yakni pada tahun 1530 Babur meninggal dunia.

Sepeninggal Babur, tahta Kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bemama Hu¬mayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad (1530-1556 M). Pemerintahan Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode I. Sekalipun Babur berhasil mengamankan Mughal dari serangan musuh, Humayun masih saja menghadapi banyak tantangan. Ia berhasil mengalahkan pemberontakan Baha¬dur Syah, penguasa Gujarat yang bermaksud melepaskan diri dari Delhi. Pada tahun 1450 Humayun mengalami kekalahan dalam pepe¬rangan yang dilancarkan oleh Sher Khan dari Afganistan. Ia melarikan diri ke Persia.

Di pe¬ngasingan ia kembali menyusun kekuatan. Pada saat itu Persia dipimpin oleh penguasa Safa¬wiyah yang bernama Tahmasp. Setelah lima belas tahun menyusun kekuatannya dalam pengasingan di Persia, Humayun berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal di Delhi pada tahun 1555 M. Ia mengalahkan ke¬kuatan Khan Syah. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1556 Humayun meninggal. Ia digantikan oleh putranya Akbar.

Akbar (1556-1605) pengganti Humayun adalah raja Mughal paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India.

Ketika menerima tahta kera¬jaan ini Akbar baru berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairam Khan, seorang penganut Syi'ah. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih ber¬kuasa di Punjab. Pemberontakan yang paling mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pasukan pemberontak berusaha memasuki kota Delhi. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan tersebut sehingga terjadilah peperangan dahsyat yang disebut Panipat II pada tahun 1556 M. Himu dapat dikalah¬kan dan ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh.

Setelah Akbar dewasa ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syi'ah. Bairam Khan memberon¬tak, tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Jullandur tahun 1561 M. Setelah persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia berhasil menguasai Chundar, Ghond, Chitor, Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik.

Keberhasilan ekspansi militer Akbar menan¬dai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Dua gerbang India yakni kota Kabul se¬bagai gerbang ke arah Turkistan, dan kota Kan¬dahar sebagai gerbang ke arah Persia, dikuasai oleh pemerintahan Mughal. Menurut Abu Su'ud, dengan keberhasilan ini Akbar bermaksud ingin mendirikan Negara bangsa (nasional). Maka kebijakan yang dijalankannya tidak begitu menonjolkan spirit Islam, tetapi bagaimana mempersatukan berbagai etnis yang membangun dinastinya. Keberhasilan Akbar mengawali masa kemajuan Mughal di India.

Kepemimpinan Akbar dilanjutkan oleh Jihangir (1605-1627) yang didukung oleh kekuatan militer yang besar. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jehangir berhasil menundukkan Bengala (1612 M), Mewar (1614 M) Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar.

Syah Jihan (1628¬-1658) tampil meggantikan Jihangir. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbih pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi dua kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujhar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Raja Jujhar Singh Bundela kemudian diusir. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Pir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian Selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan. Namun pada tahun 1631 pemberontakan inipun dipatahkan dan Khan Jahan dihukum mati.

Pada masa ini para pemukim Portugis di Hughli Bengala mulai berulah. Di samping mengganggu keamanan dan toleransi hidup beragama, mereka menculik anak-anak untuk dibaptis masuk agama Kristen. Tahun 1632 Shah Jahan berhasil mengusir para pemukim Portugis dan mencabut hak-hak istimewa mereka. Shah Jehan meninggal dunia pada 1657, setelah menderita sakit keras. Setelah kematiannya terjadi perang saudara. Perang saudara tersebut pada akhirnya menghantar Aurangzeb sebagai pemegang Dinasti Mughal berikutnya.

Aurangzeb (1658-1707) menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Penulis menilai periode ini merupakan masa konsolidasi II Kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar.

Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali ke¬munduran dan kehancuran Kerajaan Mughal.

Bahadur Syah menggantikan kedudukan Aurangzeb. Lima tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Syah. Jehandar dimenangkan dalam persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai raja Mughal oleh Jenderal Zulfiqar Khan meskipun Jehandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur. Penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fahrukhsiyar, keponakannya sen¬diri. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1713, Fahrukhsiyar keluar sebagai pe¬menang. Ia menduduki tahta kerajaan sampai pada tahun 1719 M. Sang raja meninggal ter¬bunuh oleh komplotan Sayyid Husein Ali dan Sayyid Hasan Ali. Keduanya kemudian meng¬angkat Muhammad Syah (1719-1748). Ia kemudian dipecat dan diusir oleh suku Asyfar di bawah pimpinan Nadzir Syah. Tampilnya sejumlah penguasa lemah bersamaan dengan terjadinya perebutan kekuasaan ini selain mem¬perlemah kerajaan juga membuat pemerintahan pusat tidak terurus secara baik. akibatnya pemerintahan daerah berupaya untuk melepaskan loyalitas dan integritasnya terhadap pemerintahan pusat.

Pada masa pemerintahan Syah Alam (1760¬-1806) Kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini, berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasa¬an Afghan. Syah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai sultan.
Akbar II (1806-1837 M) pengganti Syah Alam, membe¬rikan konsesi kepada EIC untuk mengembang¬kan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menja¬min penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India.

Bahadur Syah (1837-1858) pengganti Akbar II menentang isi perjanjian yang telah disepa¬kati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Syah dengan pihak Inggris. Bahadur Syah, raja terakhir Kerajaan Mughal diusir dari istana pada tahun (1885 M). Dengan demikian ber¬akhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India.

C. Kemajuan yang dicapai Kerajaan Mughal

1. Bidang Politik dan Administrasi Pemerintahan

a.Perluasan wilayah dan konsolidasi kekuatan. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb.
b.Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang Sipah Salar (kepala komandan), sedang sub-distrik dipegang oleh Faujdar (komandan). Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bereorak kemiliteran. Pejabat-pejabat itu memang diharuskan mengikuti latihan kemiliteran
c.Akbar menerapkan politik toleransi universal (sulakhul). Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa Islam.
d.Pada Masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afghan, Iran, Turki, dan Muslim Asli India. Peran penguasa di samping sebagai seorang panglima tentara juga sebagai pemimpin jihad.
e.Para pejabat dipindahkan ¬dari sebuah jagir kepada jagir lainnya untuk menghindarkan mereka mencapai interes yang besar dalam sebuah wilayah tertentu. Jagir adalah sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pejabat yang sedang berkuasa. Dengan demikian tanah yang diperuntukkan tersebut jarang sekali menjadi hak milik pejabat, kecuali hanya hak pakai.
f.Wilayah imperium juga dibagi menjadi sejumlah propinsi dan distrik yang dikelola oleh seorang yang dipimpin oleh pejabat pemerintahan pusat untuk mengamankan pengumpulan pajak dan untuk mencegah penyalahgunaan oleh kaum petani.

2. Bidang Ekonomi

a.Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian.
b.Adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal, yang dinamakan muqaddam atau patel, yang mana kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggungjawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Kaum petani dilindungi hak pemilikan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga terikat terhadapnya..
c.Sistem pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa propinsi utama pada imperium ini. Perpajakan dikelola sesuai dengan system zabt. Sejumlah pembayaran tertentu dibebankan pada tiap unit tanah dan harus dibayar secara tunai. Besarnya beban tersebut didasarkan pada nilai rata-rata hasil pertanian dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil pajak yang terkumpul dipercayakan kepada jagirdar, tetapi para pejabat lokal yang mewakili pemerintahan pusat mempunyai peran penting dalam pengumpulan pajak. Di tingkat subdistrik administrasi lokal dipercayakan kepada seorang qanungo, yang menjaga jumlah pajak lokal dan yang melakukan pengawasan terhadap agen-agen jagirdar, dan seorang chaudhuri, yang mengumpulkan dana (uang pajak) dari zamindar.
d.Perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Pada asa Akbar konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company (EIC) -Perusahaan Inggris-India Timur- untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600. Mereka mengekspor katun dan busa sutera India, bahan baku sutera, sendawa, nila dan rempah dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang besar.

3. Bidang Agama

a.Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di Kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep Din-i-Ilahi. Karena aliran ini Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Pada prakteknya, Din-i-Ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam. Namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Sayangnya, konsepsi tersebut mengesankan kegilaan Akbar terhadap kekuasaan dengan symbol-symbol agama yang di kedepankan. Umar Asasuddin Sokah, seorang peneliti dan Guru Besar di Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyamakan konsepsi Din-i-Ilahi dengan Pancasila di Indonesia. Penelitiannya menyimpulkan, "Din-i-llahi itu meru¬pakan Pancasilanya bangsa Indonesia.
b.Perbedaan kasta di India membawa keuntungan terhadap pengembangan Islam, seperti pada daerah Benggal, Islam langsung disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk terutama dari kasta rendah yang merasa disiasiakan dan dikutuk oleh golongan Arya Hindu yang angkuh. Pengaruh Parsi sangat kuat, hal itu terlihat dengan digunakanya bahasa Persia menjadi bahasa resmi Mughal dan bahasa dakwah, oleh sebab itu percampuran budaya Persia dengan budaya India dan Islam melahirkan budaya Islam India yang dikembangkan oleh Dinasti Mughal.

c.Berkembangnya aliran keagamaan Islam di India. Sebelum dinasti Mughal, muslim India adalah penganut Sunni fanatik. Tetapi penguasa Mughal memberi tempat bagi Syi'ah untuk mengembangkan pengaruhnya.
d.Pada masa ini juga dibentuk sejumlah badan keagamaan berdasarkan persekutuan terhadap mazhab hukum, thariqat Sufi, persekutuan terhadap ajaran Syaikh, ulama, dan wali individual. Mereka terdiri dari warga Sunni dan Syi'i.
e.Pada masa Aurangzeb berhasil disusun sebuah risalah hukum Islam atau upaya kodifikasi hukum Islam yang dinamakan fattawa alamgiri. Kodifikasi ini menurut hemat penulis ditujukan untuk meluruskan dan menjaga syari'at Islam yang nyaris kacau akibat politik Sulakhul dan Din-i- Ilahi.

4. Bidang Seni dan Budaya

a.Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Abu Fadhl menulis Akhbar Nameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya.
b.Kerajaan Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur. Taj mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatpur Sikri peninggalan Akbar dan Mesjid Raya Delhi di Lahore. Di kota Delhi Lama (Old Delhi), lokasi bekas pusat Kerajaan Mughal, terdapat menara Qutub Minar (1199), Masjid Jami Quwwatul Islam (1197), makam Iltutmish (1235), benteng Alai Darwaza (1305), Masjid Khirki (1375), makam Nashirudin Humayun, raja Mughal ke-2 (1530-1555). Di kota Hyderabad, terdapat empat menara benteng Char Minar (1591). Di kota Jaunpur, berdiri tegak Masjid Jami Atala (1405).
c.Taman-taman kreasi Moghul menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal.

Sebab-sebab Kemajuan

Kerajaan Mughal tidak mencapai kejayaannya secara mudah. Bagaimanapun, umat Islam di masa ini termasuk golongan minoritas di tengah mayoritas Hindu. Namun Kerajaan Mughal tetap berhasil memperoleh kecemerlangan disebabkan factor-faktor sebagai berikut;

a.Kerajaan Mughal memiliki pemerintahan dan raja yang kuat. Politik toleransi dinilai dapat menetralisir perbedaan agama dan suku bangsa, baik antara Islam-Hindu, Ataupun India-non India (Persia-Turki).
b.Hingga Pemerintahan Aurangzeb, rakyat cukup puas dan sejahtera dengan pola kepemimpinan raja dan program kesejahteraannya.
c.Prajurit Mughal dikenal sebagai prajurit yang tangguh dan memiliki patriotisme yang tinggi. Hal ini diwarisi dari Timur Lenk yang merupakan para petualang yang suka perang dari Persia di Asia Tengah dan cukup dominan dalam ketentaraan.
d.Sultan yang memerintah sangat mencintai ilmu dan pengetahuan. Para "Bangsawan Mughal mengemban tanggung jawab membangun masjid, jembatan, dan atas berkembangnya kegiataan ilmiah dan sastra".

D. KEMUNDURAN DAN KERUNTUHAN KERAJAAN MUGHAL

Kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Akbar (1556-1605). Generasi sesudah Akbar yaitu Jahangir (1605-1627), Shah Jahan (1627-1658), Aurangzeb (1658-1707) masih dapat mempertahankan kemajuan tersebut. Namun Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri.

Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagaimana berikut ;

a)Internal; Tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat.
b)Eksternal; Terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di Utara, gerakan separatis Hindu di India tengah, kaum muslimin sendiri di Timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC.

Dominasi Inggris diduga sebagai faktor pendorong kehancuran Mughal. Pada waktu itu EIC mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, EIC mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka, baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan.

Mereka meminta kepada Bahadur Syah untuk menjadi lambang perlawanan itu dalam rangka me¬ngembalikan kekuasaan kerajaan. Dengan demikian, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei 1857 M. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-¬rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Syah, raja Mughal terakhir, diusir dari istana (1858 M). Dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 M yaitu:

1.Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal.
2.Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elite politik, yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara.
3.Pendekatan Aurangzeb yang terlampau "kasar" dalam melak¬sanakan ide-ide puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antaragama sangat sukar diatasi oleh sultan¬-sultan sesudahnya.
4.Semua pewaris tahta kerajaan pada paro terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan.

D. PENUTUP

Toynbee menyatakan setiap kebudayaan yang dewasa memiliki empat tahap hidup: lahir, tumbuh, runtuh, dan silam. Kerajaan Mughal telah melewati konsepsi itu. Namun Kerajaan Mughal tidak mungkin lepas dari sejarah Islam sekaligus sejarah India, karena kerajaan ini merupakan warisan dua peradaban besar tersebut. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1.Islam telah mewariskan dan memberi pengayaan terhadap khazanah kebudayaan India. Sepertinya tepat yang ditulis oleh Roger Garaudy bahwa "Islam telah membawakan kepada manusia suatu dimensi transenden (ketuhanan) dan dimensi masyarakat (umat) .
2. Dengan hadirnya Kerajaan Mughal, maka kejayaan India dengan peradaban Hindunya yang nyaris tenggelam, kembali muncul.
3.Kemajuan yang dicapai Kerajaan Mughal telah memberi inspirasi bagi perkembangan peradaban dunia baik politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Misalnya, politik toleransi (sulakhul), system pengelolaan pajak, seni arsitektur dan sebagainya.
4.Kerajaan Mughal telah berhasil membentuk sebuah kosmopolitan Islam-India daripada membentuk sebuah kultur Muslim secara eksklusif.
5.Kemunduran suatu peradaban tidak lepas dari lemahnya kontrol dari elit penguasa, dukungan rakyat dan kuatnya sistem keamanan. Karena itu masuknya kekuatan asing dengan bentuk apapun perlu diwaspadai.

Demikianlah makalah ini ditulis, semoga dapat menghantarkan kepada pemahaman yang lebih baik tentang Kerajaan Mughal sebagai warisan terpenting peradaban Islam. Penulis juga mengharapkan saran untuk perbaikan makalah ini. Terima kasih, Wallahu A'lam bi al shawab.
Padang,November 2006

DAFTAR PUSTAKA

Abu Su'ud, Islamologi, Sejarah, Ajaran dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia,(Jakarta: Rineka Cipta,2003)

Ali, K., Tarikh Sejarah Islam Pra Modern, Jakarta,Srigunting, 2003

Chapra, Umer, Pemikiran Ibnu Khaldun,http://www.halalguide.info/content/view/ 432/46/, diakses tanggal 16 September 2006

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Jakarta,Ikhtiar Baru Van Hoeve,1994

Garaudy, Roger, Janji-janji Islam, alihbahasa Prof. Dr. H.M. Rasjidi dari judul asli "Promeses de L'Islam" Jakarta, PT bulan Bintang, 1985)

Ikram, S.M., Muslim Civilization in India (Columbia University Press, 1965),

Lapidus, Ira. M., Sejarah Sosial Ummat Islam,Bagian Kesatu & Kedua. Disadur dari judul asli A History of Islamic Societes oleh Ghufron A. Mas'adi, ed.-1, cet. 1, Jakarta,PT. Rajagrafindo Persada,1999

Mahmudunnasir, Syed, Islam: Konsepsi dan Sejarahnya Bandung, Rosdakarya, 2005

Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,jilid Ibid., Jakarta :UI Press, 1985)

Romli, Usep, Pariwisata Mughal, http://www.wisataislam/info/content/view/432, diakses tanggal 6 Oktober 2006

Sokah, Umar Assasuddin, Din-i-Ilahi,Keberagamaan Sultan Akbar Agung (India 1560-1605), Yogyakarta, ITTAQA Press ,1994

Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta,Rajagrafindo Persada, 2000

http://www.geocities.com/cominglucky/tamadunmain.htm, diakses tanggal 16 September 2006

I’JAZ AL QUR’AN

2008-09-11T12:56:00.004+07:00

Oleh Muhammad Nasir

A.Pendahuluan

Setiap nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada suatu kaum selalu mendapat tantangan (challenge) dari kaum tersebut. Tantangan yang paling umum dihadapi oleh para nabi adalah pengingkaran terhadap status kenabian dan kerasulannya. Hampir semua nabi dan rasul diminta oleh kaumnya untuk menunjukkan tanda-tanda kenabian dan kerasulannya.
Setiap tantangan tentu membutuhkan jawaban. Dalam sejarah para nabi ditemukan bahwa di antara jawaban yang diberikan Allah melalui nabi dan rasul-Nya adalah mu’jizat. Mu’jizat ini lazim dijadikan pertanda kenabian dan kerasulannya.

Dalam teori Challenge and Response, Arnold J. Toynbee (1889-1975) menyatakan, semakin kuat tantangan (Challenge) yang dihadapi akan semakin dibutuhkan besarnya tanggapan (Response) untuk mengatasinya. Tanggapan yang memadai bahkan berlebih akan membuat sesuatu bebas dari tantangannya. Jika diikuti alur pikir sejarawan Kristiani tersebut, maka pada umumnya nabi-nabi terdahulu berhasil melewati tantangan kaum pengingkarnya melalui sebuah kekuatan yang melemahkan tantangan tersebut yaitu mukjizat yang dianugerahkan Allah.

Makalah berjudul I’jaz al Qur’an ini menggambarkan secara ringkas segala sesuatu yang berkaitan dengan keistimewaan, kekuatan dan keagungan al Qur’an dalam melemahkan orang-orang yang menentangnya.

Agar lebih terarah, makalah ini dibatasi pada pembahasan kemu’jizatan al Qur’an, yang meliputi 1) Pengertian I’jaz al Qur’an, 2) Segi kemukjizatan, 3) Macam-macam mukjizat, 4) Peranan I’jaz al Qur’an dalam memahami/ menafsirkan al Qur’an

B.Pengertian

1.Mukjizat

Mukjizat secara etimologi diderivasi dari kata I’jaz yang berarti lemah atau tidak mampu. I’jaz merupakan mashdar (abstract noun) dari kata a’jaza yang berarti berbeda dan mengungguli. Mukjizat dalam istilah (terma) para ulama adalah suatu hal yang luar biasa yang disertai tantangan dan tidak dapat ditandingi.

Dengan makna yang sama, Quraish Shihab menjabarkan mukjizat sebagai istilah yang terambil dari kata أعجز yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya yang melemahkan disebut mu’jiz dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, maka ia dinamakan معجزة. Tambahan ta’ marbuthah (ة) pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah (superlatif). Menurut Subhi al Shalih dan Muhammad Ali Ash Shabuni, I’jaz berarti lemah atau tidak mampu kepada yang lain. Ahmad von Denffer mengartikan I’jaz sebagai “yang melemahkan, yang meniadakan kekuatan, yang tak tertirukan, yang mustahil”.

Sebagaimana telah disebut pada pendahuluan, terma mukjizat biasanya ditemukan dalam kisah para nabi sebagai sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka untuk membuktikan kenabiannya dan mengalahkan para pengingkarnya. Biasanya anugerah itu menyangkut peristiwa yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain di masa itu. Oleh sebab itu sangat umum dikenal pengertian mukjizat sebagaimana didefinisikan Manna’ al Qaththan dengan;

والمعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة

Mukjizat: Suatu kejadian yang keluar dari kebiasaan, disertai dengan unsur tantangan, serta tidak akan dapat ditandingi,
atau defenisi dari Quraish Shihab:

“suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu, untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu”
Mukjizat sebagai kejadian luar biasa tidak dapat terjadi pada sembarang orang. Secara historis, mukjizat selalu menemukan momentnya sendiri berdasarkan kehendak Allah SWT. Quraish Shihab mengemukakan beberapa unsur yang menyertai mukjizat, yaitu:

1.Hal atau peristiwa yang luar biasa;
2.terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi;
3.mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian;
4.tantangan itu tidak mampu atau gagal dilayani.

Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni mukjizat ada dua macam. pertama mukjizat yang bersifat materialistis-realistis, kedua mukjizat yang bersifat spiritual-realistik Al Suyuthy juga membagi mukjizat kepada dua kelompok yaitu mukjizat hissiyah dan mikjizat aqliyyah. Mukjizat hissiyah berarti yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia, mukjizat aqliyyah adalah mukjizat yang hanya bisa ditangkap oleh nalar manusia.

Kedua macam mukjizat ini diberikan kepada Nabi Muhammad, dan al Qur’an sendiri mengandung kedua bentuk mukjizat itu. Bahkan mukjizat ma’nawy (aqly) lebih besar porsinya disbanding mukjizat hissi. Quraish Shihab dengan menggunakan istilah yang berbeda juga membagi dua, pertama mukjizat yang bersifat material indrawi dan tidak kekal, kedua mukjizat immaterial logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat dalam bentuk yang pertama terjadi pada era kenabian sebelum Muhammad SAW, berlaku pada masa itu saja dan menyangkut hal-hal yang dapat dibuktikan panca indera. Mukjizat dalam bentuk yang kedua adalah pada masa Nabi Muhammad SAW, berlaku sampai akhir zaman.

2.I’jaz al Qur’an
Berdasarkan definisi teknis di atas dalam konteks kemukjizatan al Qur’an, I’jaz al Qur’an berarti mukjizat (bukti kebenaran) yang dimiliki atau yang terdapat dalam al-Quran. Atau dengan memakai istilah lainnya dengan menjadikan al Qur’an sebagai sebuah mukjizat, maka mukjizat al Qur’an berarti pemberitaan al Qur’an tentang kekuatan dan kebenaran dirinya yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Dengan kekuatan dan keistimewaan al Qur’an manusia bahkan cenderung membenarkan dan mengakui apa yang diinformasikan oleh al Qur’an. Dari segi ilmu pengetahuan, misalnya Abdul Majid bin Aziz al Zindani mengartikannya dengan pengakuan dan pembuktian ilmu eksperimental terhadap informasi ilmiah yang dimuat dalam al Qur’an. Ketidaktertandingi dan ketidaktertiruan al Qur’an inilah yang disebut dengan I’jaz al Qur’an atau keajaiban al Qur’an.

Membahas I’jaz al Qur’an adalah memaparkan lebih lanjut segala aspek yang berkaitan dengan keutamaan, kesempurnaan, ketinggian, kebenaran, keajaiban al Qur’an serta segenap sifat-sifat superioritasnya sehingga al Qur’an terbukti sebagai mukjizat yang dapat melemahkan seluruh penantangnya. Dalam situasi tertentu, al Quran juga sering menantang para penentang nabi untuk membuktikan kemampuan mereka. Al Qur’an dengan keagungan dan keindahan gaya bahasanya menyatakan bahwa manusia tidak akan dapat menandinginya.

Kaum Muslim menerima wahyu dengan sepenuh hati. Mereka memandang Al Quran suci dari Allah, baik kandungan maknanya maupun bahasa dan bentuknya. Bukti bahwa Al Quran adalah firman Tuhan berada pada Al Quran sendiri, yakni antara lain terletak pada keindahan teksnya yang tidak dapat ditiru dan tidak tertandingi sehingga merupakan mukjizat. Karena itu, Al Quran bukan karya manusia, melainkan karya Tuhan. Watak Al Quran yang demikian ini disebut I'jâz .

Beberapa pengertian di atas sangat sesuai dengan pengertian al Qur’an sebagai kitab suci yang mengandung mukjizat terbesar sepanjang masa. Salah satunya defenisi yang dikemukakan Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah:

كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى أخر سورة الناس

Artinya: (Al Qur’an) adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya Muhammad SAW yang lafadz-lafadznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, dan ditulis pada mushaf-mushaf mulai dari surat al Fatihah sampai akhir surat al Nas

C.Aspek Kemu’jizatan al Qur’an
Pada umumnya ulama, pengarang dan buku-buku yang berkaitan dengan I’jaz al Qur’an mengemukakan banyak sekali kemukjizatan yang dikandung oleh al Qur’an. Al Qurthuby (w. 256 H/ 1258 M) mengemukakan sepuluh aspek kemukjizatan al Qur’an, yaitu:

1.Aspek bahasanya yang melampaui seluruh cabang bahasa Arab.
2.Gaya bahasanya yang melampaui keindahan gaya bahasa Arab pada umumnya.
3.Keutuhannya yang tidak tertandingi
4.Aspek peraturannya yang tidak terlampaui.
5.Penjelasannya tentang hal-hal yang ghaib hanya dapat ditelusuri lewat wahyu semata.
6.Tidak ada hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan (science).
7.Memenuhi seluruh janjinya, baik tentang limpahan rahmat atau ancaman.
8.Pengetahuan yang dikandungnya.
9.Memenuhi keperluan dasar manusia.
10.Pengaruh terhadap qalbu manusia.

Sementara al Baqilani (w. 403 H/ 1013 M) dalam kitabnya I’jazat al Qur’an mengemukakan tiga aspek yaitu tentang 1) ke ummy-an Nabi SAW sebagai pengemban wahyu, 2) berita tentang hal yang ghaib, dan 3) tidak adanya kontradiksi dalam al Qur’an. Rusydi AM mengemukakan bahwa kemukjizatan al Qur’an terletak pada segi fashahah dan balaghah-nya, susunan dan gaya bahasanya, serta isinya yang tiada bandingannya.

Manna al Qaththan mengemukakan tiga pendapat tentang kadar kemukjizatan al Qur’an yaitu:

b.Mu’tazilah menyatakan keseluruhan al Qur’an merupakan mukjizat, bukan sebagian atau beberapa bagian saja.
c.Sebagian ulama lainnya berpendapat kemukjizatan al qur’an terletak pada sebagian kecil atau sebagian besar al Qur’an, tanpa terkait surat. Pendapat ini didasari firman Allah surat at Thur ayat 34 “Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.”
d.Ulama lainnya berpendapat kemukjizatan cukup dengan satu surat lengkap, sekalipun hanya surat pendek. Atau dengan satu atau beberapa ayat.
Setelah melalui penelitian yang cermat, akhirnya Manna al Qaththan memutuskan kadar kemukjizatan al Qur’an itu mencakup tiga Aspek yaitu, aspek bahasa, aspek ilmiah dan aspek tasyri’ (penetapan hukum).

Penulis yakin, bahwa setiap pembahasan tentu akan menentukan topiknya sendiri dan menentukan fokus kajian sesuai dengan minat dan temuannya masing-masing. Berdasarkan asumsi inilah penulis mencoba (bereksperimen, mudah-mudahan tidak meleset!) membahas beberapa segi kemukjizatan al Qur’an sebagai bentuk ringkasan dari beberapa pendapat di atas terutama pendapat al Qaththan yang akn penulis kembangkan dan elaborasi lebih jauh.. Hal yang akan dibahas adalah sebagai berikut:.

1.Kefasihan dan Keindahan Bahasa Al-Qur'an
a.Kefasihan dan balaghah Al Qur’an.

Untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam setiap masalah, Allah swt. menggunakan kata dan kalimat yang paling lembut, indah, ringan, serasi, dan kokoh. Beberapa riwayat menuliskan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrik seringkali secara sembunyi-sembunyi mendengarkan ayat-ayat al Qur’an yang dibaca oleh kaum muslimin.

b.Kefasihan dan balaghah Al Qur’an mempercepat tersebar Islam
Keistimewaan orang-orang Arab yang paling menonjol pada masa diturunkannya Al-Qur'an ialah ilmu Balaghah dan sastra. Puncak kemahiran mereka pada masa itu tampak ketika mereka mengadakan pemilihan bait-bait kasidah dan syair – setelah diadakan penelitian dan penilaian– yang merupakan kegiatan seni dan sastra yang paling besar. Dalam hal ini, Philip K. Hitti berkomentar, “Keberhasilan penyebaran Islam di antaranya didukung oleh keluasan bahasa Arab.

2.Dari segi Isi

a.Penuh dengan Muatan Ilmiah.
Al Qur’an diturunkan dalam rentang waktu 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Dalam jangka waktu yang sedikit itu al Qur’an dapat disebut sebagai gudang ilmu terbesar sepanjang masa. Banyak sekah isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya diisyaratkannya bahwa "Cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, sedang cahaya bulan adalah pantulan (dari cahaya matahari)" (perhatikan QS 10:5); atau bahwa jenis kelamin anak adalah hasil sperma pria, sedang wanita sekadar mengandung karena mereka hanya bagaikan "ladang" (QS 2:223); dan masih banyak lagi lainnya yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad bahkan tahun-tahun terakhir ini.

Al-Qur'an mencakup berbagai pengetahuan, hukum-hukum dan syariat, baik yang bersifat personal maupun sosial. Untuk mengkaji secara mendalam setiap cabang ilmu tersebut memerlukan kelompok-kelompok yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing, keseriusan yang tinggi dan masa yang lama agar dapat diungkap secara bertahap sebagian rahasianya, dan agar hakikat kebenarannya bisa digali lebih banyak, meski hal itu tidak mudah, kecuali bagi orang-orang yang betul-betul memiliki ilmu pengetahuan, bantuan dan inayah khusus dari Allah swt.

Kesimpulannya, barangkali kita berasumsi –tentu mustahil– bahwa ratusan kelompok yang terdiri dari para ilmuan yang ahli di bidangnya masing-masing bekerja sama dan saling membantu itu mampu membuat kitab yang serupa dengan Al-Qur'an.

b.Kesempurnaan Syari’at dalam Al-Qur'an
Al-Qur'an secara mutlak telah diakui oleh umat Islam sebagai pedoman dalam kehidupan. Pengakuan ini didasarkan pada kelengkapan pesan-pesan dan prinsip-prinsip dasar dalam menyelenggarakan kehidupan. Hal itulah yang kemudian dieksplorasi oleh ulama, akademisi dan umat Islam untuk kemudian dijadikan sumber dalam menetapkan pelbagai cara penyelenggaraan kehidupan (Syari’at). Allah telah menjamin dan menyebutkan;

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

Artinya: dan Kami turunkan kepadamu al Qur’an untuk menjelaskan segala sesuatu (Q.S. Al Nahl 89)

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Artinya: Tidaklah Kami lupakan sesuatupun di dalam al Qur’an (Q.S. Al An’am 38)
Kesempurnaan syari’at dalam al Qur’an terletak pada universalitas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Al Qur’an tidak mengajarkan hukum secara rinci dan parsial sebagaimana diterapkan Allah pada umat-umat terdahulu. Tujuannya adalah agar syari’at yang dikandung al-Qur’an berlaku universal, tak terbatas dimensi spatial tempat), temporal (waktu) dan topical (kasus/peristiwa).

Dengan demikian, merujuk pendapat Syekh Muhammad Ali al Sayis, kaidah (prinsip) syari’at Islam dalam al Qur’an tetap valid dan tidak perlu ada penghapusan (naskh) dan tidak perlu terkena agenda perubahan prinsip.

c.Pemberitaan Ghaib
Suatu yang tidak ditemukan dan tertandingi pada zamannya hingga sekarang adalah pemberitaan-pemberitaan gaibnya. Saat ini belum ditemukan futurolog yang dapat memprediksi masa depan dengan baik. Buku-buku seperti Megatrend 2000 (Patricia Aburdene), The Clash of Civilization (Samuel P. Huntington) dan The End of History (Francis Fukuyama) –pun salah memprediksi masa kini yang ia lakukan kurang lebih 10-20 tahun yang lalu.

Fir'aun, yang mengejar-ngejar Nabi Musa., diceritakan dalam surah Yunus. Pada ayat 92 surah itu, ditegaskan bahwa "Badan Fir'aun tersebut akan diselamatkan Tuhan untuk menjadi pelajaran generasi berikut." Tidak seorang pun mengetahui hal tersebut, karena hal itu telah terjadi sekitar 1200 tahun S.M. Nanti, pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1896, ahli purbakala Loret menemukan di Lembah Raja-raja Luxor Mesir, satu mumi, yang dari data-data sejarah terbukti bahwa ia adalah Fir'aun yang bernama Maniptah dan yang pernah mengejar Nabi Musa A.S. Selain itu, pada tanggal 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk membuka pembalut-pembalut Fir'aun tersebut. Apa yang ditemukannya adalah satu jasad utuh, seperti yang diberitakan oleh Al-Quran. Setiap orang yang pernah berkunjung ke Museum Kairo, akan dapat melihat Fir'aun tersebut.

d.Konsistensi Kandungan Al Qur’an
Al-Qur'an diturunkan selama 23 tahun masa kenabian Muhammad SAW., yaitu masa-masa yang penuh dengan berbagai tantangan, ujian dan berbagai peristiwa yang pahit maupun yang manis. Akan tetapi, semua itu sama sekali tidak mempengaruhi konsistensi dan kepaduan kandungan Al-Qur'an serta keindahan susunan katanya. Kepaduan dan ketiadaan ketimpangan dari sisi bentuk dan kandungannya merupakan unsur lain dari kemukjizatan Al-Qur'an. Allah swt. berfirman:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا(82)

Artinya: "Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an. Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, pasti mereka akan menemukan banyak pertentangan". (Qs. An Nisa: 82)

Penjelasan minimalnya, setiap manusia menghadapi dua perubahan. Pertama, pengetahuan dan pengalamannya itu akan bertambah dan berkembang. Semakin bertambah dan berkembangnya pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan kemampuannya, akan semakin mempengaruhi ucapan dan perkataannya. Sudah sewajarnya akan terjadi perbedaan yang jelas di antara ucapan-ucapannya itu sepanjang masa dua puluh tahun.

Kedua, berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang akan berdampak pada berbagai kondisi jiwa, emosi dan sensitifitasnya seperti: putus asa, harapan, gembira, sedih, gelisah dan tenang. Perbedaan kondisi-kondisi tersebut berpengaruh besar dalam cara pikir seseorang, baik pada ucapannya maupun pada perbuatannya. Dan, dengan banyak dan luasnya perubahan tersebut, maka ucapannya pun akan mengalami perbedaan yang besar. Pada hakikatnya, terjadinya berbagai perubahan pada ucapan seseorang itu tunduk kepada perubahan-perubahan yang terjadi pada jiwanya. Dan hal itu pada gilirannya tunduk pula kepada perubahan kondisi lingkungan dan sosialnya.
Kalau kita berasumsi bahwa Al-Qur'an itu ciptaan pribadi Nabi saw. sebagai manusia yang takluk kepada perubahan-perubahan tersebut, maka –dengan memperhatikan berbagai perubahan kondisi yang drastis dalam kehidupan beliau– akan tampak banyaknya kontradiksi dan ketimpangan di dalam bentuk dan kandungannya. Nyatanya, kita saksikan bahwa Al-Qur'an tidak mengalami kontradiksi dan ketimpangan itu.

Maka itu, kepaduan, konsistensi dan ketiadaan kontradiksi di dalam kandungan Al-Qur'an serta ihwal kemukjizatannya ini merupakan bukti lain bahwa kitab tersebut datang dari sumber ilmu yang tetap dan tidak terbatas, yakni Allah Yang kuasa atas alam semesta, dan tidak tunduk pada fenomena alam dan perubahan yang beraneka ragam.

3.Dari segi Ke- ummy-an Muhammad SAW
Terangkumnya semua ilmu pengetahuan dan hakikat di dalam sebuah kitab seperti ini mengungguli kemampuan manusia biasa. Akan tetapi yang lebih mengagumkan dan menakjubkan adalah bahwa kitab agung ini diturunkan kepada seorang manusia yang tidak pernah belajar dan mengenyam pendidikan sama sekali sepanjang hidupnya, serta tidak pernah - memegang pena dan kertas. Ia hidup dan tumbuh besar di sebuah lingkungan yang jauh dari kemajuan dan peradaban.

Yang lebih mengagumkan lagi, selama 40 tahun sebelum diutus menjadi nabi, Muhammad SAW tidak pernah terdengar ucapan mukjizat semacam itu. Sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an dan wahyu Ilahi yang beliau sampaikan pada masa-masa kenabiannya memiliki metode dan susunan kata yang khas dan berbeda sama sekali dari seluruh perkataan dan ucapan pribadinya. Perbedaan yang jelas antara kitab tersebut dengan seluruh ucapan beliau dapat disentuh dan disaksikan oleh seluruh masyarakat dan umatnya. Sekaitan dengan ini, Allah swt. berfirman:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ(48)

Artinya: "Dan kamu tidak pernah membaca sebelum satu bukupun dan kamu tidak pernah menulis satu buku dengan tanganmu. Karena -jika kamu pernah membaca dan menulis- maka para pengingkar itu betul-betul akan merasa ragu (terhadap Al-Qur'an)". (Qs. Al Ankabut: 48).

Tidak mungkin bagi satu orang yang ummi (tidak belajar baca-tulis sama sekali) mampu melakukan hal tersebut. Dengan demikian, kedatangan Al-Qur'an dengan segenap keistimewaan dan keunggulannya dari seorang yang ummi merupakan unsur lain dari kemukjizatan kitab suci itu.

D.Peranannya dalam memahami al Qur’an dan Penyampaian Risalah
Kemukjizatan al Qur’an sangat penting untuk memahami atau menafsirkan al Qur’an. Peran terpentingnya terletak pada status dan kapasitasnya sebagai mukjizat. karena itu sikap yang perlu ditanamkan bagi orang yang bermaksud memahami dan menafirkan al Qur’an adalah Pertama, berhati-hati terhadap tindakan tidak senonoh atau melecehkan al Qur’an. Kedua, menasirkan al Qur’an merupakan lahan ijtihadi. Kebenaran mutlak terletak pada lafadz dan makna hakiki yang dibawanya. Maka hasil penafsiran yang relative benar tidak dapat mengalahkan makna hakiki al Qur’an.

Berkaitan dengan penyampaian risalah, Pertama, Al Qur’an berfungsi menjawab tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW pada masa kenabiannya. Tantangan itu tidak hanya datang pada masa kenabiannya. Hingga sekarang tidak sedikit orang yang meragukan keaslian al Qur’an. Kedua, kemukjizatan al Qur’an berfungsi melemahkan para penantang risalah kenabian. Ketiga, Kemukjizatan Al Qur’an menjadi bukti kerasulan Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya.

E.Penutup
Sejak diturunkan hingga sekarang selalu mendapat tantangan dan menjadi bahan yang tidak kering dibahas manusia, baik muslim ataupun kafir. Jika tantangan yang dihadapi oleh nabi-nabi terdahulu dianggap telah selesai dengan kehadiran nabi terkhir Muhammad SAW, maka dalam statusnya sebagai kitab suci terakhir dari bagi umat terakhir (Islam), maka al Qur’an akan senantiasa mendapat tantangan. Akan tetapi al Qur’an dengan watak mukjizatnya akan selalu eksis dalam menjawab seluruh tantangan.

Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah: "Setiap rasul selalu dikaruniai kemukjizatan, sehingga karenanya ummatnya akan mempercayainya. Tetapi mukjizat yang diturunkan Allah padaku adalah wahyu ilahi yang akan menjadikan jumlah pengikutku akan melampaui pengikut para rasul lainnya kelak di hari kiamat".
Wallahu a’lam bi al Shawab (Mei2007/R. Akhir 1428H)

DAFTAR Bacaan

Al Qur’an al Karim

Ali, K., Sejarah Islam, Tarikh Pra Modern, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

AM, Rusydi, Ulum al Qur’an I, Padang, IAIN IB Press, 1999

Anwar, Rosihon, Ulumul Qur’an, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Beik, Khudhari, Tarikh al Tasyri’ al Islami, terj. Mohammad Zuhri Bandung: Rajamurah al Qana’ah, 1980

Denffer, Ahmad von, Ilmu Al Qur’an: Pengenalan Dasar. Diterjemahkan dari buku asli berjudul Ulum Al Qur’an: An Introduction to the Science of Al Qur’an oleh A. Nashir Budiman Jakarta: Rajawali Pers, 1988

Hitti, Philip K., History of the Arabs, London: Macmillan, 1970
al Qaththan, Manna’, Mabahis fi Ulum al Qur’an, ttp.: Mansyurat al ‘Ashr al Hadis, 1973

Nawfal, Abdurrazaq, Al-Ijaz Al-Adabiy li Al-Qur'an Al-Karim, http://van.9f.com, diakses 22/04/2007 13:54:10

Sarbini, P. Peter B., SVD Jurnal Aditya Wacana, Januari-Juli 2002
al Sayis, Syekh Muhammad Ali, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Jakarta: AKAPress, 1996

al Shalih, Subhi, Mabahis fi Ulum al Qur’an, Beirut: Dar al Ilm Li al Malayin, 1988
Al Shabuni, Muhammad Ali, Pengantar Ilmu-ilmu al Qur’an, alih bahasa Saiful Islam, Surabaya: al Ikhlas, 1983

Shihab, M. Quraish dkk., Sejarah dan Ulumul Qur’an, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001

-------------------------, Kemu’jizatan al Qur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib, Jakarta: Mizan, 1998

-------------------------, Membumikan al Qur’an, Bandung: Mizan, 1992

Toynbee,A.J., A Study of History Vol XII: Reconsiderations Oxford University Press 1961

al Zindani, Abd. Majid bin Aziz, Mukjizat Ilmiah dalam Al Qur’an dan Al Sunnah, artikel dalam Mukjizat Al Qur’an dan Al Sunnah tentang IPTEK, Jakarta: Gema Insani Press

Kemerdekaan Menghadapi Jalan Turun

2008-09-01T13:46:00.003+07:00

Oleh: Muhammad Nasir
Peneliti Lembaga Magistra Indonesia-Padang

“Masalah-masalah baru yang menggembirakan tidak ada. Kita terus saja menghadapi jalan turun. Penghidupan semakin hari semakin sulit, kemelaratan meningkat terus. Dalam menghadapi lebaran harga beras memuncak...(Mohammad Hatta, 1964)

Setiap zaman selalu saja menyisakan keluh kesah pertanda beratnya kehidupan. Agaknya ini konsekwensi logis dari kotradiksi realitas yang serba dua (binner reality). Bacalah surat Bung Hatta, orang besar negeri ini yang ia tulis kepada sahabatnya Anak Agung Gede Agung SH pada 10 Februari 1964, sebagaimana dikutip di awal tulisan ini.

Membaca keluhan Hatta di atas, kita seolah-olah dihadapkan pada kRata Penuhenyataan sekarang nyaris persis sama. Apakah hukum logika “sejarah pasti berulang” sedang menemukan pembenarannya (self fulfilling prophecy) atau memang bangsa ini sedang dihinggapi penyakit lupa atau seperti orang tua pikun yang berkali-kali kehilangan tongkat?

Beras mahal, harga kebutuhan pokok melonjak bahkan banyak yang hulang dari pasaran, listrik selalu “pudur”, masalah-masalah bertumbuhan seperti jamur di musim hujan. Jika ditanya keadaan hari ini kepada kepala keluarga yang menghuni rumah-rumah di seluruh tanah air, dipastikan keluhan-keluhan serupa Hatta itu muncul berebutan. Entahlah, proklamator saja mengeluh.

Jalan turun yang dimaksud Bung Hatta di atas bukanlah dalam pengertian “kaji menurun” dalam kearifan Minangkabau. Tetapi pernyataan itu menunjukkan anjloknya kesehatan bangsa seperti kesehatan seseorang yang kian hari kian drastis menurun. Sayangnya beberapa keberhasilan yang diperoleh era reformasi tertutupi dengan kegagalan memenuhi standar minimal kebutuhan rakyat.

Lalu, bagaimana memahami keluh kesah rakyat itu?

Kedaulatan Rakyat

Julukan proklamator bukanlah omongkosong sejarah jikalau hanya kebetulan saja Bung Hatta ikut menandatangani teks proklamasi yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945. Jauh-jauh ia telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Simaklah pidatonya dalam Kongres Menentang Imperialisme dan penindasan kolonial di Brussel 1927. Ia mengatakan:

“Setelah Indonesia dapat mencapai Kemerdekaan sepenuhnya, sebaiknya bentuk negara (staatvorm) adalah Negara Federal (statenbond) atau Negara Kesatuan (bondstaat). Susunan pemerintahannya harus kuat dari bawah dengan tujuan mendidik rakyat mengatur pemerintahan negara secara demokratis yang bersendi Kedaulatan Rakyat sepenuhnya, kuat dan berwibawa.” (Meutia Hatta:1981)

Kini Indonesia sudah merdeka selama 63 tahun. Bentuk negara pun sudah final dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara prosedural Indonesiapun sudah mendapatkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, terutama sejak tumbangnya rezim pseudo-demokrasi Orde Baru. Hanya saja pemerintahan yang kuat dan rakyat yang berdaulat dan berwibawa masih jauh dari harapan.

63 tahun memang usia yang muda untuk Indonesia dalam membangun peradaban yang besar. Apalagi riwayat peradaban Indonesia tidaklah tunggal, tetapi terfragmentasi dalam beberapa peradaban kecil seperti Kutai Kartanegara, Majapahit, Sriwijaya dan mungkin Aceh Darussalam. Kesemua peradaban itu boleh jadi merupakan diaspora puak Melayu menuju supremacy peradaban.

Kini, dalam suasana peringatan kemerdekaan RI ke-63, bangsa Indonesia mendapat pesta baru berupa karnaval partai politik menuju Pemilihan Umum 2009 dan beberapa perhelatan Pemilihan Kepala Daerah. Kasat mata, peristiwa tersebut memang suatu upaya mendidik rakyat sekaligus menunjukkan kedaulatan rakyat dalam politik dengan tema demokrasi. Tetapi sepertinya itu belum cukup karena hanya terbatas pada kedaulatan politik.

Lebih jauh dari itu Bung Hatta yang seorang pendidik dan ekonom handal tentu bermaksud mencerdaskan rakyat dan membangun kedaulatan ekonomi, pangan, kesehatan menuju kesejahteraan sosial. Memang tak pantas juga disesali hasrat politik bangsa ini yang begitu besar hingga harus mendesain seremonial pesta politik dengan instrumen yang berbelit, waktu yang lama dan biaya yang luar biasa besar jelang pesta demokrasi 2009.

Tetapi paling tidak harus ada seremonial besar, instrumen yang handal serta biaya yang juga besar untuk membangun kedaulatan ekonomi dan kedaulatan sosial. Misalnya, mempersiapkan rakyat untuk berdaulat secara ekonomi, handal dalam menyediakan pangan dan terampil mengurus masyarakat dan kesehatan dirinya.

Maka, tujuan kemerdekaan yang terpenting seperti dipidatokan Bung Hatta di atas adalah membangun kedaulatan rakyat supaya kuat dan berwibawa. Bayangkan saja seorang pengemis kurus, kumal dan tak berwibawa sebagai contoh karakter dominan bangsa Indonesia, tentu tidak ada yang sudi.

Seremoni Pagan

Jelaslah, jika proklamator saja mengeluh bagaimana itu mungkin rakyat biasa yang sedang sedang menurun derajat kesejahteraannya tidak menyumpah serapahi keadaan? Hanya saja telinga elit saja kurang awas menangkap suara-suara sumbang itu. Dalam bahasa Tan Malaka ternyata Indonesia belum merdeka 100%.
Proklamasi 17 Agustus 1945 jika dimaknai lebih dalam tidak lebih dari kemerdekaan politik yang diperjuangkan berdarah-darah. Sayangnya begitu politik mendapatkan kemenangan, obat bagi anak bangsa yang kebanyakan sanak keluarganya mati bergelimpangan tidak memadai bahkan terabaikan.

Kekhawatiran terbesar adalah, jika kemenangan politik ini diingat sebagai model bagi kaum politisi, maka jangan harap bangsa Indonesia bangkit dari tekanan imperialisme. Banyak contoh untuk tabiat buruk seperti ini, misalnya begitu banyak elit negara yang memenangkan politik secara resmi sehingga lupa membangun kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi dan sosial.

Pada saat kemerdekaan diperingati untuk ke-63 kalinya, keadaan makin memburuk. Lalu bagaimana harus memaknai peringatan ini sebagai satu peristiwa penting perjalanan bangsa Indonesia?

Peringatan Kemerdekaan bukanlah ephos kepahlawanan dan unjuk patriotisme semata. Peringatan sejatinya dijadikan alat ukur sejauh mana kemerdekaan itu dapat ditingkatkan dari masa kemasa. Mengingat keluhan yang banyak berkembang akhir-akhir ini, mestinya ada kesimpulan bahwa kemerdekaan Indonesia di usianya yang ke-63 mengalami terjun bebas ke titik nadir.

Filosof sejarah terkenal Ibnu Khaldun mengatakan, peradaban itu menjalani masa hidup layaknya manusia. Lahir, tumbuh berkembang, dewasa kemudian silam (mati). Pada usia ke-63, sepertinya Indonesia terjun ke jurang dalam usia yang terlalu muda. Mudah-mudahan saja, situasi sekarang ini tidak menjadi pertanda berakhirnya masa depan Indonesia.

Yang perlu diingat, kemerdekaan itu harus dikembalikan ke makna asalnya, jauh dari perbudakan dan keterhimpitan. Jika tidak, maka seremonial peringatan kemerdekaan tidak lebih sama dengan ritus pagan kaum animis yang berlomba-lomba menuhankan kejayaan leluhur. Sayang sekali, jika bangsa ini kembali ke ritus yang menjadi akar sosial bangsa ini semenjak zaman batu. [MN]

Eksekusi Mati dan Problem Ikhtilaf

2008-09-01T12:39:00.001+07:00

Oleh: Muhammad Nasir

Amrozi cs meminta dihukum pancung kepada Kejaksaan Tinggi Bali. Permintaan itu berkaitan dengan eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan kepada pelaku Bom Bali jelang Ramadhan 1429 H tahun ini. Permintaan itu mendadak membuat sebagian besar warga Indonesia bergidik ngeri. Gila!

Seiring dengan permintaan Amrozi cs, sebuah surat singkat masuk ke email saya. Seorang teman mengungkapkan,

“Sadis! Amrozi minta dihukum pancung. Bukankah itu hukum primitif pada saat peradaban belum semaju sekarang. Bayangkan, tebasan golok atau apapun senjatanya akan membuat darah muncrat dari batang leher si gila itu. Apakah itu sebuah permintaan atau sensasi belaka. Tak terbayang, jika ideology Amrozie cs menang, ada banyak kepala orang bersalah yang dipancung. Bumi berdarah-darah!”

Begitulah, persoalan bagaimana eksekusi dilaksanakan menjadi problem tersendiri bagi umat Islam. Terutama bagi yang mengusung penegakan syari’at Islam dalam artian penerapan hukum Islam secara simbolik plus menghidupkan tradisi hukuman cara lama seperti potong tangan, cambuk, dera atau dilempar dengan batu.

Setidaknya permintaan Amrozi itu bagi umat Islam terkesan menakutkan dan terkebelakang. Apalagi bagi orang non muslim yang terlanjur phobia terhadap Islam dengan segala tata aturannya.

Yang jelas, Amrozi dihukum mati karena problem khilafiyah, dan ia pun meminta dihukum mati dengan cara yang khilafiyah pada saat khilfiyah (kontroversi) hokum mati sedang hangat-hangatnya. Harapannya tentu saja agar persoalan khilafiyah ini tidak berdarah-darah dan berujung pada tindakan saling menghukum mati.

Hukuman Mati Sepanjang Sejarah

Socrates (469-399 SM) memiliki nama panggilan “Lalat” karena dia suka menyengat orang untuk berpikir jernih tentang mereka sendiri. Akhir hidupnya adalah hukuman mati yang dijatuhkan pada pengadilan oleh hakim Athena atas dasar dua tuduhan utama yaitu kekafiran dan merusak para pemuda Athena. Padahal dia bukanlah seorang yang dogmatis, apalagi otoriter akan tetapi kehadirannya di tengah-tengah warga Athena benar-benar membuat mereka gelisah karena ia selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membongkar asumsi-asumsi kemapanan tujuan hidup manusia dan membuat mereka dilanda kebingungan atas kenaifan pengetahuan mereka.

Kejadian itu juga mengingatkan kita pada pertikaian yang terjadi di masa silam antara faksi A’isyah dan Mu’awiyah yang bermula dari tuntutan yang mereka tujukan kepada faksi khalifah Ali bin Abi Thâlib r.a. karamaLlâh wajhah, untuk segera mengungkap pelaku pembunuhan khalifah Utsmân bin ‘Affân r.a., yang berujung dengan perang dan pembunuhan. Korban terbanyak dari aksi pembunuhan yang diawali perselisihan pendapat (ikhtilâf) ini adalah mereka yang berupaya untuk menerapkan ajaran Islam yang “hidup” dan kelak disebut sûfî.

Para penguasa al-Muwahhidûn di Afrika Utara mengancam akan menyiksa para sufi yang mereka curigai menggerakkan para pengikut tharîqah untuk mengadakan perlawanan terhadap rejim penguasa yang merupakan para bigot atau politico-jurist-theologian yang ortodok dan intoleran. Para sufi menganggap rejim ini sebagai perampas kekuasaan Islam dan pelanggar syarî‘ah Syihâb ad-Dîn Yahyâ bin Habasy bin Amirak Suhrawardî yang dijuluki al-Maqtûl atau asy-Syâhid, wafat dibunuh atas perintah al-Mâlik az-Zâhir.

Kekejaman Bani Umayyah dan Abbasiyah telah banyak menelan korban di kalangan yang berupaya keras untuk menegakkan Tauhîd dan menolak kemungkaran. Ibn Qasî yang dibunuh pada 546 H/1151 M, Ibn Barrajân dan Ibn al-‘Arîf yang konon diracuni oleh gubernur Afrika Utara, ‘Alî ibn Yûsuf, setelah dikurung dalam penjara selama beberapa tahun. Ibn Taimiyyah dipenjara selama bertahun-tahun. Al-Hallâj, seorang sufi besar, digantung dan dibunuh oleh rejim ini secara sadis, hingga bagian-bagian tubuhnya terpotong-potong.

Hukuman mati sepanjang sejarah memang tidak selalu identik dengan Islam. Bahkan Negara dengan gelar kampiun demokrasi dan penjunjung tinggi HAM pun saat ini masih melaksanakan hukuman mati. Ringkasnya, hukuman mati merupakan ekspresi manusia dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang bersalah. Agama ataupun peradaban manusia yang tak berlandaskan agama hanya mencari cara bagaimana dan dengan alat teknis pengeksekusian itu dilakukan.

Hukuman Mati karena Ikhtilaf

Eksekusi mati akhir-akhir ini menjadi topic yang hangat diperdebatkan, apalagi semenjak beberapa terhukum mati dieksekusi seperi Dukun “AS”, Rio Martil dan beberapa orang lainnya. Pro kontra sontak muncul kepermukaan dalam kerangka debat tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) beberapa waktu yang lalu juga kembali menegaskan bahwa hukuman mati masih relevan dilaksanakan dan sesuai dengan syari’at Islam. Tujuannya tidak lain untuk memenuhi rasa keadilan dan untuk memelihara jiwa manusia. Namun MUI menggarisbawahi bahwa hukuman mati bukan pilihan utama, kecuali keputusan final. Seseorang dapat saja bebas dari hukuman mati bila ada kemurahan hati dalam bentuk maaf dan perdamaian dari ahli waris korban.

Tetapi bagi pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan penolakan dengan alasan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup dan hukuman mati bukanlah cara yang terpuji untuk memenuhi rasa keadilan ataupun menimbulkan efek jera. Di samping itu, kesan sadistis tidak dapat dihilangkan dari hukuman mati tersebut.

Terlepas dari kontroversi hukuman mati tersebut, fenomena lainnya yang patut diwaspadai adalah perlombaan memberikaran hukuman mati dalam bentuk fatwa-fatwa mati terhadap lawan yang berbeda pendapat. Sejarah telah memberikan contoh yang patut direnubgkan bersama-sama, seperti kasus Socrates dan beberapa ilmuwan dan pemikir Islam sepanjang sejarah.

Indonesia pun tak luput dalam sejarah eksekusi mati. Misalnya betapa banyak perbedaan pendapat pada masa Orde Lama yang dieksekusi mati dengan berbagai cara. Begitupun pada masa Orde Baru yang tidak toleran terhadap perbedaan. Para korban entah kapan dieksekusi.

Di era reformasi sekarang kita mendadak ngeri dengan kosa kata “halal darahnya”, murtadin layak dihukum pancung, ayau seperti . Fatwa hukuman mati bagi aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dilontorkan FKUI beberapa waktu lalu. [23/08/2008]

Penanggulangan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat.

2008-08-16T10:20:00.003+07:00

Oleh Muhammad Nasir
Div. Publikasi Yayasan Totalitas)

Data dan Fakta Bahaya Narkoba

Pada awalnya Narkotika dan zat adiktif lainnya dipakai di bidang kedokteran sebagai obat penghilang rasa sakit, cemas dan sebagainya. Namun karena sifat adiktifnya (candu) yang ditimbulkannya, pemakaiannya dihentikan dan dialihkan pada obat-obatan lainnya. Sayangnya, narkotika pada akhirnya disalahgunakan dan dipakai di luar indikasi medis.

Di Sumatera Barat saat ini anak-anak SD terkena kasus penyalahguna narkoba (lihat Padang Ekspres 7/01/2004), disamping siswa SLTP, SLTA, mahasiswa, ibu-ibu dan masyarakat pada umumnya. Dari data yang dikumpulkan relawan Yayasan Totalitas, dari 1 Januari hingga September 2003 tercatat 46 kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan 71 tersangka dengan barang bukti 535 gram ganja kering, 828 batang ganja, 83 butir pil ekstasi, 2,5 gram sabu-sabu dan 65 gram putaw.

Logikanya, ada sekitar 700-900 orang yang terlibat yang masih berada diluar tahanan polisi, karena biasanya 1 orang pemakai berinteraksi dengan 10-15 temannya, baik dari pegecer, penjual dan pengkonsumsi lainnya.

Data yang dihimpun oleh tim relawan Totalitas itu belum sepenuhnya mengcover angka kejadian penyalahgunaan Narkoba, karena data ini merupakan himpunan pengungkapan kasus dari kepolisian. Jika ditambah dengan kasus yang diungkapkan oleh media massa namun tidak masuk dalam catatan kepolisian, relawan menemukan angka penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dua kali lebih besar.

Data diatas akan menjadi sangat mengkhawatirkan jika dilihat dampak fisik, psikologis dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh peyalahgunaan Narkotika dan psikotropika ini. Yayasan Totalitas sebagai lembaga yang concern terhadap persoalan anak dan keluarga melihat hal ini sebagai persoalan besar bagi kehidupan anak, keluarga dan masyarakat.

Generasi yang kecanduan akan menjadi generasi invalid dan tidak produktif bahkan jadi beban bagi masyarakat. Dan di tengah masyarakat, persoalan ini akan berpotensi menimbulkan tindak kriminal dan keributan yang meresahkan masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menjadi bahaya yang tampak jelas (manifest). Kepada pengguna akan berdampak secara medis dan psikologis, dan kepada masyarakat sebagai pemicu kriminalitas dan keresahan sosial. Jika ini terjadi pada remaja, dikhawatirkan generasi muda Padang menjadi generasi cacat dan tidak produktif, dan Padang menjadi kota yang rawan tindak kriminal dan keresahan sosial.

Kota Padang setelah ditelusuri oleh Yayasan Totalitas termasuk daerah peredaran Narkoba dengan tingkat penyalahgunaan Narkoba yang tinggi. Bahkan sasaran peredaran dan penyalahgunaan sudah menyentuh anak Sekolah Dasar. Kalau tidak segera diatasi, kemungkinan bahaya lebih besar akan segera terjadi.

Persoalan ini masih mungkin diatasi. Berdasarkan data yang diperoleh relawan Totalitas, tahun 2003 terjadi penurunan kasus hingga 32 %. Potensi lainnya adalah bahwa masyarakat mulai mengawasi peredaran Narkotika dan psikotropika di lingkungan bermain dan peer group anak remaja dilingkungan mereka.

Berdasarkan potensi ini, semua pihak yang ingin menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika (Narkoba) taka ada salahnya mencoba mengembangkan model kegiatan berbasis masyarakat.

Masyarakat sebagai basis Penanggulangan

Salah satu pendekatan yang mungkin efektif digunakan dalam kegiatan penanggulangan (preventif) ini adalah pendekatan berbasis masyarakat (partisipatif) yaitu dengan memberdayakan dan menepatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan.

Berdasarkan inventaris kegiatan yang dikumpulkan oleh Yayasan Totalitas dalam penanggulangan bahaya Narkotika dan psikotropika ini, masyarakat tidak terlibat langsung dalam kegiatan penanggulangan. Lembaga-lembaga sosial ataupun pemerintah cendrung menjadikan masyarakat sebagai sasaran kegiatan. Belajar dari pengalaman inilah pemerintah, LSM atau ormas perlu mencoba mendesign kegiatan bersama masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

Dalam model program ini diupayakan keterlibatan organisasi masyarakat lokal (tingkat kelurahan), organisasi pemuda lokal dan kelompok bermain remaja (peer group). Mereka inilah yang diharapkan nantinya berperan aktif dalam kegiatan. Sementara pemerintah, LSM atau ormas hanya menempatkan beberapa relawan untuk memfasilitasi dan mendampingi kegiatan.

Berkurangnya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika (Narkoba) di kota Padang merupakan tujuan yang sudah menjadi impian (main dreams) bagi lembaga yang pernah menggerakkan kegiatan penanggulangan bahaya Narkoba. Namun lebih dari itu perlu disusun beberapa indikator pencapaian tujuan kegiatan.

Misalnya dengan mentargetkan  % (sekian persen) menurunnya penyalahgunaan Narkotika,  % institusi masyarakat lokal yang aktif dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan,  % kelompok bermain/peer group yang mempunyai kegiatan positif, atau  % Organisasi pemuda lokal yang aktif dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan dan sebagainya.

Pada dasarnya institusi masyarakat lokal sangat berkepentingan dalam penanggulangan bahaya narkoba. Kerena masyarakat setempat merupakan kelompok yang rentan terhadap bahaya narkoba. Disamping itu kelompok bermain (Peer Groups) remaja dan pemuda setempat termasuk kelompok ini yang rentan terhadap penyalahgunaan. Atau bisa saja melibatkan komponen masyarakat lokal lainnya sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. [MN/Januari 2004]

Catatan:
•Tulisan ini ditulis Januari 2004. Data yang digunakan merupakan hasil penelusuran penulis bersama Yayasan Totalitas tahun 2004. Pesan tulisan ini terletak pada model penanggulangan bahaya narkoba seperti terpamapang pada judul tulisan. [MN]
•Credit foto : www.infonarkoba.com

Yang Muda atau yang Baru?

2008-08-14T10:16:00.003+07:00

Oleh Muhammad Nasir

JELANG Pemi- lihan Umum 2009 rakyat direpotkan oleh wacana-wacana yang seakan tidak perlu di-blow-up sedemikian rupa. Misalnya wacana pemimpin muda, capres muda, dan lain-lainnya yang serba muda.

Syukur saja, bila wacana ini datang dari orang muda sekaligus pernyataan kebutuhan bangsa bahwa bangsa ini butuh pemimpin yang muda. Tetapi akan celaka bila ini tidak datang dari semangat yang serba muda, misalnya sebagai bentuk kampanye perlawanan terhadap pemimpin tua, yang sudah lama malang melintang di dunia politik Indonesia.

Sebegitu pentingkah usia dalam dunia politik? Jika usia dimaknai secara fisik, maka pemimpin muda itu adalah orang yang umurnya di bawah empat puluh tahun. Sebaliknya jika dimaknai secara nonfisik, salah satu penafsiran yang mungkin adalah orang baru di dunia perpolitikan. Dalam hal ini, sebuah sintesa yang mesti dianggap penting adalah orang-orang baru, energik, berpengalaman, dan tentu saja baik!

Pemimpin Muda

Pemimpin muda, sebagaimana banyak disuarakan akhir-akhir ini memang sudah jelas ujung pangkalnya. Yang dimaksud adalah pemimpin muda usia secara fisik dengan kemampuan yang dianggap tidak kalah dari pemimpin yang tua. Orang-orang seperti Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Muhammad Jusuf Kalla, Wiranto dan sebagainya tergolong tua, dan serta merta mesti ditolak oleh pengusung wacana pemimpin muda.

Ada alasan utama penolakan ini; di antaranya pemimpin tua kurang energik. Wilayah Indonesia yang luas serta permasalahan yang kompleks mesti diurus dengan stamina yang kuat. Pendapat ini belakangan dikuatkan gaungnya oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang notabene kerajaan politik anak-anak muda.

Alasan lainnya adalah sejarah bangsa. Bangsa ini dipercayai sebagai buah karya anak-anak muda, misalnya Kebangkitan Nasional 1908 dipelopori oleh para pemuda, Sumpah Pemuda 1908 sudah jelas karya anak muda, Proklamasi 1945 menghasilkan Dwitunggal Soekarno-Hatta yang masih muda.

Tentang alasan ini, sepertinya sejarah telah menjadi berhala (idolisasi sejarah). Padahal pemimpin bangsa yang muda sepanjang sejarah tidak sepenuhnya memberikan kesejahteraan bangsa.

Sayang sampai saat ini masih sulit mencari pembenaran, bahwa pemimpin negara, utamanya Presiden harus dari kalangan muda. Tiba-tiba muncul perasaan aneh, orang Indonesia ini yang diwakili oleh para politisinya mulai kehilangan logika dan mudah mengada-ada.

Pemimpin Baru

Boleh jadi wacana pemimpin muda merupakan antitesis dari kegagalan pemimpin bangsa pada saat usianya berangkat senja. Misalnya, betapa amburadulnya Soekarno pada saat usianya menjelang 60 tahun. Begitu juga Soeharto mulai dikendalikan kroni-kroninya pada saat usianya beranjak tua.

Catatan semakin bertambah, betapa orang-orang tua Indonesia gagal memimpin bangsa. Bacharuddin Jusuf Habibie sudah tua, KH Abdurrahman Wahid juga tua, Megawati Soekarno Putri juga nenek tua, Susilo Bambang Yudhoyono adalah pensiunan tentara yang juga sudah tua.

Tetapi sepertinya usia tua seorang pemimpin bukan terjadi begitu saja. Mereka yang tua itu terpilih dari melalui prosedur demokrasi yang sedikit pun tidak mempertimbangkan usia.

Jadi, jika yang dimaksud dengan pemimpin muda adalah pemimpin baru, barangkali akan mudah mencari pembenarannya. Orang-orang yang gagal mesti diganti dengan orang-orang baru yang mungkin lebih mumpuni.

Ada kekhawatiran yang muncul, wacana pemimpin muda justru mejadi alat propaganda menghancurkan karakter (character assasination) orang-orang tertentu di arena politik nasional. Akibat yang perlu dipertimbangkan adalah konflik kepentingan antarpartai yang tidak dapat lagi membedakan usia. Setiap partai politik akan mengajukan jagonya masing-masing, baik yang tua ataupun yang muda.

Kepada yang Muda

Generasi Muda punya beban sejarah. Pertama, negara ini pernah mencatat prestasi gemilang anak-anak muda pemimpin bangsa. Prestasi gemilang ini semestinya tidak boleh tercoreng dengan prestasi jelek pemimpin muda yang muncul kemudian.

Kedua, generasi muda bangsa ini juga terjebak dalam dunia kelam, semisal pengangguran, malnutrisi, putus sekolah, penyalahgunaan narkoba, dan kriminalitas.

Setidaknya kedua beban ini mengharuskan anak-anak muda negeri ini membuktikan diri bahwa mereka bukan pecundang. Anak-anak muda harus berjuang lepas dari belenggu pengangguran, malnutrisi, putus sekolah, penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas. Dalam hal ini Agaknya Megawati Soekarno Putri benar juga, "jangan banyak bicara, ayo berbuat saja."

Anak-anak muda Indonesia mestinya tidak boleh meminta-minta. Apalagi meminta kepemimpinan dialihkan ke generasai yang lebih muda. Lakukan saja, mengingat usia pemilih dalam pemilu mendatang adalah pemilih pemula yang notabene berusia muda. Buktikan, bahwa mereka akan memilih pemimpin muda.

Terakhir yang perlu dipertimbangkan sebuah kearifan Minangkabau, "Mumbang Jatuah, Kalapo Jatuah". Kematian tak kenal usia. intinya, yang tua dan yang muda juga bisa mati. Ini berlaku untuk yang muda dan yang tua. Kecuali jika dialektika tua-muda bergerak di atas aras nafsu berkuasa, apalah daya nasib bangsa. Jangan terlalu jumawa.

sudah diterbitkan oleh:
PadangKini.com; Selasa, 12/8/2008, 20:08 WIB

TENTANG ANJAL; Tangkap dan Pantisosialkan!

2008-08-01T11:28:00.002+07:00

Muhammad Nasir
Peneliti Magistra Indonesia

Beribu maaf penulis sampaikan kepada kaum moralis, yang berjuang tentang anak dan kemanusiaan. Apa yang penulis ungkapkan dalam judul diatas hanya sebatas strategi pemetaan anak jalanan. Lebih dari itu, sebagai upaya mencari akar permasalahan fenomena anjal ini dan kemudian menentukan dari mana solusi anjal ini dimulai.

Di perempatan jalan Diponegoro seorang anak datang kepada penulis, "mintak pitih untuk bali nasi da !", ujarnya memelas. "Maaf diak, uda sadang indak bapitih kini”, penulis mencoba berkilah. Masya Allah, sebagai balasannya penulis dihadiahi satu caruik yang terlalu fasih dan terlalucepat diserap anak seusianya. Berlalu lima menit kemudian, aksi berikutnya tertuju pada seorang ibu pejalan kaki, jawaban yang sama dari ibu itu, menolak. Reaksinya adalah, melempari ibu tersebut dengan tutup botol minuman.

Itu hanya sebagian kecil dari suramnya garis hidup anjal di kota Padang ini. Orang pandai mengatakan bahwa apa yang diserap anak dalam usia dini akan sulit dilupakan, bahkan bisa menjadi sel yang akan terus berkembang menjadi akar dan batang yang kokoh. Prilaku kriminal yang dilakukan anak jalanan yang seusia lima sampai tujuh tahun, sebagaimana peristiwa diatas, bukan tidak mungkin menjadi awal dari peristiwa kriminal yang akan terus berkembang sesuai dengan pertambahan usia dan postur tubuhnya. Kalau ini tidak cepat ditanggapi, untuk beberapa waktu kedepan, jangan terlalu susah mencari sumber bencana sosial ini. Anjal, salah satunya.

Dari catatan investigasi relawan sebuah organisasi sosial beberapa waktu yang lalu dengan lokasi pasar, terminal angkutan umum dan pelabuhan, berdasarkan time lines hidup pekerja di sektor tersebut semisal agen liar, makelar dan pelaku premanisme, 42 % diantaranya telah melewati kehidupan sebagai anjal. Bukan bermaksud memberi stigma bagi pekerja sektor ini sebagai sarang criminalism, namun sektor ini termasuk titik rawan tindak kriminal dari berbagai level baik ringan ataupun berat. Sepertinya catatan ini cukup menjadi justifikasi bahwa persoalan anjal akan membawa dampak sosial yang cukup luas dan memprihatinkan.

Tentang penangkapan ini, penulis tawarkan sebagai shock teraphy bagi semua pihak yang terlibat langsung dalam aksi lapangan anak jalanan ini, seperti orang tua anjal bos-bos kecil yang mempekerjapaksakan mereka. Yang ingin dilihat adalah sejauh mana rasa kasihan dan sayang mereka terhadap anak yang dieksploitir, dan sejauh mana tanggungjawab bos-bos kecil yan mempekerjapaksakan mereka.

Kasihan anjal. Ya, memang kasihan. Tapi sebagai bagian dari upaya pencerahan masa depan anak Indonesia, tidak ada salahnya jika perlakuan yang sedikit keras diberlakukan. Sepinya aktivitas penanggulangan dan salah kaprahnya pemerintah serta beberapa lembaga sosial bekerja demi anjal atas nama proyek, justru melanggengkan keberadaan anjal.

Belajar dari pengalaman rumah singgah yang diproyekkan beberapa waktu yang lalu, yang dianggap sebagai program yang manusiawi, ternyata tidak banyak membantu. Rumah singgah ternyata tidak lebih sebagai transit bahkan lubang baru bagi anjal untuk mendapatkan uang dan makan gratis. Setelah itu kembali ke jalan.

Bukan sekedar tangkap

Tawaran penulis, tentu bukan sekedar pick and pocket, bawa dan simpan. Tetapi mengasingkan mereka dari komunitas yang berpengaruh buruk terhadap mereka serta memberikan program pendidikan dan rehabilitasi mental bagi anjal ini. Intinya asramakan dan beri pendidikan.

Negara punya pengalaman semisal men-Sukarami-kan PSK. Negara harus membiayai program ini dan periharalah mereka. Atau jalan lainnya, bagaimana jika program Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).

Tentang kompensasi BBM, alangkah baiknya dana ini digunakan untuk mengatasi kesenjangan bertajuk Anjal ini. Selain sasarannya jelas, persoalan yang diatasipun termasuk masalah prioritas di Negara ini.
Memang, lebih sulit melakukan pendekatan kepada orang tua anjal dibanding kepada anjal itu sendiri.

Kemungkinan untuk merubah kepribadian mereka masih terbuka dan sangat mungkin. Rasanya mustahil anak seusia mereka (4-10 tahun) ini betul-betul memikirkan uang sebagai kebutuhan dasar mereka. Silakan kaji, apa motivasi mereka untuk ikut serta mencari uang ke jalanan.

Anak-anak seusia itu mempunyai keinginan bermain yang tinggi, dan kebetulan aktivitas bermain mereka adalah jalanan atau sektor ekonomi lainnya yang berpotensi menyeret mereka ke dunia gelap, criminalism.

Sekali lagi mohon maaf kepada moralis untuk usul penangkapan ini. Tetapi lihatlah di RTH Imam Bonjol sana, orang tua anjal ini tidur-tiduran di atas rumput, di bawah naungan pohon rindang, sementara anak-anaknya bergelantungan dari angkot ke angkot seraya bernyanyi; “… hati yang gundah lamaran kerja ditolak…”. Mungkinkah anak seusia itu melamar kerja ?.

Wallahu a’lam bi al shawab

Perang Dagang di Sumatera Barat

2008-07-29T15:36:00.001+07:00

Kompas,

Minggu, 27 Juli 2008 | 01:20 WIB

BASYRAL HAMIDY HARAHAP

Artikel Rosihan Anwar, ”Perang Padri yang Tak Anda Ketahui”, yang dimuat oleh ”Kompas”, 6 Februari 2006, menyoroti sisi gelap Perang Paderi. Tulisan Rosihan itu bersumber pada buku yang disusun oleh sejarawan militer Belanda, G Teitler, berjudul ”Het Einde van de Paderieoorlog: Het beleg en de vermeestering van Bonjol, 1834-1837: Een bronnenpublicatie.”

Rosihan, dalam artikelnya itu, bercerita tentang kebiasaan kaum Paderi menculik kaum perempuan dalam serangan, kemudian mengangkut mereka untuk dijual sebagai budak (slaves).

Ada satu buku lagi yang mengupas dinamika perubahan yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi dan gerakan purifikasi ajaran Islam di Minangkabau. Dalam proses perubahan itu timbul banyak konflik yang mengakibatkan terjadi tragedi kemanusiaan. Buku itu ditulis sejarawan Christine Dobbin, berjudul asli Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy, Central Sumatra 1784-1847 (Curzon Press, 1983).

Dobbin mengawali paparannya secara detail tentang ekologi sosial dan topografi Minangkabau, tentang tantangan dan anugerah alam dalam gerakan perdagangan masyarakat Minangkabau. Kita terkesima membaca buku ini. Ternyata masih banyak yang tidak kita ketahui tentang perubahan sosial yang spektakuler dan tentang gerakan Paderi di Minangkabau dan Tapanuli.

Kurang lebih 75 persen dari buku bercerita tentang dinamika perubahan orang Minangkabau dalam liku-liku perdagangan di pedalaman dan pantai barat dengan segala masalah yang ditimbulkannya, pertambangan emas dan besi, industri rumah, perbengkelan alat pertanian, senjata tajam dan bedil, pertukangan, pertenunan, perkebunan komoditi ekspor, persaingan dan perang dagang dengan Belanda. Hal itu terjadi sejak berabad sebelum timbul gerakan Paderi.

Menarik untuk disimak bahwa berabad sebelum lahirnya gerakan Paderi, agama Islam sudah lama berkembang di Natal, pantai barat Mandailing, Tapanuli Bagian Selatan. Hal ini terbukti dengan kehadiran Tuanku Lintau, seorang kaya, penduduk asli Lintau di Lembah Sinamar, yang datang ke Natal untuk belajar agama Islam. Kemudian Tuanku Lintau meneruskan pendidikannya ke Pasaman yang juga didiami orang Mandailing yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal.

Usai menuntut ilmu agama Islam itu, kira-kira 1813, Tuanku Lintau kembali ke desanya membawa keyakinan bahwa sebagai penduduk Tanah Datar, ia mempunyai misi untuk memperbaiki tingkah laku dan moral penduduk lembah itu. Tuanku Lintau terkesan pada gerakan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh di Agam. Ia pun bergabung dengan kaum Paderi.

Secara khusus Tuanku Lintau merasa wajib menyadarkan keluarga raja yang bergaya hidup tidak sesuai dengan ajaran Islam agar kembali ke jalan yang benar. Semula, Tuanku Lintau mendapat perlindungan dari Raja Muning, ialah Raja Alam Minangkabau yang bertakhta di Pagaruyung. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, Tuanku Lintau justru melancarkan revolusi sosial karena ia yakin bahwa sistem kerajaan yang korup adalah hambatan bagi keberhasilan cita-citanya.

Tuanku Lintau dan pengikutnya menyerang Raja Alam. Banyak yang terbunuh, termasuk dua putra Raja Alam. Raja Alam dan cucunya berhasil menyelamatkan diri ke Lubuk Jambi di Inderagiri. Cucu Raja Alam ini kelak terkenal sebagai Sultan Alam Bagagar Syah, Raja Minangkabau terakhir.

Bahwa Natal di pantai barat Mandailing sebagai tempat pertama Tuanku Lintau menimba ilmu agama Islam membuktikan, ternyata Perang Paderi bukanlah gerakan Islamisasi di Mandailing. Karena berabad sebelum timbulnya gerakan Paderi, ulama-ulama sufi telah mengajarkan agama Islam kepada orang Mandailing Natal. Tokoh utama penyebar agama Islam di kawasan pantai barat sampai ke pedalaman Mandailing adalah ulama besar sufi Syekh Abdul Fattah (1765-1855). Ulama besar ini wafat dan dimakamkan di Pagaran Sigatal, Panyabungan. Murid-murid para sufi itulah yang secara damai membawa Islam ke pedalaman Mandailing.

Baik Paderi maupun Belanda saling khawatir terhadap ancaman penghancuran hegemoni dagang masing-masing di kawasan Minangkabau dan pantai barat itu. Itu sebabnya Belanda mengunci wilayah Padang sampai ke selatan agar tidak dijamah oleh kaum Paderi. Inilah yang mendorong pendudukan wilayah utara, dalam hal ini Rao dan Mandailing yang kaya emas berkualitas tinggi dan komoditi ekspor lainnya. Kita jadi mengerti mengapa gerakan perdagangan ini menjadi mengeras dalam era gerakan Paderi.

Gerakan Paderi di Mandailing mendapat perlawanan dari Sutan Kumala yang Dipertuan Hutasiantar, raja ulama sekaligus primus inter pares raja-raja Mandailing. Ia dijuluki oleh Belanda sebagai Primaat Mandailing.

Dobbin memaparkan bahwa perdagangan budak sangat penting bagi sistem Paderi. Pasalnya, budak-budak bukan saja sebagai dagangan, tetapi juga sebagai pengangkut barang dan tentara cadangan. Itu yang menyebabkan kaum Paderi dapat bertahan begitu lama dalam melancarkan peperangan.

Mungkin tidak enak untuk mengatakan bahwa Perang Paderi yang begitu lama (1803-1838), yang selama ini begitu disakralkan, disebut oleh Dobbin sebagai perang dagang. Fakta menunjukkan cara-cara kaum Paderi menggerakkan perang yang penuh kekerasan dan kebrutalan, jauh dari nilai-nilai Islam. Inilah yang mendorong kita sadar atau tidak sadar, lebih percaya kepada Dobbin.

Selain itu, Paderi mampu menggeser para pedagang yang beroperasi di permukiman orang Eropa yang berdekatan. Salah satu ciri gerakan Paderi yang menonjol adalah usaha membina perdagangan Minangkabau sekaligus melawan upaya-upaya dari luar yang hendak memonopoli perdagangan di kawasan ini.

Dobbin memaparkan bahwa gerakan Paderi, khususnya di utara Minangkabau, lebih pada gerakan perdagangan daripada gerakan penyebaran agama Islam. Pantaslah, tak satu pun bekas jejak kaum Paderi dalam bidang agama di kawasan itu.

Jadi, sesuai dengan sinyalemen saya di dalam buku Greget Tuanku Rao bahwa Islam dibawa oleh orang Mandailing sendiri dari Pasaman dan pantai barat Mandailing. Proses Islamisasi itu berlangsung secara damai dalam suasana kekeluargaan. Mereka telah mengenal Islam berabad sebelum keberadaan kaum Paderi. Reputasi Natal sebagai pusat perguruan Islam di pantai barat Mandailing telah dibuktikan oleh Tuanku Lintau, tokoh legendaris Paderi yang belajar agama Islam di Natal, sebelum ia menceburkan diri dalam gerakan Paderi.

Gerakan reformasi ajaran Islam dan perdagangan pra-Paderi, pada saat Paderi, dan pasca-Paderi pada hakikatnya adalah revolusi sosial yang dahsyat di Sumatera Barat. Tetapi, saya mendapat kesan bahwa Dobbin tidak mengenal secara langsung kawasan Mandailing dan pelabuhan-pelabuhannya di pantai barat. Padahal, kawasan itu sangat penting dalam kancah perdagangan kaum Paderi.

Selain itu, ada nama-nama tempat yang tidak dikenal di daerah itu, seperti Sungai Taru yang seharusnya Batangtoru, Achin seharusnya Aceh, Gunung Bualbuali seharusnya Sibualbuali. Seyogianya dalam penerjemahan dapat dilakukan penyelarasan nama-nama itu. Tetapi ternyata justru penerjemah buku ini menambah kekeliruan dengan memakai istilah-istilah Jawa yang tidak kena-mengena dengan tradisi di alam Minangkabau, seperti kraton dan ningrat yang seharusnya istana dan bangsawan.

Buku ini sangat layak dibaca oleh mereka yang ingin mengetahui kiat-kiat sukses orang Minangkabau dalam berniaga, sekaligus tentang taktik dan strategi gerakan Paderi, serta perubahan sosial yang luar biasa pada orang Minangkabau yang disebabkan oleh gerakan Paderi.

BASYRAL HAMIDY HARAHAP Penulis buku Greget Tuanku Rao, pemerhati masalah sosial budaya Mandailing

Diskusi dengan Pakar Islam dari Maroko dan Amerika Implementasi Demokrasi Indonesia Bergeser

2008-07-29T15:26:00.003+07:00

Selasa, 29 Juli 2008

Penerapan demokrasi di Indonesia lebih maju dibanding dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Meski begitu, penerapan sistem demokrasi di negeri ini bertolak belakang dari prinsip-prinsip dasarnya. Sebab, esensi dari demokrasi adalah mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan.

Demikian benang merah yang terangkum dari diskusi pakar studi Islam dari Universitas Adelphy New York Prof Abdin Chande, pakar politik dari Maroko Prof Dr Said Kh El Hassan, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar Dr Shofwan Karim Elha MA dengan awak redaksi Padang Ekspres, di Carano Room, kemarin.

Sebelumnya, mereka tampil pada seminar international yang digelar di IAIN Imam Bonjol Padang dengan tajuk “International Seminar on Al Quds History and Demografy”. Hadir dalam diskusi tersebut, Pemimpin Umum Padang Ekspres H St Zaili Asril, dan jajarannya. Prof Abdin Chande menyatakan, penerapan demokrasi di Indonesia cenderung lebih mengutamakan keberadaan parpol.

Ini didasarkan pada kemunculan sejumlah parpol terlebih menjelang pesta demokrasi. Abdin yang juga sumando rang Sianok, Bukittinggi ini menilai, saat ini aplikasi sistem demokrasi di Indonesia bisa dikatakan berbeda bila dibandingkan beberapa dekade, atau tepatnya di era kepemimpinan Soeharto.

“Demokrasi saat itu bisa dikatakan berjalan baik. Setiap pelosok kampung yang saya datangi di Indonesia, ternyata telah ada kemajuan. Penduduk sudah mampu hidup mapan, dibuktikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan sampai ke pelosok mereka bisa menikmati televisi yang disambungkan dengan parabola. Demikian pula dengan kondisi jalannya yang sudah banyak diaspal,” ujarnya seraya menyatakan bahwa saat ini muncul semacam harapan untuk kembali ke sistem pemerintahan di era Soeharto.

“Seperti inilah nilai harfiah dari sebuah demokrasi. Kepentingan atau kemakmuran rakyat lebih utama dibandingkan kepentingan golongan atau kelompok. Dengan makmurnya rakyat, maka negara akan kuat,” tukasnya lagi. Abdin mengakui, untuk negara asalnya di Uganda yang memegang azas demokrasi, ternyata tidak seberhasil Indonesia. Demokrasi dijalankan hanya sebatas golongan tertentu saja. “Hal inilah yang sering menjadi permasalahan bagi warga negara asalnya tersebut,” sambung Abdin lagi.

Me-resume tema diskusinya di IAIN bertajuk “Islam and Democracy”, Abdin menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara Islam dengan demokrasi. Islam merupakan agama. Sementara demokrasi soal sekuler. Islam itu soal urusan masjid. Sementara demokrasi soal rakyat. Dalam Islam, kalau ketentuan tentang Al Quran dan hadist tak perlu lagi diperdebatkan. Intinya, demokrasi tidak ada hubungannya dengan soal Ketuhanan. Sementara pakar politik dari Maroko Prof Dr Said Kh El Hassan menyebut bahwa demokrasi itu berhubungan dengan sistem nilai.

Nilai-nilai paling tinggi itu adalah Tuhan. Di luar tuhan adalah nilai-nilai yang bersifat duniawi. Di sisi lain, Prof Dr Said yang akan menggelar konferensi untuk memperjuangkan Al Quds (Jerussalem), sebagai kota suci ketiga umat Muslim yang dijajah Israel, di Jakarta, menyatakan, pihaknya konsen memperjuangkan Al Quds yang kini dikangkangi Israel. “Zionis Israel itu menolak mentah-mentah peradaban Islam. Ini harus terus kita perjuangkan.

Intinya, kami ingin mensosialisasikan bahwa isu Al Quds bukan hanya menjadi isu Palestina atau Arab saja, tapi seluruh umat Muslim di dunia,” ujar prof keturunan Palestina itu. Ia menyatakan, pihaknya memilih Jakarta untuk tempat konferensi Al Quds karena merupakan ibukota negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Pakar studi IslamUniversitas Adelphy New York Prof Abdin Chande (tengah), menyampaikan pemikirannya, di Carano Room, kemarin.

Negara Barat dengan pengaruh politiknya hingga kini terus berupaya mengelabui pihak dunia dengan melontarkan isu bahwa demokrasi yang diinginkan warga Arab, khususnya Palestina tidak bisa diterapkan karena akan memicu konflik berkepanjangan.

Pada hal, sebut Said, pola ini merupakan langkah propaganda dari pihak zionis Israel agar niat mereka untuk tetap bercokol di Al Quds bisa lebih lama. Sebagai gambaran, lanjut pakar politik ini lagi, bahwa sistim demokrasi yang dipakai bangsa Arab, sejak 14 abad lalu tidak memakai sistem belah bambu. Aplikasi demokrasi yang berpijak pada ajaran Islam yang diterapkan saat itu malah memberikan kebebasan bagi bangsa lainnya ingin tinggal di Al Quds khususnya dan Palestina umumnya.

Jadi bisa ditegaskan, kata Said lagi, keberadaan Zionis Israel bersama kroninya di Palestina bertujuan menlawan peradaban negara Islam, dan bukan soal agamannya. Tentunya, ada pertanyaan kenapa langkah itu dilakukan pihak Zionis Israel, tanya Said Kh El Hassan. Ini tidak lain karena perspektif demokrasi yang dianut Israel dan kroninya itu lebih mengarah pada kehendak individu atau golongan. “Cara ini jelas bertolak belakang pada azas demokrasi sebenarnya, yang berangkat pada kepentingan rakyat,” tukasnya. (***)
Sumber: http://www.padangekspres.co.id/content/view/13978/1

Bank Nagari dan Pemberdayaan Masjid

2008-06-25T15:26:00.001+07:00

Oleh: Muhammad Nasir

Nagari di Minangkabau sebagaimana disyaratkan, mesti memiliki beberapa institusi penyangga, di antaranya babalai bamusajik, bapandam bapakuburan, batapian tampek mandi dan sebagainya. semua institusi sosial itu tentu saja ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare) nagari. Di tengah gencarnya keinginan membangun nagari dalam semangat babaliak ka nagari tentu saja perlu diurus secara serius dan diperkuat kapasitasnya.

Khusus tentang persyaratan babalai bamusajik ini, sering hanya menjadi pelengkap penderita dalam beberapa topic pembangunan nagari. Memang, dalam taraf tertentu orang Minangkabau tidak dapat meninggalkan Masjid atau Surau dalam konteks sarana ibadah. Namun tidak jarang dalam konteks lainnya semisal institusi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan terlupakan.

Misalnya, pada moment pelatihan Imam dan Khatib Nagari yang diselenggarakan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) IAIN Imam Bonjol Padang 16-20 Desember 2006 di Balai Pelatihan Pangan dan Holtikultura Padang, peserta yang notabene Angku Imam dan Angku Katik di nagarinya masing-masing mengeluh; “kami dalam banyak hal kurang diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat, kecuali hanya pelengkap struktur nagari.”

Di samping keluhan, juga muncul harapan yang sangat besar dari pengelola masjid dan mushalla yang mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah dan masyarakat nagari. Harapan itu berupa support dari pihak luar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis masjid/ surau. Misalnya, asistensi dan penguatan modal untuk kegiatan koperasi masjid, atau baitul mal wa al tamwil (BMT). Harapan itu tentu saja berangkat dari kemajuan berpikir pengelola rumah ibadah itu untuk mengembangkan program ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berbasis masjid/surau. Sayang sekali seandainya harapan itu dibiarkan begitu saja.

Pengalaman di atas menggambarkan bahwa masjid/surau selain tempat aktivitas beribadah, juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas lainnya. Jika diinventaris, masjid, surau atau mushalla ada juga yang memiliki perpustakaan, koperasi/BMT,remaja masjid, klinik, LAZ dan kegiatan lain-lain.

Masjid berasal dari akar kata sajada yang artinya sujud. Dari akar kata tersebut, pada dasarnya setiap tempat yang bisa dipergunakan untuk bersujud maka disebut masjid. Tetapi masjid tidaklah tabu untuk dijadikan aktivitas selain untuk bersujud kepada Allah SWT, termasuk untuk menjalankan kegiatan perekonomian. Berdasarkan itu, khusus mengenai masjid/ surau yang memiliki kegiatan ekonomi antara lain melalui koperasi/BMT atau LAZ, merupakan potensi yang bisa dikembangkan ke arah pemberdayaan masjid dalam rangka pengurangan tingkat kemiskinan di masyarakat.

Dalam konteks ini, masjid dapat dijadikan wahana penguatan ekonomi umat. Potensi yang besar ini sangatlah disayangkan jika tetap diabaikan, karena masjid sebenarnya berpeluang dalam mendorong kemandirian ekonomi umat. Cuma yang terjadi sekarang ini, pemberdayaan ekonomi masjid untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, jujur, dan penuh keikhlasan dan tanpa dukungan berarti dari dunia perbankan.

Koperasi/BMT atau LAZ yang dimiliki masjid/ surau yang sangat jelas mempunyai masyarakat basis tentu dapat membuat skema-skema program pengembangan ekonomi produktif untuk wilayah mereka yang memiliki kantong-kantong kemiskinan. Seandainyapun tidak mempunyai konsep pengembangan program, maka kewajiban bagi pemerintah, lembaga konsultan, swasta, perbankan dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendampinginya.

Bank Nagari; Menoleh ke Masjid

Pemberdayaan ekonomi masjid untuk pengentasan kemiskinan sangat perlu digalakkan. Semua pihak dapat melakukan penguatan sesuai dengan kemampuannya. Termasuk Bank Nagari sebagai lembaga keuangan milik masyarakat Sumatera Barat.
Tahun ini pertumbuhan kredit Bank Nagari sangat menggembirakan, mencapai 24,85 persen. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan Sumbar yang hanya 6,45 persen. Sedangkan angka nasional hanya mencapai level 8,73 persen. Luar biasa dan selamat untuk Bank Nagari.

Berdasarkan itu, Direktur Utama Bank Nagari atau Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Nazwar Nazir, mengatakan akan menyalurkan kredit sebesar Rp 986,7 miliar khusus untuk sektor perkebunan unggulan, seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. (Kompas, 19/01/2007). Syukur atas niat baik itu. Tetapi di balik itu ada semacam kecemburuan positif plus harapan; “kapankah giliran pengucuran kredit untuk pemberdayaan ekonomi berbasis masjid?”

Masyarakat termasuk yang terkonsentrasi di masjid mulai tertarik menggunakan jasa perbankan untuk membiayai usaha mereka. Dalam hal ini pihak perbankan harus juga melayani keiginan itu dalam bentuk kredit yang mudah dan murah, dengan meninggalkan kriteria pemberian kredit formal yang kaku. Program pemberdayaan ekonomi di masjid akan berkembang melalui program kredit mikro ala Grameen Bank.

Mimpi yang dapat diceritakan pada Bank Nagari mengiringi kesuksesan dan peralihannya menjadi Perseroan terbatas (PT), sekaligus tawaran visi kesadaran bamusajik dalam paradigma baru bagi bank yang berkomitmen membina citra membangun nagari adalah;

Pertama; Haqqul yaqin, bahwa Bank Nagari pada prinsipnya sangat peduli dengan masalah kemiskinan dan program-program pengentasan kemiskinan. Apa yang dilakukan di atas, sesuai dengan ungkapan Direktur Bank Urang Awak tersebut tentu saja dilakukan untuk tujuan baik. Gagasan tulisan yang ditulis oleh warga nagari kelas biasa ini adalah bagaimana bermohon kepada Bank Nagari untuk menjadikan kegiatan perekonomian yang berbasis masjid menjadi kelompok intervensi program Bank ini. Seandainya tidak mungkin perhatian penuh semisal kepada BPR/S, Lumbung Pitih, nasabah atau debitur lainnya, cukuplah ada sedikit atau beberapa nama masjid yang tercantum sebagai mitra binaan Bank Nagari.

Apalagi Bank Nagari tahun 2007 ini menargetkan penyaluran kredit sebesar Rp 4,3 triliun. (Kompas, 19/01/2007). Sungguh angka yang menggiurkan. Orang biasa yang tidak mengerti perbankan saja memperkirakan, jika uang sebanyak itu dibagikan kepada 2 juta penduduk Sumbar yang diasumsikan butuh kredit atau modal usaha, pasti akan mendapat tidak kurang Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu). Tetapi logika perkreditan perbankan tentu tidak seperti itu. Tetapi tawaran dalam hal ini, Koperasi/BMT atau LAZ yang dimiliki masjid menjadi outlet sekaligus binaan Bank Nagari.

Kedua; Suatu pemikiran yang terinspirasi dari Grameen Bank, bank alternatif yang digagas oleh Muhammad Yunus, penerima Hadiah Nobel 2006, apakah mungkin menjadikan Bank Nagari seperti itu? Yang jelas Grameen Bank di Banglades itu bekerja di luar jalur birokrasi. Program kredit mikro Grameen Bank berfokus pada keberlanjutan program bukan profit. Grameen Bank dengan programnya menyentuh langsung wajah kaum dhuafa’. Tawarannya adalah Bank Nagari diharapkan menyentuh kebutuhan dasar kaum miskin melalui pemberdayaan ekonomi umat di masjid. Otomatis program ini lebih menekankan pada aspek tanggung jawab sosial perusahaan (Community Social Responsibility) dan jelas berorientasi non profit.

Ketiga: Niat beribadah karena Allah Swt. Bagaimanapun Bank Nagari hidup di Sumatera Barat (Minangkabau) yang penduduknya mayoritas Islam. Tanggung jawab suksesnya sebangat babaliak ka nagari babaliak ka musajik/surau di atas semangat Adat Basandi Syara’, Syarak Basandi Kitabullah, tentu saja juga terbebani di pundak Bank Nagari.

Maka di samping memberdayakan ekonomi umat melalui mimpi pertama dan kedua di atas, Bank Nagari juga telah berjasa mengembalikan masyarakat ke masjid/suraunya dan mengikat masyarakat dengan ketergantungan ekonomi umat kepada masjid/surau. Insyaallah, transaksi keuangan yang dilakukan di rumah Allah pasti berkah.
Keempat: Sangat penting dilakukan, meski tanpa harus latah mengembel-embeli dengan bank syari’ah, Bank Nagari dapat membangun kemitraan dengan masjid dan mesti dilandasi atas prinsip-prinsip syari’ah. Jika memungkinkan, masjid dengan segenap usaha ekonominya dapat dijadikan ladang investasi.

Akhirul kalam, Bank Nagari dengan modal finansialnya diharapkan mendorong berkembangnya modal ekonomi sosial di masjid serta dengan modal spiritual, masyarakat ber-ingsut keluar dari kemiskinan.
Wallahu A’lam Bi al Shawab

Sejarah: Komoditas Elit

2008-06-10T11:02:00.004+07:00

Oleh : Muhammad Nasir

Kegagalan reformasi, lemahnya (pemimpin) negara, resesi ekonomi, eskalasi kekerasan dan kerusuhan, berjubelnya partai politik, korupsi, pengangguran merupakan sejumlah daftar saja dari kompleksitas permasalahan Indonesia menjelang perhelatan politik Pemilu 2009.

Berbagai peristiwa tersebut saling berkaitan dan diperlukan suatu pemaknaan khusus sebelum dicatat sebagai sebuah peristiwa sejarah. Tanpa pemaknaan dan pemahaman yang benar, peristiwa-peristiwa itu hanyalah catatan-catatan mati yang berstatus silam belaka.

Dengan menaruh sedikit kecurigaan, adakah beberapa peristiwa tersebut di atas sengaja direkayasa sebagai prakondisi menjelang 2009? Siapakah tangan-tangan ajaib dibalik peristiwa tersebut?

Rekayasa antagonistik

Sesungguhnya, bangsa Indonesia di era reformasi sedang berusaha melanjutkan sejarahnya. Biarlah pada masa Orde Baru dianggap sebagai periode kelam (politik), tetapi harapan di era reformasi adalah bagaimana menjadikan periode kelam itu sebagai periode yang terang benderang (mencerahkan) dan menyejahterakan.

Merujuk beberapa peristiwa yang disebut di atas, sepertinya ada kesan kegagalan bangsa Indonesia menjadikan reformasi sebagai semangat perubahan ke arah yang lebih baik (change into progress). Persyaratan yang prinsip dalam sejarah sebagai bentuk perkembangan kehidupan kemanusiaan adalah bagaimana tingkat keseriusan melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik (continuity) dan bagaimana perubahan itu menjadi suatu yang diciptakan secara serius pula. Dan ini telah gagal dilakukan.

Bagaimanapun negara adalah produk rekayasa sosial. Bagaimana determinasi seluruh warga masyarakat telah mendorong penduduk nusantara membuat negara bangsa (nation state) bernama Indonesia. Begitu juga persolana bagaimana negara ini dijalankan, juga tidak lepas dari determinasi seluruh warga negara. Dengan demikian, sebenarnya, sejarah negara Indonesia adalah sejarah warga (civic history).

Berdasarkan paradigma di atas, sudah waktunya peran tokoh elit dikurangi dalam menentukan sejarah Indonesia. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat barisan warga sebagai pemilik sah sejarah bangsa.

Beberapa peristiwa di atas, jika diduga sebagai rekayasa atau di bawah kendali tangan-tangan elit politik, maka itu sesungguhnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi. Peristiwa-peristiwa jelek tersebut tidak lebih sebagai rekayasa antagonistik elit-elit politik.

Lemahnya Masyarakat Warga

Setiap orang di Indonesia adalah warga dari masyarakat (komunitasnya) masing-masing. Dalam masyarakat dan komunitasnya itu, setiap orang dapat hidup dan berinteraksi dengan cara-cara yang diatur oleh komunitasnya sesuai dengan semangat komunitasnya.

Masyarakat atau komunitas itu bisa berupa ikatan keluarga, agama, organisasi keagamaan, suku, wilayah adat, profesi dan sebagainya. Semua ikatan itu dalam ranah yang lebih luas –terutama bila sudah menegara- mesti tunduk kepada tata tertib pergaulan bernegara.

Tetapi dalam suasana amburadulnya tata tertib hidup bernegara terutama tidak inklusifnya dan universalnya tata tertib, negara cendrung berlepas tangan. Suasana amburadul itu justru disikapi dengan sikap saling tuding antar penyelenggara negara. Tidak jarang suasana amburadul itu dijadikan komoditas politik untuk saling serang dan menyalahkan.

Bentuk amburadulnya tata tertib itu antara lain benturan horizontal antar komunitas warga semisal Front Pembela Islam (FPI) dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB), di Silang Monas 1 Juni 2008 yang lalu. Sudahlah amburadul, tiba-tiba santer terdengar benturan antar massa komunitas itu direkayasa oleh kekuatan tertentu.

Jika itu benar, semestinya itu pelajaran untuk warga komunitas untuk berhati-hati dan memperkuat diri. Upaya untuk memperbenturkan komunitas itu sepertinya akan terus berlangsung menjelang terselenggaranya Pemilu 2009.

Berbagai isu dikemas, isu keagamaan, kebangsaan, kesenjangan sosial dan sebagainya merupakan komoditas yang “sexy” dan rentan konflik. Justru rentan konflik itulah ia digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Misalnya, Tragedi Monas Kelabu yang lalu telah dianggap sebagai ‘test case’ pertarungan ideologi jelang Pemilu 2009. Utama kelompok pendukung Islamisme versus pendukung Nasionalisme. Berbagai komentar yang muncul pascatragedi itu dapat membantu ‘aktor intelektual’-nya memetakan kekuatan.

Memang ada persoalan yang lebih nyata di balik peristiwa itu, yaitu pembubaran Ahmadiyah sebagai kepentingan ‘umat Islam’ dan kenaikan harga BBM sebagai kepentingan rakyat. Jika menilai itu sebagai pengalihan isu, maka status tragedi Monas adalah sangat rendah sekaligus berpotensi konflik besar, dan targedi Monas hanyalah isu yang melintas (cross cutting Issues) jika tidak ingin disebut sebagai ekses.

Tetapi yang jelas, tragedi tersebut telah menunjukkan betapa lemahnya warga masyarakat atau komunitas sehingga begitu mudah dibenturkan. Apalagi diiringi lemahnya kewaspadaan, bahwa mereka merupakan komoditas bagi pihak lain yang berkepentingan.

Sejarah Elit

Berbagai tafsir yang muncul tentang tragedi Monas antara lain, diskursus pembubaran Ahmadiyah, pengalihan isu kenaikan harga BBM, konflik internal umat Islam, dilema kebangsaan (nasionalisme) dan testcase Pemilu 2009 merupakan bentuk ‘berguna’-nya peristiwa itu bagi aktor-aktor yang tidak bertanggungjawab.

Kelemahan warga komunitas ini pada akhirnya memberikan peluang kepada orang-orang tertentu untuk mengukir sejarah. Sejarah sebagai determinasi antar komunitas akhirnya berubah menjadi sejarah para elit. Tetapi sejarah seperti ini tidak dapat disebut sebagai sejarah, karena perubahan yang terjadi tidak membawa kepada kemajuan.
Bangsa ini tentu tidak ingin sejarahnya semata-mata digerakkan oleh elit yang menghasilkan sejarah elit. Kemungkinannya dua saja; pertama, elit yang benar dan membawa kepada kemajuan, kedua, elit yang tangannya berlumuran darah.
Minggu, 08 Juni 2008

Teater Kekerasan Antagonisme Semangat Zaman

2008-06-06T15:28:00.003+07:00

Muhammad Nasir
Peneliti Magistra Indonesia-Padang

Kekerasan demi kekerasan mengalir begitu saja di negeri ini. Datang dan pergi silih berganti, seolah-olah menjadi tradisi baru dalam masyarakat Indonesia yang sedang sakit. Fenomena terakhir, Tragedi Monas 1 Juni 2008. Massa Komando Lasykar Islam Front Pembela Islam (FPI) bentrok dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Selain itu, ingatan bangsa dijejali berbagai aksi kekerasan di institusi rumah tangga (KDRT) di institusi pendidikan (IPDN Jatinangor dan STIP Jakarta), Kampus Unas Jakarta, adu fisik anggota parlemen, perusakan properti Ahmadiyah dan sebagainya. Semuanya belum terselesaikan dan menjadi misteri yang nyaris tak akan terungkapkan, mengingat derasnya arus sirkulasi kekerasan demi kekerasan.

Pesan di balik kekerasan itu jelas, bahwa kekerasan telah menjadi cara baru untuk mengekspresikan keinginan. Lebih dari itu, kekerasan ternyata hampir dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Lihatlah negara, polisi, rumah tangga, mahasiswa, pelajar, anak-anak dan entah siapa lagi. Kekerasan tidak hanya dominasi agama, tetapi oleh siapa saja yang hidup di negeri ini.

Sungguh gambaran yang memilukan. Anak-anak bangsa yang beranjak dewasa dipaksa menerima kenyataan, betapa kerasnya hidup dan apakah dengan cara seperti itu kehidupan harus dijalankan? Lalu wilayah mana yang sunyi dari kekerasan di republik ini?

Referensi Teatrikal Kekerasan

Kekerasan tidak selamanya berusan dengan bentrok pisik, saling pukul atau saling serang dengan berbagai senjata. Lebih dari itu, ucapan dan aksi teatrikal juga menjadi varian kekerasan yang kadang tidak disadari. Ada banyak manusia yang terhinakan, budaya yang terhinakan serta agama yang terlecehkan dalam aksi-aksi tersebut.

Misalnya, bagaimana patung seseorang diperlakukan dalam aksi demonstrasi adalah kekerasan. Diarak, ditendang, dipukuli kemudian (meskipun patung) adalah kekerasan. Betapa tidak, pesan yang di bawa oleh aksi teatrikal itu adalah tawaran cara untuk memperlakukan seseorang.

Ayam betina, pakaian dalam wanita, serta perlengkapan asesories yang berhubungan dengan wanita adalah bentuk penistaan terhadap wanita yang menjadi ibu, saudara perempuan atau kerabat pelaku.

Bahkan, properti yang erat dengan ritual atau tradisi peribadatan tidak luput dari penghinaan. Misalnya, bagaimana keranda mayat (meski tidak sakral) sebagai salahsatu alat penghormatan kepada manusia yang mati disalahgunakan dalam aksi.

Dalam tradisi umat Islam keranda mayat digunakan sebagai usungan. Mayat diletakkan dalam posisi yang baik, diselimuti dengan kain yang bagus bahkan tidak jarang dihiasi dengan kalimat “Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji’un.” Kita Milik Allah dan Akan kembali kepada Allah.

Dalam aksi demonstrasi replika keranda mayat diusung sebagai simbol kematian. Setelah puas diusung, replika itu dihempaskan, diinjak-injak lalu dibakar. Begitu sadiskah perilaku umat Islam terhadap kematian?

Antagonisme Semangat Zaman

Reformasi dimaksudkan untuk kehidupan yang lebih baik, bebas dari kekerasan dan militerisme Orde Baru. Tetapi kebebasan di era reformasi diartikulasi secara salah. Milisterisme yang menjadi prilaku buruk Orde Baru menular kepada rakyat. Berbagai organisasi kelasykaran dan berbagai metode kekerasan diterapkan secara massif. Rakyat tiba-tiba berubah menjadi preman.

Begitu kuatkah citra kekerasan Orde Baru sehingga terhunjam kuat di ingatan rakyat? Apakah ingatan itu yang mendorong masyarakat untuk melakukan hal yang sama untuk mendapatkan supremasinya?

Orde Baru tentu tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Orde Baru hanyalah waktu referensial di mana kekerasan menjadi dominasi negara. Sungguh suatu yang paradoks jika kekerasan sebagai yang ditolak menjadi prilaku masyarakat.

Sesungguhnya, bangsa Indonesia telah melupakan semangat zamannya; semangat anti kekerasan. Kelompok-kelompok yang mempunyai track record kekerasan adalah tokoh antagonisme sesungguhnya. Selamanya, ibarat pementasan teater, tokoh antagonisme tidak akan mendapat tempat di hati masyarakat.

Akhirnya, kekerasan demi kekerasan menjadi pertunjukan teater. Emha Ainun Nadjib (1998) mengatakan, layaknya sebuah pertunjukkan respon penonton akan sangat beragam. Ada yang melihat kostum dan tata riasnya, ada yang melihat ceritanya, ada yang melihat kemegahan panggung, ada yang melihat aksi para aktor dan begitulah seterusnya kekerasan direspon oleh masyarakat.

Tidak heran, merespon Tragedi Monas 1 Juni 2008 yang lalu tidak muncul satu tanggapan. Ada yang melihat FPI dan AKKBB. Ada yang melihat negara atau polisi, ada yang melihat panggung, ada yang melihat cerita kronologis. Nyaris tidak ada kesepakatan semisal “Peristiwa Monas tidak layak ditonton dan dipertontonkan!”

Muntahan Edensor

2008-06-03T15:55:00.002+07:00

Muhammad Nasir

“Proyek fisik! lapangan kerja! Itulah semua solusi masalah! Selain itu hanya bualan. Sekarang lihatlah negerimu itu! Ditelikung dari luar, digerogoti dari dalam, tendangan penalti! Sebelas langkah lagi negerimu menuju bangkrut!”

Demikian kata Adam Smith kepada Ikal. Adam Smith yang literer adalah sosok yang tidak asing. Begitu juga dengan Ikal, gembel Belitung yang sedang sekolah di Sorbonne Perancis. Jika mau tahu lebih lanjut, kalimat kutipan di atas dipenggal dari Edensor, halaman 134, tulisan Andrea Hirata, budak Pulau Belitong yang garing.
Sementara lupakan Adam Smith dan Ikal. Dua sosok paradoks, legenda dan mithos.

Harga BBM sudah membubung tinggi, mengalahkan asap yang sebelumnya masih mengebul di sela-sela atap ibu-ibu rumah tangga. Asap itu sudah menjadi debu, di kantor pos tempat BLT dibagikan.

Begitupun halaman legislatif dan eksekutif, penuh dengan kabut bekas injakan kaki ratusan demonstran, menolak kenaikan harga BBM. Sementara itu di kampus kabut masih menutup papan pengumuman, “apakah benar ada bantuan untuk mahasiswa?” tanya beberapa di antara mereka.

Bagaimanapun BBM sudah naik. Kelemahan pengelolaan negara telah menjadikan sumberdaya alam Indonesia menjadi bulan-bulanan. Kedele, daging sapi dan BBM determinant, terutama untuk konsumsi politik. Semua berlagak pahlawan, seolah pendapatnyalah yang akan menyelamatkan Indonesia dar kehancuran.
Tetapi tulisan ini memang untuk pemerintah saja. Adam Smith seolah menarik Ikal (Ical kalee...), bahwa BLT itu keblinger. Tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu rescue pad; untuk menyelamatkan! Itupun hanya ada di dunia kartun Dora the Explorer.

Ikal yang mewakili kelompok the pathetic, telmi dan suka lewat jalan tikus. Tidak mau belajar dari kenyataan phit tahun 2005, ketika BBM juga dinaikkan untuk menyelamatkan APBN. Lalu BLT dibagikan sebagai kompensasi agar efek kenaikan BBM tidak terlalu terasa. Tetapi ingatan tidak bisa ditipu!

Apa yang yang harus dibenci Ikal adalah model ekonomi keynesian yang meletakkan uang di atas segala-galanya. Dan dengan uang pula semuanya dapat diselesaikan. Lihatlah bagaimana korupsi itu selalu berurusan dengan uang dan metode penyelesaiannya pun dengan uang. Sogok-suap misalnya.

Begitu harga BBM dinaikkan, alasannya APBN dan lagi-lagi APBN berurusan dengan uang. Kompensasi kenaikan BBM dibuat sedemikian rupa dengan metode uang, bantuan langsung tunai (BLT). Konflik akibat metode ini sangat akut. Ada yang saling tidak tegur sapa, karena ada perbedaan perlakuan akibat data yang tidak akurat.

Jika demikian adanya, Adam Smith itu harus dijemput. Minimal untuk memberi pelajaran, bahwa negeri ini harus diurus dengan baik. Kesejahteraan itu harus dibangun di atas usaha manusia. Bukan uang tunai, yang bikin negara bangkrut. Ikal (Ical- menko Kesra) harus pulang dan baca Edensor.

Sekali lagi baca dengan perlahan, pastikan ingatan anda berfungsi, dan yakinkan bahwa anda tidak telmi ;

“Proyek fisik! lapangan kerja! Itulah semua solusi masalah! Selain itu hanya bualan. Sekarang lihatlah negerimu itu! Ditelikung dari luar, digerogoti dari dalam, tendangan penalti! Sebelas langkah lagi negerimu menuju bangkrut!”

Fa Inna nabiya-llahi Dawud alaihi wasallam kaana ya’kulu min amali yadihi...
Nabi Dawud AS saja makan dari usaha tangannya sendiri.

Screaming Face FPI, Duri Demokrasi

2008-06-03T15:32:00.002+07:00

Oleh: Muhammad Nasir

Lagi-lagi FPI. Organisasi gerakan massa yang menyebut dirinya Front Pembela Islam kembali membuat berita, dan selamanya jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, FPI akan terus menjadi news maker. Saya khawatir (memangnya siapa saya?)

Minggu, 1 Juni 2008, saat Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKB) diserang secara brutal oleh FPI. 12 hingga 26 orang dilaporkan luka-luka akibat serangan itu. Tercatat dalam aliansi itu Gunawan Muhammad (budayawan), Maman Imanulhaq (pengasuh sebuah Pondok Pesantren) dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Atas alasan apapun, penyerangan itu tidak dapat dibenarkan. Apakah mereka tidak punya cara lagi untuk menyatakan perbedaan pendapat?

Front Pembela Islam (FPI) yang secara resmi berdiri pada 17 Agustus 1998M/ 24 Rabi’ al Tsani 1419 H di Pondok Pesantren Al Umm, Kampung Utan Ciputat. FPI didirikan oleh Habib Rizieq Shihab, telah memulai aktivitasnya melalui pengajian, tabligh akbar, audiensi dengan pemerintah serta aksi demonstrasi menentang kemaksiatan. (Al-Zastrouw Ng., 2006).

Riwayat organisasi ini penuh dengan catatan yang beraroma militerisme, premanisme dan kekerasan. Berbagai aksi yang mereka lakukan cendrung brutal dan jauh dari tatakrama masyarakat yang hidup dalam budaya demokrasi.

FPI lupa bahwa mereka hidup karena berkah demokrasi meskipun secara prinsip, demokrasi mereka tolak. Penolakan demokrasi karena dianggap sebagai sistem pemerintahan taghut dan menyesatkan. Mereka juga lupa bahwa dalam masa Orde Baru yang otoritarian dan militeristik, mereka hanya kelompok yang bisa membuat majelis taklim dan tabligh akbar.

Atas beberapa catatan di atas, sudah layak FPI dimasukkan ke dalam kategori organisasi fundamentalis radikal. Kaum fundamentalis radikal sepertinya duri dalam daging bagi demokrasi Indonesia yang sedang membaik.

Sikap mereka terhadap kekerasan, meminjam skala Satrio Arismunandar (Islamika,1994) berhak mendapat nilai E. Nilai E disimbolkan untuk gerakan Islam yang membolehkan dan pernah melakukan aksi kekerasan dan masih meneruskan aksi itu secara kurang selektif. Misalnya melakukan menyerang warga sipil atau sarana kepentingan umum yang bukan merupakan representasi langsung dari regim atau musuhnya.

Lalu, bagaimana FPI dan aksi kekerasan yang mereka lakukan harus dipahami?
Ernest Gellner (1994) memberi tips khusus cara memahami para fundamentalis. Cara terbaik memahami fundamentalisme katanya, adalah dengan memahami apa yang ditolaknya. Jika FPI adalah kaum fundamentalis, lalu apa yang ditolaknya?
Secara umum FPI dapat dilihat sebagai organisasi Islam dengan tiga agenda perjuangan, yaitu teologi, politik dan sosial (amr ma’ruf, nahy munkar). Secara teologis mereka adalah kelompok salafi penganut mazhab ahlussunnah waljama’ah (aswaja).

Klaim Aswaja FPI sepertinya lebih menekankan pada aspek kebanggaan sebagai pewaris salafus salih. Salafus salih merupakan representasi para sahabah, tabi’in dan tabi’ tabi’in yang dijamin mempraktekkan Islam secara benar. Tetapi agaknya salafus salih diragukan mau bertindak seperti FPI. Mereka sangat sunni, namun menolak aswaja versi NU atau Muhammadiyah. Lalu, apakah ini bentuk lain dari kegagalan NU dan Muhammadiyah?

Secara politik mereka FPI itu banci, tidak punya cita-cita yang jelas. Dikhawatirkan FPI itu hanya sekedar organ gerakan kekuatan politik yang sama sekali kering dari nilai Islam. Sebagian pihak malah mengkaitkannya dengan peran militer. Sebagai gerakan sosial mereka mengusung jargon amr ma’ruf nahi munkar.

Menggunakan tips Gellner di atas, praktis mereka hanya bisa dilihat dari nahy munkar-nya saja (sebagai sesuatu yang ditolaknya). Sisi teologis dan politiknya kabur-tidak menonjol. Amr ma’ruf tidak terlihat kecuali ungkapan lisan. Sementara nahy munkar diunjuk dengan kekuatan tangan. Artinya untuk kebaikan hanya bisa omong doang dan untuk mencegah kemungkiran bisanya hanya dengan kekerasan. Sungguh preman. Jangan-jangan layaknya preman, FPI secara sadar atau tidak justru orderan kekuatan politik tertentu.

Lama-kelamaan FPI menjadi mirip dengan prototype gerakan radikal Islam awal: Khawarij. Tetapi sejarah khawarij-pun terlalu agung untuk disandingkan dengan FPI. Khawarij awal merupakan sahabat yang taat. Meski keras, khawarij mempunyai pesan yang jelas. Kembali ke al Qur’an, pemerintahan yang egaliter dan mungkin saja ide demokrasi dalam Islam, karena mereka menolak tribalisme meskipun mereka itu tribal.
FPI adalah wajah seram umat Islam dan itu tidak boleh ada. Dalam film-film horor, the screaming face muncul dalam moment-moment ritual kaum psikopat. Semua orang perlu khawatir, jangan-jangan FPI itu organisasi sesat kaum psikopat.

Sepertinya ada relasi yang ganjil antara ideolog FPI (Habaib) dengan massanya. Lihatlah, rekruitmen FPI dominant dari unsur preman dengan dalih pembinaan. Preman-preman putus asa itu diberi janji-janji surga dengan syarat menghancurkan neraka-neraka dunia. Saya khawatir jangan-jangan keputusasaan Habaib dalam melaksanakan dakwah lisannya dilampiaskan dengan menggunakan kekuatan massa yang rentan aksi kekerasan.

Sekali lagi, kekerasan adalah setback demokrasi Indonesia. Kenanglah Orde Baru yang militeristik dan suka kekerasan, telah menghancurkan bangunan civil sosiety. Atau jangan-jangan FPI ada hubungannya dengan Orde Baru, terutama otoritas militerime (tulisan ini tidak menuding, hanya menduga)!

Padang, 1 Juni 2008
Sumber Foto: http://www.liputan6.com

Rapun

2008-05-29T13:54:00.011+07:00

Oleh: Muhammad Nasir

Mak Maun, perempuan beranjak tua itu kembali termenung-menung di palanta depan rumahnya. Sendiri menikmati hampanya senyap. Hanya ada seekor anjing di halamannya. Sekedar untuk penjaga rumah. Saat-saat seperti inilah ia sangat mersakan dan memaknai kepunahannya. Sebelumnya ia tidak begitu memikirkan perkataan orang-orang tentangnya.

"Beginilah rasanya jadi orang punah" bisik Mak Maun selaras dengan hembusan angin yang membuatnya terkantuk-kantuk.

"Di mana kamu sekarang, Maun? Apa yang kamu lakukan bersama istrimu di Mudiak sana?"

Untung saja orang kampung tidak menganggapnya gila. Orang-orang sudah mengetahui kebiasaan Mak Maun di sore hari. Berdendang melagukan nyanyian rindu perempuan-perempuan Minang.

"Aku sudah katakan, kenapa harus jauh-jauh babini ke kampung orang? Apa di sini sudah tidak ada lagi perempuan yang ingin menjadi suamimu?"

Mak Maun kembali teringat saat-saat Maun, putra tungga babeleang bersikeras hendak menikah dengan gadis muda dari kampung Mudiak. Mak Maun sudah habis alasan untuk mencegah niat Maun. Meski alasan utama Mak Maun cuma tak ingin putra satu-satunya itu jauh dari sisinya.

Di Minangkabau, jika anak laki-laki menikah ia akan tinggal di rumah istrinya. Seandainya Mak Maun berhasil mencegah Maun, dan Maun bersedia menikah dengan orang kampungya, mungkin saja setiap saat Maun bisa pulang ke rumah ibunya untuk melihat kesedihan dan kesepian yang dialami perempuan gaek itu.

"Mak, bukan aku tidak mau menikah dengan orang kampung sini. Tetapi apa mak tidak tahu kalau setiap saat aku mencintai gadis sini, selalu ditentang habis-habisan oleh orang tuanya. Meskipun anak gadisnya sudah menyembah-nyembah mohon dinikahkan denganku? Mak, katanya kita ini orang-orang palasik, aku anak palasik!"

Palasik itu juga manusia biasa, hanya saja mereka berperangai aneh lagi mengerikan, yaitu gemar memakan daging dan tulang orang mati yang sudah dikubur. Ada juga yang berpendapat, palasik itu suka menghisap darah.

Kata orang, jika seseorang yang berperangai palasik bertemu dengan seorang anak berusia di bawah tiga tahun atau anak yang dalam gendongan ibunya, bila digoda seperti layak biasanya seseorang menggoda anak kecil, maka sakitlah anak tersebut. Atau ditatap melalui mata batinnya, maka sehari atau dua hari kemudian sakitlah anak itu. Ia demam berkepanjangan, suhu badannya meninggi, badannya menjadi kurus, kulitnya mengeriput, matanya selalu bercirit, bila menangis seperti berhiba-hiba, jika tidak segera diobati, dipastikan anak itu akan meninggal dunia.

Mak Maun terhenyak. Meski sudah berulangkali ia menyatakan bahwa ia bukan palasik, tetapi orang kampung tidak pernah peduli. Sekali palasik tetap palasik. "Mana ada maling yang mengaku" demikian analogi mereka.

Anjing putih kesayangan Mak Maun menyalak. Entah apa yang disalaknya.
"Husy… diam. Gara-gara kau anjing sial, aku dan keluargaku dituduh palasik" umpat Mak Maun.

Entah mengapa, anjing putih itupun menjadi penguat tuduhan orang kepada Mak Maun. Dalam cerita palasik disebutkan, anjing putih itu muncul secara tiba-tiba. Anjing itulah nantinya yang datang menyeruak di kegelapan malam, barulah sesudah itu muncul sang palasik.

Kata orang badannya besar sebesar gajah, daun telinga lebar selebar nyiru dan wajahnya hitam menakutkan. Maka dikeluarkannya mayat anak yang baru dikubur itu dengan lidi keramatnya dan segera dibawa pulang ke rumah untuk disembelih.

Apabila seseorang yang diduga berperangai palasik datang ke rumah seorang ibu yang mempunyai anak kecil, maka si empunya rumah atau yang lainnya segera mengu¬nyah pinang sinawal atau pinang penawar lalu disemburkan kepada tamu yang tidak diundang itu. Kalau benar seorang palasik, ketika itu juga jatuhlah ia terguling. Bercucuran keringatnya dan dari mulutnya keluar air liur berbusa, tak obahnya seperti orang diserang penyakit ayan.

Namun yang umum dilakukan or¬ang, ialah membuat sebungkus obat penangkal yang diletakkan di dalam baju atau selimut anak yang dilindungi itu. Adapun isi bungkusan tersebut ialah obat penyembur seperti lada kecil (merica hitam), dasun (bawang putih tunggal), pinang sinawal, buah pala, cengkeh dan kunyit. Dengan demikian palasik tidak akan berani mendekat, apalagi mengusik anak yang telah diberi penangkal tersebut.

"Aku tidak pernah jatuh terguling. Bercucuran keringat dan dari mulutku keluar air liur berbusa, tak obahnya seperti orang diserang penyakit ayan. Jelas aku bukan palasik" Mak Maun menyesali orang-orang kampung.

Tapi, lagi-lagi mana peduli orang-orang kampung, meski Mak Maun mengaku orang biasa layaknya perempuan-perempuan lain di kampungnya.

Kata orang-orang kampung, "palasik itu ialah manusia biasa seperti kita-kita juga. Dalam pergaulan sehari-hari mustahil dapat dibedakan mana yang palasik dan mana pula yang bukan. Orang berperangai palasik itu tidak hilang bangsa dalam adat. Sebab mereka turunan yang jelas asal usulnya dan bukan berasal dari bangsa budak.

Dalam jamuan yang terkembang atau medan yang sekata, mereka dapat setanding duduk. Demikian juga mereka makan dapat sejambar (makan bersama satu talam atau piring besar) dengan orang lain yang tidak berperangai palasik. Kalau ia seorang penghulu, duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan penghulu lain di nagarinya.

Hanya saja yang dikhawatirkan orang, ialah kalau-kalau terambil menjadi urang sumando (menantu laki-laki). Bila hal semacam itu terjadi, bisa celaka tiga belas. Sebab anak-cucu kaum tersebut akan berperangai palasik pula seperti bapaknya.

"Maun juga bukan palasik. Ia pemuda biasa" gumam Mak Maun.
"Mauun, Maun. malangnya nasibmu nak"

Bersamaan dengan azan maghrib, Mak Maun masuk ke rumah, hendak menunaikan shalat Maghrib.

Mak Maun menghela nafas sepanjang tubuh rentanya. Maun putranya memang pantas membenci orang kampungnya. Gara-gara tuduhan palasik yang tidak pernah ada bukti dan kebenarannya, Maun terpaksa berkali-kali putus cinta. Kalau saja Maun tidak ia sekolahkan ke pesantren Angku Katik, mungkin saja Maun sudah bunuh diri. Rasa marah inilah yang membuat Maun bersikukuh kawin dengan Herni anak kampung Mudiak yang jaraknya kurang lebih 90 Km.

Mak Maun kembali mengingat peristiwa itu.

"Maun, Kampung Mudiak itu jauh. Mak takut, tak kuat menjenguk cucu mak nantinya".

"Jauh Mak? Tidak Mak. Dulu memang jauh, karena Mak dulu ke sana pakai pedati. Sekarang ada bus Mak".

Sekarang apa buktinya? Maun tidak pernah lagi pulang menjenguk badan tua itu semenjak menikah delapan bulan yang lalu. Mak Maun merasakan jauhnya Kampung Mudiak itu dalam kesepiannya.


Seusai shalat maghrib, Mak Maun kembali termenung. Masih bermukena di atas sajadah lusuh.

"Terasa benar malang nasibku sebagai orang punah. Siti, kenapa umurmu begitu pendek. Coba saja kau dan anakmu hidup, mungkin masih ada penerus keturunan kita"

Siti adalah adik perempuan Mak Maun. Dua puluh lima tahun yang lalu Siti meninggal dalam usia yang masih sangat muda, enambelas tahun. Siti meninggal waktu melahirkan bayi pertamanya yang kebetulan perempuan. Limabelas belas menit setelah melahirkan Siti pun pergi menghadap ilahi. Kini tinggal bayi perempuan merah. Harapan kembali muncul. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Dua hari setelah kematian Siti, bayi perempuan itupun menyusul ibunya ke alam baka.

Di Minangkabau, perempuan adalah pelanjut silsilah keturunan. Maklum Minangkabau menganut system matrilineal, menurut garis ibu. Suku seseorangpun mengikut kepada suku ibu.

Duka masih terus berlanjut. Belum lagi kering tanah pekuburan muncul lagi isu, bayi perempuan itu mati karena palasik. Palasiknya siapa lagi, kalu bukan Mak Maun, kata masyarakat.

Ketika Mak Maun melahirkan bayi laki-laki, Maun sekarang, ia tidak begitu gembira. Sebenarnya ia berharap kelahiran anak perempuan biar keturunannya berkembang dan dapat berkuasa atas segenap tanah ulayat. Tanah ulayat itu sekarang, satu persatu sudah dipakai oleh mamak jauhnya, mamak sepesukuan. Terakhir tanah yang di bawah penguasaannya sudah dihibahkan untuk membangu mushalla.

Sayang sekali, saat ia tengah berusaha mendapatkan keturunan baru, seorang anak perempuan, suaminya meninggal dunia diseruduk babi hutan. Maun saat itu masih berumur 6 bulan. Sejak saat itu Mak Maun hidup menjanda. Bukan ia tak mau kawin lagi, tetapi tak seorangpun pria yang sudi menikah dengan dirinya. Takut anaknya menjadi palasik. Padahal, Mak Maun tidak kalah cantik bila di banding perempuan lain seusianya. Kalau tidak tercantik ke dua, mungkin ke tiga di kampungnya.

Mak Maun, mau tidak mau, terpaksa menerima kenyataan bahwa ia termasuk orang-orang punah.


Di sebuah dapur yang sangat sederhana duduklah seorang perempuan yang beranjak tua. Mak Maun. Di depan tungku Mak Maun terlihat sibuk mengacau rendang. Sesekali ia berbicara seolah-olah hanya untuk dirinya sendiri.

“Mmh… makan sendiri, tidur sendiri, segalanya sendiri” keluhnya sambil menghela nafas. Bikin kalio…, dimakan sendiri. Bikin rendang…, tak ada yang makan. Yoo… beginilah nasib padusi di Minangkabau.

Mak Maun terus mengaduk-aduk sesuatu yang berbau enak di dalam kuali. Dan mulutnyapun tetap komat-kamit meneruskan curhatnya kepada tungku api yang menyala-nyala…

“Punya anak laki-laki, ini mah… susah.. susaaah..!” Selusinpun anak laki-laki, kalau tak ada yang padusi, eeh, setelah besar, terbang semuanya ke rumah orang. Inilah contohnya.. kapan lagi bisa makan enak.

Mak Maun mendadak kesal dan berhenti mengaduk. Mungkin isi kuali itu kalio. Mungkin juga sudah jadi randang.

Tiba-tiba terdengar suara laki-laki berdehem. Berdehem, batuk-batuk kecil. Begitulah orang laki-laki Minang, sebelum mengucap salam, terlebih dahulu berdehem, supaya perempuan yang ada di rumah itu bersiap-siap, siapa tahu pada saat itu auratnya tersingkap.

“Assalamu’alaikum, Ondee, harumnya. Masak apa mak? Bikin rendang ya. Sepertinya aku akan makan enak nih. Mmmh, lapar perutku jadinya,mak…ada nasinya, mak?”

Sesosok wajah muncul dan langsung bertanya bertubi-tubi dan langsung mencari-cari tempat nasi.

“Oi, waang Maun. Masih ingat waang sama amak rupanya. Rupanya waang belum lupa dengan rendang amak sejak waang tergadai ke Mudiak? ucap Mak Maun tanpa sempat menjawab salam Maun.

Ya, ternyata lelaki itu adalah Maun anak lelakinya yang babini ke Kampung Mudiak. Blok M, bahasa kerennya.

“Kenapa sih mak, protes Maun sambil memijit sayang bahu emaknya. Mana mungkin seorang anak lupa sama ibunya.. Ada-ada saja si Amak ini. Cepat lah mak…saya sudah tak tahan lagi, lapar sekali aku Mak” pinta Maun manja.

Mak Maun berjalan ke sudut dapur. Disitu terletak rak-rak piring yang sudah lusuh, tetapi masih terawat sehingga meninggalkan kesan bersih. Nampaknya Mak Maun cukup memperhatikan masalah kebersihan dapurnya. Apalagi yang menyangkut peralatan makan. Piring yang di tangannya ia isi dengan nasi hangat. Buktinya nasi itu mengepulkan asap.

“Makanlah,Nak, rendang ini enak apalagi sedang hangat-hangat. Aa..ini gulai pangek yang amak bikin kemarin. Cobalah..!”

“Amak betul-betul mengerti dengan selera aku. Ayo, Mak. makanlah Amak sekalian, kita makan sama-sama”

Segera Maun mencuci tangan dengan bersih dan setelah mengucek nasi yang bercampur lauk, tangannyapun rajin turun naik dari piring ke mulut. Mak Maun memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia pun ikut makan bersama Maun.

“Ondeh, Enak sekali makan Amak, Nak. Sudah lama Amak tidak dapat menikmati makanan yang Amak masak”

“Iya mak, sampai berkeringat aku...

“Karena makan bersama kamu mungkin. E..ee, itu lah Amak kan sudah bilang dahulu, bila waang memang sayang sama Amak,, jika…

“Apa mak?” Maun langsung memotong.“Cepat-cepat beranak, itu kan mak?”

“Iya, kalau begini terus , rumah ini akan lengang selamanya. Kesepian kata anak-anak sekarang. Apa lagi istrimu yang cantik itu tidak mau pula tinggal di sini. Oi, sekarang di mana dia?” Kenapa tidak diajak kemari?, Apa dia jajok naik ke rumahku yang jelek ini?” Mak Maun mengejar dengan pertanyaan beruntun.

Maun menghela nafas. Perlahan nasi yang ada dimulutnya ia telan. Entah sudah lumat atau belum.

“Tidak Mak. Tadi dia mampir ke rumah bidan Mai, sebentar lagi mungkin tiba di sini”

“Rumah bidan Mai?, Apa yang dia lakukan di sana?. Apa ia sudah terlambat?” Mendadak Mak Maun melurus punggungya yang sebentar lagi bongkok. Tangannya berhenti menyuap.

“Tidak Mak! Masih belum Mak. Herni, menantu Amak itu 'kan baru tujuhbelas tahun umurnya” Maun menghela nafas panjang. Lantas ia bertanya, suaranya sangat pelan, nyaris seperti orang berbisik. “Mak, padi yang masih muda itu apa bisa dijadikan benih? Apa bagus tumbuhnya?”

“Bisa! sahut Mak Maun sigap. Kenapa tidak! Ampo barek saja bisa tumbuh, tapi hasilnya kurang bagus.”

“Ooh...Iya..ya. Kalau begitu, orang pasti seperti itu juga Mak! Si Herni, jika aku paksa, mungkin ia bisa hamil. Tapi, seperti apalah anaknya nanti,” Maun membela diri.

“Phuah..! sudah pintar kamu sekarang ya. Sejak kapan istri kamu itu kau samakan dengan tanaman?. Percuma saja waang sekolah tinggi. Diberi apa kamu oleh wanita mandul itu, ha?..” Mak Maun langsung tegak, tangannya bertumpu di pinggang. “Biarlah, sekarang saya cari dia ke rumah Bidan Mai. Kenapa ia di sana? Apa dia bersuntik KB?”

Maun ikut berdiri sembari memegang bahu ibunya, tentunya menenangkan orang tua itu.

“Amak…tenanglah amak dulu. Tak ada yang bisa kita selesaikan dengan muka kusut dan hati panas seperti ini! KB itu tidak selalu dengan suntik, Mak, haa…haa…ha…”

“Apa katamu? apa kamu tidak malu. Lihatlah si Lepai, baru kemarin menikah, kini sudah besar pula perut istrinya”

Mak Maun masih emosi. Maun kembali duduk. Nasi yang masih tersisa dipermainkan dengan ujung jarinya.

“Mak, anak itu amanah dari Allah. Makanya perlu dipersiapkan”
“Entahlah, sekarang ini, orang tidak menikah saja bisa bunting. Malang nasib ku, dapat menantu mandul” sungut Mak Maun.

"He…he… itu kecelakaan namanya Mak, hamil di luar nikah. Kambing yang tidak nikah juga bisa bunting, Mak"

Mak Maun membelakangi Maun dan merajuk seperti anak remaja.

“Mak, Herni tidak mandul. Ia cuma menunda kehamilannya saja. Usianya masih tujuhbelas tahun. Saya khawatir, kalau ia hamil sekarang, nanti mengganggu kesehatannya. Mak tidak lupa 'kan, dengan etek Siti?Ia meninggal dalam usia muda. Anak perempuannya meninggal bukan karena palasik, tetapi karena memang tidak sehat sejak dalam kandungan" terang Maun panjang lebar.

"Iya, Maun. Amak ingat. Tetapi meskipun kita ini orang punah, Amak tidak ingin mati dalam kesepian. Biarlah Amak terhibur dengan tangis dan keceriaan anak-anakmu nantinya. Kalau bisa lahirkan anak-anak perempuan. Usahakanlah, tak usah lah bini waang ber-KB"

"Begini saja Mak, habiskan saja makan Mak, dulu. Nanti kita lanjutkan ceritanya "

"Maun, Amak sudah tak tahan lagi sendiri di hari tua. Kau bisa enak-enak tidur bersama istrimu. Sementara Amak di sini?

"Biarlah, Mak, kita terima kenyataan ini apa adanya. Nanti kalau Allah mempercayai akau, kotrasepsi itu akan jebol sendiri. Herni pasti hamil Mak. Nanti anak-anaknya akan aku bawa ke sini, menemani Amak"

"Maun, Amak sudah putus harapan. Selusinpun anakmu, tetap akan tinggal di rumah istrimu.kalau kau tidak cepat-cepat punya anak biarlah Amak mati saja, biar punah sekalian"

"He..he… jangan begitu, Mak. Saya janji, akan segera punya anak. Tetapi dengan syarat"

“Baik, dengan syarat istrimu kau larang ber KB. Habiskan nasimu, mari kita ke rumah bidan Mai. Tanyakan ke bidan, kenapa sampai sekarang istrimu belum hamil juga..? Kalau kau tak mau bertanya, biar Amak yang bertanya…!”. Mak Maun bersemangat.

“Ondeh!”, Maun geleng-geleng kepala. (Padang Agustus 2006)


Catatan kata-kata /istilah Minangkabau :
1.Ondeeh, kata seru, aduh
2.Rapun , habis, punah, hancur lebur.
3.Palanta, tempat duduk santai di halaman rumah, warung. Biasanya terbuat dari bambu.
4.Babini, kawin
5.Tungga babeleang, anak tunggal, semata wayang
6.Palasik, mitos orang Minangkabau tentang orang yang suka menghisap darah anak kecil di bawah tiga tahun. Dalam kepercayaan orang Minangkabau, mereka suka menggunakan ilmu hitam
7.Bercirit, berkotoran, tahi mata
8.Sajamba, makan bersama satu talam atau piring besar
9.Kalio, gulai daging sebelum menjadi rendang. Rendang merupakan makanan penting dan persyaratan yang mesti ada dalam perjamuan adat Minangkabau.
10.Padusi, perempuan.
11.Ondee, kata seru, sama dengan aduhai.
12.Amak, ibu, mandeh.
13.Pangek, gulai pepes ikan.
14.Jajok, jijik
15.Waang, kamu (untuk anak laki-laki)
16.Ampo barek, sisa gabah yang selesai dianginkan. Biasanya berbentuk padi hampa, tak berisi. Jika terserak di sawah bisa tumbuh dan berbuah bulir padi yang kurang bagus.
17.Etek, bibi, adik perempuan ibu atau ayah.

Special Thank to :
Terima Kasih Buat Inyiak Anas Nafis atas informasinya tentang Palasik

ISLAM DAN NEGARA;PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI PAKISTAN

2008-05-29T13:54:00.004+07:00

Oleh: Muhammad Nasir

Ketua Divisi Organisasi Majelis Sinergi Islam dan Tradisi Indonesia
(Magistra Indonesia)-Padang/ Mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam
PPs IAIN Imam Bonjol Padang

Pendahuluan

Islam dari pengalaman sejarahnya tidak mengenal negara yang berdasarkan kebangsaan atau etnis. Sekalipun yang memerintah dari etnis tertentu seperti Arab atau Turki, tetapi umat tidak memandang pada kebangsaan tersebut. Sampai awal abad ke 20 umat Islam masih berkeyakinan bahwa mereka berada dibawah sebuah pemerintahan Khalifah yakni pemerintahan yang mendasarkan pada kesatuaan agama dengan tanpa memperhatikan batas teritorial. Persoalan lainnya yang tidak kalah pentingnya dari sekedar perdebatan tentang negara adalah bagaimana sebuah negara Islam dapat menerapkan ajaran Islam (Syari’ah) dalam institusi negara.

Penerapan syari’at Islam merupakan problem kontemporer pada beberapa negara yang berpenduduk muslim. Syari’at Islam diyakini sebagai satu panduan tentang tata cara yang benar dalam menyelenggarakan kehidupan muslim, termasuk dalam hal bernegara. Namun pada waktu tertentu, penerapan syari’at Islam justru menjadi perdebatan yang panjang khususnya ketika hal itu berkaitan dengan satu sistem pemerintahan modern yang disebut negara.

Jika syari’at Islam sudah menjadi kosa kata yang Islami dalam artian berasal dari khasanah peristilahan (musthalahat) Islam, maka negara bukanlah peristilahan yang berasal dari Islam. Sebagai rujukan standar, tidak satupun kata ini ditemukan dalam al-Qur’an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi jika menjadi satu frasa Negara Islam.

Meskipun demikian, perkembangan berikutnya, negara Islam setelah mengalami rekonstruksi sedemikian rupa telah menjadi perbendaharaan bahkan cita-cita tersendiri bagi umat Islam. Tidak heran, beberapa negeri berpenduduk muslim mulai berupaya mewujudkan suatu pemerintahan yang berdaulat dengan nama negara Islam. Misalnya, Republik Islam Pakistan yang akan dibahas dalam makalah ini.

Pembentukan negara Islam secara zahir membawa konsekwensi diterapkannya Syari’at Islam (baik formal ataupun informal) kedalam institusi negara dan kehidupan warga negara. Pertanyaan mendasarnya, apakah konsekwensi ini juga merupakan alasan untuk mendirikan negara Islam pada waktu itu, atau hanya sebatas menciptakan negara bagi penduduk Pakistan yang mayoritas beragama Islam?

Pakistan sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim sejak didirikan pada tahun 1947 tidak luput dari perdebatan ini. Pakistan layak diangkat sebagai satu studi kasus mengingat akarnya yang kuat sebagai sebuah negeri yang dahulunya menjadi bagian imperium besar Islam di India yaitu Kerajaan Mughal.
Sepanjang perjalanannya, Pakistan telah mengalami berbagai peristiwa yang cukup menyedihkan untuk dicatat, apalagi jika dikaitkan dengan identitasnya sebagai negara yang dibangun dengan identitas Islam. Mengingat sejarah kebesarannya dan ketragisan inilah, makalah ini secara serba ringkas menulis berbagai peristiwa yang berkaitan dengan upaya penerapan syari’at Islam di negara tersebut. Istilah lain yang mungkin digunakan dalam penulisan makalah ini adalah Islamisasi yang dalam hemat penulis terdengar lebih lembut (soft) sekaligus lebih gampang diucapakan dibanding penerapan syariat Islam.

Profil Singkat Negara Pakistan

Nama negara: Pakistan
Bentuk Pemerintahan: Republik Islam Pakistan
Ibukota : Islamabad
Populasi: 165.803.560 jiwa (2007) / 97% muslim
Ekspor Utama: Tekstil, beras, kulit, produk, olahraga, dll
Impor Utama: Minyak bumi, permesinan,peralatan transportasi, dll.
Bahasa: Urdu (resmi), Sind, Punjabi,Inggris

Di timur, Pakistan berbatasan dengan India. Di barat, berbatasan dengan Iran dan Afghnistan: Di utara, dengan Afghanistan dan Cina. Di selatan, dengan laut Arab dan teluk Oman. Luas Pakistan adalah 703.943 Km; yang terbagi atas empat propinsi: Baluchistan, Sindh, Punjab dan wilayah Barat Daya. Pakistan bertetangga dengan dua negara besar di dunia: India dan Cina. Pakistan menjalin hubungan baik dengan Barat di satu pihak, sedangkan disisi lain dengan Cina Komunis.

Berdirinya Republik Islam Pakistan tidak lepas dari peran seorang pengacara muslim Muhammad Ali Jinnah. Pada awalnya, berdirirnya Pakistan merupakan problem tersendiri, terutama dalam mencari alasan atau raison d’etre Pakistan merdeka. Apakah the founding fathers Pakistan bermaksud mendirikan Negara Islam atau tengah berupaya membangun Tanah Air bagi orang Islam? Lebih dari itu, apakah kekhawatiran sebagai warga minoritas di India yang mayoritas Hindu dapat dijadikan alasan berdirinya Pakistan merdeka.

Elan dasar pendirian "Republik Islam" ini, seperti terartikulasikan dalam gagasan pendiri-pendirinya adalah kehendak komunitas muslim --sebagai bangsa terpisah di anak benua India-- untuk membentuk negara di mana mereka mampu menerapkan ajaran Islam dan hidup selaras dengan petunjuknya.

Berbagai teori telah dimunculkan tentang alasan-alasan pokok berdirinya Pakistan sebagai sebuah negara dengan identitas Islam. Pada 23 Maret 1947 Liga Muslim India (All Indian Moslem League) mengeluarkan resolusi yang terkenal dengan nama Resolusi Pakistan. Dalam resolusi tersebut, kaum Muslim India dipimpin Muhammad Ali Jinnah, yang juga Bapak Negeri Pakistan, berjanji memperjuangkan terbentuknya negara muslim.

Pendirian Liga Muslim mengawali munculnya gerakan nasionalisme India, pada awalnya merupakan respon terhadap gerakan nasionalisme Hindu yang disuarakan Partai Kongres Nasional India. Liga Muslim didirikan oleh sekelompok intelektual Muslim India yang pada perkembangannya menuntut terbetuknya pemerintahan sendiri. Tokoh yang terkenal dari organisasi ini adalah Muhammad Ali Jinnah.

Di bawah kepemimpinan Jinnah, ide negara Pakistan semakin berkembang dan pada tahun 1940 menjadikan pembentukan Pakistan sebagai tujuan perjuangan. Tujuan itu menjadi kenyataan saat Pakistan diproklamirkan sebagai negara merdeka pada 14 Agustus 1947, dan kenyataannya, Pakistan merdeka sehari lebih cepat dari India yang dimerdekakan 15 Agustus 1947

Berdirinya Pakistan didasarkan atas realitas bahwa masyarakat muslim yang meliputi wilayah Sind, Punjab, Baluchistan, provinsi di Barat Laut dan Benggala merupakan sebuah bangsa yang berhak atas wilayah mereka sendiri. Meskipun banyak yang meragukan klaimnya sebagai sebuah bangsa, namun sesuatu yang pantas diberi nilai adalah kenyataan geografis Pakistan yang merupakan anak benua India yang nyaris lepas dari peradaban induknya, yaitu India.

Pakistan dibentuk oleh elit-elit muslim yang memobilisasi sumberdaya Muslim India Barat Laut untuk menentang kebijakan Inggris yang berseberangan dengan kepentingan kelompok muslim. Kemungkinan lainnya adalah teori Francis Robinson yang menyatakan terbentuknya Pakistan dari faktor ideologi terutama doktrin Ummah yang mendorong elit-elit muslim mengupayakan perlindungan budaya muslim dan otonomi yang lebih besar bagi kaum muslim di Provinsi Kesatuan Barat Laut dan Bengal.

Senada dengan Robinson, David Taylor mengesankan terbentuknya Pakistan sebagai ekspresi politik muslim kelas atas (elit) yang memahami kenyataan berbedanya identitas keagamaan dan sosial politik mereka dengan kekuatan-kekuatan lainnya di anak benua India.

Tuntutan kaum elit ini menurutnya selain mewakili permasalahan kaum elit Pakistan, juga didukung oleh kesadaran komunal akan pentingnya negara bagi komunitas Muslim. Selain itu ia juga menemukan fakta dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan massa yang menuntut pemenuhan kebutuhan asasinya sebagai orang Islam juga tidak bisa disepelekan. Artinya, dalam waktu-waktu tertentu, tuntutan elit bisa senada dengan tuntutan arus bawah muslim.

Sementara itu dengan pertanyaan yang hampir sama dengan Robinson, Karen Amstrong menilai pendirian Pakistan justru diilhami cita-cita sekuler modern. Sejak masa Aurengzeb, Muslim di India merasa sedih dan tidak aman, mereka mengkhawatirkan identitas mereka dan berkem¬bangnya kekuasaan mayoritas Hindu.

Hal ini semakin parah setelah pemisahan India dari Inggris pada tahun 194¬7 ketika kekerasan komunal memuncak di kedua belah pihak dan ribuan orang tewas. Jinnah ingin membangun arena politik yang tidak menekan atau membatasi identitas religius Muslim. Akhirnya ia mempertanyakan: “apa maknanya negara Islam yang menggunakan sebagian besar simbol-simbol Islam untuk tujuan "sekuler"?

Esposito juga berkesimpulan: “aspirasi Islam memang merupakan raison d'etre-berdirinya Pakistan, tetapi meskipun terdapat persetujuan umum mengenai pentingnya suatu tanah air Islam, namun apa yang dimaksud tidak begitu jelas. Perbedaan pandangan dan pendekatan antara kaum modernis dan tradisionalis merupakan halangan yang cukup besar, dan belum pernah diusahakan secara sistematis untuk menjelaskan ideologi Islam Pakistan dan bagaimana melaksanakan ideologi itu secara konsisten.

Dari beberapa teori ini, paling tidak yang paling memungkinkan adalah bahwa gagasan nasionalisme yang datang dari barat telah membantu mempercepat kelahiran Pakistan sebagai negara bangsa. Dalam hal ini, Badri Yatim menyebutkan, gagasan nasionalisme merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangannya untuk mewujudkan negara merdeka, yang bebas dari pengaruh politik Barat.

Praktek Islamisasi Pakistan

Periode 1947-1970

Sebagaimana disinggung di atas, Islam merupakan raison d'etre dari dibaginya India dan di¬dirikannya Pakistan sebagai suatu negara-bangsa yang berdiri sendiri tahun 1947. Walaupun Is¬lam telah digunakan untuk memobilisasikan dan mempersatu¬kan orang Islam di waktu gerakan kemerdekaan, namun sedikit sekali terdapat konsensus mengenai masalah-masalah fundamen¬tal seperti: "Apakah artinya kalau dikatakan bahwa Pakistan ada¬lah sebuah negara Islam modern? Bagaimana menggambarkan watak keislamannya dalam ideologi dan lembaga-lembaga nega¬ra?"

Dengan memperhatikan periode tahun 1947-1970 ternyata bahwa hasilnya amat tidak memuaskan. Tidak adanya kestabilan politik dan perbedaan yang tajam antara golongan tradisionalis dan mo¬dernis sedikit sekali memberikan sumbangan kepada perkem¬bangan suatu ideologi Islam yang mapan yang dapat berguna se¬bagai dasar dari persatuan nasional di tengah-tengah perbedaan-¬perbedaan bahasa dan regional yang amat luas terdapat di Pakis¬tan.

Kesimpulan yang diambil kebanyakan pengamat Pakistan adalah, dari periode 1947 hingga 1970 tersebut, Pakistan lebih banyak berdebat tentang bagaimana ideology Islam itu dapat diterapkan dalam negara. Perdebatan itu meliputi tokoh modernis, nasionalis sekuler dan kelompok Islamis tradisionalis yang menginginkan syari’at Islam diterapkan secara ketat.

Misalnya, Abul A'la Maududi (1903-1979) mewakili kaum tradisionalis, mendesak dite¬rapkannya norma-norma Syariah yang lebih ketat, sehingga pada tahun 1956, sebuah konstitusi secara resmi menjadikan Pakistan sebagai Republik Islam. Ini mewakili sebuah aspirasi yang kini hidup kembali dalam institusi-institusi politik negara tersebut. Sementara Fazlur Rahman mewakili kaum modernis memberikan gambaran tentang negara Islam yang lebih modern berdasarkan kedaulatan rakyat.

Pemerintahan Jenderal Muham¬nad Ayub Khan (1958-1969) adalah contoh khusus sekularisme berlebihan sekaligus dictator militer. Dia menasionalisasi sumbangan-sumbangan religius (auqah), nembatasi pendidikan madrasah, dan mengembangkan sistem hukum sekuler. Tujuannya adalah menjadikan Is¬am sebagai agama sipil, yang bisa dikendalikan negara, tetapi keinginan ini menyebabkan ketegangan dengan para ahli agama Islam dan menyebabkan jatuhnya pemerin¬tahan Khan.

Selama tahun 1970-an, kekuatan para ahli agama Islam menjadi kekuatan oposisi utama melawan pemerintahan, dan sebagai seorang beraliran kiri dan sekularis Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977) meredakan gerakan mereka dengan melarang judi dan alkohol, Tetapi pada periode ini akhirnya Pakistan tetap digerakkan dengan semangat sekuler.

Hal ini melegitimasi kenyataan, meskipun Pakistan menyatakan dirinya sebagai negara Islam, tidak satupun program yang pernah disusun untuk menerapkan Islam. Dalam rentang waktu 30 tahun itu, tidak heran muncul tudingan bahwa Islamisasi tidak lebih hanya sebagai contoh penggunaan Islam sebagai alat oleh rezim yang berkuasa untuk menegakkan keabsahan politiknya.

Periode 1971-sekarang

Islamisasi mula-mula muncul sebagai kebijakan negara yang lahir di bawah pemerintahan Partai Rakyat Pakistan yang dipimpin oleh Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977). Ali Bhutto datang membawa tawaran baru, yaitu mengawinkan Islam dengan Sosialisme. Upaya ini mendapat sambutan hangat dari rakyat Pakistan.

Bhutto mempergunakan ungkapan-ungkapan keagamaan yang mampu membangkitkan emosi, seperti misalnya Musawat-i¬ Muhammadi (persamaan Muhammad) dan Islami Musawat (persamaan Islam) sebagai bagian dari ke¬pandaian mengucapkan pidato politik untuk membe¬narkan kebijakan pemerintahannya yang bersifat sosialis dan untuk memperoleh dukungan massa bagi kebijakannya.

Pada tahun 1974 pemerintahannya juga bertanggung jawab atas terjadinya kampanye panjang pada dasawarsa itu sehingga pengikut sekte Ahmadiyyah menganggap pendiri sekte itu, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai nabi, dan dengan demikian mereka menolak pilar Islam bahwa Muhammad ada¬lah utusan Tuhan yang terakhir.

Setelah parlemen mengeluarkan peraturan hukum yang menyatakan bahwa Ahmadiyyah adalah minoritas non-muslim dan ketetapan dalam Undang Undang tahun 1973 yang mengharuskan jabatan presiden dan perdana menteri dipegang oleh orang-orang Islam, sumpah jabatan di¬ubah agar penegasan bahwa Muhammad adalah nabi yang terakhir bisa dimasukkan ke dalamnya.

Ketika agitasi anti pemerintah (dipimpin oleh Persekutuan Nasional Pakistan yang pemimpin-pe¬mimpinnya menggunakan Islam untuk menggerak kan orang-orang melawan pemerintahan Bhutto) pecah di pusat-pusat pertokoan utama, pemerintah berusaha untuk mengakhiri keadaan ini dengan mengumumkan reformasi , “Islam” dengan menentu¬kan Jum’at dan bukannya Minggu sebagai hari libur umum mingguan dan mengumumkan langkah-lang¬kah yang melarang pemakaian alkohol, perjudian dan pacuan kuda. Manifesto pemilihan Partai Rakyat Pakistan tahun 1977 juga memasukkan persetujuan partai untuk:

1.Menjadikan pengajaran al Quran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan umum.
2.Mengembalikan masjid ke tempat tradisionalnya selaku pusat terpenting masyarakat.
3.Mendirikan Akademi Ulama Negeri untuk mendi¬dik Imam dan Khatib di masjid-masjid.
4.Menjadikan tempat keramat orang suci yang ter¬hormat sebagai pusat pengajaran Islam.
5.Meningkatkan fasilitas untuk orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji.
6.Memperkokoh Institut Penelitian Islam di Islam¬abad.

Akan tetapi program Islamisasi ini menurut Riaz Hassan tidak lebih hanya sekadar respon untuk menenangkan kelompok urban yang menentang kebijakan ekonominya. Program ini secara kasat mata tidak lebih pada pengakuan dan perbaikan aspek simbolis Islam sebagaimana awal pendiriannya.

Ali Bhutto akhirnya dijatuhkan melalui kudeta Angkatan Bersenjata di bawah pimpinan Jenderal Zia ul-Haq Juli 1977 dengan alasan tingkah lakunya yang tidak Islami dan keakrabannya dengan isu demokrasi kebarat-baratan, kemudian ia digantung dengan tuduhan terlibat konspirasi untuk membunuh ayah politisi Ahmed Reza Kasuri.

Ali Bhutto kemudian digantikan oleh Ziaul-Haq, yang mengembalikan aturan pakaian tradisional Muslim dan memberlakukan kembali hukuman yang Islami dan hukum komersial. Tetapi Presi¬den Zia sendiri juga menjauhkan Islam dari masalah¬-masalah politik dan ekonomi yang didukung oleh kebijakan¬-kebijakan sekularis.

Secara populer, upaya Islamisasi Pakistan itu ia sebut dengan Nizam-i- Islami. Usaha yang dikampanyekan oleh Zia ul-Haq dalam rangka Islamisasi antara lain:

1.Menegaskan kembali tujuan negara (objektif resolution) Pakistan, yaitu Islam. Konsekwensinya sistem (ajaran) Islam harus diterapkan di negara Pakistan;
2.Pembentukan mahkamah-mahkamah Syar’iyyah, yang bertujuan meletakkan supremasi syari’ah di atas hukum positif. Pada kasus tertentu ia juga melakukan penyesuaian hukum-hukum positif dengan hukum Islam;
3.Membangun prinsip negara kesejahteraan (welfare state) dengan membentuk pemungutan zakat dan ‘usyr (pajak yang dipungut dari hasil pertanian);
4.Serta menyatakan perang terhadap sistem perekonomian yang berbasis riba.

Bagaimanapun, kampanye dan program Nizam-i-Islami itu tidak lebih sebagai pendekatan politik penerapan hukum Islam yang pada akhirnya disikapi secara politis oleh kelompok oposisi. Sementara itu disisi yang lain, respon rakyat terhadap program itu biasa-biasa saja. Akhirnya program itu tidak lebih hanya perdebatan kalangan elit Pakistan.

Dalam hal politik luar negeri, Zia ul-Haq memberi dukungan penuh kepada Mujahidin Afghanistan yang berjuang melawan invasi militer Uni Soviet (1979-1989). Namun, pada 1988, Zia ul-Haq tewas saat helikopter yang ditumpanginya bersama Duta Besar Amerika Serikat di Pakistan meledak. Sejak wafatnya dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1988, politik Pakistan didominasi ketegangan etnik, permusuhan, dan skandal-skandal korupsi di antara anggota kelas-kelas elit dan para ahli agama Islam tidak lagi berpengaruh. Islam masih menjadi identitas Pakistan dan ada pada semua kehidupan masyarakat, tetapi tetap tidak berpengaruh pada kehidupan.

Pasca Ziaul Haq, sepertinya program Islamisasi tidak begitu populer lagi di Pakistan. Pakistan tidak lebih seperti negara-negara berkembang lainya yang penuh dengan intrik politik, perdebatan panjang antara Islam dan demokrasi dan yang tak kalah beratnya, internasionalisasi Pakistan, terutama soal nuklir dan terorisme. Tidak heran Pakistan belakangan menjadi barometer keamanan bagi negara muslim di kawasan lainnya, termasuk Asia Tenggara.

Sekilas pemerintahan setelah Zia ul Haq, muncul Benazir Bhutto, putri mendiang Zulfikar Ali Butho, yang menjadi perdana menteri wanita pertama di Republik Islam Pakistan. Terpilihnya Benazir Bhuto merupakan kejutan bagi umat Islam dan juga bagi banyak negara non muslim.

Pemimpin perempuan merupakan suatu yang masih diperdebatkan terutama di Pakistan yang pada Era Zia ul-Haq diharamkan. Benazir Bhuto telah menjadi zaman peralihan dari era perdebatan mengenai identitas Islam kepada wacana hubungan Islam dan demokrasi (termasuk masalah gender), sekaligus menjadi tanda bagi kemenangan demokrasi atas rezim militer.

Platform demokrasi yang ingin ditegakkan oleh Dinasti Bhutto adalah mengkritisi dominasi militer. Akibatnya Benazir selalu berseberangan dengan para jenderal militer. Salah satu janji Benazir jika dia memenangi pemilu dan menjadi PM kembali adalah mengefisiensikan dana militer. Sebuah pilihan demokratis namun tidak populer bagi kalangan militer.

Pada 1990 Benazir digulingkan oleh Presiden Ghulam Ishaq Khan dan lagi-lagi didukung oleh militer karena dituduh korupsi namun ia tidak pernah diadili. Tahun 1993 ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri hingga 1996. Pada tahun 1996, Presiden Farooq Leghari menaggalkan jabatan Benazir atas tuduhan skandal korupsi.

Benazir digantikan Nawaz Sharif, seorang pengikut setia Zia ul-Haq. Sharif menjadi PM setelah Partai Liga Muslimin Pakistan yang dipimpinnya menang pemilu dan mempunyai kursi mayoritas di parlemen. Dalam perjalanan pemerintahannya, Sharif bersitegang dengan militer yang kemudian dikudeta oleh Musharraf yang saat itu duduk dalam struktur Dewan Keamanan Nasional.

Beberapa pemimpin senior militer lalu mendukung Musharraf dalam kudeta damai terhadap Sharif. Kepemimpinan Musharraf pun tetap bertahan setelah didukung dengan partai-partai di Pakistan. Yang menarik justru pada tahun 2006, Nawaz Sharif memutuskan berkoalisi dengan Benazir Bhutto, rival lamanya, dalam Aliansi untuk Pemulihan Demokrasi, demi menggulingkan Musharraf.

Kepemimpinan Musharraf tidak luput dari konflik. Bentrokan berdarah di sejumlah wilayah Pakistan awal Maret 2007 merupakan klimaks dari krisis politik yang menimpa Presiden Pervez Musharraf. Dia memecat Ketua Mahkamah Agung Iftikhar Muhammad Chaudhry karena dituduh menyalahgunakan kekuasaan.

Pihak oposisi menuduh pemecatan itu dilatarbelakangi kekhawatiran Musharraf kalau Chaudhry akan menghalangi niatnya menjadi presiden untuk ketiga kali. Chaudhry juga dikhawatirkan mengubah konstitusi untuk melucuti posisi rangkap Musharraf sebagai panglima angkatan bersenjata. Pemecatan Chaudhry memicu protes luas dari para pengacara dan partai-partai oposisi di seluruh negeri, walau aksi mendukung Musharraf pun dilakukan partai propemerintah Mutahida Qami Movement (MQM). Bentrokan pun tidak terhindarkan.

Kelompok oposisi, baik dari kubu mantan PM Benazir Bhutto yakni Partai Rakyat Pakistan dan kelompok pendukung mantan PM Nawaz Sharif banyak yang menjadi korban akibat bentrokan itu.

Terakhir sebagai kesudahan karir politik Benazir Bhutto, 27 Desember 2007 ia terbunuh oleh serangan tembakan dan bom bunuh diri di Rawalpindi sesaat setelah ia berkampanye untuk posisi PM yang ke tiga kalinya.

Era Perves Musharraf (1999) adalah bukti terkini tentang betapa rumitnya mengurus sebuah negara modern yang diberi nama Republik Islam Pakistan itu. Dalam konstitusinya tercantum dasar filosofi mewah tentang kedaulatan Allah atas alam semesta dan syariah sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam realitas, baik gagasan kedaulatan Allah maupun syariah ternyata tidak mampu menolong nasib Pakistan berhadapan dengan konflik suku yang beragam dan sengketa politik yang sering berkuah darah itu.

Penutup

Pakistan merupakan salah satu contoh yang bagus untuk kasus kontroversi penegakan Syari’at Islam yang juga marak di bebera negara berpenduduk muslim lainnya, termasuk Indonesia. Apakah formalisasi Syari’at Islam melalui jalur politik (negara) adalah kehendak komunitas muslim atau bagian wacana yang dilontarkan elit politik, patut juga dipertimbangkan.

Tuntutan pemberlakuan syariat Islam yang dikemukakan sejumlah daerah di Indonesia beberapa waktu lalu telah menarik perhatian kalangan yang berkepentingan dengannya. Ketidakjelasan konsep syariat di balik usulan itu telah menyeret masyarakat ke dalam ajang kontroversi yang akut.

Gagasan tentang Islam yang hendak diimplementasikan di dalam negara Pakistan juga terukir jelas dalam benak para pendirinya --yakni Islam yang "lebih dekat kepada semangat aslinya dan semangat zaman modern." Tetapi, pemimpin-pemimpin komunitas muslim tradisional mempersepsinya sebagai Islam yang berorientasi ke belakang dalam rumusan-rumusan "Islam sejarah."

Akibatnya, sejak berdirinya Republik Islam Pakistan pada 3 Juni 1947, negara ini mengalami kesulitan serius dalam mendefinisikan keislamannya. Perdebatan-perdebatan yang berkepanjangan dalam Majelis Konstituante --demikian pula hasil kompromi antara kubu tradisionalis dan modernis yang terjelma dalam Konstitusi Pertama (1956), Konstitusi Kedua (1962) ataupun amandemen-amandemennya yang tidak memuaskan seluruh pihak-- dengan jelas merefleksikan hal ini.

Ketika sampai kepada hukum Islam, kesulitan yang sama juga dihadapi kaum muslim Pakistan. Dalam benak kaum modernis, hukum Islam --agar bisa diterapkan-- mesti dimodernisasi selaras dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Sementara kaum tradisionalis menuntut bahwa fiqh, yang dihasilkan para mujtahid lewat deduksi dan derivasi dari Alquran dan Sunnah Nabi, harus diberlakukan tanpa kecuali.

Kontroversi sengit tentang riba dan bunga bank, pendayagunaan zakat, program keluarga berencana, hukum kekeluargaan Islam, dan lainnya, merupakan cerminan betapa sulitnya kaum muslim Pakistan mendefinisikan syariat Islam untuk konteks negeri mereka.

Akibatnya adalah kekacauan dan kerancuan dalam definisi "Islam" yang menyertai pengalaman kenegaraan Pakistan. Kompromi-kompromi yang dicapai tentu saja tidak selaras dengan modernisasi yang dikehendaki kubu modernis ataupun status quo yang hendak dipertahankan kelompok tradisionalis. Ajang kontroversi pun akhirnya melebar kepada aksi-aksi penjarahan, pembakaran, terorisme dan pembunuhan --bahkan sampai pada penetapan kaum Ahmadiyah Qadian sebagai minoritas non-muslim!

Pengalaman ideologis Pakistan telah memberikan gambaran suram tentang Islam, seakan-akan agama itu mengajarkan kepada pemeluknya "membakar, menjarah, membantai" pihak-pihak yang berseberangan, bukan "demokrasi, kemerdekaan, persamaan, toleransi dan keadilan sosial"

Dapat diduga bahwa pengalaman traumatis yang sama akan dialami masyarakat muslim Indonesia jika tuntutan penerapan syariat Islam mendapat angin segar. Kemajemukan Islam di negeri ini, yang tidak jarang bersifat antagonistis, merupakan indikatornya. Karena itu, banyak yang harus dipelajari secara bijak dari pengalaman Pakistan.

Meskipun demikian, Menjadikan Pakistan sebagai bukti bahwa Islam tidaklah bisa masuk dalam instrumen politik kenegaraan, tidaklah tepat. Itu tidak lebih sebuah kegagalan dalam memasukkan Islam ke dalam instrumen politik, kegagalan dalam berdemokrasi dan kegagalan dalam mengatasi konflik.[*]

Padang, Januari-Februari-Mei 2008)

DAFTAR BACAAN

Al Abdah, Muhammad, Mengapa Zia ul-Haq Dibunuh? (terj), Yogyakarta: Pustaka al Kautsar, 1990
Ahmed, Akbar S., Rekonstruksi Sejarah Islam di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban, (terj), Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003
Armstrong, Karen, Islam: A Short History (terj), Surabaya: Ikon Teralitera, 2004
Donohue, John J. dan John L Esposito (ed), Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-masalah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
Esposito, John L (ed), Identitas Islam pada Perubahan Sosial Politik, (terj), Jakarta: Bulan Bintang, 1986
Hassan, Riaz, Islam: Dari Konservatisme sampai Fundamentalisme, Jakarta: CV Rajawali, 1985
Hunter, Shireen T. (ed.), Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
Kompas, Jum’at, 28 Desember 2007
Nasution, Harun dan Azyumardi Azra (ed), Perkembangan Modern dalam Islam,Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985
Panji Masyarakat No. 598, 1-10 Januari 1989
Smith, Anthony D., Nasionalisme, Teori, Ideologi dan Sejarah, (terj), Jakarta: Erlangga, 2003
Ajid Thohir dan Ading Kusdiana, Islam di Asia Selatan…, Bandung: Humaniora, 2006
Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
The World Factbook 2007 dan sumber lainnya
http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=97

Soal Agama dan Budaya; Bertegas-tegaslah!

2008-05-26T14:22:00.002+07:00

Oleh: Muhammad Nasir
Mahasiswa Pascasarjana IAIN IB Padang

Tarbiyah Islamiyah atau sebelumnya lebih dekat di lidah masyarakat dengan sebutan PERTI, merupakan anak kandung politik pemikiran Islam Sumatera Barat. Kelahirannya tidak lepas dari perkawinan (sintesis) pemikiran tradisionalisme Islam dengan pemikiran kaum pembaharu. Jika ada yang mengatakan Tarbiyah Islamiyah sebagai representasi Kaum Tua, maka anggapan itu terlalu lemah dan tendensius. Apalagi sampai mengatakan Tarbiyah Islamiyah sebagai sarang Takhyul, Bid’ah dan Churafat (TBC) yang nyata-nyata sesat dan tidak Islami.

Padahal, “Persatuan Tarbiyah Islamiyah tidak pernah mengajarkan warganya untuk mebakar kumayan ketika akan memulai do’a bersama!” tegas Buya H. Ahmad Khatib Maulana Ali (1915-1993) kepada penulis tujuh belas tahun yang lalu. Jawaban berikutnya, “bialah, ndak usah dipikia bana masalah kumayan tu. Bisuak kalau urang indak manjua kumayan lai, urang Tarbiyah pasti indak mambaka kumayan lai.” Biarkan saja, tidak perlu dipersoalkan. Ada saatnya kumayan tidak dijual lagi, budaya itupun pasti hilang. Jawaban ini sungguh merupakan kearifan dan pembacaan yang cermat terhadap kebudayaan.

Persatuan Tarbiyah Islamiyah didirikan oleh para ulama Minangkabau yang menyebut dirinya Ahl al sunnah wal Jama’ah pada 5 Mei 1928 bertepatan dengan 15 Zulkaidah 1346 H. Tercatat beberapa nama yang ikut mendirikan ormas Islam ini, di antaranya; Syekh Sulaiman al Rasuli (Inyiak Canduang), Syekh Abbas Qadhi Ladang Laweh, Syekh Mohd. Djamil Djaho (Inyiak Djao) Syekh Abd Wahid al Shalihi, Syekh Arifin Arsyad Batu Hampar, Syekh Ahmad Baruh Gunung, Syekh Abd Madjid Koto Nan Gadang, Syekh Djamaluddin Sicincin, Syekh Mohd. Alwi Koto Nan Ampek dan HMS Sulaiman Bulittinggi.

Syekh Ahmad Khatib Maulana Ali di Salo mencatat, kelahiran Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini merupakan pertama, reaksi terhadap gerakan pengikut Wahabi di Minangkabau yang terlalu keras berdakwah, hingga tanpa tenggang rasa menghantam kian kemari. Kedua, untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar. Lebih jauh Inyiak Imam Salo menjelaskan, apabila satu kebenaran berhadapan dengan kebenaran lainnya yang mungkin bernilai sama, maka wajibkah mengikuti sesuatu yang menurut adatnya terlihat baharu? Kalaupun harus terjadi, yang baru diterima sebagai kecendrungan zaman (trend) tanpa harus membatalkan yang lama yang bernilai sama. Ketiga, Tarbiyah Islamiyah merupakan bentuk penerimaan terhadap pola pendidikan modern. Keempat, Tarbiyah Islamiyah sebagai bentuk penolakan yang halus terhadap model ijtihad kaum muda. Kelima, untuk mempertahankan prinsip-prinsip bertaqlid kepada Imam-imam Madzhab yang dianggap berkompeten. Keenam, yang lain dari pada itu hanyalah persoalan politik dan kemasyarakatan saja. (Inyiak Imam Salo, Catatan Pribadi, 1976)

Memahami Tarbiyah Islamiyah sebagai sebuah lembaga pendidikan, dakwah dan sosial dalam semangat agama Islam haruslah berangkat dari dua hal, pertama: dari sesuatu yang ada di organisasi itu, kedua; haruslah melihat lembaga ini sebagai bagian dari proses yang lebih besar. Hal ini dilakukan agar setiap kajian selalu berdiri dalam posisi yang adil dalam melihatnya.

Bagian pertama, penting melihat ke dalam Tarbiyah Islamiyah itu sendiri. Apakah betul Tarbiyah Islamiyah sedimentasi Minagkabau Jahily dan yang imannya keropos karena “TBC”? Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar masyarakat Minangkabau sebagai ranah spacial Tarbiyah Islamiyah masih mencapuradukkan antara tradisi lokal dengan pengamalan agama. Sebagian masyarakat justru meniatkan semua itu untuk tunduk dan patuh terhadap ajaran agama. Sayangnya, praktik yang demikian dapat menjadi bid’ah bila tidak ditemukan akar nash dan praktik beragama di zaman nabi. Akan tetapi tidak serta merta boleh dikatakan, praktik yang demikian itu menjadi trade mark Tarbiyah Islamiyah. Lalu dengan semena-mena mengatakan, kemenyan (kumayan), tahlil, zikir jama’ah, talqin, qunut dan sebaginya adalah Tarbiyah Islamiyah. Namun jangan lupa, sebagian yang disebut di atas juga menjadi amalan bagi mereka yang secara tegas mengaku aliran pembaharu bahkan pemurnian Islam. Dalam hal ini penting membedakan mana yang tradisi lokal dan mana yang tradisi agama (sesuai sunnah dan Islami).

Bagian kedua, Tarbiyah Islamiyah lahir dari sebuah proses yang lebih besar, yaitu jiwa zaman (zeitgeist) yang menuntut perubahan radikal untuk mendorong kepada kemajuan. Tetapi, apakah karena praktik berqunut, berzikir jama’ah, talqin mayyit dan sebagainya itu, umat Islam langsung terhambat kemajuannya? Jawabannya akan mudah didapatkan dengan menggunakan metode falsifikasi Karl Popper, si bule postmodernist. Ternyata ada juga orang yang berqunut jadi profesor dan kaya raya, tapi tidak korupsi.

Sejak 1928 hingga sekarang, Tarbiyah Islamiyah sudah memproklamirkan diri sebagai organisasi yang bermuatan pendidikan, dakwah, dan sosial. Pendidikan yang dimaksudkan organisasi disini berarti sebagai sebuah lembaga dimana sebuah doktrin keagamaan diajarkan. Dakwah yang dicantumkan berarti dengan strategi apa doktrin itu disampaikan. Sosial berarti kepada siapa doktrin itu diajarkan. Maka esensi sebenarnya adalah pendidikan Islam (al tarbiyyah al Islamiyyah) itu sendiri sebagai upaya memerdekakan manusia dari belenggu kebodohan dan kelemahan manusia.

Pendidikan yang dimaksudakan adalah sekolah-sekolah/ Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI). Secara specific, ajaran utama yang dikembangkan di sekolah-sekolah itu bercorak kalam Sunny (ya’taqidu bi I’tiqady ahl al Sunnah wal Jama’ah) dan beraliran fikih Syafi’i. Begitu juga dengan dakwah yang berarti dengan cara apa I’tiqad dan madzhab itu disampaikan. Sementara esensi sosial adalah mukhatab/ audience, di mana ajaran itu harus diamalkan.

Paling tidak ada tiga hal yang perlu diamalkan oleh warga Sumatera Barat yang berafiliasi kepada berbagai ormas Islam, khususnya dalam hal toleransi antar umat seagama. Pertama, serius membaca sejarah setiap organisasi Islam, agar dapat saling memahami. Kedua, serius mengamalkan doktrin organisasi masing-masing. Ketiga, serius menghormati saudara-saudara kita yang tidak seamalan-seorganisasi. Hal ini penting sebagai jaminan kesehatan hubungan sosial di negeri ini.

Haqqul yaqin, kesejahteraan, kemajuan dan kejayaan umat tidak terkait langsung dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Faktanya, warga Muhammadiyah ada yang kaya dan berpikir maju, namun ada juga yang miskin dan berpikir kolot. Warga Tarbiyah Islamiyah begitu juga. Persoalan kemajuan sangat erat kaitannya dengan kerja keras dan kemauan yang kuat untuk belajar dalam mengatasi tantangan.

Arnold Toynbee dalam teori Challenge and response-nya yang terkenal menyatakan peradaban manapun di dunia ini akan bertahan apabila ia dapat mengatasi tantangan dengan memberikan jawaban (response) yang lebih dari cukup agar tantangan itu tidak membuat peradabannya jatuh ripuk. Pemikiran Toynbee yang Kristen namun dalam beberapa segi seperti menganut konsep alkasb dalam teologi sunny itu mengemukakan, yang dapat menyelamatkan peradaban dari kehancuran adalah kelompok kecil yang kreatif (creative minority). Mereka bisa saja orang-orang tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, atau mungkin saja yang lain dari pada itu. Nah! Selamat ulang tahun ke-79 Tarbiyah Islamiyah. (Padang, 27/04/2007 0:02)

Reformasi Pertaruhan Sejarah Generasi

2008-05-26T12:19:00.004+07:00

Oleh : Muhammad Nasir

Sepuluh tahun reformasi adalah tema yang cerdas dan enak didengar (smart and easy listening). Sayangnya fenomena terakhir jelang 21 Mei 2008 (jika 21 Mei 1998 dinggap sebagai tonggak tuo), diramaikan oleh nada-nada yang berisi pesismisme. Utamanya sejak bergulirnya wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat mahalnya harga minyak dunia. Kesannya, pesismisme itu diukur dari gejala terakhir yang menyengsarakan; mahalnya harga kebutuhan pokok di tengah kondisi keuangan yang sulit. Apakah penilaian ini sepadan?

Pernyataan Amin Rais (Kompas, 14 Mei 2008) yang bernada ganjil, menilai reformasi telah gagal adalah naif, bila itu disuarakan oleh seorang yang dijuluki tokoh reformasi. Reformasi tidak dijalankan oleh Amin Rais sendiri, tetapi oleh banyak kekuatan. Jika yang dimaksud kegagalan seorang Amin Rais, adalah wajar dan manusiawi. Tetapi bangsa ini pantas kecewa jika pernyataan itu berangkat di atas sikap all or nothing; semuanya atau tidak sama sekali.

Siapupun boleh kecewa, karena perbaikan nasib pasca reformasi tidak kunjung wujud. Tetapi bagaimana mungkin menafikan kerja keras seluruh elemen bangsa yang serius memperbaiki nasib, di tengah membludaknya oknum korup di segala bidang?

Nurcholish Madjid (1939-2005) sosok pemikir kebangsaan yang berjuluk guru bangsa mengatakan Indonesia adalah bangsa yang masih dalam pertumbuhan “penjadian diri” (in making). Dinamika perkembangan Indonesia sebagai bangsa dan negara dengan ups-and-downs dan trial and error-nya, mengakibatkan banyak kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Boleh jadi kejadian-kejadian tak terduga itu (semisal kenikan harga BBM) merupakan sebuah kewajaran bagi bangsa bagi bangsa dan negara muda yang sedang tumbuh dengan cepat (Nurcholish:Indonesia Kita, 2003)

Siapa yang menduga reformasi berjalan seperti hari ini? Meskipun demikian, menyelami maksud tokoh yang disapa Cak Nur itu, kejadian-kejadian tak terduga itu bukannya tidak mempunyai arti positif bagi perjalanan bangsa ke depan. Kejadian-kejadian yang yang melemahkan persatuan bangsa dan pemerintahan itu paling tidak telah menunjukkan titik lemah negara dan segenap pengelolanya.

Dalam kondisi yang sedemikian itu, sepertinya tidak perlu ada pesimisme yang mengobrak abrik konstruksi baru reformasi yang sedang berjalan. Pernyataan Amin Rais itu berpotensi memecah belah kekuatan reformasi dan kepercayaan rakyat terhadap proses reformasi.

Logika ushul fiqh (islamic yurisprudency) yang sering digunakan oleh fuqaha’ negeri ini, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh; apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, tidak semuanya harus ditinggalkan. Jika reformasi hari ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, tidak berarti reformasi harus ditinggalkan.

Masa depan reformasi

Anis Baswedan, Rektor Paramadina Jakarta (Kompas,12 Mei 2008) mengatakan arah reformasi sudah benar, yang dibutuhkan adalah mempercepat proses. Penilaian Anis Baswedan benar, reformasi berjalan lambat dan bukan berjalan di tempat. Sayangnya motor penggerak sejarah reformasi telah “mencla mencle” seperti kacang di abuih ciek (sebutir kacang direbus dalam wadah yang besar). Tak tahu ia harus ke mana. Dinamikanya tinggi, tetapi yang terjadi adalah polak gerak tak menentu.

Kelambatan reformasi disebabkan oleh besarnya pertarungan kepentingan kelompok kepentingan yang selama Orde Baru terkekang. Kebebasan yang diperoleh di era reformasi dipergunakan untuk memperoleh kemenangan baru atas kompetitor yang senasib dan sepenanggungan. Kelompok kepentingan itu boleh disebut partai politik dan elitnya.

Kemungkinan lainnya, peta aktivitas dunia global tidak bisa diabaikan. Misalnya dalam masalah minyak seperti disebut di atas. Belum lagi persoalan Keadilan, Hak Asasi Manusia, Bencana alam, hutang luar negeri dan sebagainya yang membuat Indonesia pusing tujuh keliling.

Tetapi patut juga mempertimbangkan teori Carol H Weiss yang keberhasilan dan kegagalan. Weiss menyatakan, pertama; sebuah program dinilai berhasil bila, program berjalan dan proses membawa pada efek yang diinginkan. Kedua; sebuah program dianggap gagal bila program berjalan dan proses tidak membawa pada efek yang dinginkan. Ketiga; ia sebut dengan kegagalan teori di mana program berjalan namun dalam jangka waktu yang panjang, proses tidak membawa kepada efek yang diinginkan.

Jika reformasi itu sebuah teori, Reformasi yang baru berjalan selama satu dekade tentunya belum masuk pada kesimpulan kegagalan teori. Untuk menguji sebuah teori tentu butuh waktu yang panjang. Selama satu dekade ada begitu banyak percobaan setelah teori ”keserbatunggalan” Orde Baru. Dan percobaan itu sebagian berhasil dan sebagian gagal.

Dalam konteks percobaan, bisa jadi reformasi baru berada dalam tahap kegagalan program. Oleh sebab itu masih mungkin untuk mencoba beberapa program lainnya berangkat dari evaluasi kegagalan sebelumnya.

Pertaruhan Zaman

Dan sekali lagi, jangan memutlakkan. Sebab sikap itu akan menghilangkan rasa penghormatan dan penghargaan atas karya bangsa sendiri. Di samping itu, keserbamutlakkan itu lebih jauh membawa ke jurang perpecahan. Contoh teranyar dari pemutlakan itu adalah kasus Ahmadiyah baru-baru ini.

Kaidah ushul fiqh mengajarkan “al muháfadzatu ‘an-i al qadîm-i al shálih, w al akhdzu ‘an-il jadîid-i al ashlah” ; memelihara yang lama yang bik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Islampun dalam kenyataannya sangat akomodatif dengan situasi lama yang masih baik dan tidak serta merta menghapus (nasakh) yang lama. Di situlah letak Islam sebagai agama yang sempurna-menyempurnakan yang sudah ada.

Artinya, reformasi sudah hadir dan memberi ruang yang lapang bagi anak bangsa Indonesia untuk mengurus dirinya. Dalam keadaan diambang kebangkrutan, dibutuhkan penggerak-penggerak baru roda reformasi. Salah satu kebangkrutan yang perlu dikhawatirkan adalah menurunnya jumlah reformis. Reformis itu adalah orang yang tiada henti melakukan reformasi.

Jika merujuk perjalanan sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, Indonesia telah melewati tiga zaman, yaitu demokrasi terpimpin yang despotis, Orde Lama yang menyesakkan, dan Orde Baru yang tiranik dan militeristik. Lalu apa julukan yang tepat untuk zaman reformasi? Jika reformasi ditanggapi dengan pesimis, justru wibawa para pejuang reformasi sedang dipertaruhkan. Nasib seluruh anak bangsa juga dipertaruhkan! Para penggerak sejarah, berbuatlah!

Jumat, 16 Mei 2008

Perang melawan Tirani; Teror Global Atau Jihad Global?

2008-05-15T14:05:00.002+07:00

Oleh: Muhammad Nasir
Ketua Divisi Organisasi
Majelis Sinergi Islam dan Tradisi Indonesia
(Magistra Indonesia) Padang

Hari itu, Selasa 11 September 2001, menara kembar World Trading Center (WTC) dihantam dua pesawat yang diduga dibajak teroris pimpinan Usamah bin Laden. Dugaan ini diperkuat pernyataan beberapa faksi al Qaidah menyatakan bertanggungjawab terhadap penyerangan itu.

Al Qaidah (al Qaeda), mengklaim dirinya sebagai organisasi jihad internasional dengan agenda jihad global. Aksi-aksi itu selalu diletakkan dalam kerangka mencapai tujuan yang lebih besar (perjuangan), yakni sebagai cara untuk menjalankan apa yang mereka pandang sebagai jihad membela kepentingan kaum Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Sementara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya melihat al Qaeda sebagai organisasi teroris Internasional. Perang melawan al Qaeda berarti perang melawan terorisme internasional (terorisme global). Begitupun sebaliknya, al Qaeda menjadikan AS dan sekutunya sebagai sasaran jihad global dengan alasan AS dan sekutunya itu dedengkot tirani global. Tidak salah jika ada yang menyebut WTC sebagai simbol dari World Tyranic Center.

Jika al Qaeda dituduh terlibat dalam aksi WTC 2001, di Indonesia Abu Bakar Ba’ayir, Amrozi, Imam Samudra dll dituduh sebagai dalam pengeboman di beberapa tempat di Indonesia, seperti Bom Bali I, II, Bom Kedutaan Besar Australia, Bom Natal dsb. Mereka di atas yang terkait dengan organisasi MMI, JI diduga kuat mempunyai hubungan ideologis dan organisastoris dengan operator teroris besar al Qaeda. Mereka justru seperti membenarkan tuduhan itu dalam bentuk persetujuan terhadap aksi penabrakan Gedung WTC. Sikap ini menambah keyakinan bahwa JI dan MMI merupakan organ dari al Qaeda.

Pertanyaan penting untuk ini, Peristiwa WTC 2001, tonggak sejarah atau bukan? Kalau iya, berarti ada pengakuan terhadap keabsahan program Perang melawan terorisme global yang dimotori Amerika Serikat. Hal ini sekaligus mengukuhkan posisi al Qaeda sebagai organisasi teror. Pengakuan terhadap perang global ini berarti menjadi sejarah baru peperangan besar pasca Perang Dunia II. Artinya jika tidak mungkin disebut sebagai Perang Dunia III, paling tidak setingkat di bawah itu.

Kalau tidak bisa dijadikan tonggak sejarah baru, maka peristiwa WTC 2001 cukup dimaknai sebagai sebagai serangan biasa sekelompok orang melawan hegemoni Amerika Serikat atau Barat yang telah bergerak ke arah praktek tirani. Setidak-tidaknya sebut saja aksi teror terhadap Amerika atau Barat, dan tidak perlu ditakuti oleh negara-negara lainnya yang tidak terlibat dalam praktek tiranisme, imperialisme dan kolonialisme global gaya baru.

Tirani Global

Tentang teror global dan jihad global yang jadi judul tulisan ini memang sebuah persoalan besar. Di satu sisi, istilah teror global menunjukkan makna negatif berupa bahaya bagi tatanan dunia, ketakutan bagi manusia dan mungkin saja kehancuran bagi infrastruktun dunia. Di sisi lain, istilah jihad global mengacu pada musthalahat agama Islam yang digunakan oleh kalangan Islam sebagai tujuan baik. Oleh sebab itu menjadi masalah besar jika teror global disandingkan dengan jihad global. Rivalitas yang memungkinkan untuk istilah ini adalah perang tafsir atas peristiwa WTC 2001.

AS dan sekutunya semestinya juga memahami bahwa ternyata berbagai aktivitas politik internasionalnya bagi negara lainnya dirasakan sebagai tindakan tirani. Tidak hanya bagi umat Islam, ternyata beberapa negara di Amerika Latin ternya merasakan hal yang sama; tidak nyaman dengan dominasi AS dan sekutunya dalam tatanan global.
Perasaan tidak nyaman yang diakibatkan tindakan AS dan sekutunya pada hakikatnya merupakan bentuk lain dari teror. Maka semestinya juga perlu mengkaji ulang makna peristiwa WTC 2001, paling tidak dengan mewaspadai konsekwensi baru globalisasi yaitu praktek tirani.

Isu Fundamentalisme Islam

Belakangan ini, label Islam yang diikutkan dengan nama seperti “fundamentalis”, “militan”, “radikal”, “teroris”, “modernis”, “liberalis”, dan “sekularis”, dan lain-lain. Singkatnya, berbagai nama tersebut sudah sangat umum dipakai dalam mengkaji dan mengulas Islam moderen. Bahkan, isu “fundamentalisme Islam” telah menyedot perhatian, jauh sebelum Perang Dingin (the Cold War) berakhir. Para sarjana telah mendeskripsikan dan menganalisis gelombang baru itu sebagai fundamentalisme agama sebagai tandingan dari modernisme dan sekularisme.(Martin Marty dan Scott Appleby dalam Tibbi, 2000)

Fenomena ini menjadi menarik untuk diperbincangkan terutama dalam konteks perkembangan gerakan Islam dengan segenap tantangannya. Apalagi ada upaya membenturkan peristiwa WTC 2001 dengan gerakan fundamentalisme Islam radikal.
Jika menggunakan terminologi Fundamentalisme sebagai sebagai “a revolt against the intrusive secular state.” (Leonard Valerie J. Hofman, 1995) bentuk perlawanan terhadap ideologi negara sekuler, atau deskripsi Leonard Binder tentang fundamentalisme Islam sebagai “in a sense…an ideological dimension of the movement to restrict the power of the state”, maka penting juga untuk mempertimbangkan alasan kelompok yang dicap fundamentalis itu.

Indonesia, sebagai negara mempunyai peluang sebagai tempat tumbuhnya fundamentalisme seandainya gagal mewujudkan kesejahteraan. Sebagai kesimpulan singkat, dapat ditegaskan bahwa fundamentalisme Islam akan eksis di tengah suatu kondisi ketidakdilan dunia global, kemiskinan, penindasan dalam satu tatanan dunia yang bersifat tidak menyertakan (Ridwan al-Makassary, StatCounter.com). Maka fundamentalisme Islam sebagai sebuah gerakan perlawanan adalah suatu yang mungkin, bahkan dalam konteks gerakan oposisi terkadang diperlukan. Dengan logika ini, gerakan fundamentalisme Islam jika dihadapkan dengan tirani global juga dibutuhkan, dengan catatan mengambil jalan yang lebih cantik menggunakan cara-cara santun dan simpatik untuk mengais dukungan masyarakat global.

Sayangnya kelompok fundamentalis Muslim di Indonesia masih hobi melakukan tindakan premanisme dan kekerasan yang merugikan banyak pihak. Dilihat dari perspektif apapun, cara-cara “barbar” ini hanya akan merugikan dan memerosotkan citra Islam sebagai agama yang concern pada perdamaian global dan menjunjung tinggi kebebasan sipil.

Reformasi: Pahlawan dan Ketidakadilan Sejarah

2008-05-15T11:00:00.002+07:00

Oleh: Muhammad Nasir
Penulis adalah Ketua Divisi Organisasi
Majelis Sinergi Islam dan Tradisi Indonesia
Magistra Indonesia)- Padang

George Santayana, filosof Spanyol mengatakan siapapun yang tidak dapat belajar dari sejarah, dengan sangat konyol akan mengulangi. Perkataan Santayana ini tentu mengacu kepada sejarah kelam, bukan sejarah kecemerlangan. Jika yang diulangi itu keberhasilan, tentu tidak masalah dan dalam istilah lain mengulangi praktek terbaik (best practice) adalah halal.

Pertanyaannya, adakah best practice dari reformasi Indonesia yang telah berumur sepuluh tahun? Siapapun tentu tidak bermaksud memutlakkan kegagalan reformasi dan sebaliknya juga tidak harus memuji reformasi setinggi langit. Jawaban yang mungkin diberikan adalah, bahwa reformasi sudah berjalan dan dalam satu dekade perjalanannya, agenda reformasi telah mengalami proses jatuh dan bangun.

Bagaimanapun orang Indonesia harus berterima kasih kepada sejarah. Sejarah reformasi yang dimulai dengan suasana yang pilu; krisis ekonomi moneter, krisis politik (kepemimpinan), kemelaratan, ketertindasan dan sebagainya telah mendorong warga bangsa untuk melakukan perubahan. Perubahan itu dinamakan reformasi. Awal reformasi itu ditandai dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998.

Tidak boleh ada pengandaian dalam sejarah. Seandainya Soeharto tidak mundur, reformasi belum tentu terjadi. Kalimat ini sangat haram dan melawan sunnatullah. Soeharto yang lemah dengan beban negara yang berat meniscayakan kejatuhannya. Oleh sebab itu, mesti ditinjau kembali status pahlawan reformasi bagi siapapun yang saat ini mendaku pahlawan reformasi, sekaligus berjuang mempahlawankan seseorang atau institusi tertentu.

Keadilan Sejarah

Peristiwa reformasi yang dihias dengan tumpahnya massa ke jalanan, orasi para tokoh dan kerusuhan di mana-mana seolah-olah berupaya memaksa orang-orang untuk memahlawankan (misalnya) mahasiswa, Amin Rais dan ormas-ormas tertentu. Di satu sisi ini merupakan fakta keras yang seakan tak terbantahkan. Tetapi pada sisi yang lain ternyata ada ruang abu-abu yang belum jelas sosoknya. Bagaimana memahami sisi abu-abu ini?

Yang dimaksud ruang abu-abu abu-abu adalah sebuah tempat di mana mahasiswa, tokoh nasional, ormas berproses mengolah kelahiran reformasi. Dalam ruang itu ada peristiwa-peristiwa yang tidak melulu berisi demonstrasi dan orasi. Dalam ruangan itu ada jeritan ibu-ibu yang berjibaku memenuhi kebutuhan dapur, sopir-sopir angkutan kota yang sibuk mencari bahan bakar, dan tentu saja ada korban-korban penjarahan yang menderita akibat situasi “chaos” yang direkayasa sedemikian rupa, untuk kepentingan percepatan aksi reformasi.

Dalam konteks ini, reformasi memang memunculkan pahlawan, tetapi pada saat yang sama reformasi telah memakan korban. Dalam perjuangan pengorbanan adalah hal yang biasa. Akan tetapi apabila berbicara tentang kepahlwanan, adalah tidak arif bagi bangsa yang konon berbudi luhur. Kepahlawanan itu dibangun di atas puing-puing korban yang ternyata orang-orang lemah.

Tragedi Trisakti, yang merenggut nyawa beberapa mahasiswa misalnya, memang patut disesali. Para mahasiswa itu mati untuk perjuangan reformasi. Tetapi akan sangat berbahaya jika ada upaya tuntutan yang berlebihan terhadap penyelesaian kasus itu. Bahayanya terletak pada upaya mendominasi ingatan bangsa terutama bila itu menjadi sejarah tunggal reformasi dengan aktor utamanya mahasiswa. Dengan demikian, korban lainnya seperti Tragedi Mei Berdarah di Makasar, kelaparan akibat kesulitan pangan, marasmus, korban penjarahan, perkosaan dan sebagainya tidak mendapat tempat dalam sejarah reformasi. Mereka-mereka ini tidak mendapatkan keadilan sejarah.

Ada baiknya Tragedi Trisakti diposisikan sebagai puncak otoritarianisme dan kekerasan negara terhadap warga, sebab menjelang puncak itu, selama kurang lebih 32 tahun Orde Baru telah melakukan kekerasan yang tak kalah dahsyat, dengan korban yang lebih besar.

Reformasi Tanpa Pahlawan

Reformasi adalah konstruksi baru di atas kegagalan Orde Baru yang akut. Reformasi tidak lahir dari ruang hampa. Reformasi lahir dari kegagalan piranti negara sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan warga negara. Karena itu reformasi adalah sebuah keharusan sejarah.

Reformasi adalah sebuah kondisi yang menginginkan perubahan. Dalam perspektif Ibnu Khaldun (Rosenthal, 1967) perubahan di mana rakyat Indonesia menginginkannya, rakyat membutuhkan kekuasaan (pemerintahan) yang kuat. Pada tahun 1998 itu, pemerintahan Indonesia tidak lagi kuat. Hantaman dari dalam (perangkat tata negara) dan badai krisis ekonomi dunia telah memperlemahan pemerintahan Soeharto. Maka, peran mahasiswa dan tokoh nasional pada waktu itu tidak lebih sebagai agent of change. Lebih dari itu yang dibutuhah reformasi dan bangsa ini adalah kehadiran reformis.

Dan jika terpaksa mencari pahlawan, reformis itulah yang layak dipahlawankan.
Lebi jauh lagi, reformasi ternyata tidak semata-mata perjuangan tokoh. Tetapi reformasi merupakan sejarah yang deterministis. Faktor penentu reformasi itu ternyata pada situasi yang mendorong ide reformasi itu sendiri. Dengan logika inilah, pahlawan reformasi tidak perlu diagungkan, mengingat begitu banyaknya korban yang jatuh dalam situasi bangsa pra- dan pada gerakan reformasi.

Lalu, bagaimana agar seluruh elemen yang terlibat dalam gerakan reformasi mendapat tempat yang sama dalam memory sejarah bangsa Indonesia? Untuk hal ini, mau tidak mau, harus ada keluasan pandangan bawa sejarah itu merupakan mekanisme interaksional antar aktor, baik individu maupun institusi, bukan semata-mata konflik antar tokoh dan semata perjuangan mempertahankan hidup sekelompok atau individu tertentu. Sejarah reformasi adalah sejarah bangsa.

Jika reformasi dimaknai sebagai sebuah fenomena konflik, wajar saja bila reformasi sampai satu dekade ini menjadi suatu ajang yang dalam analisa Dahrendorf (1959) tentang konflik sebagai konflik yang bersumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur sosial. Jika ini benar, tidak heran, reformasi Indonesia bergerak ke arah politik perebutan kekuasaan, tidak berupaya membalikkan keadaan ke arah yang lebih baik dari Orde Baru.

Demi keadilan dan sejarah yang benar, maka reformasi harus kembali kepada khittahnya. Dalam mengisi reformasi, tidak perlu berjuang memperoleh status pahlawan, tetapi bagaimana merubah keadaan agar korban-korban seperti yang terjadi pada masa Orde baru dan perjuangan Reformasi 1998 tidak hadir kembali dalam memory sejarah bangsa.

Reformasi harus mempertimbangkan faktor penentu (determinant) gerakan reformasi itu sendiri, yaitu rakyat. Jika tidak, maka ketidak adilan akan senantiasa hadir dalam sejarah, dan ketidakadilan sejarah juga otomatis muncul bila orang-orang tertindan senantiasa terlupakan. Akhirnya sejarah hanya dipenuhi cerita-cerita tentang pahlawan (mungkin juga pahlawan reformasi). [Padang, 14/5/2008

Identitas

2008-05-14T15:57:00.004+07:00

Oleh : Muhammad Nasir
Peneliti Magistra Indonesia

Cita-cita rakyat pasti tidak jauh-jauh dari cita-cita pemimpinnya. Jika pemimpin menginginkan uang, punya handphone terbaru, rumah, mobil mewah dan sebagainya, rakyat mungkin juga begitu. Rasanya tidak ada yang berbeda dari rakyat dan pemimpin. Persoalan berpikir, rakyat juga dipusingkan tujuh lingkar obat nyamuk memikirkan dapur hingga kembali lagi ke dapurnya. Bekerja keras apalagi. Tidak hanya pemimpin. Rakyat juga begitu. Apa kurang keras bantingan tulang rakyat untuk mendapatkan uang untuk hari itu juga dan untuk dimakan hari itu juga?

Yang jadi masalah sekarang…, adakah kewajiban rakyat untuk meniru pemimpinnya? Atau malah sebaliknya, adakah kewajiban pemimpin meniru rakyatnya?

Dalam dunia persilatan dikenal satu kumpulan orang-orang yang terdiri dari pengemis. Yang mengepalakantori, kira-kira tidak jauh lebih baik dari mereka. Pengemis. Tampilan sang kepala pengemis ?. tentu saja sama dengan anggotanya. Penuh tambalan, dekil dan bau. Mungkin lebih bau. Soalnya yang diangkat jadi kepala adalah orang yang paling pintar ngemis, paling nestapa potongannya, paling jelek bajunya dan paling bau tubuhnya. Nah…hebatnya mereka punya identitas. Tongkat, batok kelapa atau kaleng rombeng serta baju penuh tambalan. Bila bertemu di jalan dan ada orang yang bertanya, jawaban orang akan relative sama. Siapa dia ?. Pengemis!

Sekarang, kondisi diatas rasanya masih relevan. Persoalannya Cuma ketidak samaan identitas antara pemimpin dan rakyat. Ekstreemnya identitas itu nyaris tidak ada. Kalau tidak salah mata memandang, beda pemimpin dan rakyat itu sejauh Jakarta – Amerika bila ditempuh dengan jalan kaki. Perbedaan itu tidak muncul bukan karena baju yang dijual di Indonesia itu beraneka ragam. Misalnya baju Itali, Perancis atau Bandung. Atau disebabkan rakyat itu “ada tampang” jadi gembel, dan pemimpin itu ada “takah” untuk jadi raja. Sehingga kalau rakyat disandingkan dengan pemimpin akan terlihat bedanya. Minimal dari kilat kening dan minyak rambutnya, atau kilat sepatunya.

Kembali ke identitas. Jika dibuat profil orang Indonesia, manakah yang laku di jual ke penyandang dana?. Misalnya, jika ada sebuah LSM membuat profil orang Indonesia yang sedang “sakit”, manakah yang layak disehatkan (diberdayakan) dalam program community development?. Rakyat dulu atau pemimpinnyakah?. Ujar-ujar orang bijak menyatakan “ kalau pemimpinnya kencing berdiri, bagaimana rakyatnya?. Atau “kalau rakyat kencing berdiri, bagaimana cara kencing pemimpinnya?”. Nah, mengenai mana yang harus diberdayakan lebih dahulu, jawabannya mungkin sama sebangun dan sama sisi dengan pertanyaan “mana yang dulu ayam dari telur?”.

Mengingat dan menimbang perbedaan yang mencolok antara rakyat dan pemimpin itu, sepertinya perlu disusun identitas baru bagi orang Indonesia. Soalnya sulit juga merumuskan orang Indonesia jika masih ada multi sigi dan sebutan untuk orang Indonesia. Ada rakyat, ada pemimpin, ada teroris dan sebagainya.

LSM yang bergiat dalam program good governance mengusulkan agar pemerintah yang pertama harus diberdayakan. Segenap aparatur pemerintah harus dibekali ketrampilan mengenai tata cara mengatur pemerintah yang baik, dan tata cara mengelola asset dan potensi daerah dengan baik, atau bagaimana cara mengambil keputusan yang baik agar rakyat tidak merasa “nggak dianggap”. Semuanya bertujuan agar layanan (public service) lancar ibarat air terjun.

Begitupun LSM yang bergiat di bidang pendampingan masyarakat (community assistances) atau pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Mereka mengusulkan agar rakyat yang harus diberdayakan lebih dahulu. Karena sokogoru pembangunan itu memang rakyat, kata pegiat LSM. Semua harus didasari oleh kehendak rakyat. Bottom Up, istilah kerennya. Tidak heran jika dalam usulan ini ikut tenar istilah partisipatif (baca : bukan mobilisasi) keberpihakan dan sebagai. Tujuannya tidak lain agar rakyat punya identitas.

Asal tahu saja, “usulan” yang dimaksud oleh LSM yang main “di atas” (pemerintahan) dan yang main “di bawah” (rakyat) adalah “proposal”. Nah. Siapakah yang mau membiayai program memperbaiki identitas orang Indonesia ini ?. Moralis atau kapitalis?

Tetapi persoalan tidak harus selesai sampai di sini. Tidak cukup menunggu kucuran dana perbaikan identitas. Kedalampun harus ada kesadaran bersama bahwa “orang kita”, baik rakyat dan pemimpin itu harus sama-sama belajar. Kalau bisa dikenakan wajib belajar. Misalnya belajar akur kepada kehendak bersama. Rasanya kehendak bersama “orang kita” saat ini adalah bagaimana bisa merdeka dari rasa lapar dan aman dari godaan dan ancaman.

Bagaimana mungkin bisa terwujud identitas baru jika salah satu pihak bertepuk sebelah tangan? Kata pemimpin rakyat harus ikut dan patuh kepada kehendak pemimpin. Kata rakyat, pemimpin yang harus ikut rakyat, karena rasanya dari dulu permintaan rakyat tidak banyak, cuma minta kesejahteraan. Jika rakyat ikut pemimpin konsekwensinya adalah kesejahteraan rakyat minimal beda tipis dengan kesejahteraan pemimpin. Sebaliknya, jika pemimpin ikut rakyat, maka siap-siaplah jadi rakyat, bergabung dengan penderitaan rakyat. Setelah itu kita buat Gerakan Rakyat Miskin untuk Kesejahteraan. Siapa yang memimpin? Ya, pemimpin itu tadi!. Dengan demikian pemimpin tidak kehilangan roh kepemimpinannya. Begitulah kira-kira !
****
Ditulis Padang, Mei 2005

Masa Depan Kemerdekaan RI

2008-05-14T10:50:00.002+07:00

Oleh: Muhammad Nasir
Mahasiswa Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang
Magistra Indonesia Padang

Kemerdekan historis (17 Agustus 1945) sangat manis untuk dikenang. Persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa tidak hanya indah pada kata-kata, tetapi lebih jauh menampakkan wujud idealnya. Buktinya, dari Sabang sampai Merauke seluruh elemen perjuangan kemerdekaan melebur dalam satu cita-cita; merdeka!
Selebihnya, Nyaris tidak ditemukan persoalan mendasar dalam aspek strategis dan taktis perjuangan. Perbedaan ideologis pada waktu itu tidak lebih hanya sekedar semangat untuk menggairahkan perjuangan. selain itu, suasana yang sangat heroic dan plural itu saling berterima dalam satu konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Perdebatan penting tentang dasar negara memang sempat menghangat. Umat Islam sempat menginginkan tercerminnya syari’at Islam dalam dasar negara. Kaum Nasionalis juga menghendaki kesatuan bangsa atas dasar nasionalisme (nation state). Begitu juga suara-suara dari kelompok budaya dan agama minoritas juga mendapat respon yang baik dalam menyusun dasar negara. Akhirnya jadilah Pancasila menjadi dasar negara. Tidak heran Pancasila kemudian disebut sebagai titik temu (melting pot) bagi berbagai kepentingan atas nama apapun yang ada di negara Indonesia.

Pelajaran terpenting dari kemerdekaan secara historis itu adalah bahwa dalam waktu singkat, semua elemen perjuangan berbasis agama, suku, dan ras dapat dipersatukan. Betapa tinggi dan luhurnya budi elit dan anak bangsa kala itu. Berikutnya, yang tak kalah penting, sisa proklamasi yang nyaris hilang saat ini adalah semangat persatuan dan kesatuan sebagai wujud partisipasi dalam membangun cita-cita kemerdekaan.
Perjuangan kemerdekaan memang sebuah upaya menghapuskan penjajahan dari muka bumi nusantara, utamanya dari cengkraman kolonialis Belanda, Jepang dan semangat fasisme yang melanda hampir separuh Asia dan Afrika kala itu. Perjuangan itu sudah selesai. Akan tetapi dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, tidak serta merta membuat penjajahan hilang dari negeri ini. Paling tidak sampai saat ini masih tersisa mental penjajah dan mental bangsa terjajah (pecundang) yang menghambat pencapaian kemerdekaan 100 %, istilah Tan Malaka.

Time line perjuangan ke arah kemerdekaan yang sesungguhnya sangat mudah dilihat. Lebih kurang 62 tahun kemerdekaan, penjajahan seperti datang silih berganti. sejatinya, kemerdekaan itu adalah bebasnya anak bangsa dari rasa takut, kekerasan, rasa lapar, kebodohan dan belenggu birokrasi yang menghambat kemajuan anak negeri kepada kesejahteraan. Berbagai kemajuan fisik Indonesia pasca proklamasi tidak dapat menghilangkan kesan bahwa, lepas dari Belanda dan Jepang, secara bergantian negara ini diperintah oleh berbagai rejim yang cenderung korup dan mencekik rakyat.

Selama duapuluh tahun rakyat Indonesia hidup di bawah bayang-bayang Orde Lama yang mabuk kepayang dengan kemerdekaan. Berikutnya, selama tigapuluh dua tahun hidup dalam kebahagian semu (pseudowelfare) yang dibangun Orde Baru di atas pondasi ketakutan, konglomerasi dan hutang luar negeri. Hingga tiba saat yang pada awalnya dirindukan sebaga era kebebasan ke dua yaitu reformasi. Sayangnya pada era reformasi ini, rakyat Indonesia kembali tertunda kemerdekaannya akibat merajalelanya syahwat politik elit dan partai politik. Akhirnya muncul sebuah pertanyaan dari generasi muda sekarang, dan cenderung pesimis, ke mana arah perjuangan kemerdekaan RI akan bergerak?

Malpraktik Demokrasi; Menuju Tirani Baru ?

Enampuluh dua tahun menjadi manusia yang bebas bukanlah waktu yang sedikit. semestinya banyak pelajaran yang bisa diambil oleh para pengurus bangsa ini untuk terus menerus memperbaiki praktik penyelenggaraan negara. Untuk tidak menyebutnya sebagai suatu kebodohan, enampuluh dua tahun sudah cukup untuk belajar dari segala kesalahan dalam menyelenggarakan negara. Sudah banyak model penyelenggaraan negara yang telah diuji coba di negara ini. Semestinya para pemimpin bangsa tinggal menarik sintesa dari dialektika nasional kita.

Bolehlah, pada akhirnya sesuai dengan zeitgeist dunia saat ini, demokrasi memenangkan persaingan dalam menentukan model penyelenggaraan negara. Penyebabnya adalah karena isu demokrasi secara historis adalah perlawanan terhadap totalitarianisme dan otoritarianisme. Banyak contoh yang menunjukkan kemenangan demokrasi berada pada ranah kekuasaan yang mengkebiri hak-hak sipil dan penguasaan yang tak terbatas terhadap warga dalam menentukan nasibnya sendiri.

Secara historis, kemerdekaan Indonesia yang diraih pada 17 Agustus 1945 merupakan perwujudan semangat demokrasi. Demokrasi dalam perspektif kehendak rakyat menjelma dalam bentuk negara bangsa (nation state) yang bernama Indonesia. Hal ini terwujud karena bangsa Indonesia melalui ratusan suku bangsanya sudah memiliki semangat demokrasi dalam setiap akar budayanya. Oleh sebab itu demokratisasi Indonesia tidak berangkat dari ruang hampa (tabularasa).

Soal berdemokrasi “Mengubah tradisi buruk sebuah bangsa dan memperkenalkannya dengan hal yang baru, meskipun lebih baik, bukan lah hal yang mudah, dan bukan pula pekerjaan sehari (Richard M. Ketchum (ed): 2004). Tetapi bagi Indonesia, mengubah perilaku buruk dalam waktu 62 tahun, terasa cukup lama. Time of response terhadap ide-ide dasar perjuangan kemerdekaan terasa teramat panjang sekaligus menunjukkan kepada dunia, betapa lemahnya daya ingat bangsa Indonesia. Betapa sulitnya bangsa ini belajar dari masa lalunya.

Keharusan dalam menerapkan demokrasi dalam hidup bermasyarakat dewasa ini semestinya diterapkan dalam bentuk persemaian benih keadilan, persamaan hak (duduk sama rendah – tegak sama tinggi), kesejahteraan. Keharusan lainnya yang universal dalam menghidupkan demokrasi adalah kesukarelaan dalam melakukan kewajiban, keikhlasan dalam memberikan hak dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara dan berdunia.
Kekhawatiran terhadap nasib kemerdekaan adalah, jika demokrasi sebagai semangat awal membangun bangsa tidak dapat mengajari seluruh elemen bangsa, maka kemerdekaan itu sendiri berarti suatu proses pembebasan dari satu tirani, kepada tirani lainnya. Sederhananya, 62 tahun kemerdekaan Indonesia tidak lebih sekedar “lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya”. Akhirnya otoritarianisme dan despotisme akan selalu menjadi musuh abadi kemerdekaan.

Dimuat di: Haluan, Kamis, 16 Agustus 2007

Reformasi; Pohon Tinggi itu masih berdiri

2008-05-14T10:45:00.001+07:00

Muhammad Nasir

Ingatkah engkau teman,
di mana kita hidup 32 tahun yang lalu?
Di tempat yang tinggi, di sangkar emas,
di kaki awan, di pohon rindang,
di... ? (sementara angin bertiup kencang)

Di dahan lapuk!
Orang-orang menyebutnya orde baru
Tiba-tiba saja dahan itu runtuh,
dan kita menfardhukan dahan baru
untuk bertengger. Kita namakan itu reformasi

Pada saat yang bersamaan,
ada yang tidak sabar mencarikan pijakan baru
untuk kembali ke atas pohon.
Alih-alih mencari pijakan,
justru yang terjadi saling injak
untuk menggapai dahan –yang celakanya-
Dahan itu tidak ada lagi di sana.

Sebagian orang berteriak,
inilah akibat pembangunan yang tidak
diletakkan pada dahan yang kokoh.
Jangankan dijadikan pegangan
untuk memanjat lebih tinggi,
sisa patahannyapun tidak ada lagi.

Apatah daya?
Satu dekade reformasi, seraya merenung,
Orang-orang kembali melihat ke atas,
di mana dahan bernama Orde Baru itu dulu bergantung?.
Ah, seandainya dahan itu masih di sana.
Ah, tiba-tiba ingat Soeharto. Kakek Pemilik dahan itu.
Ia sudah meninggal beberapa waktu yang lalu
Dua bagian terakhir ini yang perlu dilupakan.

Sekarang ini tinggal sebatang pohon tinggi
menjulang ke langit. Tanpa dahan
tempat berpegang dan berpijak.

Sekarang lupakan dahan yang patah,
lihatlah akar tunjang yang menghujam dalam ke bumi.
Masihkan ada harapan untuk hidup?
Jika ada mengapa tidak disiram bersama-sama?

Bukankah masih ada harapan
bagi tunas-tunas kecil yang akan tumbuh
menjadi dahan yang kokoh?
Sabtu, 22 Maret 2008

Satu Dekade Reformasi

2008-05-14T10:40:00.002+07:00

Oleh: Muhammad Nasir
Ketua Divisi Organisasi Magistra Indonesia Padang (2007-…..)

Reformasi merupakan titik pusar perkembangan kesejarahan bangsa Indonesia, termasuk waktu referensial perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Waktu-waktu lainnya yang pantas diingat adalah proklamasi sebagai gerak pertama sebagai bangsa merdeka di jalur demokrasi, kemudian era demokrasi terpimpin di masa orde lama, era demokrasi Pancasila di bawah orde baru dan era Reformasi yang belum jelas jantan betinanya. Namun pencapaian terbesar demokrasi di era reformasi adalah terbukanya kesempatan bagi warga negara untuk ikut dalam pemilu sebagai aspek procedural dari demokrasi. Selain itu agenda reformasi sudah menghasilkan…entahlah!

Bagaimanapun, ibarat sebuah pohon, Indonesia itu kembali menjadi sebatang pohon tinggi lurus menjulang ke langit. Sementara, dahan-dahan lama sudah tidak ada lagi bekasnya, meski hanya dipakai untuk sekedar berpijak.

Apa yang diperingati?

Reformasi sempat dimaknai sebagai kesadaran bersama bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan. Perubahan yang paling nyata dan paling diinginkan adalah semakin baiknya nasib rakyat dalam berbagai lapangan; ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya.
Reformasi memang berhasil menciptakan suasana politik yang demokratis dan membuka peluang setiap warga negara untuk berperan aktif dalam institusi demokrasi tersebut. Ruang sosial (public sphere) terbuka lebar untuk untuk mengekspresikan kehendak sosialnya dalam rangka memperkuat masyarakat madani. Begitu juga dengan kebebasan budaya, di mana setiap entitas budaya -termasuk budaya Tionghoa yang selama ini dikerangkeng- dapat dengan bebas menunjukkan jati dirinya.

Namun lagi-lagi reformasi dianggap gagal karena persoalan perut warga negara yang sering terancam kenaikan harga kebutuhan pokok. Kedelai susah dibeli akibat diversifikasi pangan. Beras yang terlanjur menjadi makanan pokok bagi penduduk kawasan timur Indonesia yang akrab dengan ubi, jagung dan sagu, mulai susah didapatkan. Mahal! Lalu apa yang pantas untuk diperingati? Paling tidak untuk menjaga kewibawaan zaman reformasi ini penting diingat adalah kesadaran bersama bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan.

Apa yang dilupakan?

Reformasi sebagai sebuah proses sudah terjadi ditandai dengan mundurnya penguasa rezim otoritarianisme Orde Baru. Penguasa itu dipanggil Soeharto. Soeharto dalam kekuasaannya yang mencapai 32 tahun (bahkan ada yang menyatakan 33 tahun) telah menciptakan banyak surga di atas dahan yang lapuk. Menjelang keruntuhan dahan itu, semua rakyat merasa puas bertengger dan menikmati segala fasilitas yang dibuat. Rakyat seperti sejahtera.

Tiba-tiba saja dahan itu runtuh, dan reformasi menfardhukan tumbuhnya dahan baru untuk bertengger. Pada saat yang bersamaan, rakyat yang tidak sabar mencarikan pijakan baru untuk kembali ke atas pohon. Alih-alih mencari pijakan, justru yang terjadi saling injak untuk menggapai dahan –yang celakanya- telah runtuh. Dahan itu tidak ada lagi di sana.

Sebagian orang berteriak, inilah akibat pembangunan yang tidak diletakkan pada dahan yang kokoh. Jangankan dijadikan pegangan untuk memanjat lebih tinggi, sisa patahannyapun tidak ada lagi. Apatah daya?
Satu dekade reformasi, seraya merenung, rakyat Indonesia kembali melihat ke atas, di mana dahan yang bernama Orde Baru itu bergantung. Ah, seandainya dahan itu masih di sana. Ah, tiba-tiba ingat Soeharto.

Dua bagian terakhir ini yang perlu dilupakan. Indonesia sekarang ini tinggal sebatang pohon tinggi menjulang ke langit. Tanpa dahan tempat berpegang dan berpijak. Sekarang lupakan perdebatan dan ingatan tentang dahan yang patah, lihatlah akar tunjang yang menghujam dalam ke bumi. Masihkan ada harapan untuk hidup? Jika ada mengapa tidak disiram bersama-sama? Bukankah masih ada harapan bagi tunas-tunas kecil yang akan tumbuh menjadi dahan yang kokoh.

Yang perlu dilakukan

Tidak ada salahnya mengambil manfaat dari setiap peringatan. Semangat apa yang menjadikan bangsa Indonesia beramai-ramai menumbangkan dahan reformasi? Jika pada awal tulisan ini disebut sebagai kesadaran bersama untuk melakukan perubahan. Jika ternyata dalam sepuluh tahun ini dianggap tidak ada yang berubah, tentu saja itu disebabkan oleh ulah bangsa ini juga. Berlomba-lomba memanjat pohon tinggi itu tanpa menyadari ada tunas-tunas kecil yang bergerak tumbuh. Tiba-tiba ia mati digerus kaki dan tangan-tangan yang tidak sabar mencapai puncak.

Semangat tidak akan cukup tanpa ada kesabaran untuk melihat hasil. Kesabaran itu sendiri tidak berarti melambangkan sikap pasrah menunggu hasil. Tetapi makna lebih dari kesabaran adalah keberlanjutan dari amalan serta keyakinan dalam menunggu.

Quo Vadis Kebangkitan Nasional

2008-05-14T10:27:00.004+07:00

Oleh: Muhammad Nasir
Magistra Indonesia Padang

KEBANGKITAN NASIONAL merupakan sebuah titik dalam narasi besar perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di awal abad keduapuluh. Di dalamnya mengalir arus-arus kecil yang bermuatan elemen-elemen perjuangan dalam berbagai identitas. Semuanya mengalir pada satu muara; Indonesia merdeka!

Pernyataan di atas berupaya memberi jawaban terhadap keraguan yang berdasar pada klaim-klaim sejarah. Misalnya pertanyaan; mengapa KEBANGKITAN NASIONAL?, bukankah itu upaya pembajakan terhadap sejarah oleh elemen gerakan politik tertentu, terutama elemen gerakan yang berideologi nasionalis? Bagaimana dengan elemen gerakan lainnya seperti gerakan umat Islam dan gerakan berbasis kearifan lokal yang tersebar di seluruh daerah yang kini bernaung di bawah NKRI? Terakhir, mengapa berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dipandang sebagai Hari Kebangkitan Nasional?
Rangkaian pertanyaan tersebut sejatinya merupakan persoalan kesejarahan yang belum tuntas. Namun di balik itu, ada sinyal yang memberi petunjuk bahwa kebangkitan nasional merupakan produk dari determinisme sosial seluruh anak bangsa Indonesia.
Sinyal tersebut apabila dibaca dalam salah satu perspektif perenialisme bergerak dalam arus keyakinan bahwa bangsa-bangsa (syu'ûb:arab/nations: inggris) sudah ada sejak dahulunya. Dalam terminologi Islam misalnya perenialisme model ini dapat dirujuk pada Q.S. Hujurat (49):31. Versi penulis lainnya digambarkan dengan istilah bangsa yang telah terbentuk entah sejak kapan.

Namun dalam persepsi primordialisme, bangsa merupakan merupakan individu-individu yang ada dalam tatanan alamiah. Dengan kata lain, bangsa-bangsa itu primordial dan telah ada ketika dimulainya waktu dan terletak pada akar dari segala proses dan perkembangan yang muncul berikutnya (Abbé Siéyès dalam Anthony D. Smith,2003).
Jalan tengah yang paling mungkin menjawab asal-usul kebangkitan nasional Indonesia adalah dengan pendekatan determinisme sebagai bentuk dinamis dari pergulatan anak bangsa. Bahwa kebangkitan nasional pasti berangkat dari proses sosial yang amat panjang, dan melibatkan semuanya tanpa mesti membedakan identitas suku, agama, ras dan antara golongan sebagai sumber rekrutmen kaum nasionalis.

Tonggak Kebangkitan

KEBANGKITAN NASIONAL pada masa awal merupakan reaksi natural terhadap kolonialisme dan imperialisme. Wilayah Nusantara sebelumnya sudah saling kenal pada era kerajaan-kerajaan Hindu, Budha dan kerajaan-kerajaan Islam. Pasca kedatangan bangsa Eropa, wilayah-wilayah itu tenggelam dalam satu "perasaian"; penjajahan yang menyakitkan.
Kolonialisme sebagai musuh sentral bila direnungi merupakan grafik menurun dari kendali kekuasaan yang dipegang oleh kerajaan-kerajaan Nusantara klasik. Persatuan nasional (Sumpah Palapa Gajah Mada[?]) yang diharapkan pada era kerajaan klasik belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Kecendrungan klenik telah mempermudah bangsa Eropa menguasai Nusantara.

Kedatangan bangsa Eropa pada sisi lain telah berhasil mempersatukan wilayah nusantara dalam satu rasa sebagai bangsa terjajah. Meskipun ada upaya kaum penjajah seperti Belanda menerapkan politik devide et impera, rasa seperasaian ini tidak mudah hilang. Rasa ini dipertegas dengan kenyataan bahwa Belanda ternyata satu bangsa yang sangat berbeda (Eropa) dengan pesan yang jelas; menjajah!

Selanjutnya Kemana?

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dipandang sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena peristiwa itu memang telah mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan. Corak baru yang diperkenalkan BU adalah kesadaran lokal yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern dalam arti bahwa organisasi itu mempunyai pimpinan, ideologi yang jelas dan anggota. Bagaimana memposisikan gerakan-gerakan kebangkitan Islam sebelum itu?
Misalnya, pada 17 Juli 1905 di Jakarta berdiri perkumpulan al-Jam’iyat al-Khairiyah, yang mendirikan sekolah dasar untuk masyarakat Arab. Kurikulumnya modern, karena yang diajarkan di sekolah itu bukan hanya pelajaran agama, tetapi juga berhitung, sejarah, geografi dan lain-lain. Berikutnya 16 Oktober 1905 Syarikat Dagang Islam (SDI) berdiri di kampung Sondokan, Solo, oleh Haji Samanhudi, Sumowardoyo, Wiryotirto, Suwandi, Suryopranoto, Jarmani, Haryosumarto, Sukir dan Martodikoro.
Tahun 1905 Gerakan reformasi dan modernisasi juga meluas di Minangkabau dan perintisnya adalah Syekh Thaher Jalaluddin. Majalah al-Iman adalah alat penyebar reformisme keluar Minangkabau, di samping memuat ajaran agama dan peristiwa-peristiwa penting dunia.

Sedikit organisasi yang sempat tersebut di atas sudah menyumbang peran yang tidak sedikit, terutama dalam hal investasi sumberdaya manusia untuk kebangkitan nasional. Pemikiran kebangkitan Islam secara umum telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perjuangan nasional dan kemerdekaan, sebab pemikiran tersebut berkonsentrasi pada masalah-masalah dan konsep-konsep anti keterbelakangan. Maka gerakan-gerakan sebagai mana disebut di atas dapat dianggap sebagai prakondisi bagi kebangkitan nasional.

Oleh sebab itu, Budi Utomo haruslah dipandang sebagai anak kandung gerakan-gerakan nasionalisme Indonesia, baik gerakan Islam atau gerakan berbasis etnis dan kesukuan. Paling tidak, yang dapat dimengerti dari gerakan Budi Utomo itu, semangat nasionalisme dengan satu tujuan yang senada; Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka adalah hasil kerja keras pada masa gerakan prakondisi.
Bulan ini pada saat usia kebangkitan nasional beranjak satu abad, peran kesejarahan gerakan Islam mesti terus berlanjut. Sejarah bukanlah persoalan masa lalu belaka. Tetapi sejarah adalah kehidupan yang dinamis yang mempunyai arah dan tujuan yang pasti, ”mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka berdaulat adil dan makmur.”

Hanya saja kemerdekaan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran itu masih jauh dari harapan, dan sepatutnya gerakan umat Islam harus kembali menjadi pengawal menuju cita-cita kebangkitan nasional Indonesia. Penjajahan, ketertindasan, ketidakadilan dan kemiskinan merupakan musuh Islam, yang hampir semuanya nyaris melekat di tubuh umat.

Kebangkitan Nasional Indonesia ke depan secara langsung menunjuk Kebangkitan Umat Islam Islam Indonesia, sebab lebih dari delapan puluh lima persen bangsa Indonesia adalah umat Islam, tanpa mengeluarkan (exlusionary) anak bangsa lainnya yang tidak beragama Islam. Artinya kata al Syu’ub al Indunisiy bisa disetarakan dengan al Syu’ub al Arabiy.

Sikap umat Islam Indonesia terhadap nasionalisme semestinya –mengutip Hassan al-Banna- realisasi loyalitas terhadap negara untuk mengembangkan kecintaan, kasih sayang, kebanggaan, dan kesetiaan tanpa merusak kepatuhan terhadap agama.
[14/5/2008]
Sudah dimuat di Harian HAluan, Sabtu, 15 Mei 2008

KEPEMIMPINAN PEMUDA;MEMIMPIN PERUBAHAN DARI BAWAH

2008-04-28T14:32:00.000+07:00

Oleh: Muhammad Nasir

1. Nasib Pemuda

Hitungan kuantitatif menunjukkan alangkah besarnya jumlah anak muda di negeri ini. Dalam jumlah yang besar ini, berbagai hal dilakukan. Dalam rentang usia 15-30 tahun anak-anak muda negeri ini menghabiskan waktunya di bangku pendidikan, terpaksa bekerja dan mencari kerja. Bagi yang tidak beruntung, tertangkap oleh data statistik sebagai sebagai penganggur. Kadang-kadang mengisi grafik turun naik data-data kriminalitas di kantor-kantor polisi.

Jika dirinci, bagi yang menjadi peserta didik, usia 15-18 tahun berada di bangku SLTA baik SMA/MA/SMK dan Pondok Pesantren. Selanjutnya pada usia 18-22 tahun atau selambat-lambatnya usia 25 tahun berhasil menyelesaikan studi sarjana (S.1), program keahlian D.III, D.II, D.I. Jikalau beruntung, mereka yang berminat dan bermodal cukup, melanjutkan studi ke program magister (S.2) hingga mencapai usia 30 tahun. Selama 15 tahun itu diiringi berbagai fenomena, di antaranya bekerja, mencari kerja, menikah dan sebagainya.

Beruntunglah anak muda yang terdidik ini. Pendidikan yang baik menumbuhkan idealisme mereka. Otak mereka berkembang mengikuti zaman. Pada masa pendidikan itu, mereka juga mendapatkan kesempatan berorganisasi.
Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan, keluarga dan masyarakat memaksa mereka untuk terjun ke dunia kerja. Sebagian mau dan berhasil, sebagian mau dan gagal. Yang lainnya tidak mau dan mencari pelampiasan kepada hal-hal yang tidak produktif. Nongkrong di mall-mall, di pinggir jalan, menyendiri di kamar sempit dan bergaul dengan NAPZA. Begitulah, jika dipetakan alangkah banyak titik-titik yang perlu ditarik sehingga bermuara pada pernyataan masalah, bagaimana keadaan pemuda kita hari ini? Apa yang dapat dilakukan untuk mereka?

Sejalan dengan fenomena di atas, organisasi pemuda dan berbagai kelompok yang mengasosiasikan dirinya dengan kepentingan pemuda lahir, tumbuh, berkembang, jaya dan beberapa di antaranya perlahan-lahan redup. Akan tetapi dari masa ke masa persoalan anak-anak muda di negeri ini tidak mendapatkan kemajuan yang berarti. Adalah benar, jika selagi kehidupan kemanusia terus berlanjut, persoalan akan terus mendampingi meski dalam bentuk yang berbeda. Paling tidak respon yang harus ditampilkan terhadap setiap persoalan harus semakin cerdas dan menunjukkan tingkat kematangan intelektual dalam proses penyelesaiannya. Sayangnya, setiap upaya penyelesaian selalu saja mengambil satu format yang latent yaitu politik!
Sekali lagi tentang politik, wadah, proses dan tujuan yang diharapkan selalu saja beraroma politik. Terma politik dalam organisasi dan kepemimpinan pemuda dari waktu ke waktu selalu menemukan momentnya, yaitu kemenangan elit pemuda dan kekalahan komunitasnya dalam menyelesaikan permasalahan mendasar. Permasalahan mendasar kepemudaan yang selalu muncul dalam problem statement-nya adalah bagaimana nasib pemuda pada masa yang akan datang?

2. Terminologi Kepemimpinan yang Salah Kaprah

Kepemimpinan dalam pengertian yang sangat popular berkaitan dengan aktivitas mengelola kehidupan bersama. Kehidupan bersama yang dimaksud bisa berupa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dicapai secara sepihak oleh manusia yang ada dalam satu lingkup sosial kehidupan. Ketergantungan satu sama lain menjadi alasan terpenting dari kepemimpinan. Oleh sebab itu, kepemimpinan dalam konteks sosial merupakan keharusan universal dalam sejarah pemenuhan kebutuhan manusia. Kebutuhan dan saling ketergantungan merupakan titik pangkal dari segala persoalan kepemimpinan.
Kepemimpinan secara historis selalu berhubungan dengan formula politik elit (dalam bungkusan istilah the rulling class) yang mengatur proses pencapaian tujuan. Karena persoalan mengatur juga bersahabat erat dengan kemampuan dan kekuasaan para elitnya (the power of elite) maka perdebatan ini menjadi semakin panjang dan pencapaian tujuan tidak lagi menjadi penting. Misalnya, beberapa organisasi pemuda selau sibuk berbicara tentang kemampuan elitnya dalam memimpin organisasi. Waktu yang berlalu menjadi percuma, karena kemampuan yang dibahas hanya menjadi isu politik praktis dalam suksesi, dan tidak menjadi isu dalam mewujudkan perubahan yang berarti bagi nasib pemuda dalam lingkup yang lebih luas dari organisasi.
Bagaimanapun keadaannya, saat ini kepemimpinan pemuda telah menjadi penyerta dari proses sosial yang sedang berlangsung. hanya saja golongan elit pemuda tidak terlalu dipertanyakan tanggungjawabnya dalam merealisasikan tujuan-tujuan sosial yang utama. Kepemimpinan pemuda tidak sama artinya dengan proses mempertahankan hidup jutaan pemuda Indonesia, apalagi memperbincangkan kemungkinan runtuhnya satu generasi bangsa oleh sebab tidak beruntungnya nasib generasi muda. Adapun tantangan yang dihadapi sebagaimana yang disebut dalam pembuka tulisan ini antara lain, rendahnya mutu pendidikan, kurangnya akses modal usaha, pengangguran, penyalahan narkoba serta satu hal yang mungkin belum tersebut; pelacuran politik atas nama pemuda!

Satu yang disebut terakhir inilah yang menjadi titik tekan persoalan kepemimpinan pemuda yang terkini. Kepemimpinan pemuda termasuk kepemimpinan sosial yang disebut Suzanne Keller sebagai kekuatan penyangga masyarakat yang teratur (Keller, 1984: 3). Keteraturan itu dalam hemat penulis terletak pada ruang sejarah yang selalu memberi tempat pada elit pemuda untuk memainkan perannya.

Helat politik yang setiap saat dapat diikuti telah membantu menciptakan ketergantungan pemuda pada kenikmatan sesaat yang dihidangkan oleh sistem perpolitikan kita. Misalnya, sirkulasi pemilu yang berlangsung dalam waktu relatif singkat, pemilihan kepala daerah dalam beberapa level, serta jabatan-jabatan penting dalam asesoris demokrasi begitu menggiurkan elit pemuda. Akibatnya, terminologi kepemimpinan tidak lagi bergerak dalam kepentingan perbaikan nasib pemuda sebagai sebuah komunitas penerus (successor) bangsa. Tetapi lebih rendah dari itu, terbatas pada pemenuhan hasrat politik dan kepentingan pribadi para elit pemuda dan organisasi pemuda. Jadi jangan harap elit dan organisasi pemuda berpikir tentang perubahan dalam lingkup yang lebih besar, yaitu perubahan peradaban bangsa.

Jika sedemikian rupa wajah pemuda dan penampakan politiknya, semestinya tidak perlu ada istilah pemuda dan orang tua. Tokh, pemuda dan orang tua juga manusia yang perilaku politiknya juga sama. Kepemimpinan yang ditampilkan tentu saja tidak berangkat dari ruang hampa, tetapi berakar pada kelahiran elit pemuda sebagai elit politik (political elite) yang disebut Vilpredo Paretto sebagai unsur yang tetap dalam masyarakat dan lambat laun bergerak menjadi kelas penguasa (the rulling class).
Gerak perubahan dari kelas elit politik kepada elit penguasa itu sebenarnya gerakan yang yang sangat tradisional dan histories. sejarah bangsa Indonesiapun tidak lepas dari peran politik pemuda yang pada akhirnya menjadi penguasa negeri ini. Tetapi apakah tidak salah kaprah, bila puluhan jutaan pemuda Indonesia yang sedang menunggu perubahan nasib, justru ditinggalkan oleh para elitnya (yaitu orang-orang yang terpilih dan mereka pilih).

3. Perubahan; Reformasi dari Bawah

Julukan terpopuler untuk pemuda adalah agent of change. Sejarah bangsa telah berkali-kali mengukuhkan julukan itu. Contoh teranyar adalah kesuksesan mendobrak pintu reformasi 1998 melalui subagent pemuda yaitu mahasiswa. Mahasiswa Indonesia berhasil mencatat sejarah gemilang dengan tesis bahwa perubahan dari bawah itu sangat strategis dan menguntungkan bagi pemuda.

Satu kondisi yang unik pada diri pemuda, bahwa pada dasarnya elit pemuda Indonesia belum tentu lebih baik dan lebih mampu dari elit politik incumbent. Tetapi kritik demi kritik terhadap pemerintah selalu dapat dilakukan oleh pemuda secara kolektif. Alasan mendasarnya adalah meskipun pemuda belum tentu mapu, namun pemerintah yang sedang menjalankan tugas kepemerintahannya juga tidak lebih baik dari pemuda.

Buktinya dalam banyak hal, dalam penilaian masyarakat awam –termasuk pemuda-, kebijakan dan perilaku pemerintah seringkali terlihat konyol dan tidak masuk akal. Makanya, pemuda atau mahasiswa dengan enjoy melancarkan kritik dan demonstrasi. al hasil, mantan Presiden Soeharto yang menjadi lambang kemapanan, status quo, kekonyolan dan irasional-nya pemerintah Orde Baru berhasil diturunkan. Reformasi pun terjadi dan hingga kini berjalan melewati masa sewindu.

Setelah sewindu, ternyata reformasi mengambil pola top down. Relasi atas - bawah sebagai penggambaran hubungan penguasa – rakyat sangat kentara. Parahnya relasi tersebut sebenarnya jarak special yang menyatakan tidak ada hubungan kongkrit antara program pemerintah dengan kebutuhan rakyat. Penderitaan rakyat tidak lebih komoditas yang mesti ditampilkan dalam latarbelakang masalah pembangunan agar program pembangunan itu layak dibiayai.

Di sisi lain, meskipun pintu partisipasi di segala bidang dibuka selebar-lebarnya, reformasi tetap dijalankan oleh pemerintah dengan mengikuti tata cara yang tak berbeda dari Orde Baru. Kesan lamban dan berbelit-belit masih saja terlihat. Ironisnya, reformasi itu dijalankan oleh para alumnus pergerakan reformasi yang mengaku reformis. Tetapi apa daya, pola top down sebagai pengalaman sejarah bangsa terlanjur lekat dalam sikap perilaku birokrasi pemerintahan. Cita-cita pembangunan itu terlalu berat dalam pola top down yang sedikit sekali memberikan rembesan kesejahteraan bagi bangsa ini. Barangkali itulah ciri birokrasi.
Meskipun demikian, reformasi yang telah terjadi tidak boleh henti. Pemuda yang telah berkomitmen menjalankannya harus kembali mendorong gerbong reformasi. Rakyat yang bersatu dalam kesulitan akan mudah mendahului proses reformasi yang dijalankan birokrasi pemerintahan (Cleveland,1995:16)

Pesan penting yang ingin disampaikan tulisan ini adalah, untuk mencapai perubahan, peran masyarakat bawah dalam relasi atas - bawah tersebut di atas harus diperkuat. Pemuda yang telah terlanjur menjadi elit tradisional perubahan harus kembali ke bawah, menjadi agen perubahan dan memimpin gerakan menuju perubahan itu. Pemuda harus kembali menjadi akar rumput (grass root) yang menghidupkan reformasi dari bawah. Bahasa Marx, pemuda harus jadi proletar (mustadhafin)!

4. Tugas Keproletariatan

Persoalan bangsa ini memang tidak dapat selesai dengan aksi demonstrasi. Tetapi ia juga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan politik birokrasi. Kondisi ini juga tidak memaksa pemuda harus apolitis dan meninggalkan posisi empuk di tingkat elit penguasa. Pascaperan kemustadhafinan itu, elit pemuda dan organisasi kepemudaan harus bergerak di lapangan yang lebih kongkrit, yaitu pemberdayaan pemuda.
Persoalan yang disinggung di awal tulisan ini harus diselesaikan dengan cara yang kongkrit. Misalnya pemberdayaan pemuda putus sekolah, pemberdayaan usaha ekonomi kecil yang dikelola oleh pemuda, kenakalan remaja dan kondisi tidak menguntungkan yang dialami pemuda lainnya. setidak-tidaknya memperkuat barisan aktivis pemuda yang bergerak di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pascareformasi, LSM memang tumbuh bak jamur di musim hujan. Tetapi itu belum menjadi jaminan bagi kesejahteraan rakyat, karena masih banyaknya LSM yang bergerak pada proyek aksesoris demokrasi seperti isu Hak Asasi Manusia (HAM), Good Governance, dan sebagainya. Memang tujuan ini utamanya dialamatkan pada organisasi kepemudaan yang cendrung bergerak pada ranah administrasi organisasi dengan program yang paling rutin berupa rapat-rapat intern organisasi, pergantian pengurus dan seminar-seminar. Organisasi pemuda kantoran ini sepertinya tidak relevan dengan tuntutan perubahan nasib pemuda.

Setidaknya, tawaran tulisan ini adalah bagaimana elit pemuda yang cendrung birokratis dan organisasi yang cenderung kantoran itu mengusung paradigma baru, memperkuat agen perubahan itu sendiri, yaitu pemuda-pemuda Indonesia yang sampai hari ini belum jelas duduk tegaknya (masa depannya).
Padang, 10 Juli 2007

Tentang Ninik Mamak

2008-04-28T14:27:00.001+07:00

Oleh : Muhammad Nasir, SS
Mahasiswa PPs IAIN “IB” Padang

Kaluak paku kacang balimbiang
Tampuruang lenggang lenggokkan
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatenggangkan

Secara fungsional ninik mamak merupakan salah satu unsur dari tungku tigo sajarangan. Keberadaannya sangat mempengaruhi pelaksanaan kontrol sosial terhadap masyarakat. Tidak salah kalau ketimpangan dan langkah sumbang anak kemenakan dialamatkan pada “ketidakawasan” (awareless) ninik mamak.

Meskipun pernyataan ini belum mewakili pendapat masyarakat secara keseluruhan, namun hal ini telanjur menjadi opini yang berkembang di tengah masyarakat. Setidaknya untuk menambah kenyataan empirik, dalam bahasa pergaulan sehari-hari muncul istilah “ninik mamak” dan “ninik ngangak”. Beberapa pameo di atas memunculkan asumsi bahwa pertama; ada pergeseran peran ninik mamak dalam mengatur anak kemenakannya (masyarakat), kedua; ada pemerosotan (penurunan) peran ninik mamak dalam hubungan antar status di komunitasnya.

Untuk menyingkap judul tulisan ini, setidaknya ada seuntai pengertian yang harus dikemukakan. (1) Respon adalah tanggapan terhadap hal-hal yang ditangkap panca indra. (Albert;1997). Respon disini adalah segala sesuatu yang diketahui masyarakat melelui panca indra, kemudian di nilai, diberi makna dan memutuskan untuk bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna tersebut. (2) Masyarakat adalah sistem yang merupakan hubungan antar status dalam masyarakat yang saling mempengaruhi dalam pembentukan prilaku individu dalam satu komunitas (Mac Iver;1972). Definisi ini lebih dekat dengan pola hubungan antar individu pada masyarakat Minangkabau. Sementara, (3) Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan dan status. Setiap individu yang hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti mejalankan suatu peran (Soekamto,1987). Dalam konteks ini adalah gambaran hak dan kewajiban individu yang berperan sebagai ninik mamak.
(4) Ninik Mamak versi Abdul Kadir Usman dalam Kamus Umum Bahasa Minangkabau Indonesia (Pustaka Anggrek;2002) menyebutkan ninik mamak adalah pemuka adat Minangkabau dalam pengertian umum.

Apa Masalahnya ?

Ninik Mamak adalah salah satu unsur tepenting dalam pengambilan kebijakan pembangunan masyarakat Minangkabau. Dengan demikian segala perubahan yang terjadi berada di bawah kendali ninik mamak. Dengan posisi dan perannya yang sangat strategis ini ninik mamak bisa menjadi pilar yang kokoh dalam membangun masyarakat Minangkabau.

Namun saat ini posisi dan peran ini terlemahkan dengan beberapa kasus seperti, pemerkosaan terhadap dokter gigi di Solok (2002), dan wacana pembubaran LKAAM yang notabene limbago-nya ninik mamak yang terkesan tidak punya pengaruh penting dalam pelestarian adat dan kebudayaan Minangkabau. Termasuk tidak bagusnya pola hubungan (koordinasi) Tungku Tigo Sajarangan saat ini. Bahkan contok teranyar, munculnya organisasi MTKAAM yang dinakhodai “Sang Datuk” Irfianda Abidin pantas dijadikan contoh sekaligus menjadi pertanyaan besar; ada apa dengan ninik mamak?

Berangkat dari persoalan kekinian (current issues) di atas muncul pertanyaan sebagai berikut: Apa peran ninik mamak selaku pemuka adat di tengah anak kemenakannya (baca; masyarakat), bagaimana respon masyarakat terhadap peran ninik mamak saat ini?, dan apa faktor yang mempengaruhi pergeseran dan penurunan peran ninik mamak di tengah anak kemenakannya ?

Persoalan di atas layak ditemukan jawabannya sesegera mungkin agar dapat menjadi obat mujarab sekaligus menjadi program untuk mengisi niat babaliak ka nagari disamping itu kajian-kajian yang komprehensif berikut hasilnya diharapkan bermanfaat bagi ninik mamak agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap anak kemenakannya. Kemudian bagipembuatan kebijakan (pemerintah) dalam program baliak ka nagari bukan hanya kembali ke bentuk pemerintahan nagari saja tetapi kembali kepada terwujudnya nilai-nilai dasar penyelenggaraan pembangunan masyarakat nagari dengan ninik mamak sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.

Perlu kajian kritis

Ada semacam pesisimisme dari kaum intelek yang membahas fenomena ninik mamak ini. Bahwa sudah menjadi kelaziman bila seminar, penelitian lokakarya dan semacamnya tidak menghasilkan apa-apa, kecuali orasi dan onani pembicara seminar, atau forum maajan-ajan tuah para pembentang makalah. Padahal kebutuhan sekarang adalah program mewujudkan peran ideal ninik mamak setelah didahului kajian kritis.,yang didasarkan pada pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Maksudnya untuk melakukan pengukuran yang cermat dan akurat terhadap fenomena sosial seputar ninik mamak (merujuk pada Singarimbun;1987). Harapannya sejumlah data dan fakta yang terkumpul dapat memberikan informasi umum tentang aktifitas sosial ninik mamak.

Jadi, sebagai sumbang saran, program ba baliak ka nagari diharapkan tidak hanya mejadi program (baca;proyek) besar otonomi daerah, tetapi lebih jauh dapat menjadi gerakan sosial dan kultural (social/cultural movement). (16/8/2007)
Wallahu A’lam

Tahun Baru, Identitas Baru

2008-04-28T14:22:00.001+07:00

Oleh : Muhammad Nasir
Mantan Redaktur Tabloid Suara Kampus
IAIAN Imam Bonjol Padang

Cita-cita rakyat tidak jauh-jauh dari cita-cita pemimpinnya, begitu tulis almarhum Mahbub Djunaidi, kolumnis kondang yang pernah lahir di negeri ini. Artinya kira-kira begini; Jika pemimpin menginginkan uang, punya handphone terbaru, rumah, mobil mewah dan sebagainya, rakyat mungkin juga begitu. Rasanya tidak ada yang berbeda dari rakyat dan pemimpin. Persoalan berpikir, rakyat juga dipusingkan tujuh lingkar obat nyamuk memikirkan dapur hingga kembali lagi ke dapurnya. Bekerja keras apalagi. Tidak hanya pemimpin. Rakyat juga begitu. Apa kurang keras bantingan tulang rakyat untuk mendapatkan uang untuk hari itu juga dan untuk dimakan hari itu juga?

Yang jadi masalah sekarang…, adakah kewajiban rakyat untuk meniru pemimpinnya? Atau malah sebaliknya, adakah kewajiban pemimpin meniru rakyatnya?

Dalam dunia persilatan dikenal satu kumpulan orang-orang yang terdiri dari pengemis. Yang mengepalakantori, kira-kira tidak jauh lebih baik dari mereka. Pengemis. Tampilan sang kepala pengemis ?. tentu saja sama dengan anggotanya. Penuh tambalan, dekil dan bau. Mungkin lebih bau. Soalnya yang diangkat jadi kepala adalah orang yang paling pintar ngemis, paling nestapa potongannya, paling jelek bajunya dan paling bau tubuhnya. Nah…hebatnya mereka punya identitas. Tongkat, batok kelapa atau kaleng rombeng serta baju penuh tambalan. Bila bertemu di jalan dan ada orang yang bertanya, jawaban orang akan relative sama. Siapa dia ?. Pengemis!

Sekarang, kondisi di atas rasanya masih relevan. Persoalannya cuma ketidak samaan identitas antara pemimpin dan rakyat. Ekstreemnya identitas itu nyaris tidak ada. Kalau tidak salah mata memandang, beda pemimpin dan rakyat itu sejauh Jakarta – Amerika bila ditempuh dengan jalan kaki. Perbedaan itu tidak muncul bukan karena baju yang dijual di Indonesia itu beraneka ragam. Misalnya baju Itali, Perancis atau Bandung. Atau disebabkan rakyat itu “ada tampang” jadi gembel, dan pemimpin itu ada “takah” untuk jadi raja. Sehingga kalau rakyat disandingkan dengan pemimpin akan terlihat bedanya. Minimal dari kilat kening dan minyak rambutnya, atau kilat sepatunya.

Kembali ke identitas. Jika dibuat profil orang Indonesia, manakah yang laku di jual ke penyandang dana?. Misalnya, jika ada sebuah LSM membuat profil orang Indonesia yang sedang “sakit”, manakah yang layak disehatkan (diberdayakan) dalam program community development?. Rakyat dulu atau pemimpinnyakah?. Ujar-ujar orang bijak menyatakan “ kalau pemimpinnya kencing berdiri, bagaimana rakyatnya?. Atau “kalau rakyat kencing berdiri, bagaimana cara kencing pemimpinnya?”. Nah, mengenai mana yang harus diberdayakan lebih dahulu, jawabannya mungkin sama sebangun dan sama sisi dengan pertanyaan “mana yang dulu ayam dari telur?”.

Mengingat dan menimbang perbedaan yang mencolok antara rakyat dan pemimpin itu, sepertinya perlu disusun identitas baru bagi orang Indonesia. Soalnya sulit juga merumuskan orang Indonesia jika masih ada multi sigi dan sebutan untuk orang Indonesia. Ada rakyat, ada pemimpin, ada teroris dan sebagainya.

LSM yang bergiat dalam program good governance mengusulkan agar pemerintah yang pertama harus diberdayakan. Segenap aparatur pemerintah harus dibekali ketrampilan mengenai tata cara mengatur pemerintah yang baik, dan tata cara mengelola asset dan potensi daerah dengan baik, atau bagaimana cara mengambil keputusan yang baik agar rakyat tidak merasa “nggak dianggap”. Semuanya bertujuan agar layanan (public service) lancar ibarat air terjun.

Begitupun LSM yang bergiat dibidang pendampingan masyarakat (community assistances) atau pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Mereka mengusulkan agar rakyat yang harus diberdayakan lebih dahulu. Karena sokogoru pembangunan itu memang rakyat, kata pegiat LSM. Semua harus didasari oleh kehendak rakyat. Bottom Up, istilah kerennya. Tidak heran jika dalam usulan ini ikut tenar istilah partisipatif (baca: bukan mobilisasi) keberpihakan dan sebagainya. Tujuannya tidak lain agar rakyat punya identitas.

Asal tahu saja, “usulan” yang dimaksud oleh LSM yang main “di atas” (pemerintahan) dan yang main “di bawah” (rakyat) adalah “proposal”. Nah. Siapakah yang mau membiayai program memperbaiki identitas orang Indonesia ini ?. Moralis atau kapitalis?

Tetapi persoalan tidak harus selesai sampai di sini. Tidak cukup menunggu kucuran dana perbaikan identitas. Kedalampun harus ada kesadaran bersama bahwa “orang kita”, baik rakyat dan pemimpin itu harus sama-sama belajar. Kalau bisa dikenakan wajib belajar. Misalnya belajar akur kepada kehendak bersama. Rasanya kehendak bersama “orang kita” saat ini adalah bagaimana bisa merdeka dari rasa lapar dan aman dari godaan dan ancaman.

Bagaimana mungkin bisa terwujud identitas baru jika salah satu pihak bertepuk sebelah tangan? Kata pemimpin rakyat harus ikut dan patuh kepada kehendak pemimpin. Kata rakyat, pemimpin yang harus ikut rakyat, karena rasanya dari dulu permintaan rakyat tidak banyak, Cuma minta kesejahteraan. Jika rakyat ikut pemimpin konsekwensinya adalah kesejahteraan rakyat minimal beda tipis dengan kesejahteraan pemimpin. Sebaliknya, jika pemimpin ikut rakyat, maka siap-siaplah jadi rakyat, bergabung dengan penderitaan rakyat. Setelah itu kita buat Gerakan Rakyat Miskin untuk Kesejahteraan. Siapa yang memimpin? Ya, pemimpin itu tadi!. Dengan demikian pemimpin tidak kehilangan roh kepemimpinannya. Begitulah kira-kira! ***
Padang, Januari 2006

Perantau Jangan Tersinggung

2008-04-28T14:15:00.001+07:00

Oleh : Muhammad Nasir
Sekretaris Presidium
Gerakan Peduli Tarbiyah Islamiyah Sumbar

Tentang Partisipasi Perantau

Adalah naïf jika ada dikotomi antara urang rantau dengan urang kampuang. Apapun alasannya, kedua terma ini hanya menunjukkan domisili etnis Minangkabau. Namun lebih naïf lagi bila ternyata ada rang rantau yang tersinggung perihal partisipasi mereka dalam pilkadal. Apalagi yang sempat panas dan merasa keinginannya untuk memimpin kampung halaman terhalangi.

Terma rang rantau dan rang kampuang dalam undang-undang pilkada memang tidak pernah disinggung sedikitpun. Istilah ini kalau tidak salah sama ngetren-nya dengan istilah Putra Asli Daerah (PAD) dengan pendatang pada pilkada sebelum bertajuk pilkada langsung ini. Tren ini sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap hasil perolehan suara bakal calon kepala daerah, baik yang merantau ataupun yang tinggal di kampung halaman. Namun yang jadi persoalan adalah partisipasi seperti apa yang lebih bermutu yang perlu diberikan oleh perantau Minang yang berniat menjadi kepala daerah di berbagai jenjang struktur pemerintahan di Sumatera Barat ini?

Rakyat Sumatera Barat yang jadi konstituen diharapkan berpartisipasi dalam pilkada dengan tidak mengabaikan hak pilihnya. Sementara Perantau menjadi partisipan dalam pilkada 2005 ini dengan mendaftarkan diri jadi bakal calon/calon. Disinilah dituntut kearifan dari para perantau untuk memutuskan partisipasi seperti apa yang lebih strategis untuk diambil dalam alek politik ini. Dan isu rang rantau dan rang kampuang yang marak akhir-akhir ini tidak lebih hanya sumbang saran untuk perantau. Apalagi menganggap isu ini hanya permainan rang kampuang yang tidak rela posisinya sebagai tungganai diambil alih oleh perantau. Kalaupun ada itu hanya para penunggang yang manembak di ateh kudo dan mengambil manfaat dari isu ini.

Peran strategis rang rantau

Mengenai peran strategis rang rantau ini, sebagian kalangan tidak ingin perantau Minang yang telah sukses mengikat diri dengan birokrasi pemerintahan yang memperkecil ruang geraknya membangun kampung. Apalagi moment pilkadal ini meniscayakan munculnya pengelompokan yang tentu saja mempersempit pengaruh perantau pada kalangan pemilihnya saja.

Effek pilkadal diprediksi akan menghilangkan status kepemilikan bersama masyarakat Minang terhadap perantau menjadi milik sebagian pendukungnya saja. Jika ini terjadi, alangkah ruginya . Maka sebelum terlanjur sangat diharapkan para perantau Minang di manapun berada, apapun jabatan dan posisinya berkumpul merumuskan bentuk peran strategis yang perlu diambil dalam waktu yang secepatnya. Rasanya lebih mulia dari sekedar berkumpul untuk memutuskan dukungan terhadap satu atau beberapa calon kepala daerah.

Paling tidak ada beberapa tawaran yang perlu dipikirkan perantau. Diantaranya, pertama ; bagaimana segenap rang rantau mampu membuat kontrak sosial dengan para calon kepala daerah yang sudah sekian lama bergumul dengan dinamika daerah di kampung halaman. Kalau bisa diklasifikasi, tokoh yang berkiprah di kampung halaman bisa saja birokrat pemerintahan, akademisi, atau petinggi organisasi massa (ormas) serta LSM di Sumatera Barat.

Kontrak sosial ini penting dilakukan mengingat bahwa kampung halaman menaruh harapan besar terhadap potensi yang dimilik di perantauan. Dan potensi ini alangkah baiknya disumbangkan untuk dikelola secara baik oleh tokoh Minang di Sumatera Barat ini. Pemilik Ranah Minang ini adalah orang Minangkabau, baik di kampung halaman atau di perantauan. Tidak ada yang utama dan tidak ada yang dikucilkan. Ibarat sebuah keluarga, keluaraga inti Minangkabau (nuclear family) adalah mereka yang tinggal di kampung dan di rantau. Jadi sebagai sebuah keluarga rang rantau perlu dilibatkan dalam proses kontrak sosial ini.

Kedua; daya tawar (bargaining position) rang rantau sangat strategis.Saat ini salah satu potensi rang rantau yang terhitung besar adalah kedermawanan. Alangkah baiknya potensi yang lazim disebut sebagai philantrophy ini dikembagkan dengan baik sehingga sumbangan perantau terlihat nyata dan berasas manfaat tinggi. Dengan posisi seperti ini, perantau dapat hidup lebih terhormat dengan sumbangan nyata mereka terhadap masyarakat. Pengelolaannya serahkan pada calon kepala daerah yang terpilih nantinya.

Ketiga; mengingat besarnya cost pilkada yang konon satu orang calon mesti menyediakan kurang lebih dua milyaran, apa tidak mubazir digunakan untuk kebutuhan sesaat (pilkada) ini saja?. Jika dikumpulkan biaya yang harus dikeluarkan untuk alek politik ini, rasanya bisa membiayai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang sustainable. Misalnya membentuk konsorsium yang berfungsi sebagai lembaga donor untuk pencerdasan dan pencerahan anak kemenakan di kampung halaman. Perlu dicatat ada banyak lembaga sosial atau masyarakat yang perlu diberdayakan. Dengan tiga dasar pemikiran ini, para perantau akan lebih bermanfaat untuk kampung halaman.

Keempat; potensi kepemimpinan perantau lebih baik digunakan untuk berjuang di perantauan. Ke kampuang halaman cukum melakukan supervise, monitoring dan evaluasi sesuai dengan kapasitasnya. Dasar pemikiran ini tidak hanya moment pilkadal ini saja. Tetapi diniatkan untuk visi jangka panjang perantau. Jadi jangan tersinggung.
Oke, benar tidak ada halangan untuk para perantau secara personal bertarung menjadi pemimpin di kampung halaman. Undang-undang serta peraturan tidak ada yang melarang.

Benar juga, ada pepatah karatau madang di hulu/babuah babungo balun/ marantau bujang dahulu/di rumah(kampung) baguno balun/. Pulanglah kalau merasa berguna untuk kampung dan jika pengabdian menjadi kepala daerah lebih strategis.
Yang jelas, sebagaimana Nanda Oetama (Singgalang,18/03/05) berpendapat, rugi bila perantau pulang kampung, Bang Jeffrie Geovannie (Haluan,18/03/05) semestinya tidak perlu menyatakan, orang yang tinggal di kampung belum tentu berguna di kampung halaman.

Tidak Bang! Urang Rantau dan Urang Kampung sama baiknya. Semoga saja saja nafsu yang biasanya jarang berteman dengan niat baik, tidak berdampak buruk.
Wallahu a’lam bi al shawab
Padang, 18 Maret 2005
Mingguan Garda Minang, Minggu ketiga April 2005

Kembali ke Kubangan

2008-04-28T14:11:00.002+07:00

Oleh : Muhammad Nasir
Masyarakat biasa tinggal di Lubuk Lintah

Saruan PILKADAL ternyata cukup mangkus memanggil si anak hilang ataupun bujang rantau Minangkabau. Bahkan mereka yang telah ikhlas dilepas masyarakat untuk bertarung mempertaruhkan tuah ranah Minang pun merasa perlu kembali ke kubangan. Maaf, kan ada pepatah, setinggi-tinggi terbang bangau, kembalinya tetap ke kubangan. Ada apa ? apakah ini panggilan nurani atau panggilan masyarakat ?

Penulis pernah berbincang-bincang dengan beberapa kelompok masyarakat badarai berkaitan alek nagari bertajuk pilkadal ini. Berikut sarinya ;

”Kamu kenal dengan calon ini ? tanya seorang bapak pada penulis. “ Ooh, ini. rasanya saya pernah dengar aktivitasnya sebagai pengusaha di Pekanbaru (maaf,Kota ini mewakili sebuatan rantau rang Minang lainnya) jawab penulis hati-hati. Moga-moga tidak salah. Kenapa Pak ?, tanya penulis sekenanya. “Anu, soalnya, kenapa pada moment –moment politis saja mereka pulang. Sedangkan pada saat anak kamanakannya baralek saja jarang pulang, alasannya sibuk terus. Ha..ha..haa…”, Bapak itu tertawa selepasnya.

Komentar seperti di atas bukan sekali dua terdengar. Hampir semua majlis yang penulis hadiri, selalu bertanya-tanya, siapa gerangan orang yang mau memimpin Kadaprov, kadakab atau kadako ini ? Dan ini tentunya tugas yang bersangkutan untuk memperkenalkan dirinya atau tidak memungkinkan mintalah tim kampanye atau tim sukses mensosialisasikan. Begitu adat memenangkan pemilihan. Namun menariknya komentar teman dialog penulis tadi adalah kenapa pulangnya selalu pada moment pemilihan ?

Paling tidak ada empat alasan terpenting bagi para balon yang pulang kandang ini. Pertama ; ada semacam kepedulian dari perantau ini terhadap kondisi kampung halaman yang mereka anggap perlu perbaikan. Dan mereka (perantau) punya kompetensi untuk itu. Untuk alasan ini, bisa dipahami dan diancungkan jempol untuk sense of motherland mereka. Mereka untuk sementara bisa dianggap orang yang punya visi, mengingat mereka punya keinginan pulang kampung. Keinginan ini tentu didasari pemahaman terhadap kondisi kampung mereka yang dianggap perlu dikembangkan. Ini juga berarti mereka punya perhatian terhadap kampung halaman.

Kedua ; ada seruan dari anak kemenakan di kampung untuk menjadi pucuk pimpinan nagari (baca : gubernur,bupati atau walikota). Alasan ini cukup bagus untuk disimak. Dalam konteks demokrasi, bahwa pemimpin itu dikehendaki dan dipilih oleh rakyat, sudah dipenuhi kriterianya. Pegiat LSM atau ilmuan politik mengistilahkan dengan politik partispatif. Artinya dalam menentukan calon pemimpin, partisipasi rakyat sudah terkedepankan. Untuk alasan ini, anak kemenakan bisa bermacam-macam wujudnya. Bisa saja mereka terhimpun dalam satu persukuan, satu nagari,kota atau kabupaten. Wujud lainnya adalah ormas seperti Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiyah,Perti, atau NU. Yang paling sering adalah Partai Politik.

Alasan ketiga; Ingin menambah curriculum vitae. Lumayan, perbendaharaan gelar pangkat dan jabatan bisa bertambah jika natinya nasib baik berpihak kepadanya dan terpilih menjadi kepala daerah. Untuk alasan ini rasanya perlu diwaspadai. Bedanya sangat tipis dengan alasan pertama, meskipun dua alasan ini berangkat dari keinginan pribadi. Jika yang pertama karena visi, yang kedua mungkin karena nafsu.

Untuk alasan yang berikut, harus diungkapkan dengan hati-hati, sebab ini menyangkut muru’ah para konstituen rang rantau ini. Yaitu Keempat : urang rantau tersebut tidak kuasa bertarung di tingkat pusat (perantauan) (?). Argumen untuk pernyataan ini adalah bahwa mereka yang telah didaulat untuk menjadi tokoh Minang di perantauan tidak semestinya mencederai amanat masyarakat Minang. Bukankah mereka didaulat untuk memperjuangkan Minangkabau di perantauan ? Bukankan sudah banyak biaya yang dikeluarkan untuk memilih mereka sebagai wakil Sumbar di pusat kekuasaan? Misalnya jadi anggota DRR RI, DPD atau jabatan lain yang mengatasnamakan dan atau mewakili masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat). Maka yang menjadi kewajiban mereka di perantauan adalah memperjuangkan aspirasi daerah yang sempat dikenal dengan jama’ah koruptor-nya . Kalau argumen ini ternyata benar, maka perlu dipertimbangkan untuk mem PAW-kan mereka, dengan kata lain ganti dengan yang mampu.

Lalu, apa persoalannya ?

Sebenarnya tidak ada yang salah jika Urang Rantau pulang kampung untuk menjadi Kepala daerah. Bukankah pulang kampung itu dianjurkan untuk melihat situasi dan kondisi kampung halaman. Hanya saja ada yang perlu jadi catatan bagi perantau yang pulang kampung ini.

Minangkabau beberapa tahun belakangan kekurangan tokoh yang berlabel tokoh nasional. Saat ini Indonesia baru mengenal Harun Zain, Azwar Anas, Emil Salim, Syamsu Djalal, Djamari Chaniago atau yang seangkatan dengan mereka. Perlu diingat tokoh-tokoh yang baru disebutkan ini sudah memasuki usia senja. Terakhir muncul tokoh-tokoh muda yang mulai berkuku di tingkat nasional. Sebut saja Patrialis Akbar, Irwan Prayitno, Irman Gusman, terakhir ada Jefrie Geovanni, M. Kapitra Ampera dan sebagainya. Mereka yang muda-muda ini diharapkan mampu melanjutkan estafet kepemimpinan masyarakat Minangkabau di tingkat nasional. Jangan karena kepulangan mereka kaderasi kepemimpinan etnik Minangkabau terputus.

Meski ada beberapa alasan yang muncul membela situasi ini, misalnya bahwa ketokohan mereka (yang muda/perantau) ini perlu diuji dengan memimpin daerah sendiri, namun seberapa kuat ujian ini berpengaruh terhadap kepemimpinan mereka ?

Tulisan ini memang opini dari sebagian kecil masyarakat. Tujuannya adalah agar pemimpin Minangkabau atau Sumatera Barat yang sudah berkiprah ditingkat nasional agar terus berkarir dan bertarung mempertaruhkan nasib masyarakat di kampung halaman. Tidak harus jadi gubernur, bupati atau walikota. Atau , jangan-jangan pengaruh ketokohan perantau belum kuat untuk membangun kampung halaman sebelum jadi gubernur, bupati atau walikota ?
Kampus M.Yunus, 15 Maret 2005
Dimuat di Harian Pagi Padang Ekspres, Kamis, 17 Maret 2005

Konflik dan Komitmen Politik Pemimpin Umat

2008-04-28T14:06:00.003+07:00

Oleh: Muhammad Nasir
Mahasiswa PPs IAIN Imam Bonjol Padang

Hampir menjadi kenyataan sejarah, bahwa setiap penyelenggaraan suksesi kepemimpinan, umat Islam selalu muncul di panggung politik nasional dan menjadi topik pembicaraan. Kemunculan ini tidak lebih seperti panggung ketoprak (humor), dimana seluruh lakon mempresentasikan berbagai kalangan dan berbagai karakter.

Dalam seni panggung, menurut Emha Ainun Najib, setiap orang berupaya menampilkan seluruh kemampuannya, akting dan kekuatan karakternya. Termasuk busana, make up dan umbul-umbul yang dibawanya. Namun sayang, penonton tidak memandang seluruh aspek yang ditampilkan, meski sang aktor sudah secara total beraksi. Ada yang memandang busana aktor, ada yang menilai menor dan seksinya penampilan aktor-aktris, bahkan ada yang melihat kelap-kelip lampu panggung saja. Sementara pesan dan misi yang dibawa dalam pementasan sering dilupakan oleh penonton. Pertanyaannya, akankah hyperaktif umat Islam dalam panggung politik nasional ini senasib dengan penampilan ketoprak atau randai dan sejenisnya?. Siapakah yang menjadi dalang atau sutradaranya ?. Siapakah yang diuntungkan dalam kondisi seperti ini?

Seandainya memang umat Islam bernasib sama dengan pementasan ketoprak atau pertunjukan lainnya, alangkah menyedihkan. Biasanya pertunjukan akan memberi kesempatan kepada sutradara untuk secara bebas mengotak atik peran aktor dan mengubah cerita menurut kemauannya dan tentu saja harus sesuai dengan selera pasar. Jika kejadiannya seperti ini, bukankan itu berarti menjadikan umat yang sedang beraksi diatas pentas politik itu komoditas politik belaka?

Serunya pementasan atau cerita pertunjukan akan sangat tergantung pada konflik yang muncul dalam cerita. Dihubungkan dengan panggung politik, bukan tidak mungkin umat Islam akan digiring kedalam konflik yang maha dahsyat agar cerita politiknya maha seru.

Ironisnya, dalam berapa scene cerita sedih umat Islam ada pemilu 2004 lalu, tokoh-tokoh umat Islam justru muncul sebagai pengibar isu dan penebar konflik. Misalnya, menduanya Gus Dur dalam menetukan capres dari PKB (NU?), apakah Kiyai Hasyim Muzadi atau Gus Sholah. Nahdhiyyin pasti bingung menetukan sikap. Secara kultural PKB dan NU hampir bisa disebut kembar identik. Apakah harus memilih KH Hasyim Muzadi yang Ketua PB NU atau Gus Sholah yang calon resmi PKB yang juga NU tulen sampai ke tulang sum-sum.

Dalam sequel yang lain, Amien Rais yang mantan orang nomor satu Muhammadiyah menyatakan bahwa PAN bukan partai orang Muhammadiyah, meski mayoritas orang Muhammadiyah memimpin PAN sampai ke level pimpinan terendah. Amien juga menyatakan bahwa PAN adalah partai terbuka karena asasnya nasionalis plus religius. Ironisnya, di beberapa wilayah yang mayoritas Muhammadiyah dan PAN menjadi pemenang Pemilu legislatif memunculkan isu bahwa caleg partai anu non muslim, jangan pilih. Apakah ini tidak jadi bumerang bagi umat Islam termasuk Muhammadiyah, karena di PAN juga ada anggota legislatif yang non muslim ?. Alangkah tidak bijaknya.

Pada bagian yang lain, tokoh-tokoh umat kembali memunculkan wacana boleh tidaknya pemimpin wanita (presiden, tentunya). Hal ini tentu menimbulkan preseden buruk bagi umat Islam. Pihak luar Islam menilai ini sebagai phobia umat Islam terhadap kepemimpinan Megawati, yang tidak mewakili ormas islam atau parpol Islam. Dan bagi pihak lain, wacana ini dianggap sebagai trik politik untuk menjegal Megawati. Lagi-lagi umat Islam menjadi sorotan.

Bagi pihak non muslim beberapa peristiwa di atas merupakan tontonan menarik yang harus disebarluaskan kemana-mana. Inilah model umat Islam. Kalau bisa pihak non muslim atau mungkin kaum yang berusaha membawa Indonesia ke paham sekuler berupaya memperbesar konflik ini dengan menambah komentar dan teriakan dari bawah panggung. Sesekali, jika memungkinkan penonton non muslim berusaha memprovokasi dengan naik ke panggung politik dengan harapan umat Islam yang sedang berada di atas panggung protes dan ramai-ramai berteriak, “Kita tidak ingin dipimpin oleh non muslim!”. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh non muslim agar konflik internal umat Islam ini berkepanjangan. Jika ini terus berlangsung, bisa saja umat Islam akan kehilangan wibawa. Umat Islam akan hanyut dalam konflik yang tidak jelas muaranya.

Konflik dan Peran Pemimpin Umat

Pemimpin umat kemungkinan besar mempunyai andil dalam mempertahankan konflik. Merujuk Fathi Yakan (1998) salah seorang aktivis muslim mensinyalir bahwa hubungan individu yang kurang baik antar pemimpin umat menyebabkan konflik antar jamaah yang dipimpinnya. Mungkin ada benarnya analisis Fathi Yakan tersebut. Terlepas apakah konflik tersebut masuk dalam skenario pemimpin umat, kacamata awam dapat melihat secara jelas ketidakakuran antar pemimpin umat Islam. Misalnya, perbedaan pendapat antara Amien dan Gus Dur dipandang sebagai perbedaan Muhammadiyah dan NU.

Selanjutnya perbedaan ini diwarisi oleh pengikut kedua tokoh ini di organisasi masing-masing. Yang muncul kemudian adalah fanatisme kelompok yang menyebabkan aktitifitas utama terabaikan. Semangat keislaman yang dilandasi ukhuwah Islamiyah terpinggirkan.

Persoalannya, mungkinkah konflik ini diminimalisir, jika tidak bisa dihapuskan sama sekali?. Jawabannya bisa saja, jika ada kesadaran bersama dari para pemimpin umat tentang kebutuhan umat, sumber konflik atau pengenalan terhadap penyebab konflik.

Ditingkat penyelesaian konflik, ada beberapa hal yang patut dicatat.

Pertama, ketidakmampuan pemimpin umat dalam mengadakan konsolidasi dalam menyelesaikan masalah umat. Hal ini dibuktikan dengan cara pemimpin mencari jalan sendiri-sendiri untuk berjuang. Misalnya fenomena pecah kongsi antar pemimpin umat.Dengan alasan tidak cocok atau tidak sama visi, para tokoh umat rela pisah organisasi, pisah partai bahkan perang opini. Ghibah sana, fitnah sini untuk mencari simpati umat (baca: memecah belah umat).

Kedua, kurangnya toleransi (tasamuh) ditengah pluralitas umat Islam. Umat berharap agar golongan muslim yang lain jangan dijadikan komoditas politik. Yang terjadi justru mencap satu ormas Islam atau parpol tertentu dengan sebutan sekuler, bid’ah, Islamnya tidak benar dan sebagainya.

Ketiga, egosentrisme, apalagi bila bersentuhan dengan kekuasaan atau kedudukan. Masing-masing merasa ingin di atas dan merasa lebih pantas untuk memimpin.

Keempat, kurangnya kesadaran akan musuh bersama (common enemy). Umat Islam masih banyak terjebak dalam kemiskinan dan kebodohan. Mereka butuh pemimpin yang akan mengangkat derajat mereka ke tempat yang lebih baik. Sayangnya para pemimpin justru menjanjikan dari ata untuk mengangkat mereka dari lembah kemiskinan dan kebodohan itu dengan cara menginjak punggung muslim lain yang juga terbenam di jurang yang sama. Belum lagi bahaya laten yang dalam al-Qur’an disebut kelompok yang tidak rela akan kejayaan Islam (Q.S al Baqarah : 120).

Pemimpin, Bangunlah Komitmen !

Komitmen yang dimaksud adalah bagaimana caranya meredam konflik internal umat islam. Jangan saling menjelekkan dan menginjak kelompok muslim yang lain. Maksimalnya, harus ada komitmen untuk memulihkan kondisi umat Islam yang hancur lebur didera isu radikalisme sampai terorisme. Score yang diharapkan adalah menurunnya jumlah problema dan krisis umat Islam di mata dunia. Umat Islam terbebas dari fitnah al masih dan dajjal.

Lebih rinci lagi, ada tiga komitmen yang harus diperjuangkan. Pertama Komitmen kebangsaan sebagai upaya mengembalikan citra umat islam sebagai pembawa kasih sayang bagi bangsa ini (rahmatan lil alamin). Kedua, komitmen keislaman, artinya mengupayakan umat Islam menjadi umat yang mendasari aktifitasnya dengan tauhid.

Tauhid juga berarti agar umat Islam beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, ber amar ma’ruf dan nahi munkar dalam segenap aspek kehidupan bernegara. Ketiga, komitmen keummatan dengan maksud mewujudkan kesejahteraan umat dan kebahagiaan umat Islam. Oleh karena itu ukhuwah harus ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah dari kepentingan pribadi, pemimpinan golongan dan partai. Dalam hal ini debat tidak berguna harus dihentikan

Semua harapan ini tentu ditompangkan kepada pemimpin umat. Kenapa harus pemimpin?. Emimpin dalam konsepsi Toynbee adalah individu yang kreatif. Menurutnya individu kreatif itulah yang akan menjadi juru selamat masyarakat. Begitu juga M. Yamin menyatakan orang besarlah (termasuk pemimpin) yang dapat menyelamatkan bangsa (muslim) dari kehancuran. Umat saat ini disibukkan oleh aktifitas mensejahterakan diri mereka tanpa sepengetahuan pemimpin. Karena pemimpin adalah kepala rombongan dan perintis jalan, yakinlah umat akan mengikut.

Jika enggan memakai jasa memimpin, umat akan ikut anjuran Abu Dzar al Ghifari adalah sahabat Nabi yang miskin itu: “Aku bingung dengan orang yang tidak punya sepotong rotipun di rumahnya. Mengapa ia tidak bangkit melawan orang-orang dengan pedang terhunusnya?”Wallahu A’lam.

Sumbar Relief Fund

2008-04-28T14:00:00.002+07:00

Oleh : Muhammad Nasir
Relawan Yayasan Totalitas

Dari mana?

Selain APBD, dari mana sumber pembangunan sumberdaya masyarakat kita?. Swadaya, jawab beberapa kalangan. Bukankah APBD itu wujud swadaya ? Betul, jika ternyata terbukti + 60 % APBD berasal dari pajak (masyarakat). Bukankah itu swadaya ?. Ya !!!. lalu, dari mana lagi dana pembangunan itu bisa diambil ? Dari dana bina lingkungan atau community development perusahaan yang beroperasi di daerah ini. Apakah itu mungkin terwujud ?. Bagaimana ya ?, kita tanya dulu kepada para dermawan yang rajin menyumbang. Demikian sari bincang-bincang mendalam (depht interview) penulis dengan beberapa anggota masyarakat.

Metro TV, pascatsunami Aceh dan Nias beberapa waktu yang lalu berupaya membantu beban korban dengan membuka dompet kemanusiaan yang mereka namai “Indonesia Menangis”. Hasilnya luar biasa. Hasil “tangisan” rakyat Indonesia itu berhasil terkumpul dengan nominal triliyunan rupiah. Dana itu digunakan untuk rekonstruksi Aceh, jika tidak diselewengkan. Tahap awal pengucuran bantuan ini mengambil bentuk charity karena kondisi Aceh dan Nias yang dalam status emergency rescue menuntut itu.

Apa yang dilakukan Metro TV di atas merupakan ungkapan spontan dari rasa kemanusiaan bangsa Indonesia, sebelum spontanitas itu di up-grade menjadi pengelolaan profesional dalam bentuk yayasan yang punya program terencana pembangunan Aceh yang berjangka waktu dan target yang diharapkan terukur.

Pengalaman yang sama juga dilakukan oleh Dompet Dhuafa Republika. Jika pada awalnya Dompet Dhuafa hanya menjadi lembaga pengumpul dan penyantun, maka berkat sentuhan profesionalisme, Dhompet Dhuafa pun akhirnya mempercantik diri menjadi lembaga filantropi yang menjadi agen dalam berbagai bentuk penyedia kebutuhan pengembangan umat. Buktinya, DD demikian penyingkatannya telah memfasilitasi berkembangnya usaha kecil dan menengah, memberi bantuan lepas (grant) kegiatan seremonial masyarakat, beasiswa pendidikan (scholarships), pembangunan fisik, mendorong jiwa kedermawanan (philatrophy) semisal pendirian BAZIS, dan pendampingan masyarakat (community assistances).

Pertanyaannya, bagaimana kejadiannya di Sumatera Barat ?. Pihak yang telah berbuat, tentu akan tersinggung jika model pendanaan pembangunan berbasis swadaya ini dianggap tidak ada. Boleh disebut, GeSor, Gebu Minang, lembaga masyarakat Sumbar di perantauan, dermawan individual dan sebagainya. Bahkan calon gubernur/ bupat/walikota pun jor-joran mengeluarkan bantuan sosial. Bisa dipastikan arus dana pembangunan Sumbar dari bantuan masyarakat ini kemungkinan mencapai ratusan milyar rupiah/tahun.

Jadi, tidak ada alasan untuk mengklaim bahwa Sumatera Barat miskin. Dari segi APBD mungkin benar, hanya sekitar 800-an milyar rupiah. Idenya kedepan adalah bagaimana memadukan sumber pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD dan dari masyarakat non pajak (matching fund).

Dana Abadi Minangkabau, Mungkinkah ?

Tidak bermaksud latah meniru Dana Abadi Umat milik Departemen Agama yang sedang disorot sekarang ini, kira-kira perlukah dibentuk sistem pendanaan pembangunan sosial yang mirip itu ?. Kasihan rakyat, bila terpaksa menggantungkan selera pembangunan demi menunggu kucuran dana pemerintah, yang kadadang teranggarkan, terkadang tidak. Paling tidak dengan adananya dana abadi ini bisa menjaga keberlanjutan pembangunan sosial. Berdasarkan pengalaman masyarakat, pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat cendrung langgeng (sustainable).

Bagaimana potensinya?. Sekecil apapun dana yang disumbangkan masyarakat untuk pembangunan, pasti mempunyai nilai apalagi bila dikumpulkan dan dikelola secara profesional. Mungkin bisa dikira-kira mereka yang mungkin jadi donatur. Wajib Zakat (Muzakki), pengusaha, paguyuban perantau, dana community development/bina lingkungan perusahaan swasta/pemerintah, dermawan individual, berkemungkinan bisa berpartisipasi di dalamnya.

Persolannya adalah, apakah ini bisa diwujudkan ?. Bagaimana meraup kepercayaan masyarakat tentang dana abadi ini dan yang tidak kalah penting bagaimana pendekatan pengalokasiannya agar sesuai dengan prinsip keswadayaan.

Atau,Minangkabau Fund ?

Artinya bagaimana mewujudkan lembaga pelaksana (ámil) atau Funding Agency untuk pembiayaan pembangunan sosial. Beberapa teman-teman aktivis berkomentar, “jangankan membuat Funding Agency, amil zakat, infak dan shadaqah yang sudah ada saja belum berfungsi maksimal, jadi jangan mengada-ada”, katanya.

Sebenarnya tidak mengada-ada, tetapi mencoba mengumpulkan semua yang telah ada agar lebih kuat. Ada beberapa referensi untuk ide ini. Sasakawa Peace Foundation (SPF) yang didirikan pada tahun 1986 adalah lembaga nirlaba yang juga mengandalkan dana abadi yang diberikan oleh Nippon Foundation dan masyarakat penggemar balapan perahu bermotor. Sebagai lembaga yang berorientasi global, SPF mengutamakan program-program yang berdimensi internasional, dan mengharapkan munculnya pendekatan baru sebagai alternatif dari apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dan sector bisnis. Dalam menjalankan misinya, SPF berperan sebagai lembaga pelaksana dan pemberi dana. Perlu dicatat, yang mengumpulkan dana ini adalah masyarakat penggemar balapan perahu bermotor.

Berikutnya, kalangan LSM di Sumbar sudah mengenal paguyuban “bule” pencinta selancar yang membentuk lembaga nirlaba yang menamakan diri SurfAid. Saat ini mereka tengah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Mentawai, diantaranya mengatasi malaria, mendampingi kegiatan Posyandu. Khabar terakhir SurfAid ikut terlibat dalam program emergency dan rehabilitasi pascagempa Aceh dan Nias.
Padang, 5 Juli 2005

SEMEN PADANG FOUNDATION,SANGAT SETUJU!

2008-04-28T13:55:00.002+07:00

Oleh : Muhammad Nasir,SS
Yayasan Totalitas Padang
Staf Humas IAIN Imam Bonjol

Nita Indrawati telah menulis di harian ini (Senin, 4/7/2005) tentang pendayagunaan dana community development PT. Semen Padang (PTSP) serta memaksimalkan tugas community care -nya dalam bentuk Semen Padang Foundation (untuk mempermudah penyebutan selanjutnya ditulis SPF). Apresiasi untuk tulisan ini harus diberikan oleh pegiat sosial dengan kata setuju. Nita, telah berhasil membakukan ide-ide liar yang sejak lama berkembang di tengah komunitas LSM mengenai profesionalitas pendanaan kegiatan sosial kemasyarakatan PTSP dalam bentuk yayasan. Ide ini berarti mengupayakan peralihan dari model penyandang dana (Fund agency) menjadi yayasan dengan kewenangan yang lebih besar mengelola kegiatannya (Foundation).

Ada beberapa referensi untuk ide SPF. Maaf, bukan plagiat nama, SPF pertama untuk mempermudah sebutan sementara yang tersebut berikut ini, Sasakawa Peace Foundation (SPF) yang didirikan pada tahun 1986 adalah lembaga nirlaba yang juga mengandalkan dana abadi yang diberikan oleh Nippon Foundation dan masyarakat penggemar balapan perahu bermotor. Sebagai lembaga yang berorientasi global, SPF mengutamakan program-program yang berdimensi internasional, dan mengharapkan munculnya pendekatan baru sebagai alternatif dari apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dan sector bisnis. Semua masalah harus didekati secara multi disiplin dalam perspektif multilateral. Dalam menjalankan misinya, SPF berperan sebagai lembaga pelaksana dan pemberi dana.

Berikutnya, kalangan LSM di Sumbar sudah mengenal paguyuban “bule” pencinta selancar yang membentuk lembaga nirlaba yang menamakan diri SurfAid. Saat ini mereka tengah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Mentawai, diantaranya mengatasi malaria, mendampingi kegiatan Posyandu. Khabar terakhir SurfAid ikut terlibat dalam program emergency dan rehabilitasi pascagempa Aceh dan Nias.

Dapat dipastikan, banyak perusahaan nasional, multinasional bahkan internasional melakukan hal yang sama untuk memaksimalkan dana community development mereka. Reebok, perusahaan sepatu raksasa, juga melakukannya. Nita juga menyebut Sampoerna Foundation dalam tulisannya.

Tanpa bermaksud latah, namun untuk profesionalitas kerja amal (charity) dan kerja membangun masyarakat (community development), SPF mesti segera dipikirkan oleh PTSP. Tujuannya adalah agar rasa kepemilikan masyarakat terhadap PTSP, sebagai perusahaan kebanggaan anak nagari Minangkabau tumbuh subur ibarat jamur di musim hujan.

Jika dipetakan, hampir dapat dipastikan organisasi pemerintahan, organisasi masyarakat, UKMK,OKP, LSM, masjid, panitia acara sosial dan sebagainya melirik dan menempatkan PTSP sebagai list utama dalam pendanaan kegiatan mereka. Ini terjadi karena mereka yang tersebut di atas memandang PTSP sebagai perusahaan yang tajir sekaligus pemurah terhadap masyarakat. Hal ini pula yang menurut penulis dapat menjadi potensi dasar menuju foundation yang dicita-citakan itu.

Kami Telah Melakukan Sebelum Anda Memikirkan

Motto PTSP yang sudah terkenal itu dikaitkan dengan kepedulian perusahaan ini terhadap lingkungan, merupakan hal yang tidak pantas disanggah. Buktinya, PTSP sudah mewujudkan kegiatan bina lingkungannya dengan memfasilitasi berkembangnya usaha kecil dan menengah, memberi bantuan lepas (grant) kegiatan seremonial masyarakat, beasiswa pendidikan (scholarships), pembangunan fisik, mendorong jiwa kedermawanan (philatrophy) semisal pedirian BAZIS, dan pendampingan masyarakat (community assistances). Wujud kegiatan bina lingkungan ini pada dasarnya adalah model spesifikasi program pengembangan masyarakat yang diusung oleh lembaga donor internasional semisal Ford Foundation, The Asia Foundation, OXFAM, CIDA, USAID dan sebagainya.

Barangkali “pr” PTSP selanjutnya adalah memunculkan “pendekatan baru” dalam pemberdayaan masyarakat. Keunggulan donatur asing dibandingkan donatur lokal menurut pengamat sosial (diantaranya LP3ES; 1997) adalah pendekatan pemberdayaan terukur, wilayah (space) program berskala priotitas, maaf, tidak LUKI minded, menafikan ketergantungan (depended), mendorong kemandirian, berasas keberlanjutan (Sustainability) dan mencapai kesejahteraan yang terukur (measured welfare).

Kembali merujuk motto, niat baik yang telah dilaksanakan PTSP selama ini jika tidak salah pengamatan, tidak lebih ibarat dermawan melayu yang begitu royal memberi bantuan tanpa mempertimbangkan efek pascapemberian bantuan tersebut. Beberapa waktu yang lalu sebuah komunitas pantai di kota ini baku hantam lantaran bantuan speedboad, sementara lembaga amal yang berbaik hati sudah pergi meninggalkan masyarakat tersebut tanpa tahu peristiwa apa yang terjadi setelah bantuan berpola karitatif itu. Peristiwa ini tidak lebih sesuatu yang disebut benar tapi sia-sia (true but useless). Nah, agar semua bantuan PTSP tidak sia-sia, barangkali perlu dirumuskan pendekatan pemberdayaan khas PTSP yang kira-kira berpahala untuk PTSP dan berdaya guna bagi lingkungan (masyarakat).

Kenapa Harus Foundation?

Tidak dapat dipungkiri, pengaruh manajemen PTSP sangat dominan dalam memutuskan memberi atau tidak memberi bagi setiap permohonan yang masuk. Setidaknya ini tercermin dalam lembar disposisi yang memuat urutan pesan singkat dari berbagai level kepemimpinan PTSP. Foundation atau bahasa tengahnya yayasan, sudah mempunyai Undang-Undang tersendiri. Dalam UU disebutkan organ yayasan terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas sudah cukup menjamin kebebasan dari intervensi manajemen PTSP. Hal ini berarti berapapun keuntungan yang didapatkan PTSP tidak langsung mempengaruhi proses pengambilan keputusan di yayasan. Ini alasan pertama.

Kedua,PTSP tidak perlu repot memikirkan model pemberdayaan masyarakat. Cukuplah memikirkan bagaimana lepas dari pengaruh Cemex, meningkatakan keuntungan produksi dan tidak rugi. Persoalan bagaimana menguatkan masyarakat sipil, meminimalisir dampak lingkungan akibat limbah pabrik lebih baik diserahkan kepada yayasan (masyarakat).

Ketiga, sesuatu yang menjadi ciri pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan masyarakat (partisipasi) dalam mengelola, mengambil keputusan dan mempertanggungjawaban kinerja yayasan. Dengan ini diharapkan, program-program pemberdayaan masyarakat betul-betul didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang mendesak, sesuai rencana strategis yayasan yang notabene dibuat masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui item apa yang dibiayai saat ini dan sekaligus lebih mudah mengaksesnya.

Keempat, dalam konteks transparansi dan akuntabilitas (T&A), manajemen PTSP bisa berbagi beban dengan yayasan dalam terma sentral Good Coorporate Governance ini. PTSP barangkali tidak perlu menguras energi berhadapan langsung dengan masyarakat dalam urusan bina lingkungan. Cukuplah wakil masyarakat di yayasan. Dengan ini apa yang dinamakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam prinsip partisipasi bisa terpenuhi.

Kelima, yang lebih tahu tentunya manajemen PTSP, namun kira-kira pengalihan beban bina lingkungan kepada pihak yayasan bisa jadi mengurangi beban struktural dalam manajemen PTSP (?)

Keenam; keberadaan yayasan dengan program kemitraan dengan LSM lokal justru dapat mengurangi angka pengangguran. Fasilitator LSM dapat diimbali dengan layak, jika mereka bekerja memfasilitasi program yayasan.

Sekarang persoalannya kembali ke PTSP. Sebagai anggota masyarakat, pengguna jasa dan produk PTSP, penulis telah berpikir meski belum berbuat. Akankah Community Development PTSP memilih model mengelola sendiri Funding Agency, atau menyerahkan pengelolaan kegiatan plus dana kepada masyarakat dalam betuk Foudation ?. Kita tunggu. Selamat Ulang Tahun ke -95 PT Semen Padang.
Padang, 4 Juli 2005
Telah dimuat pada Harian Pagi Padang Ekspres, Senin, 11 Juli 2005